![Rumah Kuorum](/img/default-banner.jpg)
- 34
- 489 976
Rumah Kuorum
Indonesia
เข้าร่วมเมื่อ 2 ต.ค. 2012
Rumah Kuorum (Rumah Khusus Obrolan Hukum) merupakan Channel tentang pembelajaran perkuliahan dan pembahasan umum seputat Ilmu Hukum, baik Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata serta cabang Ilmu Hukum Lainnya.
Negara Hukum & Hukum Administrasi Negara
Pembahasan ini merupakan pengantar singkat tentang negara hukum dan hukum administrasi negara
มุมมอง: 385
วีดีโอ
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 H
มุมมอง 3533 ปีที่แล้ว
Rumah Kuorum mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 H Mohon Maaf Lahir dan Batin
Pancasila sebagai Ideologi Negara
มุมมอง 80K3 ปีที่แล้ว
Pancasila sebagai dasar negara meliputi pancasila sebagai ideologi, pancasila sebagai sistem filsafat, pancasila sebagai dasar hukum dan pancasila sebagai landasan konstitusional Negara Indonesia.
Perbedaan Hukum Publik dan Hukum Privat (Pengantar Ilmu Hukum)
มุมมอง 9K3 ปีที่แล้ว
Pengertian hukum publik adalah ketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Sedangkan pengertian hukum privat adalah hukum yang yang mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan-kepentingan umum atau yang bersifat keperdataan. Hukum Publik meliputi hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum internasional. Sedangkan hukum privat meliputi hukum...
Arbitrase: Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
มุมมอง 11K3 ปีที่แล้ว
Pengertian arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan bentuknya arbitrase dibagi menjadi arbitrase institusional (permanen) dan arbitrase adhoc (Volunteer). Pada video pembelajaran ini membahas tentang apa itu arbitrase, apa saja bentuk arbit...
Lembaga Lembaga Negara Menurut UUD 1945 Setelah Amandemen: Masa Reformasi
มุมมอง 6K3 ปีที่แล้ว
Reformasi di Indonesia memiliki beberapa agenda penting yang menjadi tuntutan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Salah satu agenda terpenting dari reformasi adalah dilakukannya amandemen atas UUD 1945. Amandemen UUD 1945 memberikan dampak yang sangat besar bagi perubahan sistem ketatanegaraan dan struktur lembaga-lembaga negara di Indonesia. Video pembelajaran ini membahas tentang perubahan ya...
Lembaga-Lembaga negara Menurut UUD 1945 Sebelum Amandemen: Masa Orde Baru
มุมมอง 3K3 ปีที่แล้ว
Sebelum amandemen UUD 1945 sistem ketatanegaraan dalam Pelaksanaan kekuasaan Negara di Indonesia dilakukan dengan pembagian kekuasaan (distribution of power) bukan pemisahan kekuasaan (separation of power) seperti ajaran trias politica montesqiu. Secara prinsip sistem dan kelembagaan negara Indonesia sebelum adanya amandemen UUD 1945 terdiri dari lima kekuasaan negara yang antara lain: Kekuasaa...
Pidana Tambahan: Pencabutan Hak, Perampasan Barang dan Pengumuman Putusan Hakim
มุมมอง 2K3 ปีที่แล้ว
Pengertian pidana tambahan adalah pidana yang bentuknya meliputi pencabutan hak tertentu, perampasan barang dan pengumuman putusan hakim. Pencabutan hak tertentu dimaksudkan untuk menghukum seseorang pelaku tindak pidana dengan merampas sebagian hak keperdataannya. Perampasan barang tertentu merupakan pidana yang dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya. ...
Ancaman Pidana: Pidana Pokok (Hukuman Mati, Penjara, Kurungan, Denda dan Tutupan)
มุมมอง 2.9K3 ปีที่แล้ว
Pasal 10 KUHP menentukan bahwa ancaman pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok itu terdiri dari pidana mati, kurungan, denda dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, maupun pengumuman putusan hakim. Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada. Pidana penjara ini merupak...
Konstitusi dan Konstitusionalisme
มุมมอง 7K3 ปีที่แล้ว
Konstitusionalisme adalah paham yang menganut bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara perlu dibatasi kekuasaannya (the limited states) agar tidak sewenang-wenang dalam memerintah. Konstitusionalisme menganggap bahwa suatu undang-undang dasar atau konstitusi adalah jaminan untuk melindungi rakyat dari perilaku semena-mena pemerintah. Dengan demikian konstitusionalisme melahirkan suatu kons...
Pancasila sebagai Dasar Negara dan Dasar Hukum Negara
มุมมอง 4.7K3 ปีที่แล้ว
Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai ideologi juga meliputi pancasila sebagai dasar hukum, pancasila sebagai sistem filsafat, pancasila sebagai sistem etika dan pancasila sebagai landasan konstitusional Negara Indonesia.
Asas-Asas Hukum Pidana
มุมมอง 12K3 ปีที่แล้ว
Asas hukum pidana adalah asas hukum yang khusus dikenal ilmu hukum pidana atau peraturan hukum pemidanaan. Asas-asas ini meliputi asas legalitas, asas teritorialitas, asas nasional aktif (asas personalitas), asas nasional pasif dan asas universal. Asas legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelu...
Sejarah Konstitusi: Masa Klasik, Abad Pertengahan dan Masa Modern
มุมมอง 7K3 ปีที่แล้ว
Konstitusi negara adalah hukum dasar tentang penyelenggaran pemerintahan suatu negara yang bentuknya tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi tertulis disebut dengan undang-undang dasar, sedangkan konstitusi tidak tertulis disebut dengan konvensi. Pada video ini membahas sejarah konstitusi pada masa klasik, abad pertengahan dan pada masa modern.
Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara dan Ilmu Politik
มุมมอง 7K3 ปีที่แล้ว
#hukumtatanegara #ilmunegara #ilmupolitik Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara sedangkan ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari, konsep dan teori mengenai hakikat negara. Hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang mengatur organisasi kekuasaan negara, sedangkan ilmu politik mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku pemegang kekuasaan. Penjelasan lebih ...
Seri Hukum Perdata: Pengertian Hukum Dagang, Ruang Lingkup dan Sumber Hukumnya
มุมมอง 4.1K3 ปีที่แล้ว
Pengertian hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan. Hukum Dagang merupakan perluasan dari Hukum Perdata. Karenanya, berlaku asas Lex Specialis dan Lex Generalis, yang artinya ketentuan atau hukum khusus dapat mengenyampingkan ketentuan atau hukum umum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dapat juga dipergun...
RUU KUHP: Antara Reformulasi dan Kontroversi
มุมมอง 1.5K3 ปีที่แล้ว
RUU KUHP: Antara Reformulasi dan Kontroversi
Pengertian Hukum Pidana, Ruang Lingkup dan Unsur Unsur Pidana
มุมมอง 13K3 ปีที่แล้ว
Pengertian Hukum Pidana, Ruang Lingkup dan Unsur Unsur Pidana
Konstitusi Negara; Pengertian Konstitusi, Tujuan dan Bentuk Konstitusi.
มุมมอง 60K3 ปีที่แล้ว
Konstitusi Negara; Pengertian Konstitusi, Tujuan dan Bentuk Konstitusi.
Upaya Hukum (Perlawanan di PTUN, Banding di PTTUN, Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung)
มุมมอง 6K4 ปีที่แล้ว
Upaya Hukum (Perlawanan di PTUN, Banding di PTTUN, Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung)
Putusan Hakim di PTUN, PTTUN dan Putusan Mahkamah Agung
มุมมอง 7K4 ปีที่แล้ว
Putusan Hakim di PTUN, PTTUN dan Putusan Mahkamah Agung
Pengertian Hukum Acara Pidana, Tujuan serta Ruang Lingkupnya
มุมมอง 15K4 ปีที่แล้ว
Pengertian Hukum Acara Pidana, Tujuan serta Ruang Lingkupnya
Penafsiran Hukum: Penafsiran dalam Hukum Tata Negara
มุมมอง 5K4 ปีที่แล้ว
Penafsiran Hukum: Penafsiran dalam Hukum Tata Negara
Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir karena Perjanjian
มุมมอง 13K4 ปีที่แล้ว
Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir karena Perjanjian
Hukum Tata Negara: Istilah, Definisi dan Sumber-Sumber Hukumnya
มุมมอง 67K4 ปีที่แล้ว
Hukum Tata Negara: Istilah, Definisi dan Sumber-Sumber Hukumnya
Ngk upload video lagi pak?
Bagaimana jika dalam putusan perkara TUN putusan hanya menilai sebagian bahkan aturan ketentuan perundangan dikesampingkan hanya dengan landasan pertimbangan, kesimpulan & pendapat? Yang mana hal tersebut pun dilindungi oleh UU karena keputusan Hakim? Ketika banding pun hanya dinilai sebagian dgn mengesampingkan data bukti & saksi. Padahal jelas ada aturan ketentuan perundangan yg sdh mengatur dan hal itu tidak digunakan menjadi landasan putusan, melainkan perlindungan terhadap Hakim dgn adanya UU kewenangan Hakim yg melindungi putusanannya?
Klo penegak hukum dlm prosesnya melakukan tindak pidana, misal memukuli tahanan sampai cedera permanen atau sampai meninggal dunia, ini diproses pra peradilam, atau peradilan pidana umum? Minta pencerahan nya...
Mas pasal uu nya salah deh mas coba cek lagi tentanv pasal 107 uu no 5 tahun 1986 bukan itu isinya,silahkan cek lagi🙏
Memang bunyi pasalnya tidak seperti itu mas, itu hanya penjelasan singkat dari teks pasal undang-undangnya saja yg berbicara ttg keyakinan hakim. Sebaiknya memang teks pasalnya saya cantumkan secara utuh. Terima kasih atas sarannya
Best yurudis penjlsan nya amal zariah, diawali dg pmbagian hukum berdasarkn isi yaitu hukum publik dan hukum pricat. Dilanjutkn dg pemvagian hukum berdasarkn tugas dan fungsi nya, yaitu : hukum materiil dan hukum formil
Bustomi imron Prodi Hukum Banten
Terimakasih Pak Ilmunya🙏
Sama sama.. Semoga bermanfaat
terima kasih ilmumnya pak
Terima kasih kembali... Semoga membantu
Terima kasih penjelassannya pak
Terima kasih kembali.. semoga bermanfaat
Terimakasih banyak bapak atas materinya, saya Maya dari Kota Samarinda prodi Ilmu Hukum.
Terima kasih kembali... salam kenal juga
terima kasih atas penjelasan yang ada dalam video sangat membantu
Terima ksh kembali...
Terima kasih atas penjelasanya pak sangat jelas
Sama2.. semoga bermanfaat
Terima Kasih Atas Informasinya semoga Menjadi manfaat bagi kami dan rekan yang menonton tutorial ini ...
Terima kasih kembali...
Terima kasih atas penjelasannya, penjelasan sangat membantu kami
Sama-sama mas..
Izin bertanya Pak..sy baru semester 2 jika kita konsen ke HTN atw Perdata kita tetap bisa jd Advokat atw beracara di bid Pidana dan yg lain nya
Bisa.. Utk mengikuti pelatihan profesi dan ujian advokat hanya mempersyaratkan Sarjana Hukum atau Sarjana Hukum Islam. Utk prodi/jurusannya bebas
@@rumahkuorum Baik..Terimakasih Pak 🙏🏻
Iya sama sama...
Hal ini menjelaskan bahwa pancasila bukanlah
Penjelasan yang sangat baik, 👍
Terima ksh semoga bermanfaat
Assalamualaikum. Nama Ig nya apa pak
POINTNYA : 1. Pemilihan langsung presiden berserta anggota DPR di era repormasi tidak bisa menjamin menaikan indeks demokrasi indonesia, justru indeks demokrasi indonesia semakin menurun, berbanding terbalik dgn partisipasi ikut peserta pemilih terbanyak didunia dilihat persentase dari jumlah penduduk yg ikut peserta di indonesia sehingga di sebut sistem demokrasi terbesar di dunia tetapi tidak dengan indeks demokrasi menepati urutan 59 di dunia kenapa bisa jadi ANOMALI.!!!!!! Apa pemilihan umun negara lndonesia terbuka tetapi hasilnya tertutup. 2. Peserta pemilu yg ada di indonesia sebagian besar peserta yg di mobilisasi massa untuk ikut2an dan berbagai iming2 ikut mencoblos dikarenakan : a.Indonesia no.1 tersantai di dunia b. Indonesia no.6 SDM (sumber daya manusia) di asia tenggara. c. Indonesia no. 9 minat baca buku di asia tenggara. d. Indonesia rata2 IQ di bawah 90, no urut 130 di dunia. e. Indonesia hanya menempatkan hanya 1 universitas no urut 10 universitas terbaik di asia tenggara padahal hampir 8 jt tiap tahun meluluskan sarjana. f. Indonesia hanya kurang dari 20% peserta pemilu yg dapat gelar pendidikan tinggi. Parameter data yg di atas bisa di lihat di google n berbagai sumber media yg terpercaya. Dari data di atas peserta pemilih indonesia sangat mudah untuk di giring oponinya n di hasut untuk memilih paslon tertentu, pra pemilu. Dari : a. Bazzar sembako murah n gratis saat kampanye b. Bansos ( bantuan sosial) n BLT (Bantuan langsung tunai) saat kampanye. c. Menyuap n menyogok peserta pra pemilu untuk mendukung yg memberikan. d. Menggiring peserta pemilu untuk mengikuti hasil lembaga survei pesanan n bayaran. e. Aparatur sipil n ASN tidak netral untuk mengarahkan paslon tertentu. #Abraham linchon " presiden itu cerminan rakyatnya" #jendral sudirman " pemimpin bodoh di pilih rakyat yg bodoh" #Setelah reformasi pendidikan, olah raga,penelitian bukan semakin hari semakin berkembang, tetapi semakin tertinggal, apa erat kaitannya salah pemimpinnya#. Buat apa ada sumpah pemuda, bhineka tunggal ika, nusantara , pancasila, UUD 1945, proyek IKN tapi presidennya di tentukan harus suku jawa yg mayoritas...apalagi pimpin 2 periode n di teruskan lagi sama anaknya jadi dinasty politik apalagi sudah di atur pemenangnya. Pemilihan umun langsung bukan pemersatu nusantara tetapi pemecah suku nusantara krn tidak bisa melihat dari logat melayu, kulit hitam, mata sipit, hidung mancung, rambut ikal..jadi presiden... RUGI DONK!!!
Ass....wr.wb. mohon maaf 🙏 sebelumnya, saya mau bertanya : Dalam suatu perkara Perdata yang sudah sampai ke tingkat kasasi dan sudah punya putusan berkekuatan hukum tetap dan pihak yang kala mengajukan PK yang menjadi pertanyaan bagi saya : apakah putusan kasasi yang punya kekuatan hukum tetap, putusan PK bisa membatalkannya ? mohon 🙏 penjelelasannya.
Walaikumsalam.. bisa saja jika memang ada bukti baru atau alasan kuat yg dapat membatalkan putusan kasasi
Ass....wr.wb. mohon maaf 🙏, kalau gugatan PKnya tidak ditemukan bukti baru atau novum, jadi gugatan PKnya hanya berdalil bahwa Putus Pengadilan Tinggi maupun putusan Mahkamah Agung keliru dalam mengambil keputusan. Apakah bisa membantalkan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung. sekali lagi mohon maaf 🙏🙏
jadi ruang lingkup hukum pidan itu bagaimana pak apakah berdasarkan waktu dan tempat?
Iya berdasarkan keduanya.. tempat locus dan waktu tempus
Ada jg negara kebo cikeas sm dewan setannya mentri madura
Apakah pengajuan prapreradilan harus melalui lawyer ? apakah harus melalui persetujuan penyidik ? bagaimana jika penyidik tidak memberikan izin untuk pengajuan praperadilan ?
Saya ingin bertanya kesimpulan dari amar putusan dalam perkara melalui PTUN yaitu mengadili : 1. Eksepsi Tergugat Tidak Diterima 2. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya. Dasar apa saja yang menjadi penilaian pertimbangan Majelis Hakim dan Arti Kesimpulan atas amar putusan tersebut diatas ? Kemudian apakah sudah sesuai prosedur pedoman yag mengatur akan keputusan majelis hakim dalam penilaian pertimbangan fakta Hukum persidangan tidak memperhatikan & menilai alat bukti kesaksian Penggugat, sebaliknya dalam ketetapan amar putusan berdasarkan pertimbangan fakta Hukum persidangan lebih mengutamakan alat bukti Tergugat (tanpa ada saksi).
Izin bertanya.bangsa indonesia berbahasa indonesia.pertanyaan nya.mengapa banyak sekali menggunakan kata dari bahasa asing yg sering digunakan.apakah bahasa indonesia tidak memiliki kata yg lengkap .untuk menyampaikan suatu maksud.
🇹🇱🇹🇱🇹🇱🇹🇱
Adn.DULU BP7 TELAH INTERNALISASI PANCASILA n LALU ALAMI ABRASI n KINI HANYA AKAN JADI RETORIKA jika NEGARA TAK MAMPU BERIKAN DAYA n itulah KEKELIRUAN UUD 1945 sjk 1945 yg KONTRA PANCASILA milik Masyarakat RI yg Dikawal Barisan Sang Saka n Korannya 01.12.2021 s/d 01.01.2024 n DRAFT 17.01.2024 mk KEDEPAN NEGARA : SIDANG MASYARAKAT INDONESIA - DAERAH yg Didukung KORPNRI - LNM RI sbg Pemegang PANCASILA n SANG MERAH PUTIH Pengguna APBM : PERLU BAHAS n EKSEKUSI HAL MEKANISME PEMILIHAN PEMIMPIN NASIONAL yg MEMAHAMI PANCASILA n MUKADIMAH bukan HANYA RETORIKA tapi juga REALITA karena NILAI PANCASILA tidak seperti PAGI KEDELEI SORE TEMPE tapi SEPERTI BATU KARANG DILAUT agar NEGARA MENUJU ses. AMANAT PEMBUKAAN UUD 1945 Modern yg SEJAHTERA BERKEADILAN BERKELANJUTAN.
keren monolog nya
Saya ingin belajar pak, apakah apa ada grup belajar telegram atau wa 😢
Penggugat tidak terima Sertifikat penggugat dibatalkan oleh BPN Tang.Sel. bunyi penetapan pembatalan surat Sertifikat yang di Sahkan oleh pengadilan PTUN. Dinyatakan sudah berkekuatan Hukum Tetap tanggal 18 Oktober 2021. Hasil dari Putusan. saya laporkan ke Polda metro jaya dilimpahkan ke polres TangSel. Laporan pidana di SP3
Pak saya izin bertanya.konstitusi ada di beberapa negara kan pak yaitu Indonesia Inggris Jerman dan Belanda kan pak?
murid pak lukman hadir
saya pak broto pak
Saya mau tanya PK klu orang sdh ksh Bentu uang minta dikembalikan hukum nya ap PK?
Tergantung apa bentuk kesepakatan awalnya. Pemberian, pinjaman atau apa dan harus bisa dibuktikan dengan saksi dan akta otentik atau bkn akta otentik
Nyimak
Terima ksh kembali
wah cekep ini. makasih bang, sangat membantu.
wah cekep ini. makasih bang, sangat membantu.
Sama2 semoga bermanfaar
Terimakasih pakk
Terima kasih kembali
Terimakasih atas penyampaian materi, dan materi ini saya sangat menarik untuk mauvideo berikutnya
Pak kalo peraturan kebijakan Hukum administrasi negara itu seperti apa ya
Kebijakan administrasi negara bisa diambil ketika suatu tindakan pejabat negara tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan
Siapa yang berhak membuat konstitusi?
Pak izin bertanya apakah konstitusi di setiap Negara selalu termaktub dalam undang-undang dasar negara atau konstitusi derajat tinggi.
Yth. Klo mau konsultasi mrlalui percakapa WA. Bisa mnt no hp Bapak. No hp saya 0818598866. Bu candra. Terima kasih
Berbelit2 keterangannya....kurang bagus
maksih pak atas penjelasan nya🙏
Murid pak Heru hadir 😁☝️
murid pak ahmad saya
Penatar harusnya, teLapak tangan samping teLinga CePAT,, berkata "saLam pancasiLa" bagian actuaL. sikap Keseharian cerminan wawasan nusantara,,(terhindar baku pukul meng artikan ada pancasiLanya)
Selamat malam, Boleh minta penjelasan terkait konstitusi dan Amendemen negara jepang dan negara Indonesia 🙏
thank u pak ilmunya masyaAllah untuk materi yang saya mau presntasikan sangat membantu🙏 sehat slalu dan berkah pak😊
Terima kasih kembali...
1. Hukum formil Bisa diartikan sebagai sumber di mana sebuah peraturan mendapatkan kekuatan hukum misalnya sebuh peraturan perundang-undangan. 2. Materil Substansi atau isi yg mempengaruhi maksud yang ditujukan oleh sebuah aturan hukum. Misalnya kebutuhan masyarakat akan suatu peraturan hukum.
Terimakasih atas menyampainnya pak.. Pak ijin tolong jelasin sejarah hukum acara pidana dpng