วีดีโอ

Sebelumnya makasih Wingki dan atas pertanyaannya😊 Izin menjawab. Sebelum keluarnya keputusan keanggotaan BRICS tahun 2023, BRICS tertarik kepada negara Iran yang telah menyatakan minatnya untuk bergabung pada keanggotaan BRICS. BRICS melihat bahwa Iran adalah negara kuat dimana meskipun sedang terkena sanksi Barat namun Iran masih dapat menjalankan perekonomian negaranya. Tidah hanya itu, Iran adalah negara yang memiliki sumber daya alam melimpah khususnya minyak bumi dan gas alam yang mana meskipun sedang terkena saksi Barat namun Iran tetap menjadi salah satu negara produsen minyak bumi terbesar dunia dan produsen gas alam terbesar dunia. Selain itu Iran memiliki pengaruh regional di Kawasan Timur Tengah. Melihat hal tersebut Iran adalah kandidat kuat bagi BRICS yang mana kriteria calon kandidat yang dicari oleh BRICS adalah negara yang memiliki perekonomian kuat serta memiliki pengaruh regional dan Iran masuk pada kriteria tersebut. Terima kasih😊

Sebelumnya makasih banyak Sonia dan atas pertanyannya😊 Izin menjawab. Dari 3 indikator yaitu ekspansi, threat dan prestige yang peneliti gunakan terdapat satu indikator yang paling berpengaruh pada alasan perluasan keanggotaan BRICS ke Iran tahun 2023 yaitu ekspansi. Pada hasil penelitian peneliti menemukan bahwa BRICS membutuhkan negara Iran dalam memenuhi kebutuhan energi domestik negara mereka dan menjadi kelompok negara yang berperan penting dalam perekonomian global. Masuknya Iran sebagai salah satu negara produsen minyak terbesar dunia dan memiliki cadangan gas alam terbesar dunia semakin memperkuat posisi BRICS pada perekonomian dunia. Hal ini didukung oleh data bahwa penggunaan energi primer berupa minyak bumi dan gas alam akan terus meningkat dan pada tahun 2022 kegiatan perekonomian dunia didominasi oleh penggunaan energi fosil sebesar 82% sehingga dengan ketergantungan tersebut, BRICS memainkan peranan yang sangat penting pada roda perekonomian global khususnya setelah masuknya Iran pada keanggotaan BRICS. Selain itu sejak awal sebelum perluasan keanggotaan, BRICS memiliki kriteria bagi calon anggota bahwa negara tersebut harus memiliki kekuatan ekonomi yang besar dan Iran masuk pada kriteria tersebut. Terima Kasih😊

Sebelumnya makasih banyak Bagas dan atas pertanyaannya 😊 Izin menjawab. Terdapat 2 tipe rising power yaitu emerging powers dan potential hegemon. Emerging power adalah negara berkembang yang beralih menuju negara maju dengan ciri-ciri melakukan perluasan kerjasama dan menuntut akan status menuju negara maju. Sedangkan potential hegemon adalah negara maju yang menuju pada pembentukan hegemon dalam sistem internasional dengan ciri-ciri berupaya mendominasi dan mengubah sistem internasional dengan menggantikan hegemon yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan penjelasan di atas, BRICS masuk pada tipe emerging powers yang dapat dilihat pada aktivitas BRICS yang masih memperluas kerja sama khususnya ke negara Iran. Selan itu BRICS tidak dalam upaya menjadi hegemon potensial namun berusaha membuat dunia multipolar. Terima kasih😊

Wa'alaikumussalm Fhenny, sebelumnya makasih banyak dan atas pertanyaannya😊 Izin menjawab. Dalam menganalisis alasan perluasan BRICS ke Iran tahun 2023 peneliti menggunakan teori rising power oleh Jeffrey W Meiser. Dalam teori ini terdapat 2 tipe rising power yaitu emerging powers dan potential hegemon yang mana BRICS masuk pada kategori emerging power. Pada teori ini menjelaskan bahwa emerging powers berusaha memperluas pengaruhnya dengan cara memperluas kerjasama misalnya dengan perluasan keanggotaan. Dengan demikian terdapat korelasi antara teori rising power dengan isu yang peneliti angkat. Oleh karena itu peneliti menggunakan teori rising power dalam menganalisis alasan perluasan keanggotaan BRICS ke Iran tahun 2023. Terima kasih😊

Wa'alaikumussalam Noni. Sebelumnya makasih atas pertanyaannya 😊 Izin menjawab. Dalam perluasan keanggotaan BRICS tahun 2023 tidak secara jelas menyampaikan bagaimana prosesnya. Namun terdapat beberapa pertemuan yang dilaksanakan oleh Iran pada forum BRICS sebelum menjadi anggota resmi pada 1 Januari 2024. 1. Pada 24 Juni 2022, Iran menunjukkan minatnya untuk bergabung pada keanggotaan BRICS saat pelaksanaan KTT BRICS ke-14 di China. Ketertarikan Iran disampaikan oleh ketua KTT BRICS saat itu yaitu China. Ketertarikan tersebut di dukung oleh China selaku tuan rumah dan Rusia. 2. Pada 28 Juni 2022, Iran mengikuti pertemuan menlu anggota BRICS bersama 12 menteri non-BRICS yang diundang. Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai pentingnya multilateralisme dan kerja sama ekonomi. 3. Pada 23 Agustus 2023, Iran secara resmi mendaftar pada keanggotaan BRICS saat KTT BRICS ke-15 diadakan di Afrika Selatan. Pada 24 Agustus BRICS mengumumkan perluasan keanggotaan dengan mengundang 6 negara yang salah satunya adalah Iran. Pada 1 Januari 2024 Iran bersama 4 negara lainnya secara resmi bergabung pada keanggotaan BRICS. Terima kasih 😊

Makasih banyak Ila atas pertanyannya😊❤ Izin menjawab. Terdapat beberapa alasan mengapa peneliti memilih untuk membahas isu ini dibandingkan isu yang lain. Pertama, BRICS pertama kali memperluas keanggotaanya pada tahun 2010 dengan memasukkan Afrika Selatan sebagai anggota baru. Setelah kurang lebih 12 tahun BRICS memutuskan untuk memperluas keanggotaannya pada tahun 2023. Kedua, dalam perluasan keanggotaan tersebut BRICS memilih untuk memperluas keanggotaan dengan memasukkan 6 negara yang salah satunya adalah Iran dari 22 negara yang telah mendaftar secara resmi pada keanggotaan ini. Iran merupakan negara yang telah lama menjadi sasaran sanksi internasional dalam hal ini Barat dan Uni Eropa sehingga berpengaruh pada inflasi di negara Iran itu sendiri. Selain itu, Iran adalah negara yang memiliki musuh regional di kawasan Timur Tengah atas perebutan pengaruh antara Iran dan Arab Saudi yang terlibat dalam beberapa konflik seperti konflik Yaman, Suriah dan Lebanon. Dengan kedua alasan tersebut khususnya perluasan keanggotaan BRICS dengan memilih Iran yang memiliki dinamika yang cukup rumit dan perekonomian yang tidak stabil membuat peneliti melihat isu ini penting untuk diteliti. Terima kasih 😊

Makasih banyak atas pertanyaannya Dikaa😊 Izin menjawab. Dalam menganalisis data pada penelitian ini peneliti mengacu pada tiga indikator yang dikemukakan oleh Jeffrey W Meiser yaitu ekspansion, threat, dan prestige. Pertama, pada indikator ekspansion peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan tujuan pemenuhan kepentingan ekonomi dan politik BRICS dengan memasukkan Iran sebagai anggota baru pada tahun 2023. Kedua pada indikator threat, peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan ancaman yang datang dari super power dalam mewujudkan kepentingan BRICS sehingga memasukkan Iran sebagai anggota baru pada tahun 2023. Ketiga, pada indikator prestige peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tujuan peningkatan pengaruh BRICS pada kancah internasional. Terima kasih 😊

Makasih banyak juga dan pertanyaannya Tiskaa😊 Izin menjawab. Pada hasil penelitian peneliti yang dilihat pada indikator threat, menemukan bahwa alasan BRICS memperluas keanggotaan ke Iran tahun 2023 karena adanya ancaman dari super power dalam mewujudkan kepentingan BRICS sehingga dengan keanggotaan Iran pada BRICS mengurangi ancaman yang ada bagi BRICS. Iran berkontribusi pada agenda dedolarisasi BRICS dimana Iran telah lama kehilangan mata uang asingnya karena sanksi Barat sehingga BRICS melihat Iran sebagai kandidat ideal dalam mewujudkan agenda tersebut. Alasan mengapa BRICS melakukan dedolarisasi dalam transaksi antar anggota karena BRICS melihat bahwa dominasi dollar AS dapat mengancam perekonomian negara-negara BRICS jika terjadi inflasi di AS serta dollar AS seringkali dijadikan senjata oleh Barat untuk mewujudkan kepentingannya, misalnya dengan pembekuan mata uang dollar oleh AS. Selain itu, masuknya Iran pada keanggotaan BRICS merupakan respon atas dominasi Barat yang seringkali memberikan sanksi sepihak bagi negara lain seperti yang dirasakan oleh Iran dan Rusia. Iran dengan posisi sebagai negara yang sedang terkena sanksi Barat yang dirasakan juga oleh salah satu anggota BRICS yaitu Rusia, Iran sebagai anti-Barat, dukungan kuat Iran pada tatanan dunia yang lebih adil, dan bagaimana Iran menjalankan perekonomiannya saat terkena sanksi Barat menjadikan negara Iran sebagai negara yang ideal bagi BRICS dalam meminimalisir ancaman dari super power dalam hal ini adalah Barat. Terima Kasih☺

Wa'alaikumussalam Tivv, Sebelumnya makasih banyak juga dan pertanyaanya😊 Izin menjawab. BRICS memperluas keanggotaanya ke Iran karena beberapa alasan khususnya karena Iran memiliki sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam yang berlimpah dan Iran merupakan negara dengan pengaruh regional yang besar di Timur Tengah. Negara-negara BRICS merupakan konsumen minyak bumi dan gas alam terbesar dunia pada 2021-2023. Masuknya Iran pada keanggotaan BRICS membantu BRICS dalam memenuhi kebutuhan konsumsi domestik energi mereka. Tidak hanya itu masuknya Iran pada keanggotaan BRICS memperkuat posisi kelompok ini dalam perekonomian global yang menguasai produksi minyak dunia mengalahkan AS sebagai produsen minyak terbesar dunia. Pada tahun 2022 kegiatan ekonomi dunia bergatung pada energi fosil berupa minyak bumi dan gas alam sebesar 82%. Melihat data tersebut posisi BRICS semakin kuat setelah masuknya negara Iran dengan kekayaan energi yang berlimpah sehingga BRICS memainkan peranan yang sangat penting pada rantai pasok energi primer. Selain itu Iran merupakan negara dengan pengaruh regional yang besar di Timur Tengah sehingga posisi BRICS semakin kuat dalam memperluas pengaruhnya di kawasan tersebut melalui kerja sama dan investasi . Kedua faktor tersebut yaitu sumber daya alam Iran dan pengaruh regional Iran di Timur Tengah menjadi alasan mengapa BRICS memperluas keanggotaan ke Iran tahun 2023. Hal ini juga tertuang dalam dokumen resmi BRICS dimana kriteria negara kandidat adalah memiliki pengaruh regional dan ekonomi yang besar. Terima kasih☺

Wa'alaikumussalam Shoff. Makasih banyak juga mbak Shoff dan pertanyannya☺ Izin menjawab. Pada tahun 2023 BRICS memutuskan untuk memperluas keanggotannya dengan mengundang 6 negara yang salah satunya adalah Iran. Nah alasan peneliti memilih membahas perluasan keanggotaan BRICS ke Iran adalah karena dari 6 negara yang diundang oleh BRICS, Iran merupakan negara yang memiliki permasalahan yang cukup kompleks dibandingkan kelima negara lain. Iran merupakan negara yang telah lama terkena sanksi ekonomi oleh Barat yaitu AS dan juga Uni Eropa. Karena sanksi yang berkepanjangan, perekonomian Iran turut berpengaruh dimana pada 2019 IMF mencatat bahwa inflasi di Iran mencapai 35,7% dan pada tahun 2023 inflasi di Iran menjadi 35,8% yang mana angka ini jauh dari kata normal. Menurut IMF angka inflasi yang normal berkisar antara 2% hingga 3% pertahunnya. Selain itu, Iran juga terlibat dalam konflik regional seperti konflik Yaman, Suriah dan Lebanon dengan mendukung kelompok-kelompok yang dianggap pemberontak. Melihat data tersebut, peneliti melihat isu ini menarik untuk diteliti karena BRICS memilih Iran dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil dan negara yang terkena sanksi internasional dibandingkan dengan memilih 16 negara yang telah mendaftar secara resmi pada keanggotaan ini. Terimakasih☺

Terima kasih Billa, belum, Amerika Serikat belum memenuhi target emisi karbon sebelumnya karena telah menarik diri dari perjanjian tersebut pada masa pemerintahan Trump serta mengeluarkan beberapa kebijakan yang sangat merugikan lingkungan yang tentunya menambah angka emisi karbon. Namun, dengan Joe Biden yang memutuskan untuk kembali meratifikasi Perjanjian Paris ini Amerika Serikat diharapkan dapat mencapai target emisinya pada tahun 2030.

Terima kasih Lesya, perubahan kebijakan ini akan mempengaruhi industri energi dan sumber daya alam dengan meningkatkan regulasi dan kontrol terhadap emisi gas rumah kaca, serta mendorong transisi ke energi terbarukan. Sasaran energi Biden mencakup rencana untuk mengalihkan sumber energi ke listrik dan bahan bakar ramah lingkungan untuk membantu mengurangi polusi udara pada kereta komuter, bus sekolah dan transit, kapal, dan kendaraan penumpang. Presiden Biden berupaya untuk memajukan beberapa proyek guna menjunjung keadilan energi dan lingkungan serta membantu memastikan manfaat transisi energi bersih mengalir langsung kepada masyarakat yang terkena dampak.

Terima kasih Aii, Amerika Serikat sebagai penghasil emisi terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok sudah seharusnya mengambil peran dalam upaya pengendalian pemanasan global ini. Keputusan ini akan meningkatkan dukungan serta inisiatif global dan kerja sama internasional dalam menghadapi krisis iklim, memperkuat upaya untuk menahan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celsius. Sehingga tujuan dari Perjanjian Paris ini lebih mudah untuk dicapai.

Terima kasih Cut, alasan utama Joe Biden adalah untuk mencapai kepentingan nasional Amerika Serikat dalam menghadapi krisis iklim dan pemanasan global, serta meningkatkan kerja sama internasional dalam mengendalikan emisi gas rumah kaca. Dengan kerangka kerja dan tujuan yang dimiliki oleh Perjanjian Paris ini dinilai dapat menunjang Amerika Serikat dalam mencapai kepentingan nasionalnya seperti perlindungan lingkungan, pencritraan dan diplomasi, serta kepentingan ekonomi.

Terima kasih Azzah, Ya, keputusan ini akan meningkatkan kerja sama internasional karena Amerika Serikat kembali bergabung dalam perjanjian yang berfokus pada mengendalikan emisi global. Inovasi dan kepemimpinan Amerika Serikat dalam teknologi bersih dapat memperoleh kerja sama dalam pasar energi bersih. Karena semakin banyak negara berkomitmen pada pembangunan rendah karbon, akan semakin banyak peluang bagi kegiatan ekspor energi bersih dengan Amerika Serikat.

Terima kasih Dendi, keputusan ini akan mempengaruhi ekonomi Amerika Serikat dengan mendorong transisi ke energi terbarukan dan meningkatkan regulasi terhadap industri yang bergantung pada sumber daya fosil. Dengan memanfaatkan pasar energi bersih berarti perusahaan dan pekerja di negara lain akan mendominasi pasar sumber daya dan teknologi energi bersih di masa mendatang. Selain itu, studi memperkirakan bahwa memenuhi atau bahkan melampaui tujuan Perjanjian Paris melalui investasi infrastruktur dalam energi bersih dan efisiensi energi dapat memberikan manfaat global yang besar sekitar $19 triliun.

Terima kasih Irfan, ada, karena keputusan ini melibatkan perubahan kebijakan yang signifikan dan melibatkan adanya perombakan dalam tatanan eksekutifnya serta melakukan peninjauan ulang terhadap regulasi dari era Trump yang tentunya memiliki pengikut yang kurang setuju dengan keputusan Biden ini dan dapat menimbulkan konflik antara kelompok yang mendukung transisi energi dan kelompok yang mendukung industri sumber daya fosil.

Terima kasih Putrima, dengan menjadi bagian dari Perjanjian Paris, Amerika Serikat dapat memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam upaya global melawan perubahan iklim, memperkuat hubungan diplomatik. Keputusan ini cukup untuk mengembalikan kepercayaan diri dunia dalam menghadapi perubahan iklim yang semakin terasa dampaknya bagi seluruh masyarakat di dunia dan akan mempengaruhi prospek Amerika Serikat dengan meningkatkan reputasi Amerika Serikat sebagai negara yang komitmen dalam menghadapi krisis iklim dan mendorong negara-negara lain untuk mengikuti contoh yang sama.

Terima kasih Anna, Ya, ada dampak langsung karena keputusan ini akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Amerika Serikat, terutama di daerah yang rentan terhadap perubahan iklim seperti kebakaran hutan dan banjir. Dengan adanya keputusan ini, pemerintahan Biden memperjuangkan Undang-Undang pengurangan inflasi untuk membantu menyediakan pendanaan baru dan insentif yang belum pernah terjadi sebelumnya guna memperluas energi ramah lingkungan, mengubah produksi listrik pedesaan, menciptakan lapangan kerja, dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Terimakasih Ilham, keputusan ini akan mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat dengan mengembalikan dan meningkatkan kerja sama dengan negara-negara berkembang untuk mendukung upaya mereka dalam mencapai tujuan pembangunan melalui jalur energi bersih yang sejalan dengan rekomendasi panel antar pemerintah tentang perubahan iklim untuk membatasi kenaikan suhu global hingga 1.5 derajat Celcius dan memperkuat ketahanan mereka terhadap dampak perubahan iklim.

Terima kasih dendi! Tentu saja kekurangan data dapat menjadi faktor penghambat kinerja ECPAT. Karena hal ini menyulitkan perencanaan yang tepat, menghambat evaluasi dampak, mengurangi efektivitas advokasi, menyulitkan penargetan intervensi, dan menurunkan kredibilitas di mata donor serta mitra.

terima kasih beb❤Industri pariwisata Thailand berperan dalam permasalahan PSA dengan menciptakan permintaan untuk layanan eksploitasi seksual anak melalui pariwisata. Kurangnya regulasi dan pengawasan di sektor ini sering kali memungkinkan kegiatan ilegal tersebut berkembang. Selain itu, beberapa sektor pariwisata mungkin terlibat dalam atau mengabaikan praktik-praktik yang merugikan anak-anak, sehingga memperburuk masalah eksploitasi.

Terima kasih vani! Tantangan ECPAT dalam merehabilitasi korban PSA di Thailand mencakup stigma sosial yang menghambat reintegrasi korban ke masyarakat, kekurangan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk rehabilitasi, serta trauma psikologis yang kompleks dan memerlukan penanganan jangka panjang. Selain itu, akses terbatas ke layanan kesehatan dan dukungan sosial juga menjadi kendala, sementara penegakan hukum yang lemah dapat menghambat perlindungan dan keadilan bagi korban.

Halo rumi, aamiin, terima kasih yaa! Ada beberapa tantangan pendanaan ECPAT Thailand , diantaranya ketergantungan pada donor internasional, kompetisi untuk sumber daya terbatas, dan juga ada dampak fluktuasi dari ekonomi global.

Terima kasih putri! Peran hukum Thailand dalam konteks perlindungan anak dari pariwisata seks dapat beragam dan seringkali menjadi tantangan bagi upaya ECPAT. Diantaranya ada penegakan hukum yang lemah, kebijakan yang tidak konsisten, dan juga ada norma sosial atau pandangan yang tidak memadai tentang hak anak bisa menghambat kemajuan.

Terima kasih nabila. Korupsi dapat mempengaruhi kinerja ECPAT Thailand dengan menghambat penegakan hukum dan implementasi kebijakan, mengurangi efektivitas program perlindungan anak, serta menurunkan kepercayaan donor dan mitra.

Terima kasih galang😇baik, izinkan saya menjawab, sikap masyarakat Thailand terhadap pariwisata seks anak sangat kompleks dan bervariasi. Secara umum, banyak orang Thailand menentang eksploitasi anak dan mendukung upaya untuk melindungi anak-anak dari perdagangan dan pelanggaran hak. ECPAT bekerja keras untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif pariwisata seks anak. Namun, ada tantangan besar dalam hal mengubah persepsi dan mengatasi masalah yang mendalam. Beberapa masyarakat mungkin tidak sepenuhnya menyadari atau mengakui dampak pariwisata seks anak. Selain itu, faktor-faktor ekonomi dan sosial dapat memengaruhi sikap dan tindakan terhadap isu ini. Kinerja ECPAT dalam menghadapi masalah ini sangat bergantung pada kemitraan dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan penegakan hukum, mendidik masyarakat, dan mendukung korban. Dukungan dari masyarakat luas sangat penting untuk mengatasi dan mengurangi masalah pariwisata seks anak secara efektif.

Terima kasih rifan! Kerja sama internasional dalam menangani PSA di Thailand menghadapi beberapa tantangan. Pertama, terdapat perbedaan kebijakan dan pendekatan antara negara-negara yang dapat menyulitkan koordinasi dan penerapan strategi bersama. Selanjutnya, tantangan dalam berbagi data dan informasi antarnegara dapat memperlambat deteksi dan penanganan kasus. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan kapasitas di beberapa negara mitra dapat menghambat efektivitas upaya kolaboratif. Keterlibatan berbagai pihak juga dapat menyebabkan kesulitan dalam menyelaraskan tujuan dan prioritas. Akhirnya, masalah politik dan diplomatik bisa memengaruhi kerja sama, terutama ketika melibatkan negara-negara dengan kepentingan dan pandangan yang berbeda terkait penegakan hukum dan perlindungan anak.

Terima kasih yuza. Kurangnya pelatihan dan pendidikan bagi penegak hukum di Thailand dapat berdampak negatif dalam beberapa cara. Pertama, tanpa pelatihan yang memadai, penegak hukum mungkin kurang efektif dalam menyelidiki dan menuntut kasus terkait eksploitasi seksual anak. Kedua, kurangnya pemahaman tentang hak anak dan prosedur yang tepat dapat mengakibatkan penanganan kasus yang tidak sesuai dan mengabaikan kebutuhan korban. Ketiga, kurangnya pengetahuan dapat mengurangi kemampuan untuk bekerja sama dengan organisasi lain dan menerapkan kebijakan yang efektif. Akhirnya, hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, menghambat upaya perlindungan anak secara keseluruhan.

Aamiin, terima kasih ilham atas doanya! Tantangan utama ECPAT dalam menangani PSA di Thailand ada 2, yaitu penegakan hukum yang lemah dan juga korupsi yang masif terjadi di Thailand.

Waalaikumsalam, Wikel. Pada tahun rentang tahun 2007-2015, perubahan iklim baru menjadi salah satu isu nasional Tiongkok dikarenakan isu perubahan iklim baru menjadi salah satu isu nasional Tiongkok pada tahun rentang tahun 2007-2015 dikarenakan prioritas ekonomi pembangunan Tiongkok yang masih bergantung pada energi fosil dan komitmennya terhadap perubahan iklim berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada rentang tahun akhir 1970a sampai pada pertengahan tahun 2000an. Pada akhir tahun 1970-an, isu perubahan iklim di Tiongkok tidak dianggap sebagai prioritas nasional, melainkan sebagai isu hubungan luar negeri, sangat ilmiah, dan kebijakan akan hal isu ini sangat terbatas untuk diteliti oleh para scholars, sehingga kebijakan yang ada sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh Tiongkok pada rentang tahun tersebut mengalami transformasi skala besar, dari ekonomi terencana ke market-based economy di tengah perjuangan dalam mengeliminasi kemiskinan. Pada tahun 2007, Panel Antar pemerintah tentang Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC) dalam laporan penilaian keempatnya menyatakan bahwa Tiongkok merupakan negara dengan emisi GHG tertinggi di dunia, sehingga serangkaian langkah menjadikan isu perubahan iklim sebagai isu kebijakan domestik di Tiongkok, baik secara kelembagaan maupun kebijakan (Stendsal, 2020).

Thank you, Kak Andin. Posisi Tiongkok dalam negosiasi Perjanjian Paris cukup vital. Presiden Xi Jinping dalam dokumen resmi yang berjudul Enhance Actions on Climate Change: China’s Intended Nationally Determined Contributions yang dikeluarkan pada 30 Juni 2015 menyatakan bahwa Tiongkok memiliki lima usulan utama yang akan diajukan dalam Konferensi Paris. Pertama, perjanjian post-2020 harus bersifat mengikat. Kedua, perjanjian harus mendorong semua pihak untuk memformulasikan dan mengimplementasikan program dan aturan untuk mengurangi atau membatasi emisi GHG untuk periode 2020-2030. Ketiga, perjanjian haruslah menekankan akan dan mempercepat kerja sama internasional dalam adaptasi dengan mendirikan badan tambahan untuk adaptasi iklim sejalan dengan memperkuat Warsaw International Mechanism on Loss and Damage. Keempat, perjanjian haruslah mempersiapkan dukungan finansial yang baru, memadai, dapat diprediksi, dan berkelanjutan untuk negara berkembang. Kelima, perjanjian haruslah meningkatkan transparansi peningkatan upaya dari semua pihak namun tidak mengganggu, non-punitive, serta menghormati kedaulatan nasional. Pada Perjanjian Paris sebagai hasil akhir dari konferensi, hampir semua usulan Tiongkok diterima dengan beberapa pengecualian (Xiaosheng, 2018). Sehingga posisi Tiongkok dalam Perjanjian Paris sangat penting dan strategis. Tiongkok memainkan peran yang signifikan sebagai salah satu aktor utama yang mendorong tercapainya Perjanjian Paris sebagai kesepakatan iklim bertaraf global.

THANK YOU, RIMAAA. IPCC mempengaruhi kebijakan pm Tiongkok melalui hasil penelitiannya. Sejak didirikan sampai pada tahun 2015, IPCC telah menyelesaikan lima laporan penilaian perubahan iklim, yang menyebabkan perhatian luas di komunitas internasional. Respons Tiongkok terhadap perubahan iklim dalam berbagai periode telah disesuaikan dengan penyesuaian yang terus berkembang dari laporan penilai perubahan iklim dari IPCC (Gray, 2007). Pengaruh IPCC juga terlihat dalam keputusan Tiongkok untuk meratifikasi Perjanjian Paris pada tahun 2016. Laporan-laporan IPCC, terutama AR5, telah memberikan dasar ilmiah yang mendesak bagi perlunya batasan emisi global. Tiongkok, yang sebelumnya belum tertarik untuk berkomitmen pada target pengurangan emisi yang mengikat, akhirnya menyetujui Perjanjian Paris setelah memahami bahwa tindakan global yang terkoordinasi diperlukan untuk mencegah dampak terburuk dari perubahan iklim. Selain itu, laporan IPCC juga membantu meyakinkan pembuat kebijakan Tiongkok bahwa transisi ke ekonomi rendah karbon dapat membawa manfaat ekonomi jangka panjang (Chen, 2022).

Waalaikumsalam, Thank you shofi. Kerugian ataupun Cost of Commitment bagi Tiongkok dalam meratifikasi Perjanjian Paris salah satunya adalah dari sektor ekonomi. Tiongkok memerlukan biaya ekonomi yang tinggi dalam investasi besar di bidang energi terbarukan seperti tenaga angin, surya, dan lainnya. Menurut International Energy Agency (IEA), untuk mencapai netralitas karbon, Tiongkok harus meningkatkan pangsa energi terbarukan secara signifikan. Selanjutnya, Tiongkok masih sangat bergantung pada batu bara sebagai sumber utama pembangkit listrik. IEA menghighlight bahwa penurunan penggunaan batu bara akan menyebabkan transisi besar-besaran dalam sektor energi. Mengurangi ketergantungan pada batu bara berarti harus menutup atau memodernisasi pembangkit listrik berbasis batu bara, yang secara ekonomi bisa sangat mahal. Hal ini termasuk kompensasi bagi pekerja yang terkena dampak dan biaya untuk mengganti sumber energi tersebut (IEA, 2021). Sehingga dalam meratifikasi Perjanjian Paris, Tiongkok tidak mendapatkan keuntungan timbal balik langsung yang nyata, tidak seperti rezim ataupun perjanjian internasional lainnya yang memberikan keuntungan timbal balik yang nyata seperti trade agreement, arm control, dan lainnya.

Terima kasih, Riski. Saya mengambil Tiongkok dalam penelitian ini dikarenakan Tiongkok merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi paling massive beberapa dekade ini dengan catatan bahwa selain pertumbuhan ekonominya yang tinggi, produksi gas rumah kaca (GHG) Tiongkok juga merupakan yang tertinggi di dunia. Kemudian pada negosiasi iklim sebelum Perjanjian Paris seperti Konferensi Rio, Kyoto Protocol, dan kesepakatan lainnya, Tiongkok belum bersedia membuat komitmen konkret terkait perubahan iklim dikarenakan hal tersebut berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang masih bergantung pada konsumsi energi fosil, bahkan pada Kesepakatan Kopenhagen, Tiongkok oleh sebagian media dan politikus Barat dianggap sebagai deadweight (Xiaosheng, 2018). Ketika Tiongkok meratifikasi Perjanjian Paris, Tiongkok harus memberikan komitmen nyatanya yang terdapat dalam Nationally Determined Contributions (NDCs), salah satunya yaitu membatasi emisi GHGnya dengan membatasi konsumsi batu bara dan bahan bakar fosil lainnya, serta melarang dibukanya pembangkit listrik berbasis batu bara yang baru (Finnamore, 2018).

Terima kasih, Fenny. Akademisi mempengaruhi para policymakers dalam kebijakan perubahan iklimnya khususnya dalam meratifikasi Perjanjian Paris yaitu dengan membantu policymakers dalam memahami serta menyediakan rekomendasi tindakan terkait isu perubahan iklim. Para akademisi merekonstruksi ide ataupun gagasan terkait perubahan iklim berdasarkan pengetahuan mereka yang membantu policymaker dalam mendefinisikan kepentingan Tiongkok dalam kebijakan luar negerinya. Pada rentang tahun 2012-2013, pemimpin politik Tiongkok mengadopsi rekomendasi untuk mencapai puncak emisi karbon (target pengurangan emisi CO2 absolut) Tiongkok pada tahun 2030. Keputusan pembuat kebijakan Tiongkok dalam menetapkan target pengurangan emisi CO2 absolutnya merupakan hasil pertimbangan dari para ahli yang ditugaskan dalam proyek-proyek tadi. Salah satu ahli yang paling berpengaruh dalam membantu pembuat kebijakan Tiongkok dalam menetapkan target pengurangan emisi CO2 absolut adalah He Jiankun. He Jiankun dan rekan-rekannya yang merupakan akademisi di bidang kebijakan energi dan lingkungan Tiongkok dari Universitas Tsinghua memainkan peran penting dalam meyakinkan para pembuat kebijakan untuk memilih tahun 2030 sebagai waktu puncak emisi CO2 Tiongkok melalui publikasi dan presentasi mereka dalam sesi tertutup dengan pejabat tingkat tinggi Tiongkok (Chen, 2022). Selanjutnya, pada tahun 2014 Presiden Xi Jinping mengadopsi rekomendasi tersebut dan mengumumkan puncak emisi karbon Tiongkok pada tahun 2030. Pengumuman ini merupakan bagian dari pengumuman bersama (joint announcement) oleh Tiongkok dan Amerika Serikat pada tanggal 12 November 2014 di Beijing. Pengumuman ini menandai komitmen resmi Tiongkok untuk mencapai puncak emisi karbonnya pada tahun 2030. Pengumuman ini menetapkan dasar bagi Tiongkok untuk berkomitmen pada tindakan-tindakan iklim yang signifikan, yang merupakan hal penting untuk momentum global menuju Konferensi Iklim Paris (COP21) pada Desember 2015. Kemudian, pada September 2016, Presiden XI Jinping secara resmi meratifikasi Perjanjian Paris (Woolley and Peters, 2014 ) .

Terima kasih, Rila. Perubahan sikap Tiongkok cukup signifikan dalam kebijakan luar negeri perubahan iklimnya. Pada saat 1992 (Konferensi Rio ), Tiongkok sudah mengadopsi norma CBDR, namun belum bersedia membuat komitmen konkret terkait perubahan iklim dikarenakan hal tersebut berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang masih bergantung pada konsumsi energi fosil. Seiring berjalannya waktu, Tiongkok mulai berpartisipasi aktif dan menjadi salah satu pemain kunci dalam negosiasi perubahan iklim, serta isu perubahan iklim mulai menjadi isu nasional. Berdasarkan Annual Report on Actions to Address Climate Change pada tahun 2014, Tiongkok mengeluarkan beberapa kebijakan perubahan iklim. Pertama, pengurangan emisi dan efisiensi energy. Tiongkok menargetkan pengurangan intensitas karbon per unit PDB sebesar 40-45% dari tingkat tahun 2005 pada tahun 2020. Pemerintah juga menerapkan standar efisiensi energy yang lebih ketat untuk bidang seperti industri, transportasi, dan bangunan. Hingga pada tahun 2016, Tiongkok resmi meratifikasi Perjanjian Paris.

Terima kasih, Tivani. ideologi nasionalisme ekonomi telah memungkinkan Tiongkok untuk memainkan peran yang signifikan dalam rezim iklim global, sambil tetap menjaga kedaulatan dan mencapai tujuan pembangunan ekonominya. Pengaruh ideologi ekonomi ini terlihat jelas dalam cara Tiongkok merancang dan mengimplementasikan kebijakan iklim luar negerinya termasuk dengan meratifikasi Perjanjian Paris, menjadikannya salah satu aktor kunci dalam upaya mitigasi perubahan iklim di tingkat global. Tiongkok menggunakan kebijakan iklim untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, melestarikan kedaulatan nasional, meningkatkan citra internasional, dan memanfaatkan peluang ekonomi dalam sektor teknologi hijau. Dengan demikian, kebijakan luar negeri iklim Tiongkok didorong oleh prioritas domestiknya dan juga strategi untuk beradaptasi dengan dinamika global sambil mempertahankan kepentingan nasional ( Scolnick, 2010)

Hi, Ekaa. Thanks for asking. Pada Kesepakatan Kopenhagen, beberapa pihak, khususnya politisi dan media Barat mengkritik Tiongkok dan mengatakan bahwa Tiongkok berusaha membajak KTT Iklim PBB sehingga gagal mencapai kesepakatan iklim pasca tahun 2012. Namun pada 2015 Tiongkok dipuji oleh dunia atas kontribusinya terhadap tercapainya Perjanjian Paris. Peralihan ini disebabkan oleh perubahan sikap dan aksi Tiongkok dalam negosiasi iklim dunia. Pada Kesepakatan Kopenhagen, komitmen Tiongkok gagal dalam memuaskan negara-negara maju. Namun pada Negosiasi Iklim Paris, Tiongkok berusaha menyelaraskan kebijakan luar negeri iklimnya dengan tuntutan global, seperti statements dalam dokumen yang berjudul Enhance Actions on Climate Change: China’s Intended Nationally Determined Contributions. Presiden Xi menyatakan bahwa Tiongkok mempunyai lima proposal yang diajukan dalam Konferensi Iklim Paris dan sebagian proposal tersebut diterima oleh sebagian besar pihak dalam konferensi dengan hasil akhir Perjanjian Paris. Sebelumnya pada tahun 2014, Tiongkok telah lebih awal menunjukkan komitmennya terhadap aksi iklim global dengan menetapkan target iklim untuk 2030 yang diumumkan dalam joint statementnya bersama US (Xiaosheng, 2018 ). Dari dua aksi tersebut menunjukkan peralihan persepsi dunia terhadap Tiongkok pada negosiasi iklim global.

Waalikumsalam, Eni. Cognitivism digunakan dalam penelitian ini karena Tiongkok mengalami perubahan yang signifikan dalam kebijakan luar negeri iklimnya, sesuai dengan yang dijelaskan oleh pendekatan cognitivism tentang bagaimana peran ide dan nilai yang dikonstruksi secara sosial sehingga menciptakan kepentingan nasional Tiongkok dalam mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri. Pada negosiasi-negosiasi sebelum Perjanjian Paris, Tiongkok masih belum membuat komitmen konkret terkait perubahan iklim, namun pada Perjanjian Paris, Tiongkok berkomitmen terhadap isu perubahan iklim dengan meratifikasi tersebut. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor pendorong Tiongkok meratifikasi Perjanjian Paris menggunakan pendekatan cognitivism.

Terimakasih atas pertanyaannya. Aku izin jawab yaa. Korea Selatan dalam hal ini menjadi negara yang memiliki hubungan bilateral yang erat dengan Indonesia serta Korea Selatan pariwisatanya juga telah memiliki reputasi yang baik beriringan dengan menyebarnya budaya populer Korea di Indonesia. Langkah Korea Selatan ke pariwisata halal ini menjadi hal yang menarik karena negara ini bukanlah negara yang memiliki mayoritas Muslim serta terdapat budaya minum alkohol dan makanannya yang mengandung bahan non-halal. Dalam hasil penelitian ditemukan bahwa negara ini berupaya mengembangkan fasilitas-fasilitas halalnya dan berusaha menyesuaikan makanan khasnya dengan bahan-bahan yang dapat dikonsumsi oleh Muslim. Upaya dari Korea Selatan ini menghasilkan naiknya wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Korea Selatan. Semoga dapat memahami, terimakasihh!

Terimakasih atas pertanyaannya. Aku izin jawab yaa. Dalam hal ini, konsep nation branding oleh Keith Dinnie menjadi yang paling sesuai karena dalam konsep ini menjelaskan mengenai proses nation branding sebuah negara. Dalam proses ini terdapat upaya-upaya yang dilakukan negara yang dapat dikategorikan sesuai dengan indikator-indikator dalam setiap prosesnya. Konsep ini dapat menjawab pertanyaan penelitian karena dapat menjelaskan proses nation branding Korea Selatan dalam membentuk image-nya menjadi negara yang ramah Muslim dan meningkatkan ekonominya. Semoga dapat dipahami, terimakasihh!!

Terimakasih atas pertanyaannya. Aku izin jawab yaa. Salah satu identitas yang berusaha dikenalkan oleh Korea Selatan adalah makanan khasnya, hal ini juga sejalan dengan kebijakan awal Korea Selatan dalam mengembangkan makanan halalnya. Keberadaan makanan ini menjadi salah satu kebutuhan wisatawan Muslim dalam berwisata dan menjadi hal yang paling dicari. Di sisi lain, budaya makanan Korea Selatan ini masih banyak menggunakan bahan-bahan seperti daging babi maupun alkohol yang dilarang dikonsumsi oleh umat Muslim, sehingga ini sendiri menjadi tantangan bagi Korea Selatan sendiri. Sehingga, Korea Selatan berusaha menyesuaikan bahan-bahan makanannya sesuai dengan standar halal. Selain itu, dalam hal makanan ini Korea Selatan juga mendirikan lembaga sertifikasi halal serta bekerja sama dengan negara-negara Muslim dan mayoritas Muslim sehingga melalui makanan dan restoran ini juga negara tersebut dapat menjalin kerja sama dengan negara-negara lain. Semoga dapat dipahami, terimakasihh!!

Terimakasih atas pertanyaannya. Aku izin jawab yaa. Untuk produk makanan, minuman maupun kosmetik, Korea Selatan mempunyai lembaga sertifikasi halal yaitu KMF dan KHA yang menilai berdasarkan hukum hukum Islam sehingga. Selain itu Korea Selatan juga bekerja sama dengan negara-negara yang menjalankan industri halal juga seperti Indonesia dan Malaysia sehingga produk negara ini bisa masuk ke negara tersebut. Adanya logo halal juga menjadi jaminan bagi masyarakat Indonesia untuk membeli produk tersebut. Semoga dapat dipahami, terimakasihh!!

Terimakasih atas pertanyaannya. Aku izin jawab yaa. Dikarenakan dalam pameran ini pemerintah Korea dapat mempromosikan mengenai agen-agen pariwisata, berbagai restoran halalnya dan juga diskon maupun promo paket wisata halal. Selain itu dalam pameran ini juga pernah diadakan secara offline maupun online. Melalui pameran ini, pemerintah juga menggaet beberapa perusahaan sehingga meningkatkan kerja sama antara negara ini dengan perusahaan di sektor wisata di Indonesia. Semoga dapat memahami, terimakasihh!

Terimakasih atas pertanyaannya. Aku izin jawab yaa. Korea Selatan dalam hal ini telah meningkatkan berbagai fasilitas dan pelayanan halalnya, terutama dalam hal makanan, masjid, dan tempat ibadah. Dari hal tersebut awalnya negara ini dikenal dengan negara yang masyarakat Muslimnya sedikit menjadi negara yang dikenal dengan negara yang ramah Muslim. Ini menunjukkan adanya perubahan pemahaman mengenai Islam di Korea Selatan. Semoga dapat dipahami, terimakasihh!!

Terimakasih atas pertanyaannya. Aku izin jawab yaa. Selain banyaknya populasi Muslim, Korea Selatan memiliki beberapa faktor yang mendorong negara ini mengembangkan pariwisata halalnya. Pertama ialah faktor ekonomi yang berkaitan dengan wisatawan Muslim yang menjadi target utama pariwisata halal. Hal ini bertujuan mengurangi ketergantungannya dengan pasar Tiongkok. Lalu terdapat faktor politik di mana adanya pendirian THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) oleh Korea Selatan yang bekerja sama dengan Amerika Serikat pada tahun 2017 membuat Tiongkok merasa terancam sehingga negara ini mengambil tindakan mendeportasi warganya dan melarang semua hal yang berhubungan dengan Korea memasuki negara tersebut. Hal ini berdampak ke sektor pariwisata Korea Selatan yang mengalami penurunan. Oleh karena itu, Korea Selatan berupaya memulihkan berbagai kerugian pariwisatanya. Negara ini mulai memfokuskan kawasan Asia Tenggara sebagai target utama dalam memasarkan budaya Korea selain Tiongkok dan Jepang. Citra sebagai negara ramah Muslim juga diperlukan untuk mendistribusikan produk halalnya ke dalam dan luar negeri serta memperkuat kerja sama dan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Semoga dapat dipahami, terimakasihh!!

Terimakasih atas pertanyaannya. Aku izin jawab yaa. Tahapan yang paling berpengaruh dalam pembentukan citra ini ialah pada tahapan Communicators of nation brand identity, karena pada tahap ini terdapat upaya pemerintah membangun komunikasi dan memberitahukan negaranya ini sebagai negara yang ramah Muslim. Semoga dapat dipahami, terimakasihh!!

Terimakasih atas pertanyaannya. Aku izin jawab yaa. Dalam hal ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi target pariwisata halal karena jumlah populasi Muslim yang besar serta menjadi negara dengan konsumsi budaya populer Korea yang tinggi. Ditambah lagi, Korea Selatan menyatakan bahwa Indonesia termasuk menjadi 10 negara dengan kunjungan wisatawan terbesar ke negara ini. Ini juga sejalan dengan meningkatnya jumlah perjalanan ke luar negeri wisatawan Indonesia sebesar 7.5 juta pada tahun 2023. Dari hal itu, Indonesia menjadi target yang ideal bagi Korea Selatan untuk mempromosikan pariwisata halalnya. Semoga dapat dipahami, terimakasihh!!