Penafsiran Hukum: Penafsiran dalam Hukum Tata Negara

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 17 ต.ค. 2024
  • Rumah kuorum (rumah khusus obrolan hukum) pada kesempatan kali ini membahas interpretasi/ penafsiran dalam hukum tata negara. Interpretasi atau penafsiran, merupakan metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.
    Semoga bermanfaat..
    Selamat menonton..

ความคิดเห็น • 22

  • @beriilah9261
    @beriilah9261 12 วันที่ผ่านมา

    Beri contoh kasus pak kalau bisa

  • @abdulqohir2157
    @abdulqohir2157 4 ปีที่แล้ว +1

    Penjelasannya mantap mas! Cuma sdkt sayang audionya tdk selantang video2 mas yg lainnya. Tp mantap sih ini. Ditunggu utk video2 berikutnya. 👍

    • @rumahkuorum
      @rumahkuorum  4 ปีที่แล้ว

      Siap... terima ksh atas sarannya 😉

  • @_saepudin_5361
    @_saepudin_5361 4 ปีที่แล้ว

    Thanks pencerahannya pk dosenkoe. 🤓

  • @tionaulita
    @tionaulita 3 ปีที่แล้ว +1

    Terima kasih pak

    • @rumahkuorum
      @rumahkuorum  3 ปีที่แล้ว

      Iya sama2, semoga bermanfaat 🙂

  • @syafiuddinkube5604
    @syafiuddinkube5604 4 ปีที่แล้ว +1

    Ketika pada pasal suatu undang" didalam penjelasannya terbaca cukup jelas, pertanyaannya apakah masih butuh penafsiran.

    • @rumahkuorum
      @rumahkuorum  4 ปีที่แล้ว +1

      Penafsiran hukum dibutuhkan apabila ada pasal yg kurang jelas, bermakna ganda maupun yg kabur. Untuk penganut sistem hukum civil law, spt Indonesia bunyi pasal yg sudah jelas tdk dibutuhkan lagi sebuah penafsiran 🙂

  • @santrilawyer
    @santrilawyer 4 ปีที่แล้ว

    Wow

  • @altiaranazma2578
    @altiaranazma2578 2 ปีที่แล้ว

    Pak izin bertanya, contoh penafsiran gramatikal apa ya?

  • @khoirulkarim2675
    @khoirulkarim2675 4 ปีที่แล้ว

    👍👍

  • @rasyidridho9191
    @rasyidridho9191 4 ปีที่แล้ว

    F. KETENTUAN DAN PERSYARATAN UMUM
    5. Pelamar pada formasi jabatan Guru yang memiliki sertifikasi
    pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (linier), yang
    dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama, akan diberikan nilai maksimal SKB;
    L. PENGOLAHAN HASIL SELEKSI DAN PENGUMUMAN KELULUSAN
    f. Pendaftar formasi jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik
    sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (linier), yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, atau Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi wajib mengunggah/upload sertifikasi dimaksud pada sistem SSCASN BKN;
    g. Sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam huruf fditetapkan sebagai pengganti SKB yang nilainya sebesar nilai maksimal SKB;
    h. Pendaftar Formasi Umum jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik, baru bisa memanfaatkan nilai maksimal sebagaimana dimaksud dalam huruf g, apabila yang bersangkutan memenuhi nilai ambang batas/passing grade SKD dalam batas jumlah 3 (tiga) kali formasi;
    Menurut penafsiran BKN sebagai lembaga pelaksana permenpan RB no 23 tahun 2019, sertifikat pendidik wajib diuload saat pendaftaran. Mohon penafsiran nya pak??

    • @rumahkuorum
      @rumahkuorum  4 ปีที่แล้ว

      Jika dilihat dari ketentuan yg ada, maka bagi pelamar formasi guru yg memiliki sertifikasi itu wajib mengupload berkas sertifikasinya, ssdangkan yg blm memiliki sertifikasi tdk diwajibkan utk melampirkan sertifikasinya.. Jadi pada kasus mas nya, itu ada 2 ketentuan.. Dan mas itu terkena ketentuan yg pertama. Coba ditanyakan k satker yg dilamarnya dulu mas. Karena biasanya yg melakukan verifikasi bkn dari pihak bkn tp dari satker yg dilamar.

    • @rasyidridho9191
      @rasyidridho9191 4 ปีที่แล้ว

      BKN mengatakan sertifikat pendidik wajib upload saat pendaftaran. Sementara waktu pendaftaran CPNS, sertifikat pendidik saya belum keluar. Padahal saya sudah lulus. Pada CPNS 2018 tidak wajib upload. Cukup ditunjukkan pada ujian terakhir (SKB).

    • @rasyidridho9191
      @rasyidridho9191 4 ปีที่แล้ว

      Undang undang nomor 14 tahun 2005 guru wajib memiliki sertifikat pendidik. Saingan saya tidak ada yang punya sertifikat pendidik

    • @rasyidridho9191
      @rasyidridho9191 4 ปีที่แล้ว

      Saya kalah kalau sertifikat pendidik saya tidak di akui.

    • @rasyidridho9191
      @rasyidridho9191 4 ปีที่แล้ว

      Ini sudah seleksi ketiga pak. Seleksi 1 dan 2 tidak ada pengaruh sertifikat pendidik. Seleksi ke 3 ini baru berpengaruh sertifikat pendidik. Cuma menurut BKN harus di upload. saya ingin menggugatnya ke PTUN? Padahal penafsiran BKN rancu

  • @ahzack9986
    @ahzack9986 4 ปีที่แล้ว +1

    Cadas pak 🖒