Ogahhhh.... Kami Kecewa....!!! Seandainya... Ketum Partai Ahy , mau Legowo dan berbesar Hati tetap Mendukung Anies tentu nya... Demokrat akan semakin di Cintai Pendukung nya.... 🙏🙏....
Kita punya mata dan melihat, Heran sama PARTAI pendukung 02. Langgar etik berat MK. Dan tabrak konstitusi kok masih di dukung. Partai partai ini yg jadi pertanyaan kita. Untuk rakyat apa untuk perusak demokrasi? Jangan pura pura ga tau wahai partai partai pendukung . Salam
Kita punya mata dan melihat, Heran sama partai pendukung 02. Langgar etik berat MK. Dan tabrak konstitusi kok masih di dukung. Partai partai ini yg jadi pertanyaan kita. Untuk rakyat apa untuk perusak demokrasi? Jangan pura pura ga tau wahai partai partai pendukung . .
Demokrat gak ada niatan balik lagi apa, sayang banget. Demokrat bersama rakyat padahal, tapi gabung sama partai pendukung pemerintah. Padahal rakyat lagi menangis karena pemerintahnya kurang peka sama rakyat. Ngalah seharusnya kalau memang bersama rakyat.
Lain era lain pandangan. Berjaya di masa lalu blm tentu terulang di masa kini...itulah kehidupan dunia .. semau ada masanya ... semua serba fana ...tak ada yg kekal dan abadi. Ikhlaskanlah kalo masa kini nasib kalian blm menemui keberuntungan. Urusan takdir mutlak menjadi hak prerogatif Allah ... tetap terkait urusan i nasib membutuhkan peran manusia. Allah tdk akan merubah nasib suatu kaum atau seseorang bila kaum atau orang itu berupaya merubah nasibnya sendiri. Oleh karena itu dalam upaya merubah nasib, membutuhkan kematangan berpikir, langkah dan tindakan serta pertimbangan yg matang. Artinya setiap tindakan dan perbuatan itu hendaknya dipikirkan dahulu secara matang sebelum dikerjakan agar tidak menimbulkan penyesalan dikemudian hari. Selamat berjuang semiga kembali meraih kejayaan seperti pd masa silam. (Thank so much/ mantan Simpatisan Partai Demokrat)
AMIN 01 aja dulu ... Demokrat itu masa lalu. Sudah mencaci maki dan menuduh khianat ke Anies Baswedan. Bapak Anda sudah hilang jiwa kenegarawanannya dengan gegabah menuduh pengkhianat, tanpa diberi kesempatan untuk memberi penjelasan. Padahal, Anies Baswedan berniat untuk menemui SBY untuk menjelaskan masalah strategi. Tapi, begitulah. Arogan. Ternyata, tua dan sudah menjadi orang terhormat pun belum tentu kuat "'qowiyyun 'aqlun"; "kamaalun fahmun"; dan "hilmu". Sayang sekali ....
Kita punya mata dan melihat, Heran sama partai pendukung 02. Langgar etik berat MK. Dan tabrak konstitusi kok masih di dukung. Partai partai ini yg jadi pertanyaan kita. Untuk rakyat apa untuk perusak demokrasi? Jangan pura pura ga tau wahai partai partai pendukung
Pak Ahy terus terang banyak pendukung bukan saya saja sangat sedih dan kecewa anda memutuskan keluar dari koalisi perubahan padahal kalaulah saja anda bersikap Gentleman tetap sabar dalam koalisi membuang ego dan bersikap kesatria bahwa tujuan anda memang ikhlas untuk rakyat Indonesia bukan semata2 karena kepentingan pribadi tentulah kami anggap anda adalah the real hero. Sampe detik ini saya pribadi masih terus berharap anda kembali ke koalisi perubahan. Kembalikan parati demokrat menjadi partai terhormat dan bermartabat. Please pak SBY dan pak AHY aku rindu sampean yg dulu.
Ya saya sangat setuju jika Demokrat kembali ke koalisi 01. Belum terlambat . Ahy calon pemimpin masa depan , sungguh itu. Jangan sampai jadi korban nafsu dan ego orang tua . Mestinya SBY melepas Ahy utk melatih mandiri dlm memenej Demokrat. Ayo Ahy bangkit . Tempatmu bukan di koalisi yg banyak masalah .
Kita punya mata dan melihat, Heran sama partai pendukung 02. Langgar etik berat MK. Dan tabrak konstitusi kok masih di dukung. Partai partai ini yg jadi pertanyaan kita. Untuk rakyat apa untuk perusak demokrasi? Jangan pura pura ga tau wahai partai partai pendukung 🎉🎉
@@candragaiming3358awas di anggap binatang sama cawapres mu.Catet janji gibran mau gemukin para binatang nya, awas ya kalau masih ada yg kurus para binatang nya. Binatang harus nurut sama tuan nya ❤❤ salam
Kita punya mata dan melihat, Heran sama partai pendukung 02. Langgar etik berat MK. Dan tabrak konstitusi kok masih di dukung. Partai partai ini yg jadi pertanyaan kita. Untuk rakyat apa untuk perusak demokrasi? Jangan pura pura ga tau wahai partai partai pendukung
Padahal proyek " Era pak sby banyak mangkrak ditangan presiden jokowi tidak dilanjutkan, dan demokrat menjadi oposisi bertahun" TAPI diakhir cerita malah pro 🤦♂ rugi harusnya dari awal pro saja sehingga partainya bisa naik lagi pamornya. Bertahun" Oposisi diakhir usahanya sia"
Sayang demokrat kehilangan jati diri sebagai partai opposisi...makin terlihat ketidak dewasaan pucuk pimpinan utk membawa suara rakyat menuju perubahaan...
Tidak semua rakyat Indonesia itu mempunyai ilmu dan pengetahuan terkait kriteria dalam memilih pemimpin yg berakhlak dan kompeten. Sesuai UUD 1945 yg asli, maka biarkan MPR yg berwenang mencari, memilih dan mengangkat Presiden & Wakil Presiden, dan biarkan DPRD yg berwenang mencari, memilih dan mengangkat Gubernur/Walikota/Bupati. Tidak ada gunanya para orang bodoh, para orang bejat, para pecandu narkoba, para penjudi, para penyuap, para koruptor dan para pembuat maksiat terlibat aktif dalam memilih presiden, karena pasti hasilnya tidak maksimal. Sejak Reformasi th.1998, setiap ada Pemilu, Pilkada atau Pilpres terjadi hiruk pikuk, agitasi, tarik-menarik, intimidasi, pemaksaan, sogok-menyogok, kekacauan dan perpecahan pada hampir semua level masyarakat mulai dari tingkat kota sampai desa, pegawai PNS, pegawai pemda, perangkat aparat desa & kelurahan, pegawai Instansi pemerintah, pegawai BUMN, dan akhirnya sebagian besar waktu dan kegiatan menjadi kontraproduktif. Sehingga akhirnya Pemerintahan yg berkuasa tidak akan pernah bisa konsentrasi, tidak fokus dan tidak ter-arah dalam menjalankan program2 dan tugas2 pemerintahannya, sesuatunya berjalan tidak efektif dan tidak efisien. Sistem Demokrasi yg berjalan di Indonesia saat ini adalah demokrasi individu yg liberal, tidak cocok dan tidak sesuai untuk diterapkan pada bangsa ini. Negeri ini terlalu mubazir dan terlalu boros membuang2 waktu, tenaga, sumber daya dan dana hanya untuk sebuah sistem demokrasi yg tidak benar, padahal rakyat masih banyak yg miskin dan bodoh. Rakyat membutuhkan makanan, kesehatan yg baik, pendidikan yg baik dan hidup damai. Rakyat tidak butuh hiruk pikuk politik, pileg, pilkada, pilpres. Kehidupan rakyat sudah susah, banyak yg kelaparan dan tatanan masyarakat pada akar rumput sudah terpecah-belah, rusak, dan kacau balau, sedangkan Para Elite Partai Politik dan Para Pejabat mempertontonkan hiruk pikuk politik dan menikmati makanan sambil tertawa-tawa, sungguh ironis. Kesimpulan : Negeri dan bangsa ini sudah rusak. Untuk menyelamatkan Negeri ini dari kekacauan, disintegrasi dan kehancurannya, dan untuk kemaslahatan rakyat dan masyarakat, maka Negara harus kembali ke UUD 1945 yang asli (Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD). ---------------------------------------------- Negeri ini harus mempunyai Lembaga Tertinggi Negara yang merupakan penjelmaan kekuasaan rakyat. Sejak Reformasi th.1998, Negeri ini tidak mempunyai lagi Lembaga Tertinggi Negara. Padahal ciri khas Pancasila adalah adanya Kedaulatan Rakyat yg dibuktikan dengan adanya Lembaga Tertinggi Negara (MPR). Untuk itu, Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli. MPR yg berfungsi sebagai Lembaga Tertinggi Negara adalah kunci sesungguhnya Demokrasi khas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai sila ke-4 Pancasila. Sesuai UUD 1945 (yg asli), tugas utama MPR itu ada 3 : 1. Mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden, termasuk mengontrol dan mengevaluasi kinerja Presiden. 2. Mengubah dan memperbaiki UUD 3. Membuat dan menetapkan GBHN. Karena MPR yg berwenang dalam memilih dan mengangkat Presiden/Wakil Presiden, maka bisa saja MPR mencari dan menyaring Capres yg jumlahnya sampai 100 orang, kemudian melakukan proses seleksi yg ketat dg cara musyawarah dan/atau voting yg dilakukan berkali-kali sampai akhirnya didapatlah Presiden yg Selektif dan Terbaik. Itulah salah satu contoh sisi baiknya Demokrasi Pancasila atau Demokrasi Perwakilan melalui MPR. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yg sesuai, cocok, efektif dan efisien untuk Negeri yg besar dg penduduknya yg beraneka ragam suku dan etnis yg mendiami ribuan pulau ini (NKRI). Susunan anggota MPR menurut Pasal 2 UUD 1945 (yg asli) : MPR terdiri dari anggota DPR ditambah dg utusan dari daerah dan golongan menurut aturan yg ditetapkan dg UU. Utusan Daerah harus ada yg merupakan satu Fraksi di DPR yaitu Fraksi Utusan Daerah yg mana ini adalah suatu kekuatan & perimbangan kekuasaan yg sangat penting yg harus diperhatikan dalam Ketatanegaraan Negeri ini. Terkait jumlah total keseluruhan anggota Fraksi Utusan Daerah misalnya ditetapkan sebanyak 25% dari jumlah total anggota DPR. Begitupula harus ada juga Utusan Golongan misalnya dari Ormas besar seperti NU, Muhammadiyah dll. Jadi intinya adalah dicari solusi terbaik untuk perimbangan komposisi anggota DPR/MPR ini. ----------------------------------------------- Sejak Reformasi tahun 1998, orang-orang yang punya uang dan gila kekuasaan berlomba-lomba membuat Partai baru. Seolah2 Partai-Partai ini milik pribadi. Sebagian dari partai-partai ini merekrut para anggota yang tidak jelas ilmu dan latar belakangnya, karena misi partai-partai baru ini adalah mencari anggota sebanyak-banyaknya tanpa peduli siapa saja anggota yang direkrut dan berusaha untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Inilah salah satu penyebab utama negeri ini kacau balau karena Jumlah Partai Politik terlalu banyak sedangkan anggotanya tidak ber-akhlak dan tidak kompeten. Terkait hal ini maka Jumlah Partai Politik harus diciutkan dan ditertibkan menjadi 3 Partai Politik saja. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara, misalnya Negara meng-alokasikan dana sekitar 1 Triliun rupiah/tahun untuk setiap Partai Politik. Biaya operasional Partai Politik bukanlah untuk meng-gaji anggota Partai Politik. Anggota Partai Politik tidak digaji. Partai Politik adalah suatu wadah yg sangat penting dalam Ketatanegaraan negeri ini, maka untuk itu Partai Politik harus ditata dan dibenahi bukan dihancurkan. Negara ini harus mempunyai UU Partai Politik yang komprehensif, jelas, tegas, tidak berbelit2, tidak ada pasal karet, dan mengikat (ada sanksi dan hukuman berat bagi yg melanggar). Pemerintah bersama DPR harus membuat UU Partai Politik yang jelas dan tegas, termasuk tata cara pemilihan Ketua Umumnya. Aturan dan Tata Cara pemilihan Ketua Umum Partai Politik bisa mencontoh kepada Tata cara Pemilihan Ketua Umum Muhammadiyah, yaitu sistem Formatur. Syarat untuk menjadi anggota Partai Politik adalah orang2 terbaik, yg ber-akhlak dan kompeten. Orang yg pernah terlibat dalam perbuatan kriminal tidak berhak menjadi anggota Partai Politik. Perbuatan kriminal itu seperti mencuri, korupsi, suap-menyuap, berjudi, memperkosa, membunuh, terlibat narkoba, berkhianat pada negara dll. Karena sistem di penyeleksian untuk Anggota Parpol dan Calon Legislatif nya sudah benar, ketat dan adil, maka akhirnya Negeri ini akan mendapatkan wakil2 rakyat (DPR/DPRD/MPR) yang ber-akhlak dan berkualitas, serta mempunyai Kepala Daerah dan Presiden yang berakhlak, kompeten dan piawai. ---------------------------- Catatan : Kembali ke UUD 1945 yg asli itu bukan berarti kita kembali kepada zaman Orde Baru atau Orde Lama, tetapi adalah kembali kepada cita2 kemerdekaan bangsa Indonesia, kembali kepada tujuan kesepakatan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Assalamualaikum selamat malam 🙏 bismillahirrahmanirrahim semoga bapak Prabowo menjadi RI 1 dan bapak Gibran menjadi RI 2 dan bapak ahy menjadi menteri aamiin 🤲,,
Kita punya mata dan melihat, Heran sama partai pendukung 02. Langgar etik berat MK. Dan tabrak konstitusi kok masih di dukung. Partai partai ini yg jadi pertanyaan kita. Untuk rakyat apa untuk perusak demokrasi? Jangan pura pura ga tau wahai partai partai pendukung . ,
2 periode selalu all out buat perjuangan SBY dulu selalu mengusung PERUBAHAN ada rasa bangga demokrat selalu menang dimasa itu,begitu pun kader2nya, hari ini baik kita rubah hari esok lebih baik itulah perubahan.. salam dari yg masih ingin perubahan
*Pak Prabowo atau siapapun yang bisa akses ke beliau, mohon disampaikan agar beliau (Pak Prabowo) pada sesi berapapun nanti di debat capres menggunakan pakaian jas warna gelap UNTUK MENYESUAIKAN DENGAN AURA ALAM SEMESTA, lancar-manyar dan sukses sesuai keinginan* 🙏🙏
Kita punya mata dan melihat, Heran sama partai pendukung 02. Langgar etik berat MK. Dan tabrak konstitusi kok masih di dukung. Partai partai ini yg jadi pertanyaan kita. Untuk rakyat apa untuk perusak demokrasi? Jangan pura pura ga tau wahai partai partai pendukung . .
hyo rakyat indonesia klo nnti mw daftar sesuatu atau mw melamar pekerjaan, SIM,sekolah,kampus, ASN,aparat,tentara,dllnya termsk batasan usia berkendara dijalan raya) klo umurnya tdk msk/ada aturan batasan umur yg ditentukan aturannya hrs mnt dirubah tdk ada batasan umur lwt menteri2 terkait/instansi2 terkait utk merubah aturan wlo melanggar aturan,melanggar etika dan moral cz yg ngajarin utk melanggar aturan dan etika itu rezim dan antex2nya trmsk kroni2ya kek demokrat dgn dalih ini itu😆😆😆
Demokrat menang kalah akan terhormat di koalisi perubahan,....sekarang rasakan ada dikoalisi dinasti terlihat lebih menyakitkan kayaknya darpd sekedar tidak dipilih cawapres oleh koalisi perubahan....yakin seyakin yakinnya demokrat turut dibenci pemilihnya
Kita punya mata dan melihat, Heran sama partai pendukung 02. Langgar etik berat MK. Dan tabrak konstitusi kok masih di dukung. Partai partai ini yg jadi pertanyaan kita. Untuk rakyat apa untuk perusak demokrasi? Jangan pura pura ga tau wahai partai partai pendukung . Salam
Demokrat… Demokrat… Partai kita pilihan rakyat Demokrat… Demokrat… S' lalu ada Bersama Rakyat S'lalu ada bersama rakyat PARTAI DEMOKR★T PILIHAN RAKYAT!
Demokrat menurutku akan terpuruk dengan cara berpolitik spt ini,baperan,kurang matang dan sabar dlm ambil keputusan cuma hal kecil kluar dr koalisi perubahan,klu dinalar demokrat pas dikoalisi perubahan krn demokrat slama ini oposisi dan sll tajam kritik pemerintah jokowi,cm krn hal kecil gadaikan idealisme partai...sangat disayangkan knp bpk sby dan ahy ya..merapat ke02 kampanye berkekanjutan kah?
Kita punya mata dan melihat, Heran sama partai pendukung 02. Langgar etik berat MK. Dan tabrak konstitusi kok masih di dukung. Partai partai ini yg jadi pertanyaan kita. Untuk rakyat apa untuk perusak demokrasi? Jangan pura pura ga tau wahai partai partai pendukung . .
Partai Politik ini kadang2 fungsinya adalah sebagai kendaraan bagi manusia2 lapar dan haus kekuasaan. Pemilu (Pileg, Pilkada, Pilpres) adalah suatu kesempatan dan fasilitas untuk mengakomodasi kepentingan orang2 yg mencari pekerjaan, mencari makan, dan untuk menyenangkan raga manusia2 bejat dg memuaskan nafsu syahwat dan keserakahannya. Pemilu (Pileg, Pilkada, Pilpres) bukanlah untuk kepentingan rakyat banyak atau masyarakat. Rakyat membutuhkan makanan, kesehatan yg baik, pendidikan yg baik dan hidup damai. Rakyat tidak butuh hiruk pikuk politik, pileg, pilkada, pilpres. Kehidupan rakyat sudah susah, banyak yg kelaparan dan tatanan masyarakat pada akar rumput sudah terpecah-belah, rusak, dan kacau balau, sedangkan Para Elite Partai Politik dan Para Pejabat mempertontonkan hiruk pikuk politik dan menikmati makanan sambil tertawa-tawa, sungguh ironis. Negeri dan bangsa ini sudah rusak. Untuk menyelamatkan Negeri ini dari kekacauan, disintegrasi dan kehancurannya, dan untuk kemaslahatan rakyat dan masyarakat, maka : 1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yang asli (Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD). 2. Jumlah Partai Politik paling banyak 3 Partai Politik saja. 3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh negara. ----------------------------------------------- Adanya Koalisi beberapa Partai Politik di Pemerintahan menandakan bahwa Ketatanegaraan dan sistem perpolitikan di negara tsb tidak stabil dan ringkih. Pemerintahan yg terbentuk dari Koalisi beberapa Partai Politik tidak akan pernah bisa konsentrasi dan fokus dalam menjalankan program2 dan tugas2 pemerintahannya. Koalisi itu bisa juga diartikan sebagai bagi2 kekuasaan. Dan hal ini sangat tidak baik dan berbahaya bagi Pemerintahan yg berkuasa. Karena dengan adanya koalisi tsb, pelaksanaan program2 pembangunan itu tidak akan pernah fokus dan ter-arah, karena Partai2 yg tergabung dalam koalisi akan membawa misi & agendanya masing2, sehingga akhirnya kabinet menjadi kacau balau tidak terkoordinasi dengan baik seperti yg terjadi pada Pemerintahan saat ini. Contoh Negara dengan sistem perpolitikan dan ketatanegaraan yg menerapkan Koalisi sehingga membuat negaranya berantakan adalah Negara Lebanon. ----------------------------------------------- Sebegitu banyaknya jumlah Partai Politik di Indonesia, tetapi untuk mencari dan menetapkan Capres/Cawapresnya sangatlah sulit dan berliku2, ruwet, rumit dan bertele2, dan nanti pasti hasil akhirnya tidaklah optimal. Sehingga betul2 tidak efisien dan tidak efektif. Suatu pekerjaan yg sia-sia dan mubazir. Kenapa bisa begitu ? Apa penyebabnya ? Karena berkoalisinya beberapa Partai Politik. Banyak para Pembantu Presiden seperti Menteri dan Pejabat setingkat Menteri yg diisi oleh orang2 Partai Politik yg tidak kompeten, sangat berbeda dibanding Menteri2 di era Orde Baru yg berkualitas dan kompeten. Sehingga akhirnya Pemerintahan dari koalisi betul2 tidak efisien dan tidak efektif. Suatu pekerjaan yg sia-sia dan mubazir, menghabiskan waktu dan energi. Kenapa bisa begitu ? Apa penyebabnya ? Karena berkoalisinya beberapa Partai Politik. Sejak reformasi tahun 1998, pemerintah sering melakukan pergantian menteri atau reshuffle kabinet, persis seperti yg sering dilakukan oleh rezim Orde Lama. Suatu pekerjaan yg sia-sia dan mubazir, menghabiskan waktu dan energi. Kenapa bisa begitu ? Apa penyebabnya ? Karena berkoalisinya beberapa Partai Politik. Sejak Reformasi th.1998, setiap ada Pemilu (Pileg, Pilkada, Pilpres) terjadi hiruk pikuk, agitasi, tarik-menarik, intimidasi, pemaksaan, sogok-menyogok, kekacauan dan perpecahan pada hampir semua level masyarakat mulai dari tingkat kota sampai desa, pegawai PNS, pegawai pemda, perangkat aparat desa & kelurahan, pegawai Instansi pemerintah, pegawai BUMN, dan akhirnya sebagian besar waktu dan kegiatan bangsa ini menjadi kontraproduktif. Negara dan Pemerintah disibukkan oleh huru-hara Pemilu ini. Habis waktu, tenaga dan biaya untuk ber-hura2 dan euphoria dg permainan politik ini, sungguh pekerjaan yg mubazir dan sia2, tidak bermanfaat. Sehingga akhirnya Pemerintahan yg berkuasa tidak akan pernah bisa konsentrasi, tidak fokus dan tidak ter-arah dalam menjalankan program2 dan tugas2 pemerintahannya, sesuatunya berjalan tidak efektif dan tidak efisien. Pertanyaan : Kapan harga minyak goreng dan harga telur bisa turun ? Kapan harga BBM dan listrik bisa turun ? Kapan pajak bisa turun ? Kapan korupsi bisa hilang ? Kapan perdagangan narkoba bisa hilang dari negeri ini ? Kapan biaya pendidikan murah ? Kapan rakyat dan bangsa ini akan sejahtera, adil dan makmur, dst, dst...? Rakyat membutuhkan makanan, kesehatan yg baik, pendidikan yg baik dan hidup damai. Rakyat tidak butuh hiruk pikuk politik, pileg, pilkada, pilpres, dlsb. Negara Republik Indonesia ini unik dan tentu berbeda dengan banyak negara lainnya di dunia. Untuk meluruskan perjuangan bangsa sesuai dg perjanjian & cita2 kemerdekaan, serta untuk kemaslahatan masyarakat & bangsa, dan supaya Lembaga KPU & BAWASLU fungsi dan kinerjanya lebih efektif, efisien, tidak mubazir dan dapat dipercaya, serta Negara bisa menghemat biaya yg sangat besar untuk operasional kedua Lembaga tsb, maka : 1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yang asli (Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD). 2. Jumlah Partai Politik paling banyak 3 Partai Politik saja. 3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh negara. ----------------------------------------------- Sejak Reformasi tahun 1998, orang-orang yang punya uang dan gila kekuasaan berlomba-lomba membuat Partai baru. Seolah2 Partai-Partai ini milik pribadi. Sebagian dari partai-partai ini merekrut para anggota yang tidak jelas ilmu dan latar belakangnya, karena misi partai-partai baru ini adalah mencari anggota sebanyak-banyaknya tanpa peduli siapa saja anggota yang direkrut dan berusaha untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Inilah salah satu penyebab utama negeri ini kacau balau karena Jumlah Partai Politik terlalu banyak sedangkan anggotanya tidak ber-akhlak dan tidak kompeten. Terkait hal ini maka Jumlah Partai Politik harus diciutkan dan ditertibkan menjadi 3 Partai Politik saja. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara, misalnya Negara meng-alokasikan dana sekitar 1 Triliun rupiah/tahun untuk setiap Partai Politik. Biaya operasional Partai Politik bukanlah untuk meng-gaji anggota Partai Politik. Anggota Partai Politik tidak digaji. Partai Politik adalah suatu wadah yg sangat penting dalam Ketatanegaraan negeri ini, maka untuk itu Partai Politik harus ditata dan dibenahi bukan dihancurkan. Negara ini harus mempunyai UU Partai Politik yang komprehensif, jelas, tegas, tidak berbelit2, tidak ada pasal karet, dan mengikat (ada sanksi dan hukuman berat bagi yg melanggar). Pemerintah bersama DPR harus membuat UU Partai Politik yang jelas dan tegas, termasuk tata cara pemilihan Ketua Umumnya. Aturan dan Tata Cara pemilihan Ketua Umum Partai Politik bisa mencontoh kepada Tata cara Pemilihan Ketua Umum Muhammadiyah, yaitu sistem Formatur. Syarat untuk menjadi anggota Partai Politik adalah orang2 terbaik, yg ber-akhlak dan kompeten. Orang yg pernah terlibat dalam perbuatan kriminal tidak berhak menjadi anggota Partai Politik. Perbuatan kriminal itu seperti mencuri, korupsi, suap-menyuap, berjudi, memperkosa, membunuh, terlibat narkoba, berkhianat pada negara dll. Karena sistem di penyeleksian untuk Anggota Parpol dan Calon Legislatif nya sudah benar, ketat dan adil, maka akhirnya Negeri ini akan mendapatkan wakil2 rakyat (DPR/DPRD/MPR) yang ber-akhlak dan berkualitas, serta mempunyai Kepala Daerah dan Presiden yang berakhlak, kompeten dan piawai. ---------------------------- Catatan : Kembali ke UUD 1945 yg asli itu bukan berarti kita kembali kepada zaman Orde Baru atau Orde Lama, tetapi adalah kembali kepada cita2 kemerdekaan bangsa Indonesia, kembali kepada tujuan kesepakatan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Bangsa Indonesia ini terdiri dari ratusan suku dan etnis. Dari sekian banyak suku tsb, sangat sedikit suku yg mempunyai karakter egaliter dan objektif. Banyak suku yg mempunyai sifat suka mengkultuskan seseorang lebih dominan daripada berpikir jernih. Dari hal tsb, maka demokrasi yg cocok dan sesuai untuk bangsa ini adalah Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi perwakilan seperti yg tertuang dalam UUD 1945 (yg asli). Karena memilih sistem demokrasi yg tidak benar, yg tidak sesuai dg karakter dan budaya bangsa, maka beberapa tahun lagi Negara Republik Indonesia yg besar ini ada kemungkinan akan pecah seperti Uni Soviet atau Yugoslavia atau Cekoslowakia. Atau Negara Republik Indonesia ini akan hancur seperti Lebanon, Irak, Libya atau Suriah. Itulah semua Negara2 yg terlalu mengagungkan demokrasi. Sejak Reformasi th.1998, setiap ada Pemilu, Pilkada atau Pilpres terjadi hiruk pikuk, agitasi, tarik-menarik, intimidasi, pemaksaan, sogok-menyogok, kekacauan dan perpecahan pada hampir semua level masyarakat mulai dari tingkat kota sampai desa, pegawai PNS, pegawai pemda, perangkat aparat desa & kelurahan, pegawai Instansi pemerintah, pegawai BUMN, dan akhirnya sebagian besar waktu dan kegiatan menjadi kontraproduktif, tidak efektif dan tidak efisien. Sistem Demokrasi yg berjalan di Indonesia saat ini adalah demokrasi individu yg liberal, tidak cocok dan tidak sesuai untuk diterapkan pada bangsa ini. Negeri ini terlalu mubazir dan terlalu boros membuang2 waktu, tenaga, sumber daya dan dana hanya untuk sebuah sistem demokrasi yg tidak benar, padahal rakyat masih banyak yg miskin dan bodoh. Rakyat membutuhkan makanan, kesehatan yg baik, pendidikan yg baik dan hidup damai. Rakyat tidak butuh hiruk pikuk politik, pileg, pilkada, pilpres. Kesimpulan : Negeri dan bangsa ini sudah rusak. Untuk menyelamatkan Negeri ini dari kekacauan, disintegrasi dan kehancurannya, dan untuk kemaslahatan rakyat dan masyarakat, maka Negara harus kembali ke UUD 1945 yang asli (Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD). ------------------------------ Catatan : Kembali ke UUD 1945 yg asli itu bukan berarti kita kembali kepada zaman Orde Baru atau Orde Lama, tetapi adalah kembali kepada cita2 kemerdekaan bangsa Indonesia, kembali kepada tujuan kesepakatan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ogahhhh....
Kami Kecewa....!!!
Seandainya... Ketum Partai Ahy , mau Legowo dan berbesar Hati tetap Mendukung Anies tentu nya...
Demokrat akan semakin di Cintai Pendukung nya....
🙏🙏....
Kita punya mata dan melihat, Heran sama PARTAI pendukung 02. Langgar etik berat MK. Dan tabrak konstitusi kok masih di dukung. Partai partai ini yg jadi pertanyaan kita. Untuk rakyat apa untuk perusak demokrasi? Jangan pura pura ga tau wahai partai partai pendukung . Salam
Kalau dulu anda di koalisi perubahan bisa la di pertimbankan pilih demokrat. Tp sekarang sory ye..
Kami hanya Pilih salah satu dari Partai Pendukung AMIN saja.. YG LAIN nggak DULUUUU...
Kita punya mata dan melihat, Heran sama partai pendukung 02. Langgar etik berat MK. Dan tabrak konstitusi kok masih di dukung. Partai partai ini yg jadi pertanyaan kita. Untuk rakyat apa untuk perusak demokrasi? Jangan pura pura ga tau wahai partai partai pendukung . .
Kami? Kamu aja
Demokrat gak ada niatan balik lagi apa, sayang banget. Demokrat bersama rakyat padahal, tapi gabung sama partai pendukung pemerintah. Padahal rakyat lagi menangis karena pemerintahnya kurang peka sama rakyat. Ngalah seharusnya kalau memang bersama rakyat.
MAAF..DEMOKRAT SUDAH TIDAK LAKU LAGI..🤣🤣🤣
Wong pacitan pastinya demokrat, tapi itu dulu…
Sak Niki Nuwun sewu mas AHY🙏🏻🙏🏻🙏🏻 kami 😭😭😭
Podo mas...😂
Lain era lain pandangan. Berjaya di masa lalu blm tentu terulang di masa kini...itulah kehidupan dunia .. semau ada masanya ... semua serba fana ...tak ada yg kekal dan abadi.
Ikhlaskanlah kalo masa kini nasib kalian blm menemui keberuntungan.
Urusan takdir mutlak menjadi hak prerogatif Allah ... tetap terkait urusan i nasib membutuhkan peran manusia.
Allah tdk akan merubah nasib suatu kaum atau seseorang bila kaum atau orang itu berupaya merubah nasibnya sendiri.
Oleh karena itu dalam upaya merubah nasib, membutuhkan kematangan berpikir, langkah dan tindakan serta pertimbangan yg matang.
Artinya setiap tindakan dan perbuatan itu hendaknya dipikirkan dahulu secara matang sebelum dikerjakan agar tidak menimbulkan penyesalan dikemudian hari.
Selamat berjuang semiga kembali meraih kejayaan seperti pd masa silam.
(Thank so much/ mantan Simpatisan Partai Demokrat)
AMIN 01 aja dulu ... Demokrat itu masa lalu. Sudah mencaci maki dan menuduh khianat ke Anies Baswedan. Bapak Anda sudah hilang jiwa kenegarawanannya dengan gegabah menuduh pengkhianat, tanpa diberi kesempatan untuk memberi penjelasan. Padahal, Anies Baswedan berniat untuk menemui SBY untuk menjelaskan masalah strategi. Tapi, begitulah. Arogan. Ternyata, tua dan sudah menjadi orang terhormat pun belum tentu kuat "'qowiyyun 'aqlun"; "kamaalun fahmun"; dan "hilmu". Sayang sekali ....
Kita punya mata dan melihat, Heran sama partai pendukung 02. Langgar etik berat MK. Dan tabrak konstitusi kok masih di dukung. Partai partai ini yg jadi pertanyaan kita. Untuk rakyat apa untuk perusak demokrasi? Jangan pura pura ga tau wahai partai partai pendukung
"DEMOKRAT" masa lalu, "Nasional DEMOKRAT" masa depan
Kasihan harus tunduk ke nepo baby😅😅😅
Saya sdh tidak percaya sama demokrat. Pindah koalisi hanya krn hasrat ambisi menjadi wapres tdk kesampaian.
Usaha muldoko gak sia2 😂
Pak Ahy terus terang banyak pendukung bukan saya saja sangat sedih dan kecewa anda memutuskan keluar dari koalisi perubahan padahal kalaulah saja anda bersikap Gentleman tetap sabar dalam koalisi membuang ego dan bersikap kesatria bahwa tujuan anda memang ikhlas untuk rakyat Indonesia bukan semata2 karena kepentingan pribadi tentulah kami anggap anda adalah the real hero. Sampe detik ini saya pribadi masih terus berharap anda kembali ke koalisi perubahan. Kembalikan parati demokrat menjadi partai terhormat dan bermartabat. Please pak SBY dan pak AHY aku rindu sampean yg dulu.
Sepakat....!!!
💯✔️...
Itu Fakta...
👍👍...
Ya saya sangat setuju jika Demokrat kembali ke koalisi 01. Belum terlambat . Ahy calon pemimpin masa depan , sungguh itu. Jangan sampai jadi korban nafsu dan ego orang tua . Mestinya SBY melepas Ahy utk melatih mandiri dlm memenej Demokrat. Ayo Ahy bangkit . Tempatmu bukan di koalisi yg banyak masalah .
karena beliau sadar tempat berkoalisasi adalah pasangan paslon 2
Kita punya mata dan melihat, Heran sama partai pendukung 02. Langgar etik berat MK. Dan tabrak konstitusi kok masih di dukung. Partai partai ini yg jadi pertanyaan kita. Untuk rakyat apa untuk perusak demokrasi? Jangan pura pura ga tau wahai partai partai pendukung 🎉🎉
@@candragaiming3358awas di anggap binatang sama cawapres mu.Catet janji gibran mau gemukin para binatang nya, awas ya kalau masih ada yg kurus para binatang nya. Binatang harus nurut sama tuan nya ❤❤ salam
Ini bukan Demokrat, ini partai baru yang kualitasnya 11 12 dengan PSI dan Gelora atau sepertinya lebih lemah dari keduanya
Ogah pak maaf sudah kecewa sama bapak yg plin plan 🙏
Kita punya mata dan melihat, Heran sama partai pendukung 02. Langgar etik berat MK. Dan tabrak konstitusi kok masih di dukung. Partai partai ini yg jadi pertanyaan kita. Untuk rakyat apa untuk perusak demokrasi? Jangan pura pura ga tau wahai partai partai pendukung
Salam mas Ahy...yakin perolehan suara demokrat pasti turun,para pemilihmu termasuk saya maaf sekali sdh tidak pilih partaimu lg..
Padahal proyek " Era pak sby banyak mangkrak ditangan presiden jokowi tidak dilanjutkan, dan demokrat menjadi oposisi bertahun" TAPI diakhir cerita malah pro 🤦♂ rugi harusnya dari awal pro saja sehingga partainya bisa naik lagi pamornya. Bertahun" Oposisi diakhir usahanya sia"
Bisa gak lolos ke Senayan ni partai ,soalnya gak Istikomah .alamat jadi gerbong kosong ,kasian pak SBY jadi gabung sama penculik.
Sayang demokrat kehilangan jati diri sebagai partai opposisi...makin terlihat ketidak dewasaan pucuk pimpinan utk membawa suara rakyat menuju perubahaan...
Saya selalu mendukung Demokrat dan AHY SBY, coblos nomor 14✌️
Tidak semua rakyat Indonesia itu mempunyai ilmu dan pengetahuan terkait kriteria dalam memilih pemimpin yg berakhlak dan kompeten.
Sesuai UUD 1945 yg asli, maka biarkan MPR yg berwenang mencari, memilih dan mengangkat Presiden & Wakil Presiden, dan biarkan DPRD yg berwenang mencari, memilih dan mengangkat Gubernur/Walikota/Bupati.
Tidak ada gunanya para orang bodoh, para orang bejat, para pecandu narkoba, para penjudi, para penyuap, para koruptor dan para pembuat maksiat terlibat aktif dalam memilih presiden, karena pasti hasilnya tidak maksimal.
Sejak Reformasi th.1998, setiap ada Pemilu, Pilkada atau Pilpres terjadi hiruk pikuk, agitasi, tarik-menarik, intimidasi, pemaksaan, sogok-menyogok, kekacauan dan perpecahan pada hampir semua level masyarakat mulai dari tingkat kota sampai desa, pegawai PNS, pegawai pemda, perangkat aparat desa & kelurahan, pegawai Instansi pemerintah, pegawai BUMN, dan akhirnya sebagian besar waktu dan kegiatan menjadi kontraproduktif.
Sehingga akhirnya Pemerintahan yg berkuasa tidak akan pernah bisa konsentrasi, tidak fokus dan tidak ter-arah dalam menjalankan program2 dan tugas2 pemerintahannya, sesuatunya berjalan tidak efektif dan tidak efisien.
Sistem Demokrasi yg berjalan di Indonesia saat ini adalah demokrasi individu yg liberal, tidak cocok dan tidak sesuai untuk diterapkan pada bangsa ini.
Negeri ini terlalu mubazir dan terlalu boros membuang2 waktu, tenaga, sumber daya dan dana hanya untuk sebuah sistem demokrasi yg tidak benar, padahal rakyat masih banyak yg miskin dan bodoh.
Rakyat membutuhkan makanan, kesehatan yg baik, pendidikan yg baik dan hidup damai. Rakyat tidak butuh hiruk pikuk politik, pileg, pilkada, pilpres.
Kehidupan rakyat sudah susah, banyak yg kelaparan dan tatanan masyarakat pada akar rumput sudah terpecah-belah, rusak, dan kacau balau, sedangkan Para Elite Partai Politik dan Para Pejabat mempertontonkan hiruk pikuk politik dan menikmati makanan sambil tertawa-tawa, sungguh ironis.
Kesimpulan :
Negeri dan bangsa ini sudah rusak. Untuk menyelamatkan Negeri ini dari kekacauan, disintegrasi dan kehancurannya, dan untuk kemaslahatan rakyat dan masyarakat, maka Negara harus kembali ke UUD 1945 yang asli (Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD).
----------------------------------------------
Negeri ini harus mempunyai Lembaga Tertinggi Negara yang merupakan penjelmaan kekuasaan rakyat.
Sejak Reformasi th.1998, Negeri ini tidak mempunyai lagi Lembaga Tertinggi Negara.
Padahal ciri khas Pancasila adalah adanya Kedaulatan Rakyat yg dibuktikan dengan adanya Lembaga Tertinggi Negara (MPR). Untuk itu, Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli.
MPR yg berfungsi sebagai Lembaga Tertinggi Negara adalah kunci sesungguhnya Demokrasi khas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai sila ke-4 Pancasila.
Sesuai UUD 1945 (yg asli), tugas utama MPR itu ada 3 :
1. Mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden, termasuk mengontrol dan mengevaluasi kinerja Presiden.
2. Mengubah dan memperbaiki UUD
3. Membuat dan menetapkan GBHN.
Karena MPR yg berwenang dalam memilih dan mengangkat Presiden/Wakil Presiden, maka bisa saja MPR mencari dan menyaring Capres yg jumlahnya sampai 100 orang, kemudian melakukan proses seleksi yg ketat dg cara musyawarah dan/atau voting yg dilakukan berkali-kali sampai akhirnya didapatlah Presiden yg Selektif dan Terbaik.
Itulah salah satu contoh sisi baiknya Demokrasi Pancasila atau Demokrasi Perwakilan melalui MPR.
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yg sesuai, cocok, efektif dan efisien untuk Negeri yg besar dg penduduknya yg beraneka ragam suku dan etnis yg mendiami ribuan pulau ini (NKRI).
Susunan anggota MPR menurut Pasal 2 UUD 1945 (yg asli) : MPR terdiri dari anggota DPR ditambah dg utusan dari daerah dan golongan menurut aturan yg ditetapkan dg UU.
Utusan Daerah harus ada yg merupakan satu Fraksi di DPR yaitu Fraksi Utusan Daerah yg mana ini adalah suatu kekuatan & perimbangan kekuasaan yg sangat penting yg harus diperhatikan dalam Ketatanegaraan Negeri ini.
Terkait jumlah total keseluruhan anggota Fraksi Utusan Daerah misalnya ditetapkan sebanyak 25% dari jumlah total anggota DPR.
Begitupula harus ada juga Utusan Golongan misalnya dari Ormas besar seperti NU, Muhammadiyah dll.
Jadi intinya adalah dicari solusi terbaik untuk perimbangan komposisi anggota DPR/MPR ini.
-----------------------------------------------
Sejak Reformasi tahun 1998, orang-orang yang punya uang dan gila kekuasaan berlomba-lomba membuat Partai baru. Seolah2 Partai-Partai ini milik pribadi.
Sebagian dari partai-partai ini merekrut para anggota yang tidak jelas ilmu dan latar belakangnya, karena misi partai-partai baru ini adalah mencari anggota sebanyak-banyaknya tanpa peduli siapa saja anggota yang direkrut dan berusaha untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya.
Inilah salah satu penyebab utama negeri ini kacau balau karena Jumlah Partai Politik terlalu banyak sedangkan anggotanya tidak ber-akhlak dan tidak kompeten. Terkait hal ini maka Jumlah Partai Politik harus diciutkan dan ditertibkan menjadi 3 Partai Politik saja.
Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara, misalnya Negara meng-alokasikan dana sekitar 1 Triliun rupiah/tahun untuk setiap Partai Politik. Biaya operasional Partai Politik bukanlah untuk meng-gaji anggota Partai Politik. Anggota Partai Politik tidak digaji.
Partai Politik adalah suatu wadah yg sangat penting dalam Ketatanegaraan negeri ini, maka untuk itu Partai Politik harus ditata dan dibenahi bukan dihancurkan.
Negara ini harus mempunyai UU Partai Politik yang komprehensif, jelas, tegas, tidak berbelit2, tidak ada pasal karet, dan mengikat (ada sanksi dan hukuman berat bagi yg melanggar).
Pemerintah bersama DPR harus membuat UU Partai Politik yang jelas dan tegas, termasuk tata cara pemilihan Ketua Umumnya.
Aturan dan Tata Cara pemilihan Ketua Umum Partai Politik bisa mencontoh kepada Tata cara Pemilihan Ketua Umum Muhammadiyah, yaitu sistem Formatur.
Syarat untuk menjadi anggota Partai Politik adalah orang2 terbaik, yg ber-akhlak dan kompeten. Orang yg pernah terlibat dalam perbuatan kriminal tidak berhak menjadi anggota Partai Politik. Perbuatan kriminal itu seperti mencuri, korupsi, suap-menyuap, berjudi, memperkosa, membunuh, terlibat narkoba, berkhianat pada negara dll.
Karena sistem di penyeleksian untuk Anggota Parpol dan Calon Legislatif nya sudah benar, ketat dan adil, maka akhirnya Negeri ini akan mendapatkan wakil2 rakyat (DPR/DPRD/MPR) yang ber-akhlak dan berkualitas, serta mempunyai Kepala Daerah dan Presiden yang berakhlak, kompeten dan piawai.
----------------------------
Catatan :
Kembali ke UUD 1945 yg asli itu bukan berarti kita kembali kepada zaman Orde Baru atau Orde Lama, tetapi adalah kembali kepada cita2 kemerdekaan bangsa Indonesia, kembali kepada tujuan kesepakatan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
COBLOS NOMOR 14 PARTAI DEMOKRAT
Assalamualaikum selamat malam 🙏 bismillahirrahmanirrahim semoga bapak Prabowo menjadi RI 1 dan bapak Gibran menjadi RI 2 dan bapak ahy menjadi menteri aamiin 🤲,,
Kita punya mata dan melihat, Heran sama partai pendukung 02. Langgar etik berat MK. Dan tabrak konstitusi kok masih di dukung. Partai partai ini yg jadi pertanyaan kita. Untuk rakyat apa untuk perusak demokrasi? Jangan pura pura ga tau wahai partai partai pendukung . ,
Ini pertanda sebentar lagi Ramadhan
Ga Sudi coblos 14..penghianat kwalisi..cuma cari jabatan bukan tulus untuk rakyat
Maka...saya tidak memiliki demokrat lagi..karena demokrat gabung dengan partai mementingkan dinasti rezim
AMIN Aamiin
Ndak laku😆
2 periode selalu all out buat perjuangan SBY dulu selalu mengusung PERUBAHAN ada rasa bangga demokrat selalu menang dimasa itu,begitu pun kader2nya, hari ini baik kita rubah hari esok lebih baik itulah perubahan.. salam dari yg masih ingin perubahan
*Pak Prabowo atau siapapun yang bisa akses ke beliau, mohon disampaikan agar beliau (Pak Prabowo) pada sesi berapapun nanti di debat capres menggunakan pakaian jas warna gelap UNTUK MENYESUAIKAN DENGAN AURA ALAM SEMESTA, lancar-manyar dan sukses sesuai keinginan* 🙏🙏
Komentar dari pendukungnya saja gk ada..
Terlalu obsesi jadi wapres, gagal nyalon jadi ngambek.
Kita punya mata dan melihat, Heran sama partai pendukung 02. Langgar etik berat MK. Dan tabrak konstitusi kok masih di dukung. Partai partai ini yg jadi pertanyaan kita. Untuk rakyat apa untuk perusak demokrasi? Jangan pura pura ga tau wahai partai partai pendukung . .
BUSETTT, INI AKUN YT RESMI DEMOKRAT KOMENNYA BEGINI AMAT....
ACEH TIDAK
Waaoow itu dulu ...
hyo rakyat indonesia klo nnti mw daftar sesuatu atau mw melamar pekerjaan, SIM,sekolah,kampus, ASN,aparat,tentara,dllnya termsk batasan usia berkendara dijalan raya) klo umurnya tdk msk/ada aturan batasan umur yg ditentukan aturannya hrs mnt dirubah tdk ada batasan umur lwt menteri2 terkait/instansi2 terkait utk merubah aturan wlo melanggar aturan,melanggar etika dan moral cz yg ngajarin utk melanggar aturan dan etika itu rezim dan antex2nya trmsk kroni2ya kek demokrat dgn dalih ini itu😆😆😆
Soriiii yeee
🙏🙏🙏
Jadi selesainya pembangunan kantor DPW Partai Demokrat Jawa Barat itu subuh banget
Partai Demokrat tolong bangun Nanti hari Minggu pas malam hari jam 10 malam itu Bangun kantor DPW Partai Demokrat Jawa Barat kalau saya subuh
Kenapa pak jokowi gak belajar dari pak SBY dalam menyelenggarakan pemilu di ujung masa jabatan nya ,semoga sehat selalu pak bpk jendral sby
DPR RI dapil Depok Bekasi
Saya pilih 14.demokrat no.4 Bu Dyah Mentari Putri
Semoga bisa memenangkan suara nanti tgl 14 februari
Aamiin🤲
Demokrat menang kalah akan terhormat di koalisi perubahan,....sekarang rasakan ada dikoalisi dinasti terlihat lebih menyakitkan kayaknya darpd sekedar tidak dipilih cawapres oleh koalisi perubahan....yakin seyakin yakinnya demokrat turut dibenci pemilihnya
Terus maju partai Demokrat,jaya"❤❤❤
hidup ini gw
ya Allah 0:30
Mas AHY kelihatan banget energi positif nya semenjak berada di lingkungan yang positif. Mohon maaf🙏🙏semgatttttttttt!!!!!!!
👍14✍️🇮🇩🤝🙏
Kita punya mata dan melihat, Heran sama partai pendukung 02. Langgar etik berat MK. Dan tabrak konstitusi kok masih di dukung. Partai partai ini yg jadi pertanyaan kita. Untuk rakyat apa untuk perusak demokrasi? Jangan pura pura ga tau wahai partai partai pendukung . Salam
Mohon info alamat partai demokrat balikpapan please
Demokrat menjadi Golkar
Kaciannnnnn
ustd.mulyadi.abdurahman.demokrat.
Yang sudah baik, LANJUTKAN! Yang belum baik, PERBAIKI! DEMOKR★T S14P
Tahun ini aku pilih Demokrat nomer 14. Karena partai partai lainnya lebih mblegedes.
Demokrat… Demokrat… Partai kita pilihan rakyat Demokrat… Demokrat… S' lalu ada Bersama Rakyat S'lalu ada bersama rakyat PARTAI DEMOKR★T PILIHAN RAKYAT!
tv🌍ne HD
LIVE
Demokrat menurutku akan terpuruk dengan cara berpolitik spt ini,baperan,kurang matang dan sabar dlm ambil keputusan cuma hal kecil kluar dr koalisi perubahan,klu dinalar demokrat pas dikoalisi perubahan krn demokrat slama ini oposisi dan sll tajam kritik pemerintah jokowi,cm krn hal kecil gadaikan idealisme partai...sangat disayangkan knp bpk sby dan ahy ya..merapat ke02 kampanye berkekanjutan kah?
Gelandang partai
Nyungsep kayaknya.
suul khotimah
Lagunya asik. All in Ganjar-Mahfud😁😁
Sorry milih Demokrat,,,cuma kejar jbatan,,,mending pilih Nasdem kalo
BLUNDER..Ngapain pindah haluannn.. Padahal di 01 bisa lumayan mengerek Presentasi ke SENAYAN, tp NASI SUDAH MENJADI BUBUR
Kita punya mata dan melihat, Heran sama partai pendukung 02. Langgar etik berat MK. Dan tabrak konstitusi kok masih di dukung. Partai partai ini yg jadi pertanyaan kita. Untuk rakyat apa untuk perusak demokrasi? Jangan pura pura ga tau wahai partai partai pendukung . .
Ogah takut di pimpin prabowo
Partai Demokrat
Partai Politik ini kadang2 fungsinya adalah sebagai kendaraan bagi manusia2 lapar dan haus kekuasaan.
Pemilu (Pileg, Pilkada, Pilpres) adalah suatu kesempatan dan fasilitas untuk mengakomodasi kepentingan orang2 yg mencari pekerjaan, mencari makan, dan untuk menyenangkan raga manusia2 bejat dg memuaskan nafsu syahwat dan keserakahannya.
Pemilu (Pileg, Pilkada, Pilpres) bukanlah untuk kepentingan rakyat banyak atau masyarakat.
Rakyat membutuhkan makanan, kesehatan yg baik, pendidikan yg baik dan hidup damai. Rakyat tidak butuh hiruk pikuk politik, pileg, pilkada, pilpres.
Kehidupan rakyat sudah susah, banyak yg kelaparan dan tatanan masyarakat pada akar rumput sudah terpecah-belah, rusak, dan kacau balau, sedangkan Para Elite Partai Politik dan Para Pejabat mempertontonkan hiruk pikuk politik dan menikmati makanan sambil tertawa-tawa, sungguh ironis.
Negeri dan bangsa ini sudah rusak. Untuk menyelamatkan Negeri ini dari kekacauan, disintegrasi dan kehancurannya, dan untuk kemaslahatan rakyat dan masyarakat, maka :
1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yang asli (Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD).
2. Jumlah Partai Politik paling banyak 3 Partai Politik saja.
3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh negara.
-----------------------------------------------
Adanya Koalisi beberapa Partai Politik di Pemerintahan menandakan bahwa Ketatanegaraan dan sistem perpolitikan di negara tsb tidak stabil dan ringkih.
Pemerintahan yg terbentuk dari Koalisi beberapa Partai Politik tidak akan pernah bisa konsentrasi dan fokus dalam menjalankan program2 dan tugas2 pemerintahannya.
Koalisi itu bisa juga diartikan sebagai bagi2 kekuasaan. Dan hal ini sangat tidak baik dan berbahaya bagi Pemerintahan yg berkuasa.
Karena dengan adanya koalisi tsb, pelaksanaan program2 pembangunan itu tidak akan pernah fokus dan ter-arah, karena Partai2 yg tergabung dalam koalisi akan membawa misi & agendanya masing2, sehingga akhirnya kabinet menjadi kacau balau tidak terkoordinasi dengan baik seperti yg terjadi pada Pemerintahan saat ini.
Contoh Negara dengan sistem perpolitikan dan ketatanegaraan yg menerapkan Koalisi sehingga membuat negaranya berantakan adalah Negara Lebanon.
-----------------------------------------------
Sebegitu banyaknya jumlah Partai Politik di Indonesia, tetapi untuk mencari dan menetapkan Capres/Cawapresnya sangatlah sulit dan berliku2, ruwet, rumit dan bertele2, dan nanti pasti hasil akhirnya tidaklah optimal. Sehingga betul2 tidak efisien dan tidak efektif. Suatu pekerjaan yg sia-sia dan mubazir.
Kenapa bisa begitu ? Apa penyebabnya ?
Karena berkoalisinya beberapa Partai Politik.
Banyak para Pembantu Presiden seperti Menteri dan Pejabat setingkat Menteri yg diisi oleh orang2 Partai Politik yg tidak kompeten, sangat berbeda dibanding Menteri2 di era Orde Baru yg berkualitas dan kompeten. Sehingga akhirnya Pemerintahan dari koalisi betul2 tidak efisien dan tidak efektif. Suatu pekerjaan yg sia-sia dan mubazir, menghabiskan waktu dan energi.
Kenapa bisa begitu ? Apa penyebabnya ?
Karena berkoalisinya beberapa Partai Politik.
Sejak reformasi tahun 1998, pemerintah sering melakukan pergantian menteri atau reshuffle kabinet, persis seperti yg sering dilakukan oleh rezim Orde Lama. Suatu pekerjaan yg sia-sia dan mubazir, menghabiskan waktu dan energi.
Kenapa bisa begitu ? Apa penyebabnya ?
Karena berkoalisinya beberapa Partai Politik.
Sejak Reformasi th.1998, setiap ada Pemilu (Pileg, Pilkada, Pilpres) terjadi hiruk pikuk, agitasi, tarik-menarik, intimidasi, pemaksaan, sogok-menyogok, kekacauan dan perpecahan pada hampir semua level masyarakat mulai dari tingkat kota sampai desa, pegawai PNS, pegawai pemda, perangkat aparat desa & kelurahan, pegawai Instansi pemerintah, pegawai BUMN, dan akhirnya sebagian besar waktu dan kegiatan bangsa ini menjadi kontraproduktif.
Negara dan Pemerintah disibukkan oleh huru-hara Pemilu ini. Habis waktu, tenaga dan biaya untuk ber-hura2 dan euphoria dg permainan politik ini, sungguh pekerjaan yg mubazir dan sia2, tidak bermanfaat.
Sehingga akhirnya Pemerintahan yg berkuasa tidak akan pernah bisa konsentrasi, tidak fokus dan tidak ter-arah dalam menjalankan program2 dan tugas2 pemerintahannya, sesuatunya berjalan tidak efektif dan tidak efisien.
Pertanyaan :
Kapan harga minyak goreng dan harga telur bisa turun ? Kapan harga BBM dan listrik bisa turun ? Kapan pajak bisa turun ? Kapan korupsi bisa hilang ? Kapan perdagangan narkoba bisa hilang dari negeri ini ? Kapan biaya pendidikan murah ? Kapan rakyat dan bangsa ini akan sejahtera, adil dan makmur, dst, dst...?
Rakyat membutuhkan makanan, kesehatan yg baik, pendidikan yg baik dan hidup damai. Rakyat tidak butuh hiruk pikuk politik, pileg, pilkada, pilpres, dlsb.
Negara Republik Indonesia ini unik dan tentu berbeda dengan banyak negara lainnya di dunia.
Untuk meluruskan perjuangan bangsa sesuai dg perjanjian & cita2 kemerdekaan, serta untuk kemaslahatan masyarakat & bangsa, dan supaya Lembaga KPU & BAWASLU fungsi dan kinerjanya lebih efektif, efisien, tidak mubazir dan dapat dipercaya, serta Negara bisa menghemat biaya yg sangat besar untuk operasional kedua Lembaga tsb, maka :
1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yang asli (Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD).
2. Jumlah Partai Politik paling banyak 3 Partai Politik saja.
3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh negara.
-----------------------------------------------
Sejak Reformasi tahun 1998, orang-orang yang punya uang dan gila kekuasaan berlomba-lomba membuat Partai baru. Seolah2 Partai-Partai ini milik pribadi.
Sebagian dari partai-partai ini merekrut para anggota yang tidak jelas ilmu dan latar belakangnya, karena misi partai-partai baru ini adalah mencari anggota sebanyak-banyaknya tanpa peduli siapa saja anggota yang direkrut dan berusaha untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya.
Inilah salah satu penyebab utama negeri ini kacau balau karena Jumlah Partai Politik terlalu banyak sedangkan anggotanya tidak ber-akhlak dan tidak kompeten. Terkait hal ini maka Jumlah Partai Politik harus diciutkan dan ditertibkan menjadi 3 Partai Politik saja.
Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara, misalnya Negara meng-alokasikan dana sekitar 1 Triliun rupiah/tahun untuk setiap Partai Politik. Biaya operasional Partai Politik bukanlah untuk meng-gaji anggota Partai Politik. Anggota Partai Politik tidak digaji.
Partai Politik adalah suatu wadah yg sangat penting dalam Ketatanegaraan negeri ini, maka untuk itu Partai Politik harus ditata dan dibenahi bukan dihancurkan.
Negara ini harus mempunyai UU Partai Politik yang komprehensif, jelas, tegas, tidak berbelit2, tidak ada pasal karet, dan mengikat (ada sanksi dan hukuman berat bagi yg melanggar).
Pemerintah bersama DPR harus membuat UU Partai Politik yang jelas dan tegas, termasuk tata cara pemilihan Ketua Umumnya.
Aturan dan Tata Cara pemilihan Ketua Umum Partai Politik bisa mencontoh kepada Tata cara Pemilihan Ketua Umum Muhammadiyah, yaitu sistem Formatur.
Syarat untuk menjadi anggota Partai Politik adalah orang2 terbaik, yg ber-akhlak dan kompeten. Orang yg pernah terlibat dalam perbuatan kriminal tidak berhak menjadi anggota Partai Politik. Perbuatan kriminal itu seperti mencuri, korupsi, suap-menyuap, berjudi, memperkosa, membunuh, terlibat narkoba, berkhianat pada negara dll.
Karena sistem di penyeleksian untuk Anggota Parpol dan Calon Legislatif nya sudah benar, ketat dan adil, maka akhirnya Negeri ini akan mendapatkan wakil2 rakyat (DPR/DPRD/MPR) yang ber-akhlak dan berkualitas, serta mempunyai Kepala Daerah dan Presiden yang berakhlak, kompeten dan piawai.
----------------------------
Catatan :
Kembali ke UUD 1945 yg asli itu bukan berarti kita kembali kepada zaman Orde Baru atau Orde Lama, tetapi adalah kembali kepada cita2 kemerdekaan bangsa Indonesia, kembali kepada tujuan kesepakatan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
AMIN
Agus❤❤oki
ya Allah 0:19
0:13 👍👍🇲🇨🥈🇲🇨👍👍👈🏻🙏🏻🙏🏻
★ DEMOKRAT
S14P
ada aq disitu..😜
Bangsa Indonesia ini terdiri dari ratusan suku dan etnis. Dari sekian banyak suku tsb, sangat sedikit suku yg mempunyai karakter egaliter dan objektif.
Banyak suku yg mempunyai sifat suka mengkultuskan seseorang lebih dominan daripada berpikir jernih.
Dari hal tsb, maka demokrasi yg cocok dan sesuai untuk bangsa ini adalah Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi perwakilan seperti yg tertuang dalam UUD 1945 (yg asli).
Karena memilih sistem demokrasi yg tidak benar, yg tidak sesuai dg karakter dan budaya bangsa, maka beberapa tahun lagi Negara Republik Indonesia yg besar ini ada kemungkinan akan pecah seperti Uni Soviet atau Yugoslavia atau Cekoslowakia.
Atau Negara Republik Indonesia ini akan hancur seperti Lebanon, Irak, Libya atau Suriah.
Itulah semua Negara2 yg terlalu mengagungkan demokrasi.
Sejak Reformasi th.1998, setiap ada Pemilu, Pilkada atau Pilpres terjadi hiruk pikuk, agitasi, tarik-menarik, intimidasi, pemaksaan, sogok-menyogok, kekacauan dan perpecahan pada hampir semua level masyarakat mulai dari tingkat kota sampai desa, pegawai PNS, pegawai pemda, perangkat aparat desa & kelurahan, pegawai Instansi pemerintah, pegawai BUMN, dan akhirnya sebagian besar waktu dan kegiatan menjadi kontraproduktif, tidak efektif dan tidak efisien.
Sistem Demokrasi yg berjalan di Indonesia saat ini adalah demokrasi individu yg liberal, tidak cocok dan tidak sesuai untuk diterapkan pada bangsa ini.
Negeri ini terlalu mubazir dan terlalu boros membuang2 waktu, tenaga, sumber daya dan dana hanya untuk sebuah sistem demokrasi yg tidak benar, padahal rakyat masih banyak yg miskin dan bodoh.
Rakyat membutuhkan makanan, kesehatan yg baik, pendidikan yg baik dan hidup damai. Rakyat tidak butuh hiruk pikuk politik, pileg, pilkada, pilpres.
Kesimpulan :
Negeri dan bangsa ini sudah rusak. Untuk menyelamatkan Negeri ini dari kekacauan, disintegrasi dan kehancurannya, dan untuk kemaslahatan rakyat dan masyarakat, maka Negara harus kembali ke UUD 1945 yang asli (Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD).
------------------------------
Catatan :
Kembali ke UUD 1945 yg asli itu bukan berarti kita kembali kepada zaman Orde Baru atau Orde Lama, tetapi adalah kembali kepada cita2 kemerdekaan bangsa Indonesia, kembali kepada tujuan kesepakatan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Parttai Dinasti Rakus ....
Ohhh jadi Anies diancam toh...
19:35
B h
Partai Lebay