ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 8 ก.ย. 2024
- Assalamualaikum semua...apa kabar? kembali lagi denga saya IPUNG TYA
saya akan kembali sharing informasi berkaitan dengan aturan terbaru seputar penyederhanaan birokrasi atau penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yaitu PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
Tapi seperti biasa hangar lupa like comment share dan subscribe dulu ya...
kawan, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 350A Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
Selengkapnya, jangan lupa tonton sampan akhir ya
#penyederhanaanbirokrasi #penyetaraanjabatanadministrasikejabatanfungsional #pengalihanJAkeJF
![[Live] : ONE 168 วันนี้!! "โจนาธาน vs ซุปเปอร์เล็ก"](http://i.ytimg.com/vi/0jIN65KgJsI/mqdefault.jpg)
mantap
Trima ksh inpornmasiya
Mantap mbak berguna untuk para ASN, Izin Copy ya Mbak
Monggo pak ☺️
izin share ya mbak Ipung
Monggo pak 🙏🏻
Ganti Menteri ganti aturan 😎.... Apakah dgn menyetarakan ke jabatan fungsional akan membuat kinerja PNS menjadi lebih baik, kenyataannya tidak....
Info yg sgt membantu 👍👍👍
Alhamdulillah, terima kasih supportnya
gak ada untungnya buat PNS, 7 tahun Jokowi dan PDIP berkuasa gaji cuma naik sekali cuma 5%, PNS dan kerjaan dibuat ribet dan kacau balau, Enakan era Pak SBY dan partainya Demokrat berkuasa, gak ribet, kerjaan jelas tupoksinya, kesejahteraan terjamin, gaji tiap tahun naik, selama 10 tahun gaji dinaikkan lebih dari 115%... intinya dengan aturan baru Jokowi ingin memangkas tunjangan PNS untuk menghemat belanja negara, udah dari dulu keinginan Jokowi menekan belanja pegawai dibawah 20% dari APBN/APBD, makanya era Jokowi gaji cuma naik 7 tahun sekali cuma 5%, Jokowi ingin menghambat pertumbuhan gaji PNS... Kalo dulu era Pak SBY belanja pegawai saja 33% dari APBN, tiap tahun gaji dinaikkan, gaji terus tumbuh dan bertambah, 10 tahun era Pak SBY gaji naik lebih dari 115%, PNS sejahtera daya belinya meningkat dan tetap terjaga...
@@ipungtya gak ada untungnya buat PNS, 7 tahun Jokowi dan PDIP berkuasa gaji cuma naik sekali cuma 5%, PNS dan kerjaan dibuat ribet dan kacau balau, Enakan era Pak SBY dan partainya Demokrat berkuasa, gak ribet, kerjaan jelas tupoksinya, kesejahteraan terjamin, gaji tiap tahun naik, selama 10 tahun gaji dinaikkan lebih dari 115%... intinya dengan aturan baru Jokowi ingin memangkas tunjangan PNS untuk menghemat belanja negara, udah dari dulu keinginan Jokowi menekan belanja pegawai dibawah 20% dari APBN/APBD, makanya era Jokowi gaji cuma naik 7 tahun sekali cuma 5%, Jokowi ingin menghambat pertumbuhan gaji PNS... Kalo dulu era Pak SBY belanja pegawai saja 33% dari APBN, tiap tahun gaji dinaikkan, gaji terus tumbuh dan bertambah, 10 tahun era Pak SBY gaji naik lebih dari 115%, PNS sejahtera daya belinya meningkat dan tetap terjaga...
Sip. Trimakasi infonya
Sama2 pak ☺️🙏🏻
gak ada untungnya buat PNS, 7 tahun Jokowi dan PDIP berkuasa gaji cuma naik sekali cuma 5%, PNS dan kerjaan dibuat ribet dan kacau balau, Enakan era Pak SBY dan partainya Demokrat berkuasa, gak ribet, kerjaan jelas tupoksinya, kesejahteraan terjamin, gaji tiap tahun naik, selama 10 tahun gaji dinaikkan lebih dari 115%... intinya dengan aturan baru Jokowi ingin memangkas tunjangan PNS untuk menghemat belanja negara, udah dari dulu keinginan Jokowi menekan belanja pegawai dibawah 20% dari APBN/APBD, makanya era Jokowi gaji cuma naik 7 tahun sekali cuma 5%, Jokowi ingin menghambat pertumbuhan gaji PNS... Kalo dulu era Pak SBY belanja pegawai saja 33% dari APBN, tiap tahun gaji dinaikkan, gaji terus tumbuh dan bertambah, 10 tahun era Pak SBY gaji naik lebih dari 115%, PNS sejahtera daya belinya meningkat dan tetap terjaga...
mohon ijin...
sekadar membantu wawasan aja...
kalo yang dimaksud penyetaraan adalah kesempatan bagi ASN untuk meningkatkan jenjang karir itu bagus...
akan tetapi kalo yang dimaksud penyetaraan dengan menghilangkan komponen struktural yang ada dan menggantinya dengan fungsional maka banyak hal yang harus ikut disesuaikan/diubah aturan perundangan yang mendampingi/mendasari struktur organisasi yang dihilangkan strukturalnya...dikarenakan komponen struktural yang sebelumnya ada (sebelum dihilangkan strukturalnya) itu punya dasar yang jelas..
walaopun penetapan fungsional itu terkesan "sah legalitasnya" akan tetapi sebab pengosongan komponen struktural yang hilang maka perundangan yang memayungi ' PENETAPAN OPD" - termasuk KOMPONEN didalamnya-termasuk TUPOKSINYA - menjadi cacat hukum untuk itu wajib dibuat perundangan yang baru yang menguatkan OPD di kota/Kab tersebut meliputi komponen didalammnya juga Tugaspokok Fungsi komponennya...
dengan menghilangkan sebagian pasal yang menyebabkan berubah esensi perundangan itu maka peraturan itu batal demi hukum dan harus dicabut...
kajiannya..
pembentukan OPD yang ada saat diberlakukan pemindahan struktural ke fungsional tersebut mengilangkan posisi struktural yang sudah ditetapkan menjadi berubah...
kalaupun alternatif pemberian surat kepala dinas untuk fungsional supaya menjalankan tugas PLT struktural sebelumnya/padahal secara hukum ketetapan seksi itu memang sudah ga ada pada tempatnya...
masa orang tersebut menjalankan tugas seksi yang memang sudah dihapus?
artinya memang OPD yang ada tidak punya dasar hukum lagi sejak dilantiknya angatan pertama fungsional akibat permenpan tersebut
1. Pembuatan Perundangan baru tentang OPD hasil penyesuaian dengan Permenpan Penyetaraan Jabatan
2. Membuat Mekanisme penentuan Tugas Fungsi baru Eselon IV yang disetarakan pada Fungsional
3. Membuat mekanisme penilaian atas perubahan Tupoksi baru Tugas baru Eselon IV yang disetarakan pada Fungsional
4. Membuat mekanisme kelanjutan administrasi kepegawaian terhadap Tupoksi eselon IV yang disetarakan pada Fungsional
5. Membuat kajian atas perubahan ketidak beradaannya Tupoksi OPD hasil penyesuaian dengan Permenpan Penyetaraan Jabatan eselon IV pada sebab disetarakan pada Fungsional
6. Jabatan bendahara juga sudah disebut pada jenis Fungsional
7. Jabatan PPTK juga di atur pada tugas Fungsional Analis Keuangan
8. Tukang bikin minum juga tersebut pada jenis fungsional
9. Staf Juru ketik juga sudah tersebut legal pada perundangan
10. Admin computer/bukan Pranata computer juga sudah diatur dalam perundangan fungsional
11. Semua pembagian jenis spesifikasi kegiatan pekerjaan sudah ada pada perundangan yang mengatur fungsional
12. Masih banyak lagi
semoga menambah wawasan..
Terima ksih sharingnya, sangat membuka wawasan 👍☺️☺️
ya begitulah mba ipuung...
semua FGD penyetaraan yang sudah dikerjakan seluruh kota/kabupaten ,semua sosialisasi hanya baru tataran kulit..belum menuju pada inti permasalahan...
1. bahwa perundangan 3 level diatasnya yang memayungi tindakan penghapusan kotak struktural masih dianggap berlaku sejak diangkatnya fungsional petama permenpan di kota masing2...
2. dihapusnya kotak struktural berdampak tupoksi kotak struktural itu harus disesuaikan dengan RPJMD masing2 Kota/kab akibat penyetaraan
3. bahwa tupoksi kotak lama harus di upgrade menjadi tugas fungsional baru hasil penyetaraan
4. artinya sistem penilaian mau tak mau harus menerima upgrade point penilaian atas fungsional baru dan memmeperbarui peraturan untuk menjembatani akibat tupoksi yang tak terkover pada tuposi fungsional yang sudah ada dari persesuain dari masing2 kota/kab
5. sistem perundangan fungsional yang lama mau tak mau harus merevisi mekanisme sistem penilaian yang selama ini di verifikasi oleh instansi vertikal maka harus menerima mekanisme itu diserahkan pada masing2 kabupaten..
6. besok lanjut lagi..
Pemyetaraan jabatan ini tdk maksimal krna penyetaraan jabatan ini tdk memandang riwayat jabatan dan disiplin ilmu sehingga banyak ASN yg bingung dg tugas dan fungsinya sbg pejabat fungsional dan masih banyak instrumen/aturan hukum yg terkait dg penyetaraan ini...blm dibuat contoh di Kab. Kutai Timur SK Jabfung sdh di terbitkan ttpi tunjangan msh memakai tunj pejabat struktural ini aneh dan lucu..sehingga tunj jabfung dri hasil tes dg pangkat ahli pertama lbih besar dri pada jabfung peyetaraan dg pangkat Ahli muda..ini aneh dan kacau.
Dan yg perlu diperhatikan kenaikkan jabatan/menjadi kasi kabid byk yg hanya karena kedekatannya dg KD ... Sehingga byk tdk sesuai dg keahliannya...
Betul sekali,dan bnyak juga org sudah menduduki jabatan kabid,kasi.tidak punya skill utk bekerja.akhirnya pekerjaan diserahkan kepada bawahan.
Sakit hati ini kalau tidak ada kejelasan pemberlakuan aturan yang terlalu dipaksakan didaerah daerah, tanpa ada evaluasi dan kontrol kementerian terkait bagaimana pegawai yang diterapkan aturan tersebut, apakah sudah difasilitasi penyetaraannya. Saya diberhentikan dari jabatan struktural dan distaffkan ( jabatan pelaksana ). Dengan alasan aturan panrb. cinta negeri ini, tapi peraturan memaksa kita untuk tidak mencintai. Oktober 2020 distafkan dari eselon 4 kepala puskesmas, sampai hari ini jabatan saya pelaksana. Saya mau mengurus ke fungsional tertentu, namun tidak ada kejelasan. Oh nasib
Perlu dikaji ulang selama ini banyak di OPD menempatkan seorang kasi/ pengawas dg pangkat dan golongan lebih rendah dari pelaksana. Akibatnya pelaksana terkendala dg kenaikan pangkat regulernya.
Betul. Ini banyak sekali terjadi di daerah..sy bahkan harua mengurai nilai DP3 karena pejabat penilainya leboh rendah nilai DP3 nya..katena lwbih yunior.
sammmmma
Pp 11 2017 itu mencabut pp² sebelumnya, pp 99 2000/ pp 12 2002 terkait atasan tidak boleh rendah dari bawahan. Ini berarti atasan tidak juga berhak melarang kenaikan pangkat/gol bawahan melebihi pangkat/gol nya
Matursuwun mbak Tya infonipun.. jazakumulloh
Sami2 pak...waiyyaka ☺️🙏🏻
Terima kasih
Terima kasih Imfonya.
Sama2 pak ☺️🙏🏻🙏🏻
gak ada untungnya buat PNS, 7 tahun Jokowi dan PDIP berkuasa gaji cuma naik sekali cuma 5%, PNS dan kerjaan dibuat ribet dan kacau balau, Enakan era Pak SBY dan partainya Demokrat berkuasa, gak ribet, kerjaan jelas tupoksinya, kesejahteraan terjamin, gaji tiap tahun naik, selama 10 tahun gaji dinaikkan lebih dari 115%... intinya dengan aturan baru Jokowi ingin memangkas tunjangan PNS untuk menghemat belanja negara, udah dari dulu keinginan Jokowi menekan belanja pegawai dibawah 20% dari APBN/APBD, makanya era Jokowi gaji cuma naik 7 tahun sekali cuma 5%, Jokowi ingin menghambat pertumbuhan gaji PNS... Kalo dulu era Pak SBY belanja pegawai saja 33% dari APBN, tiap tahun gaji dinaikkan, gaji terus tumbuh dan bertambah, 10 tahun era Pak SBY gaji naik lebih dari 115%, PNS sejahtera daya belinya meningkat dan tetap terjaga...
banyak yg blm paham sehingga bnyk yg keliru menempatkan orang
Terima kasih kawan 👍👍
Ah, ribet amat.. yg merintah dan yg ngomong sih enak, yg sengsara yg melaksanakan, gak ada untungnya buat PNS, 7 tahun Jokowi dan PDIP berkuasa gaji cuma naik sekali cuma 5%, PNS dan kerjaan dibuat ribet dan kacau balau, Enakan era Pak SBY dan partainya Demokrat berkuasa, gak ribet, kerjaan jelas tupoksinya, kesejahteraan terjamin, gaji tiap tahun naik, selama 10 tahun gaji dinaikkan lebih dari 115%...
Terimakasih info nya mbak
Sama2 ☺️🙏🏻
Nuhun Ibu ...
Ah, ribet amat.. yg merintah dan yg ngomong sih enak, yg sengsara yg melaksanakan, gak ada untungnya buat PNS, 7 tahun Jokowi dan PDIP berkuasa gaji cuma naik sekali cuma 5%, PNS dan kerjaan dibuat ribet dan kacau balau, Enakan era Pak SBY dan partainya Demokrat berkuasa, gak ribet, kerjaan jelas tupoksinya, kesejahteraan terjamin, gaji tiap tahun naik, selama 10 tahun gaji dinaikkan lebih dari 115%...
gak ada untungnya buat PNS, 7 tahun Jokowi dan PDIP berkuasa gaji cuma naik sekali cuma 5%, PNS dan kerjaan dibuat ribet dan kacau balau, Enakan era Pak SBY dan partainya Demokrat berkuasa, gak ribet, kerjaan jelas tupoksinya, kesejahteraan terjamin, gaji tiap tahun naik, selama 10 tahun gaji dinaikkan lebih dari 115%... intinya dengan aturan baru Jokowi ingin memangkas tunjangan PNS untuk menghemat belanja negara, udah dari dulu keinginan Jokowi menekan belanja pegawai dibawah 20% dari APBN/APBD, makanya era Jokowi gaji cuma naik 7 tahun sekali cuma 5%, Jokowi ingin menghambat pertumbuhan gaji PNS... Kalo dulu era Pak SBY belanja pegawai saja 33% dari APBN, tiap tahun gaji dinaikkan, gaji terus tumbuh dan bertambah, 10 tahun era Pak SBY gaji naik lebih dari 115%, PNS sejahtera daya belinya meningkat dan tetap terjaga..
Untuk diketahui gaji yang diterima PNS di daerah cuman gaji pokok plus tunjangan melekat. Jumlahnya tidak sampai 6 jt sementara terendah 2 jt an. Di daerah gak ada tukin segalah macam. Tolong menjadi perhatian...🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Semoga kedepan lebih baik pak, tetap semangat 💪
Beberapa daerah ada tukin juga istilahnya TKD (Tunjangan Kinerja Daerah), ada juga yg menyebutnya TPP.
@@andrexept iya tp tdk semua daerah ada jg daerah yg hanya membayarkan tpp terendah 200 San itupun kadang ada kadang tidak terserah bupatix mau apa kagak lg.😅😅
gak ada untungnya buat PNS, 7 tahun Jokowi dan PDIP berkuasa gaji cuma naik sekali cuma 5%, PNS dan kerjaan dibuat ribet dan kacau balau, Enakan era Pak SBY dan partainya Demokrat berkuasa, gak ribet, kerjaan jelas tupoksinya, kesejahteraan terjamin, gaji tiap tahun naik, selama 10 tahun gaji dinaikkan lebih dari 115%... intinya dengan aturan baru Jokowi ingin memangkas tunjangan PNS untuk menghemat belanja negara, udah dari dulu keinginan Jokowi menekan belanja pegawai dibawah 20% dari APBN/APBD, makanya era Jokowi gaji cuma naik 7 tahun sekali cuma 5%, Jokowi ingin menghambat pertumbuhan gaji PNS... Kalo dulu era Pak SBY belanja pegawai saja 33% dari APBN, tiap tahun gaji dinaikkan, gaji terus tumbuh dan bertambah, 10 tahun era Pak SBY gaji naik lebih dari 115%, PNS sejahtera daya belinya meningkat dan tetap terjaga...
@@andrexept gak ada untungnya buat PNS, 7 tahun Jokowi dan PDIP berkuasa gaji cuma naik sekali cuma 5%, PNS dan kerjaan dibuat ribet dan kacau balau, Enakan era Pak SBY dan partainya Demokrat berkuasa, gak ribet, kerjaan jelas tupoksinya, kesejahteraan terjamin, gaji tiap tahun naik, selama 10 tahun gaji dinaikkan lebih dari 115%... intinya dengan aturan baru Jokowi ingin memangkas tunjangan PNS untuk menghemat belanja negara, udah dari dulu keinginan Jokowi menekan belanja pegawai dibawah 20% dari APBN/APBD, makanya era Jokowi gaji cuma naik 7 tahun sekali cuma 5%, Jokowi ingin menghambat pertumbuhan gaji PNS... Kalo dulu era Pak SBY belanja pegawai saja 33% dari APBN, tiap tahun gaji dinaikkan, gaji terus tumbuh dan bertambah, 10 tahun era Pak SBY gaji naik lebih dari 115%, PNS sejahtera daya belinya meningkat dan tetap terjaga...
Terima kasih Mbak atas penjelasannya. Sangat bermanfaat buat kami di daerah utk merancang penataan struktur organisasi dan penyetaran jabatan yg ada serta redesign sistem kerja.
Terimakasih atas penjelasannya
Sama2 bu
Info suuiiiipppp
Terima kasih 🙏🏻
Apakah tidak ada kompensasi pengurangan angka kredit bagi pejabat eselon 4 yang secara pangkat dan golongan ruang seharusnya menempati jabatan fungsional Ahli Madya tetapi disetarakan ke Ahli Muda ?
sekedar saran untuk level ka.TU maupun kasubag TU dan kasi (kepala seksi) di UPTD seluruh Indonesia untuk bisa diubah dari struktural menjadi jabatan fungsional tertentu agar mereka lebih berkinerja maksimal. terima kasih
Sangat setuju ide ini, harusnya ka.uptd itu di hilangkan saja. Cukup admin di ka.dinas yg langsung membawahi para fungsional..
Jafung lebih rumit daripada jabatan administrasi ( administratur, pengawas, pelaksana )
Auto dilaksanakan karena ini perintah. Tp untuk menjadi saran dan masukan Bahwa beban kerja di fungsional pastinya lebih berat sehinggal idealnya pada saat yang bersamaan harus ada penyesuaian gaji/tunjangan biar adil. Ngegas kinerja tanpa memerhatikan konsekwensi yg ditimbulkan sepertinya kurang bijak😊😊
Mari kita berdoa bersama semoga regulasi yang Terdampak oleh penyederhanaan birokrasi satu persatu segera ditetapkan termasuk pertimbangan penghasilan , Amiin....🤲 tetap semangat pak 💪
Awalnya saya khawatir tidak ada peningkatan pendapatan... Tapi alhamdulillah hal tsb tidak terbukti... Alhamdulillah ada peningkatan pendapatan dan bekerja lebih nyaman... 🙏🙏
Semangatttttt ASN Fungsional... Hasil kerjaan kita gimana kita.. 😊😊
@@ipungtya thanks tetap semangat jika pun tidak hari ini suatu saat nanti Pemerintah pusat periode berikutnya bisa lebih peka. Amin 🙏🏻
@@pnskeren9253 masa sih ada kah?
Maksih infonya mba..sangat bermanfaat bagi kami di daerah👍🙏
gak ada untungnya buat PNS, 7 tahun Jokowi dan PDIP berkuasa gaji cuma naik sekali cuma 5%, PNS dan kerjaan dibuat ribet dan kacau balau, Enakan era Pak SBY dan partainya Demokrat berkuasa, gak ribet, kerjaan jelas tupoksinya, kesejahteraan terjamin, gaji tiap tahun naik, selama 10 tahun gaji dinaikkan lebih dari 115%... intinya dengan aturan baru Jokowi ingin memangkas tunjangan PNS untuk menghemat belanja negara, udah dari dulu keinginan Jokowi menekan belanja pegawai dibawah 20% dari APBN/APBD, makanya era Jokowi gaji cuma naik 7 tahun sekali cuma 5%, Jokowi ingin menghambat pertumbuhan gaji PNS... Kalo dulu era Pak SBY belanja pegawai saja 33% dari APBN, tiap tahun gaji dinaikkan, gaji terus tumbuh dan bertambah, 10 tahun era Pak SBY gaji naik lebih dari 115%, PNS sejahtera daya belinya meningkat dan tetap terjaga...
Semoga asn kedepan makin bagus kinerjanya aamiin
bagaimana jika dalam kurun waktu setelah 31 desember 2021 masih ada pejabat administrator yang belum disetarakan dalam jabatan fungsional??
Saya sangat setuju dengan pengalohan jabatan ini Kinerja fungsional akan membuktikan kemampuan asn dalam bekerja...
Keren channelnya... salam kawan baru
gak ada untungnya buat PNS, 7 tahun Jokowi dan PDIP berkuasa gaji cuma naik sekali cuma 5%, PNS dan kerjaan dibuat ribet dan kacau balau, Enakan era Pak SBY dan partainya Demokrat berkuasa, gak ribet, kerjaan jelas tupoksinya, kesejahteraan terjamin, gaji tiap tahun naik, selama 10 tahun gaji dinaikkan lebih dari 115%... intinya dengan aturan baru Jokowi ingin memangkas tunjangan PNS untuk menghemat belanja negara, udah dari dulu keinginan Jokowi menekan belanja pegawai dibawah 20% dari APBN/APBD, makanya era Jokowi gaji cuma naik 7 tahun sekali cuma 5%, Jokowi ingin menghambat pertumbuhan gaji PNS... Kalo dulu era Pak SBY belanja pegawai saja 33% dari APBN, tiap tahun gaji dinaikkan, gaji terus tumbuh dan bertambah, 10 tahun era Pak SBY gaji naik lebih dari 115%, PNS sejahtera daya belinya meningkat dan tetap terjaga...
Terima kasih pak, salam juga ☺️🙏🏻
Mantap
Sudah harus ke fungsional
Kren bunda
Trim Buat inphonyah. 🙏👍👍
alasan ganti aturan adalah ....para menteri hanya mencatlri panggung ...alih alih terobosan nya ....entar kabinet baru ...gitu juga... tradisi dari sebuah tugas yg hanya berorientasi pada .......mau di kata
Mantabb Teorinya 👍👍
Apa yakin Pemerintah Daerah sudah Sanggup Menyelenggarakan .... jangan sampai Pegawai nya jadi Korban.
Klo Pelaksanaan Fungsional seperti yang sudah sudah .... Pelayanan nya malah jadi Korban, Karena Pegawai yang bersangkutan Lebih SIBUK ngurusin NILAI KRIDIT POIN NYA DI ATAS KERTAS .......sehingga tugas pokok nya sebagian di abaikan ....
SEMOGA BISA DISEDERHANAKAN .... SEMOGA YANG DI ATAS KERTAS TIDAK JAUH JOMPLANG DENGAN REALITA KERJANYA ( KINERJA )
Pangkat saya IV A, pendidikan S 2, sebelumnya menjabat kepala seksi, disetarakan jabatan fungsional ahli muda melalui keputusan Bupati, apakah hal tersebut benar? Seharusnya saya fungsional ahli madya, mohon penjelasannya 🙏
Informasi berharga bg birokrasi khususnya di daerah
Saya lanjut ya bapak, untuk jabatan guru (jabatan fungsional tertentu) tidak termasuk disetarakan, karena sudah ada aturan untuk guru, jenjang jabatannya.oke
Terimakasih atas informasinya pak.. 😊🙏
Terus untuk pemda belum melakukan penyetaraan gimana sampai 31 Desember 2021
Smg cpt trealisasi.sbg dasar pmbayaran tukin bg ASN
Apakah dengan penyetaraan ini..artinya pejabat asministrasi tidak ada lagi????
Garis Komando dari JFT ini masih belum terjelaskan dgn baik, isi video cuma mendeskripsikan pengalihan Struktural ke Fungsional saja tanpa ada penjelasan pelaksanaan teknis penyetaraan Struktural Esselon IV ke JFT ini apakah harus menghasilkan angka kredit dlm setiap pelaksanaan tugas nya atau tidak
Wah, padahal saya nyari tentang garis komandonya
👍👍
Apakah aturan ini berlaku juga di papua. Lalu apa sanksi jika tidk mengikuti aturan. Karena aturan lama di papua yg msih mggunakan eselon semau maunya bupati menempatkan pejabat eselon. Contoh Eselon 3 gol 3a, membawahi gol 3d, gol 4 dan pendudikannya jauh lebih tinggi. Ada juga eselin 4 hanya gol 2.
Aturan ini berlaku untuk seluruh instansi pemerintah pak ☺️🙏🏻
Untuk mas Eki, maaf saya beri masukan, karena tahun lulus S2 telah diperoleh sebelum CPNS,maka proses dilakukan setelah PNS 100 persen, dan ajukan pada saat ke golongan 3b atau pada saat naik pangkat. (Kalau mas pada jabatan fungsional akan lebih mudah) terimakasih
Terimakasih sudah berbagi informasinya pak.. 🙏
Trmakasih
Mbak @Ipung_tya mau tanya : 1. Apakah pejabat struktural yang disetarakan ke pejabat fungsional, juga harus membuat angka kredit?
2. Besarnya tunjangan pejabat fungsional tsb apakah mengikuti aturan jabatan fungsional ybs atau besarannya masih sama dengan besaran pada jabatan struktural sebelumnya.
Terima kasih.
klo ada balasan share ya Pak
@@budisantoso4995 :
Siap P. Budi, krn saya dengar tahun ini besaran tunjangan masih menggunakan tunjangan struktural dan angka kreditnya juga belum jelas.
Terima kasih mbak
Setuju
Bagaimna penyetaraan ini apabila tidak sesuai basic sekolah karena korban polical will sehingga dirugikan dipindah pindah tdak aesuai dengan keahlian maupun ketrampilan ini banyak terjadi di daerah aeperti halnya saya golongan sudah tinggi dipindah karn tidak punya sodara yang berkompeten di insntansi tersebut mohon peetimbnagan untuk verifikasi yg teliti
Saya sepaham dgn anda bagaimana ini
Info sangat bagus.tapi gmn yg struktural melaksanakan tugas fungsional.
Lana seklai terlaksana ini
Ini hanya teori saja, dann cuma ganti nama, kalau memang mau merubah impasing dilakukan penghitungan sesuai angkan kredit, seperti saya asn gol 4a sering punya atasan baik eselon 4 dan 3 pangkat dibawah saya, dan nsudah lulus asessment sbg syarat utk duduk di eselon 4, tetapi krn Kementerian dan Ditjen tmpt saya bekerja ada istilah diurus utk dpt jabatan hingga expired krn disyaratkan hny 2 tahun. FPU sebenarnya tdk boleh atasan lebih rendah pangkatnya, tetapi siapa yg mengawasi, dan klu untuk pengalihan ke JFT harusnya dihitung benat2 Angka Kreditnya dan Staf hrsnya diberi jg peluangbke JFT biarnlebih kompetitif, ini yg diinginkan oleh Presiden, birkrasibyg sederhana dan jauh dari kkn, tolah ukur harus jelas bukan lobi2 asnnUPT daerah ke Pusat.
Kalau instansi pusat gimana.
Keren
Pemerintah sendiri tidak bergerak cepat.
Maaf saya bertanya saya lulus ujikom Jafung Pengawasa Mutu Hasil Pertanian Muda kenapa BKPSDM nya menempatkan saya ke Jafung lain ya
Terimakasih untuk update informasinya Bu Ipung.... 👍👍
Sama2 ☺️
gak ada untungnya buat PNS, 7 tahun Jokowi dan PDIP berkuasa gaji cuma naik sekali cuma 5%, PNS dan kerjaan dibuat ribet dan kacau balau, Enakan era Pak SBY dan partainya Demokrat berkuasa, gak ribet, kerjaan jelas tupoksinya, kesejahteraan terjamin, gaji tiap tahun naik, selama 10 tahun gaji dinaikkan lebih dari 115%... intinya dengan aturan baru Jokowi ingin memangkas tunjangan PNS untuk menghemat belanja negara, udah dari dulu keinginan Jokowi menekan belanja pegawai dibawah 20% dari APBN/APBD, makanya era Jokowi gaji cuma naik 7 tahun sekali cuma 5%, Jokowi ingin menghambat pertumbuhan gaji PNS... Kalo dulu era Pak SBY belanja pegawai saja 33% dari APBN, tiap tahun gaji dinaikkan, gaji terus tumbuh dan bertambah, 10 tahun era Pak SBY gaji naik lebih dari 115%, PNS sejahtera daya belinya meningkat dan tetap terjaga..
Mba ipung tolong disharekan contoh contoh soal pns atau pppk non guru jurusan akuntansi
Lambat .... tanda pejabat tak happy. Menurut mereka, aturan biarlah aturan, di lapangan tetap cara lama.
Kantor kami di Satpol PP banyak Eselon IV kmrn ikut inpasing bu
gak ada untungnya buat PNS, 7 tahun Jokowi dan PDIP berkuasa gaji cuma naik sekali cuma 5%, PNS dan kerjaan dibuat ribet dan kacau balau, Enakan era Pak SBY dan partainya Demokrat berkuasa, gak ribet, kerjaan jelas tupoksinya, kesejahteraan terjamin, gaji tiap tahun naik, selama 10 tahun gaji dinaikkan lebih dari 115%... intinya dengan aturan baru Jokowi ingin memangkas tunjangan PNS untuk menghemat belanja negara, udah dari dulu keinginan Jokowi menekan belanja pegawai dibawah 20% dari APBN/APBD, makanya era Jokowi gaji cuma naik 7 tahun sekali cuma 5%, Jokowi ingin menghambat pertumbuhan gaji PNS... Kalo dulu era Pak SBY belanja pegawai saja 33% dari APBN, tiap tahun gaji dinaikkan, gaji terus tumbuh dan bertambah, 10 tahun era Pak SBY gaji naik lebih dari 115%, PNS sejahtera daya belinya meningkat dan tetap terjaga...
Secara teori sepertinya menarik namun Penerapannya ternyata rumit dan merugikan sebagian pegawai, kajian terkait kebijakan tersebut kurang mendalam sayang sekali...
Ijin nanya bu, mohon dijawab..kalau eselon IV gol IV a, berapa total angka kredit yg diperoleh dan jabatannya menjadi ahli muda atau madya??
300
Ahhh tak seindah realitanya, kebijakan yg minim tools nya krn SOTK didaerah bnyk yg belum berubah. Kebijakan asal menyenangkan pak presiden
Benar terlalu memaksakan tanpa melihat kondisi ASN daerah cuma membuat ABS (asal bapak senang) karena realita dilapangan sangat membingungkan dalam melaksanakan kegiatan di daerah dan menjadi ajang pimda utk mutasi pejabat yg tidak disukai utk nonjob
sudah amburadul sitem kepegawaian di kab/kota perlu evaluasi yg mendalam.
siiiippppp........biar praktek jual beli jabatan hilang
Jatuh trmpo hari ini 30 juni 2021, tapi didaerah masih ada es 3,4, utk instansi yg kena penyetaraan tsb. sepertinya masih belum optomal dan aturan yg kuat dlm hal ini.
Ibu ipung tya yth.
Mohon penjelasanya,
sy pendidikan S1sebelumnya pejabat fungsional Ahli Muda golongan III/d dengan kelas Jabatan 9 , selanjutnya untuk kepentingan organisasi saya dilantik menduduki jabatan struktural pengawas sbg Kasubag TU di puskesmas dengan kelas Jabatan 8.
Berdasarkan video ibu.kalau jabatan pengawas diangkat kedalam jabatan fungsional menjadi Ahli muda.
Mohon penjelasannya.
Terimakasih sebelumnya
Saya esalon 4 kepala seksi...kmrin alih fungsi sbagai ahli muda pengawas Sekolah.. Apakah tugas ahli muda pengawas sekolah yang dimksud adlah seperti pengawas sekolah pada umumnya smetra saya bkn basic sarjana pendidikan... Mohon penjelasannya.. Mlsh
Mengapa pemda kab.kota tidak segera melakasanakan Jf...?? Peraturan semua sdh.jelas dan mekanismenya sdh. Ada mengapa??apa sanksinya jika pemda kab.kota tdak atau blm. Melskasanakan JF sp. 30 juni 2021.
Klu bisa lgi d sertai dg disiplin ilmu yg d miliki oleh PNS... Itu sendri.. Terus d didukng dg anggrn yg jelas.. Kaya kta d maluku.. Yg berkerja d instansi teknis Kehutanan.. Kan banyk d lapangn k timbng d kantr.. Gemma mau maju klu anggrn gga seaway
mohon info mbak ipung, kalau penyetaraan jf sdh berjalan dengan pangkat ahli madya, untuk masa pensiun tetap usia 58 atau menjadi 60 tahun ya? mohon pencerahannya
60 dong mas bagi madya atau es 3 yang disetarakan. Disinilah letak ruginya bagi es 4 yang sudah gol 4 karena mereka tetap disetarakan dengan ahli muda. jadi penyetaraan ini tidak semuanya menguntungkan
Terkait penyetaraan jabatan, kualifikasi pendidikan apa benar2 unt pertimbangan dalam penyataraan jabatan tersebut?
Karena di tempat kami banyak sekali yg tdk sesuai karena adanya unsur politik terkait pemilihan kepala daerah, contoh ybs menduduki eselon 4 padahal pangkat/gol masuh 3c padahal yang gol 3d banyak di opd kami mengapa yg menjabat gol 3c? Dan ijasah sudah S2 yang menjabat eseloh 4 masih S1? Mohon penjelasannya mba?
Bantu menjawab....terkait penyetaraan jabatan mengikuti syarat pangkat dalam pengangkatan jft sesuai jenjang jab administrasinya....untuk pendidikan juga sbgmna yg dipersyaratkan dalam jf...minimal s1 atau d4
gak ada untungnya buat PNS, 7 tahun Jokowi dan PDIP berkuasa gaji cuma naik sekali cuma 5%, PNS dan kerjaan dibuat ribet dan kacau balau, Enakan era Pak SBY dan partainya Demokrat berkuasa, gak ribet, kerjaan jelas tupoksinya, kesejahteraan terjamin, gaji tiap tahun naik, selama 10 tahun gaji dinaikkan lebih dari 115%... intinya dengan aturan baru Jokowi ingin memangkas tunjangan PNS untuk menghemat belanja negara, udah dari dulu keinginan Jokowi menekan belanja pegawai dibawah 20% dari APBN/APBD, makanya era Jokowi gaji cuma naik 7 tahun sekali cuma 5%, Jokowi ingin menghambat pertumbuhan gaji PNS... Kalo dulu era Pak SBY belanja pegawai saja 33% dari APBN, tiap tahun gaji dinaikkan, gaji terus tumbuh dan bertambah, 10 tahun era Pak SBY gaji naik lebih dari 115%, PNS sejahtera daya belinya meningkat dan tetap terjaga...
@@mudiono13 gak ada untungnya buat PNS, 7 tahun Jokowi dan PDIP berkuasa gaji cuma naik sekali cuma 5%, PNS dan kerjaan dibuat ribet dan kacau balau, Enakan era Pak SBY dan partainya Demokrat berkuasa, gak ribet, kerjaan jelas tupoksinya, kesejahteraan terjamin, gaji tiap tahun naik, selama 10 tahun gaji dinaikkan lebih dari 115%... intinya dengan aturan baru Jokowi ingin memangkas tunjangan PNS untuk menghemat belanja negara, udah dari dulu keinginan Jokowi menekan belanja pegawai dibawah 20% dari APBN/APBD, makanya era Jokowi gaji cuma naik 7 tahun sekali cuma 5%, Jokowi ingin menghambat pertumbuhan gaji PNS... Kalo dulu era Pak SBY belanja pegawai saja 33% dari APBN, tiap tahun gaji dinaikkan, gaji terus tumbuh dan bertambah, 10 tahun era Pak SBY gaji naik lebih dari 115%, PNS sejahtera daya belinya meningkat dan tetap terjaga...
Terima kasih, tapi di daerah masih banyak belum melakukan pemetaan jabatan mbak, banyak yang salah paham
gak ada untungnya buat PNS, 7 tahun Jokowi dan PDIP berkuasa gaji cuma naik sekali cuma 5%, PNS dan kerjaan dibuat ribet dan kacau balau, Enakan era Pak SBY dan partainya Demokrat berkuasa, gak ribet, kerjaan jelas tupoksinya, kesejahteraan terjamin, gaji tiap tahun naik, selama 10 tahun gaji dinaikkan lebih dari 115%... intinya dengan aturan baru Jokowi ingin memangkas tunjangan PNS untuk menghemat belanja negara, udah dari dulu keinginan Jokowi menekan belanja pegawai dibawah 20% dari APBN/APBD, makanya era Jokowi gaji cuma naik 7 tahun sekali cuma 5%, Jokowi ingin menghambat pertumbuhan gaji PNS... Kalo dulu era Pak SBY belanja pegawai saja 33% dari APBN, tiap tahun gaji dinaikkan, gaji terus tumbuh dan bertambah, 10 tahun era Pak SBY gaji naik lebih dari 115%, PNS sejahtera daya belinya meningkat dan tetap terjaga...
makin penasaran...bgmna dng jab pelaksana bukan eselon v... bisa uji kompetensi peroleh jabfung ?
Ah, ribet amat.. yg merintah dan yg ngomong sih enak, yg sengsara yg melaksanakan, gak ada untungnya buat PNS, 7 tahun Jokowi dan PDIP berkuasa gaji cuma naik sekali cuma 5%, PNS dan kerjaan dibuat ribet dan kacau balau, Enakan era Pak SBY dan partainya Demokrat berkuasa, gak ribet, kerjaan jelas tupoksinya, kesejahteraan terjamin, gaji tiap tahun naik, selama 10 tahun gaji dinaikkan lebih dari 115%...
gak ada untungnya buat PNS, 7 tahun Jokowi dan PDIP berkuasa gaji cuma naik sekali cuma 5%, PNS dan kerjaan dibuat ribet dan kacau balau, Enakan era Pak SBY dan partainya Demokrat berkuasa, gak ribet, kerjaan jelas tupoksinya, kesejahteraan terjamin, gaji tiap tahun naik, selama 10 tahun gaji dinaikkan lebih dari 115%... intinya dengan aturan baru Jokowi ingin memangkas tunjangan PNS untuk menghemat belanja negara, udah dari dulu keinginan Jokowi menekan belanja pegawai dibawah 20% dari APBN/APBD, makanya era Jokowi gaji cuma naik 7 tahun sekali cuma 5%, Jokowi ingin menghambat pertumbuhan gaji PNS... Kalo dulu era Pak SBY belanja pegawai saja 33% dari APBN, tiap tahun gaji dinaikkan, gaji terus tumbuh dan bertambah, 10 tahun era Pak SBY gaji naik lebih dari 115%, PNS sejahtera daya belinya meningkat dan tetap terjaga..
Alhamdulillah, jazakallohu khoir untuk informasinya bu. Semoga pasca penyetaraan jabatan, ASN indonesia jadi lebih profesional dan.amanah, serta jenjang karir yang bener2 memerhatikan sistem merit dan bebas dari unsur politis, demi NKRI yang lebih maju dan sejahtera. Aamiin ya robbal alamin.
gak ada untungnya buat PNS, 7 tahun Jokowi dan PDIP berkuasa gaji cuma naik sekali cuma 5%, PNS dan kerjaan dibuat ribet dan kacau balau, Enakan era Pak SBY dan partainya Demokrat berkuasa, gak ribet, kerjaan jelas tupoksinya, kesejahteraan terjamin, gaji tiap tahun naik, selama 10 tahun gaji dinaikkan lebih dari 115%... intinya dengan aturan baru Jokowi ingin memangkas tunjangan PNS untuk menghemat belanja negara, udah dari dulu keinginan Jokowi menekan belanja pegawai dibawah 20% dari APBN/APBD, makanya era Jokowi gaji cuma naik 7 tahun sekali cuma 5%, Jokowi ingin menghambat pertumbuhan gaji PNS... Kalo dulu era Pak SBY belanja pegawai saja 33% dari APBN, tiap tahun gaji dinaikkan, gaji terus tumbuh dan bertambah, 10 tahun era Pak SBY gaji naik lebih dari 115%, PNS sejahtera daya belinya meningkat dan tetap terjaga...
@@askapangkal8214 oke bro mantap analisisnya dengan data
Jabatan fungsional itu artinya sudah sangat jelas, adalah kedudukan yang menunjuk tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, contoh dokter, bidan, guru, Arsiparis, auditor, Perpustakaan dll yg bersifat tertentu dan mandiri,....
Sekarang ini karena ada perintah Untuk pangkas eselonisasi, Pejabat pusat beserta Tim nya sibuk berupaya merubah pola pikir dan pengertian jabatan fungsional secara lebih luas lagi, bagaimana caranya yg namanya jabatan struktural dan tugas umum pemerintahan, birokrasi dan administratif dalam tanda kutip dipaksa dapat difungsionalkan,.... Pokoknya fungsional saja namanya, walaupun sama sekali tidak pas kalau tugas itu dikatakan Fungsional,....
@@jakatingkir2521 kacau balau bro, ini akibat visi misi Jokowi yg ingin menekan anggaran belanja pegawai dibawah 20%, caranya dengan mereformasi birokrasi, memangkas anggaran, gaji cuma naik sekali selama 7 tahun, memoratorium CPNS, menghilangkan jabatan eselon, mengganti PNS dengan tenaga kontrak PPPK... Jadi gue liat kebijakan Jokowi ini gak ada untungnya bagi PNS dan pensiunan, yg gue liat sekarang yg untung kroni-kroninya Jokowi, liat saja staf milenialnya yg kerjanya gak jelas digaji 51 juta perbulan...
@@tedikertopati8151, sekarang kacau balau bro, ini akibat visi misi Jokowi yg ingin menekan anggaran belanja pegawai dibawah 20%, caranya dengan mereformasi birokrasi, memangkas anggaran, gaji cuma naik sekali selama 7 tahun, memoratorium CPNS, menghilangkan jabatan eselon, mengganti PNS dengan tenaga kontrak PPPK... Jadi gue liat kebijakan Jokowi ini gak ada untungnya bagi PNS dan pensiunan, yg gue liat sekarang yg untung kroni-kroninya Jokowi, liat saja staf milenialnya yg kerjanya gak jelas digaji 51 juta perbulan...
apakah ahli madya merupakan atasan ahli muda? dlm hal kerja komando spt damkar, satpol pp dll, jabatan apa yg akan memimpin di lapangan....apakah para fungsional dibiarkan bekerja sesuai kapasitasnya?
Permenpan No.11 Tahun 2017, bukan no 17 Tahun 2017, disebutkan 17 ditulis paparan 11,, bingung yang dengar, (koreksi sobat), trims.
pusat harusnya,...menekan daerah supaya segera drealisasikan,... jgn. gembar gembor fungsional2,... sp. sekarang blm. ada reslisasi...piye mbokde2....
Hanya ASN pusat yang disetarakan... yang daerah nggak jelas... kasihan yg pensiun sampai bulan ini tidak jd diperpanjang Krn blm fungsional....
gak ada untungnya buat PNS, 7 tahun Jokowi dan PDIP berkuasa gaji cuma naik sekali cuma 5%, PNS dan kerjaan dibuat ribet dan kacau balau, Enakan era Pak SBY dan partainya Demokrat berkuasa, gak ribet, kerjaan jelas tupoksinya, kesejahteraan terjamin, gaji tiap tahun naik, selama 10 tahun gaji dinaikkan lebih dari 115%... intinya dengan aturan baru Jokowi ingin memangkas tunjangan PNS untuk menghemat belanja negara, udah dari dulu keinginan Jokowi menekan belanja pegawai dibawah 20% dari APBN/APBD, makanya era Jokowi gaji cuma naik 7 tahun sekali cuma 5%, Jokowi ingin menghambat pertumbuhan gaji PNS... Kalo dulu era Pak SBY belanja pegawai saja 33% dari APBN, tiap tahun gaji dinaikkan, gaji terus tumbuh dan bertambah, 10 tahun era Pak SBY gaji naik lebih dari 115%, PNS sejahtera daya belinya meningkat dan tetap terjaga..
@@sutarnosutarno3302 gak ada untungnya buat PNS, 7 tahun Jokowi dan PDIP berkuasa gaji cuma naik sekali cuma 5%, PNS dan kerjaan dibuat ribet dan kacau balau, Enakan era Pak SBY dan partainya Demokrat berkuasa, gak ribet, kerjaan jelas tupoksinya, kesejahteraan terjamin, gaji tiap tahun naik, selama 10 tahun gaji dinaikkan lebih dari 115%... intinya dengan aturan baru Jokowi ingin memangkas tunjangan PNS untuk menghemat belanja negara, udah dari dulu keinginan Jokowi menekan belanja pegawai dibawah 20% dari APBN/APBD, makanya era Jokowi gaji cuma naik 7 tahun sekali cuma 5%, Jokowi ingin menghambat pertumbuhan gaji PNS... Kalo dulu era Pak SBY belanja pegawai saja 33% dari APBN, tiap tahun gaji dinaikkan, gaji terus tumbuh dan bertambah, 10 tahun era Pak SBY gaji naik lebih dari 115%, PNS sejahtera daya belinya meningkat dan tetap terjaga..
Terimakasih mbak Ipung untuk penjelasannya. Saya sendiri sudah beralih dari jabatan Administrator ke jabatan fungsional. Dan benar tunjangan fungsional lebih besar dari tunjangan jabatan saya selaku pejabat Administrator. Selain itu saya ingin memberi info selama 10 tahun kepemimpinan SBY saya menerima kenaikkan gaji setiap bulan hanya sekitar Rp. 200.000,- jadi total 1 tahun hanya 2.400.000,-. Tapi zaman Jokowi saya menerima gaji 13 gaji 14 totalnya setiap tahun saya mendapat 5 x lipat kenaikkan gaji saya selama zaman SBY. Selain itu karena saya didaerah maka saya juga menerima Tunjangan Kinerja Daerah (TKD)13 dan 14 (sebelum Covid karena saat Covid hanya terima gaji 13 dan gaji 14 tanpa TKD). Saya sungguh bersyukur. Selain itu dengan adanya jabatan fungsional ini maka akan tercipta ASN yang handal dan profesional. Saya sangat enjoy menjadi fungsional saat ini karena untuk naik pangkat kita harus benar2 mamacu diri untuk meraihnya bukannya hanya menunggu tiap 4 tahun kita naik pangkat baik yang rajin maupun yang malas perlakuan sama. Mohon maaf kalau terlalu panjang.
Terima kasih sharingnya bu ☺️🙏🏻
Begitulah klo presiden dr kalangan pengusaha..bagusx dr TNI or POLRI
bagaimana nasib / masa depan bagi para PNS yang belum memiliki jabatan atau masih berstatus staf pelaksana namun memiliki pangkat dan golongan yang tinggi misal Penata Tk. I ( III/d) namun belum menduduki jabatan struktural...bagaimana dengan nasib mereka dengan adanya peraturan terkait penyetaraan jabatan,..mohon pencerahannya...
Ikut pertanyaan yg sama🙏🏻 sy staff pangkat terakhir III.d di tahun terakhir & akan usul ke IV.a akhir tahun ini krn wkt pendaftaran CPNS dl lwt formasi S2/III.b. Mohon pencerahannya mbak @ipung tya🙏🏻
Bisa mengikuti impasing setelah kebijakan penyetaraan berakhir
@@mudiono13 : alhamdulilah klo bgt pak, mdh2n bs berkompetisi scr fair nntnya utk mendptkan kompetensi yg sesuai.. terimakasih infonya🙏🏻
@@erdeyanu5473 tentu jft yg mempunyai kesesuaian dgn jabatan saat ini ya....atau pengalaman yg dimilik...
@@mudiono13 : nah itu mslhnya pak, sy baru 1,5 tahun lepas dari operator SIMDA keuangan.. 7 tahun dari awal mutasi ke daerah skrg cm jadi operator ditambah Pokja ULP sm PP itupun krn gak ada yg bersertifikat PBJ di SKPD sy saat ini.. sangat jauh melenceng dr kualifikasi pendidikan sy🙏🏻
Semoga cpt terealisasi sbgi dsr pembayaran tukin
Masih byk kekurangan yg hrs di benahi,Krn kepangkatan dan golongan serta masa kerja TDK di hargai jasa2nya sehingga byk pemangku jabatan membawahi pangkat dan golongan yg tinggi,karena lain lain sehingga msh blm profesional... 🙏
tanya ya mbak.. Uraian tugasnya ditemukan dimana ya. sbb sejak pelantikan blm ada tuh dari organisasi maupun bkpsdm ngasih, trims
Uraian tugas pokok sebagai fungsional ada di permenpan masing masing jafung, sementara uraian tugas sub koordinator masih sama dengan tugas jabatan administrasi sebelum kita dialihkan pak 🙏🏻
Jika lewat tgl 31 desember 2021 tidak semua yg disetarakan kedalam jabatan fungsional bagaimana itu mbak?
Ribet ribet, ngk jelas juntrungnya. Kesejahteraan ngk diurus, aturan kerja makin ngk jelas. Wes ganti aja sm Robot...
Mb ipung apakah bisa pns yg sdh dilantik disetarakan mjd jafung ahli muda di promosikan mjd ess 3 ( kembali ke struktural ). Apabila mungkin bgmn prosdurnya?
Sangat bisa…untuk lebih lengkapnya bisa lihat video saya yang membahas pola Karir mba 🙏🏻
Di dunia pendidikan ada jabatan fungsional pengawas sekolah, yg tunjangannya jauh sekali dibawah tukinnya para eselon. Lah kalau sekarang yg eselon disetarakan dengan jabatan fungsional, dengan penghasilan yg katanya sama dengan ketika jadi pejabat eselon, pengawas sekolah bisa jadi akan menuntut hak agar tunjangannya disamakan dengan jabatan eselon yg disetarakan tsb. 🙂
Apakah peraturan menpan ini untuk persiapan penerapan single salary tahun 2022?
Kalo single salarynya ke gaji pokok sih bisa pengaruh ke pendapatan pada saat pensiun tuh. Jadi lebih besar pensiunannya... 😊😊
Single salarynya dengan menyamakan pendapatan PNS pemprov DKI asyik juga tuh buat kita yg didaerah... 👍👍👍
Andai saja... 😃
Sepertinya single salary takkan pernah ada sampai 2024 persoalannya perpres tentang kenaikan tunjangan beberapa instansi penyuluh swadaya baru" diterbitkan hal ini sama artinya melemahkan uu nomor 5 tahun 2014. Artinya apa pemerintah masih mengacu pada uu yang mengatur pns pra 2014😊🤗🤗
@@karditadit5754 tapi amanat UUD no 5 tahun 2014 harus di jalankan karena sudah 7 tahun enggak di terapkan
@@Jusakrunday. Iy seharusnya dan semestinya tp sampai sekrang belum jg dilaksanakan beda dengan uu yang lain seperti halnya uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa padahal uu nomor 5 tahun 2014 lebih duluan disahkan 🥺🤔🤔🤔
Apakah esselon Di kecamatan jg termasuk penyetaraan jabfung?
Harapan saya penyetaraan jabatan ini segera d terapkn dg baik agr para asn bs bekerja dg " nyaman" krn dah tau pasti posisi dn ketentuanny 🙏🙏🙏
Amiin...🤲...tetap semangat 💪
gak ada untungnya buat PNS, 7 tahun Jokowi dan PDIP berkuasa gaji cuma naik sekali cuma 5%, PNS dan kerjaan dibuat ribet dan kacau balau, Enakan era Pak SBY dan partainya Demokrat berkuasa, gak ribet, kerjaan jelas tupoksinya, kesejahteraan terjamin, gaji tiap tahun naik, selama 10 tahun gaji dinaikkan lebih dari 115%... intinya dengan aturan baru Jokowi ingin memangkas tunjangan PNS untuk menghemat belanja negara, udah dari dulu keinginan Jokowi menekan belanja pegawai dibawah 20% dari APBN/APBD, makanya era Jokowi gaji cuma naik 7 tahun sekali cuma 5%, Jokowi ingin menghambat pertumbuhan gaji PNS... Kalo dulu era Pak SBY belanja pegawai saja 33% dari APBN, tiap tahun gaji dinaikkan, gaji terus tumbuh dan bertambah, 10 tahun era Pak SBY gaji naik lebih dari 115%, PNS sejahtera daya belinya meningkat dan tetap terjaga...
@Ambi Roragabar gak ada untungnya buat PNS, 7 tahun Jokowi dan PDIP berkuasa gaji cuma naik sekali cuma 5%, PNS dan kerjaan dibuat ribet dan kacau balau, Enakan era Pak SBY dan partainya Demokrat berkuasa, gak ribet, kerjaan jelas tupoksinya, kesejahteraan terjamin, gaji tiap tahun naik, selama 10 tahun gaji dinaikkan lebih dari 115%... intinya dengan aturan baru Jokowi ingin memangkas tunjangan PNS untuk menghemat belanja negara, udah dari dulu keinginan Jokowi menekan belanja pegawai dibawah 20% dari APBN/APBD, makanya era Jokowi gaji cuma naik 7 tahun sekali cuma 5%, Jokowi ingin menghambat pertumbuhan gaji PNS... Kalo dulu era Pak SBY belanja pegawai saja 33% dari APBN, tiap tahun gaji dinaikkan, gaji terus tumbuh dan bertambah, 10 tahun era Pak SBY gaji naik lebih dari 115%, PNS sejahtera daya belinya meningkat dan tetap terjaga...
kepada yth mbak ipung tya
Mohon pencerahannya bapak2 dan ibu2 sekalian... terkait penyederhanaaan birokrasi dari pejabat struktural menjadi pejabat fungsional...
untuk pejabat fungsional tertentu yang diberhentikan/dibebaskan sementara dari jabatan fungsional dan diangkat menjadi pejabat struktural di OPD lain pada pemda...
apakah pejabat fungsional tertentu tersebut otomatis kembali menjadi pejabat fungsional tertentu di OPD asal...atau tetap di OPD sekarang dan menjadi fungsional tertentu di OPD tersebut?
terima kasih atas pencerahannya...🙏🙏🙏
gak ada untungnya buat PNS, 7 tahun Jokowi dan PDIP berkuasa gaji cuma naik sekali cuma 5%, PNS dan kerjaan dibuat ribet dan kacau balau, Enakan era Pak SBY dan partainya Demokrat berkuasa, gak ribet, kerjaan jelas tupoksinya, kesejahteraan terjamin, gaji tiap tahun naik, selama 10 tahun gaji dinaikkan lebih dari 115%... intinya dengan aturan baru Jokowi ingin memangkas tunjangan PNS untuk menghemat belanja negara, udah dari dulu keinginan Jokowi menekan belanja pegawai dibawah 20% dari APBN/APBD, makanya era Jokowi gaji cuma naik 7 tahun sekali cuma 5%, Jokowi ingin menghambat pertumbuhan gaji PNS... Kalo dulu era Pak SBY belanja pegawai saja 33% dari APBN, tiap tahun gaji dinaikkan, gaji terus tumbuh dan bertambah, 10 tahun era Pak SBY gaji naik lebih dari 115%, PNS sejahtera daya belinya meningkat dan tetap terjaga..
Mbak Ipung yang cantik mau tanya nih kalo fungsional penyuluh pertanian atau PPL daerah yang sekarang menjadi eselon 3 dan 4 di dinas apakah harus kembali lagi menjadi fungsional penyuluh pertanian atau bisa memilih jabatan fungsional lain seperti analis ketahanan pangan
Bu Ella yang baik, kita bisa kembali ke fungsional sebelumnya, dan kita bisa mengikuti mekanisme pengalihan JA yang kita duduki hari ini ☺️🙏🏻 terima kasih
Yah mbak makasih info nya 👍
Sama2 🥰
@@ipungtya Ah, ribet amat.. yg merintah dan yg ngomong sih enak, yg sengsara yg melaksanakan, gak ada untungnya buat PNS, 7 tahun Jokowi dan PDIP berkuasa gaji cuma naik sekali cuma 5%, PNS dan kerjaan dibuat ribet dan kacau balau, Enakan era Pak SBY dan partainya Demokrat berkuasa, gak ribet, kerjaan jelas tupoksinya, kesejahteraan terjamin, gaji tiap tahun naik, selama 10 tahun gaji dinaikkan lebih dari 115%...
@@askapangkal8214 iya gaji naik tapi kinerja gitu2 aja, karena ga ada reward n punishment, junior2 yg cerdas dan berdedikasi bagus sulit untuk nyalip senior2 yg (maaf) kadang ngonsep surat aja gelagapan
Asallamualaikum, slamat siang Mbak Ipung Tya, smoga snantiasa sehat walhafiat, amiin, luar biasa sekali penjelasanya dan sangat sangat bermanfaat, sayangnya semalam saya terima Sk lagi yang isinya Jabatan Fungsiaonal yang baru disetarakan DITUNJUK sebagai "SUB KOORDINATOR UNIT SUBSTANSI" saya belum faham sekali dengan Uraian Tugas yang baru ini, sekiranya berkenan mohon kiranya Mbak jelaskan tentang Tupoksi/Uraian Tugas dari "SUB KOORDINATOR UNIT SUBSTANSI" saya bertugas diSMA Mbak, trim, Asallam
Apa kah usulan dilakukan oleh individu ASN daerah kabupaten atau bagaimana ?
Usulan disampaikan instansi masing2 mas...secara kolektif ☺️🙏🏻
Aslm buk Tya.. saya 2018 lalu lulus PNS dengan ijazah D3 farmasi (jft). Sebelumnya saya sudah menyelesaikan S1 jurusan psikologi di tahun 2017.
Pertanyaan nya apakah memungkinkan untuk kasus saya mengajukan penyesuaian ijazah yg tidak linier namun masih serumpun (kesehatan)?.. tambahan akreditasi kampus psikologi saat saya lulus juga masih C saat itu..
Mohon penjelasan nya..
Terimakasih
minimal akreditasi B kyaknya
Seperti ini tidak penting.
Yang paling penting loloskan dulu semua Guru.
Pusat tidak adil, klo penyetaraan itu memperhatikan pangkat/ gol + masa kerja, bukan jabatan, krn di daerah byk pejabat yg diturunkan seenaknya oleh kepala daerah berdasarkan kehendak timses, sementara yg promo adalah org² timses yg pangkat/gol baru IIIc setahun bahkan belum diklat pimpinan IV & pimpinan III. Terus apakah nanti yg eselon III karbit otomatis jd AHLI MADYA walau hanya berpangkat IIIc????? Huh!!!!!!