วีดีโอ

Al panas pasti kalau nonton ini😂

Baru iklan udah AMNESIA 😂😂

😅😅😅

gkan ngaruh ‼️ 1 bulan juga bebas 😜 cuan gda yg brani tolak.

Bang Hotman nyindir Alvin lim trs ni kyk nya 🤣🤣

KASUS VINA TOLONG up terus, kalo tidak nanti ada rakyat lagi yg dipenjarakan seenaknya

keterangan psikolog atau pengamat sosialnya bagus itu... di era sekarang darurat moral dan etika,

planga plongo tu kombes kapolres!pangkat 1tingkat dbwh jendral tp nampak bodony!

taiiiii cokkkk, udah jelas masyarakat tertindas kyak gitu, mau lapor aja ribet,, sampe harus keliling dari satu polsek ke polsek lain sampe ke polres, GATEL, kenapa ngga langsung diterima dulu dibuatkan laporan dan dimintai keterangan awal lalu dikordinasikan ke pihak polres oleh pihak polsek, Birokrasi warisan penjajah belanda bangsat masih aja dipakai cokkkk,, sebagai rakyat jujur saya sudah muak sama birokrasi di negeri ini, apalagi kalo urusannya sama polisi..contoh kecil aja yaa kalo kalian ngurus stnk atau bpkb di samsat apalagi kalo balik nama behhhh,, itu birokrasi nya ruwet, minta stempel sama tanda tangan aja sampe terpisah, minta stempel doang sampe harus naik ke lantai atasnya lagi, sampe ada orang tua naik tangga terbatah-batah hanya untuk minta stempel hedehhh....kaloo ada orang teraniaya sampe timbul luka masa ga diobati dulu...masa harus dateng ke kantor polisi sambil berdarah-darah biar buat bukti? hadehhh tololll cokkkkkkkkk,, lah kalo korban begal yang sampe berdarah-darah itu yaaa keburuu matii dongg cokkkkkk

2bulan baru ditangkap gimana itu😂

Minoritas banyak tingkah, giliran kena persekusi cengeng!

Ulaaa china2 Oten !

Menurut sya kementerian sosial berfokus pada bagaimana cara mencegah. salah satunya bisa dengan mengubah pola pikir rakyat Indonesia. Kenapa banyak yang terlibat itu masyarakat menengah kebawah, ya karena pola pikirnya yang menyatakan bahwa dengan main judol bisa jadi kaya dengan cepat. Sudah banyak korban, tapi kenapa tetap banyak yang terjerat lagi ?Itu karena pola pikir yang "BODOH". Disinilah dinas sosial harus giat melakukan penyuluhan2, melakukan pengawasan dan pelayanan lebih dekat kepada masyarakat. percuma mau kasih bantuan dana kepada korban kalau pola pikirnya masih sama ya percuma saja. sementara untuk penegakan hukum harus lebih tegas, langsung periksa jabatan yang paling tinggi. Perlu kerjasama bukan hanya antar kementerian, tapi dari masyarakatnya juga. pola pikir yang "BODOH" itu harus kita ubah .

PARAH2 KEMENTRIAN KESEHATAN NGURUSIN ROKOK😂

Rakyat rungkad kere...pejabat ketawa ketiwi

Judi mestinya dikelolah seperti negara2 tetangga pajaknya yg besar dpt membangun negara , org2 Indonesia doyan berjudi setiap tahun brp byk uang kita yg mengalir keluar dikasino luar negeri , jk dikelola dgn baik seperti luar negeri setiap pemain hrs deposit yg gede , sehingga tdk terjangkau rakyat kecil , juga menarik pemain dari luar masuk , sehingga uang kita tidak lg mengalir keluar .

Ya..Korban terbanyak memengah ke bawah..Seputaran wilayah saya ,bahkan keluarga saya Ekonomi minim ada yang korban.Bang Hotman.

Ya,Kalau Ane kopi White kopi luwak hobinnya bung Hotman..??!!!😂😢😮

mantap, pengetahuan baru bagi yang awam

Buat Mas Erasmus A. T. Napitupulu: PAPA YUSRIL IHZA MAHENDRA SEBAGAI KOMANDAN PERUMUS REGULASI HUKUM, sedangkan Pak Budi Gunawan Sebagai Komandan Penegakan Hukum.

TABEA JOU PAPA HOTMAN PARIS HUTAPEA (TABEA JOU MERUPAKAN Bahasa Ternate-Maluku Utara YANG MAHFUMNYA, KURANG LEBIH ADALAH MOHON AMPUN/MOHON MAAF), komenan saya ini sekadar berikhtiar untuk Penguatan Hukum Kabinet Merah Putuih. Buat Ketua KPAI, saya pernah melakukan penelitian di LPKA Bandung. Hasil penelitan saya menunjukan, bahwa Anak Yang Berkonfik Dengan Hukum (Anak Sebagai Pelaku Pelanggar Hukum) masih ada yang menjadi residivis anak. Pertanyaan saya ialah, Law Enforcement seperti apa untuk menjadi langkah preventif atau bukan langkah Law Enforcement saja, lalu langkah seperti apa yang lebih konkrit dan efektif, sehingga kemudian Anak Yang Berkonfik Dengan Hukum (Anak Sebagai Pelaku Pelanggar Hukum/Anak Di Bawah Umur Sebagai Pemerkosa/Pencabulan) tidak menjadi residivis anak..??

TABEA JOU PAPA HOTMAN PARIS HUTAPEA (TABEA JOU MERUPAKAN Bahasa Ternate-Maluku Utara YANG MAHFUMNYA, KURANG LEBIH ADALAH MOHON AMPUN/MOHON MAAF), komenan saya ini sekadar berikhtiar untuk Penguatan Hukum Kabinet Merah Putuih. Buat Mas Erasmus A. T. Napitupulu, menurut hemat saya, Kemenko Polhukam yang dipecah menjadi dua, yakni Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Kemasyarakatan YANG KEMUDIAN PAPA YUSRIL IHZA MAHENDRA SEBAGAI KOMANDANNYA serta Menko Bidang Politik dan Keamanan, Pak Budi Gunawan sebagai komandannya. Ini merupakan fenomena kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang harus dimaknai untuk kemudian disikapi secara optimis, bahwa ini ialah sebagai upaya profesionalitas kerja Kabinet Merah Putih yang tentunya, Insya ALLAH bermuara pada pembagian kerja sesuai kompetensi atau kapasitas Menkonya. Profesionalitas kerja Kabinet Merah Putih yang demikian, Insya ALLAH akan semakin fokus pada bidangnya masing-masing tanpa melupakan pentingnya koordinasi antara Menko tersebut. Sehingga kemudian, asumsi bahwa Kabinet Merah Putih terpecah koordinasinya, sehingga seakan-akan regulasi dan penegakan hukum terpisahkan, menurut saya pemaknaan dan sikap yang tidak terlalu tepat dan agak pesimistis.

Kpai nyalahin orang tua 😂

aturan hikum dluj sm skrang beda.. dlu penyebaran internet sgtt minim.. skrang prnyebaran informasi androit tekhnologi lebih cepatt jadiiii.. dpr hruss merivisi aturann usia 13+++ hrs dikajii ulang lebih tegas anak skrang lebih pinterr tentang informasi internet dn lebih kejam merasa dirinya di becking undang2 yg akhirnya memanfaatkan usia2 itu mnjadi jlann alibi mereka utk bela diri itu akn merusakkkk moralll

Narasumbernya 👎👎👎👎

Kyknya klw Rafi Ahmad sih biasa biasa aj dapet doktor atau tidak biasa aj Zen netizen ini yg tarlalu

hehehe, memang pasal 252 kuhp ini sangat tidak masuk akal, unsur dalam pasal tersebut tidak koherensi. katakan saja unsur pertama dan kedua dapat terpenuhi, dimana terdapat pelaku yang mengaku mempunyai kekuatan gaib (unsur I), dapat memberikan bantuan jasa kepada orang lain (unsur ke2)... lalu, bagaimana cara membukitan unsur ketiga??? katakanlah korbannya sakit, bagaimana cara membuktikannya, kalau korban sakit karena perbuatan yang diduga pelaku? sudah adakah ahli santet yang bisa memberikan fakta fakta hukum terkait pembuktian pada pasal ini???

Peraturan ini perlu di kaji ulang😂😂

Setelah menyimak keterangan para Narsum, terutama keterangan dari perwakilan UIPM, Helena Pattirane, menurutku, fokusnya bukan pada Raffi Ahmad yang menjadi pangkal masalahnya. Terlalu kecill untuk skala penduduk Indonesia yang 270-an juta itu (berbanding 1 orang warga negara, yakni Raffi). Fenomena (atau boleh atau dalam pandangan saya adalah sebuah masalah) pemberian gelar oleh "kampus2" yang belum tuntas persyaratan administrasi (dan lainnya, mungkin) di Indonesia namun telah mulai "mengiklankan diri mereka" seperti UIPM ini harus dianggap serius. Menurutku, motivasi mereka adalah kepntiingan ekonomi individu lembaga tersebut, yang mungkin bisa saja merusak sistem dan strategy pendidikan nasional. Masyarakat luas tertarik dengan hal ini karena terkait dengan seorang publik figur. Dan "menempel" pada publik figur adalah salah satu strategy marketing yang efektif. Meskipun Outcomenya belum tentu sesuai dengan yang mereka (UIPM) harapkan. Jadi, akan jauh lebih baik bila stakeholders terkait mengambil langkah serius, membahasnya secara baik, untuk menemukan solusi yang tuntas, atas fenomena tersebut. Dalam hal ini, yang menjadi penekanan saya adalah pada fenomenanya. Dan case terkait UIPM ini dapat menjadi entry gate-nya.

SIMAK FAKTA berikut ini: UIPM memang telah mendapatkan kepercayaan dari United Nations Global Compact (UNGC) dan mereka punya status sebagai konsultatif khusus dengan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN-ECOSOC). Dengan status tersebut, UIPM dinyatakan memiliki kepatuhan terhadap standar pendidikan internasional, adalah benar adanya. Meskipun demikian, sebagai organisasi non-pemerintah (NGO) dengan status ini, UIPM tidak dianggap sebagai bagian dari sistem PBB itu sendiri. Bahwa, TIDAK SERTA MERTA menjadikan UIPM legal untuk menggunakan nama atau logo PBB dalam materi promosi mereka atau mengklaim mewakili PBB dalam kapasitas resmi. INI CLEAR YAAAA. SEHINGGA, UIPM harus berhati-hati dalam cara mereka mengkomunikasikan hubungan mereka dengan PBB. Coba dilihat kembali konten yang disampaikan oleh sdri. Helena Pattirane, apakah dapat dikatakan melampaui batas kewenangan UIPM terhadap status mereka dengan PBB, ataukah tidak melampaui ?????

Saya di dunia

Lah kocak nih dpr ngomong ga mau mempermasalahkan uipm jelas2 bermasalah.. Harusnya di usut biar pendidikan di Indonesia makin bagus malah menye2

Ingin kuliah di UIPM

gula gak di singgung nih, padahal penyebab sakit juga.

Halu,,di indonesia aja g terdaftar ngaku2 dari PBB

Ketemu ya ketemu sj, asal jgn ngomongin kursi ! Konsekwen, menang jd penguasa, kalah jd penyeimbang bkn tukang nyinyir !

Hot😂 hot pop🎉

Cukai & pajak taiiii

Gue nyimak sambil ngerokok dan ngopi

Tambah serem gambarnya tambah tertantang jiwa adrenaline perokok

Indonesia terlalu takut, bisa dong kita ekspor tembakaunya jangan di atur kayak gak ada kerjaan aja

Bener bapak Kemenkes contoh alkohol cukai dinaikan lalu merokok dalam pesawat dan rumah sakit. 8:10 8:18

naik rokok setinggi tingginya!! rokok cuma bs ngrusak!!!

Mungkin biar lebih ngeri ditambah gambar genderuwoo😅

Suka-suka kalian aja bangke, tinggal menghitung hari juga kalean gak bakal menjabat lagi. Ntar kalo ganti presiden sampah kek kalean gak bakal diajak juga😂

Naikan cukai jadi tinggi, berantas benar2 rokok ilegal

Pajak roko itu paling gede, tolong pertimbangkan yaa. Saya pembeli dan pembayar pajak, terima kasih

Badan usaha harus sudah daftarkan permohonan sanksi administratif ke gakkum ,LHK dan memenuhi semua syarat2 .. jika tidak memenuhi syarat maka badan usaha itu tidak bisa dikenai sanksi administratif melainkan kena sanksi pidana

42:28 jelas sekali,karena mereka tidak merasakan,sakit,kecewa menyesal dan dendam yang dirasakan keluarga korban,coba kalo anak mereka menjadi korban,pasti para pelaku langsung. Dihukum hari itu juga tanpa basa basi Rakyat kecil sangat sulit mendapatkan perhatian dari pemerintah

Udah adil untuk perlindungan anak sampe 14 tahun,tapi yang harus diubah itu sengaja dan tidak di sengaja,harusnya adanya perlindungan anak ini untuk hal yang tidak disengaja.kalo disengaja melakukan kejahatan yang mengilangkan nyawa seseorang,walau umur 10 tahun pun tetap harus dihukum