untuk memunculkan menu e-Bupot Instansi Pemerintah, caranya adalah sebagai berikut 1. login DJPOnline 2. Klik "Profil", Klik "Aktivasi Fitur", centang "e-Bupot Instansi Pemerintah" 3. Klik "Ubah Fitur Layanan", kemudian login kembali 4. Menu e-Bupot Instansi Pemerintah sudah bisa di akses di DJPOnline menu "Lapor" -> "Pra Pelaporan"
izin tanya Dari ISTANSI SEKOLAH biasanya Jenis Setorannya 910 Tapi Kenapa Buat sendiri di ebupot Munculnya 920 dana BOS kan dari ABPN bukan APBD mohon Dijawab Ka... apa ada cara ubah jenis Setorannya Jadi 910 ( APBN )
izin bertanya bagaiaman buat bupot untuk ppn,,sedangkan peraturan terbaru ssp ppn harus atas nama instansi dan di tutorial video ini setoran ppn nya masih atas nama rekanan,,terima kasih
Terima kasih, tutorialnya sangat membantu, hanya di video ini belum menampilkan tutorial untuk sub unit, sedangkan ada beberapa menu yang tidak terdapat pada akun sub unit, 🙏🙏🙏
Terima kasih, berikut tambahan informasi bagi sub unit. Di menu sub unit bisa melakukan 2 perekaman yaitu 1. pembuatan bukti potong (menit 00:04:55 ) 2. perekaman bukti penyetoran (menit 00:15:26 ) sisanya dilakukan melalui akun pusat
Terimakasih, tutorialnya sangat membantu sekali, kami lebih memahami penjelasan d tutorian ini dr pd d bintek, penjelasannya mudah d pahami, Tapi kami baru memahami penjelasannya d menu Pengaturan dan menu SPT Unifikasi, bagaimana dg menu SPT 21?, terkait Bukti Potong 21/26 dan SPT PPh 21/26?. Apakh ada tutorial berikutnya?
Tutorial Ebupot untuk SPT PPh Pasal 21 saat ini belum ada, tapi kurang lebih caranya sama. Langkahnya adalah Input Transaksi kemudian lakukan Perekaman Bukti Penyetoran, hanya letak menu nya saja yang sedikit berbeda dengan yang ada di tutorial ini. Mungkin kedepannya akan kami coba buat, terima kasih sarannya.
bg mau nanya untuk belanja GU pengisian nomor & tgl dokumen PPN & PPh acuannya apa?? saya biasanya bikin rekap sendiri contoh : 02/nota gu/IV/2023 tanggal 04 april 2023, soalnya saya tidak punya invoice
Selamat sore Pak. Bapak dapat memintakan Bupot PPh 22/23 kepada Instansi Pemerintah lawan transaksi Bapak. Nantinya Bupot tersebut dapat dikreditkan saat melaporkan SPT Tahunan.
Mau tanya min untuk PPN, saya lihat masa faktur pajak sebelum di posting adalah agustus tgl 27 agustus tapi setelah diposting masanya berubah jadi september tanggal 03 september. mohon penjelasannya ? soalnya ini berkaitan dengan perbedaan tanggal faktur pajak dan tanggal pemungutan PPN. misalnya faktur pajak terbit januari dan pemungutan pajak dilakukan bulan maret ketika pembayaran. apakah pemungutan PPN tersebut di lapor januari atau maret, mengingat ketika perekaman nomor faktur pajak, masa pajak yg terbaca adalah masa faktur pajak di terbitkan.
pelaporan akan mengikuti masa yang tertulis di Faktur Pajak nya contohnya pada menit " 00:10:44 Input Transaksi PPN'" , masa nya akan otomatis mengikuti Faktur Pajak
@@pajakmuarabungo berarti pelaporan untuk SPT PPN unifikasi bisa menjadi berkali2 ya..? Soalnya begini pak, contohnya untuk semua tagihan yg faktur pajaknya terbit bulan Januari, pembayaran tidak serentak sama. Ada yg di bayar bulan Maret, April dan Mei. Mengingat aturan pungut PPN sesuai PMK 59 tahun 2022 adalah saat pembayaran tagihan. Berarti atas tagihan bulan januari ketika ada pembayaran tagihan di bulan maret saya lapor SPT PPN Januari normal, kemudian atas pembayaan di bulan april saya lapor lagi SPT Januari pembetulan 1 dan ketika pembayaran di bulan Mei saya lapor lagi SPT Januari pembetulan 2. Begitu ya pak atau gimana ?
di Aktivasi dahulu di "Aktivasi Fitur" Pak langkahnya seperti ini: -login djponline -klik profil -klik aktivasi fitur -centang ebupot unifikasi -login kembali
Dapat dicek kembali NTPN nya apakah atas nama rekanan atau atas nama Instansi Pemerintah. Apabila atas nama rekanan, ketika input bukti setor Bapak bisa centang bagian "Centang jika NPWP SSP berbeda dengan NPWP Pemotong".
kalau Bendahara Pemerintah Desa pak admin , untuk pengisian Identitas menggunakan NPWP instansi Pemerintah atau NPWP Peribadi oknum Bendahara ? dan Alamat Imelnya menggunakan in. Pemerintah atau oknum bendahara? mtrimakasih😊🙏
untuk identitas penanda tangan, diisi NPWP Pribadi Pejabat Bendaharana Pak (seperti pada contoh menit 00:01:56 ) untuk alamat email, disesuaikan saja dengan email yang paling sering diakses
Mohon bantuannya nya dong mau melakukan prapelaporan sudah mgngisi semua data sesuai tapi pas mau di posting ada bacaan posting SPT tidak dapat di proses itu kenapa ya
Pak kalau saya sudah buat perekaman ppn di ebupot, tetapi hasilnya tidak terlihat tidak ditemukan. di notifikasi sudah ok sudah tersimpani .tidak ada keterangan untuk buat billing. Saya coba ulang lagi dengan NPWP rekanan dan jumlah yg sama tetapi ada notifikasi. Ada kesalahan,Data Anda sudah tersimpan.
@@pajakmuarabungo melanjutkan pertanyaan diatas, maksudnya dengan ntpn bagaimana ya pak ? apakah nomor ntpnnya yang dipakai ? tapi yang di centang apa ya ?
Makasih ka, maaf mau tanya..kan untuk input pph 4a2 langkah2 nya seperti pph 23. Nah yg jadi pertanyaan bagaimana untuk pph 4a2 tab/deposito untuk npwp rekanan nya? Bisa d lewati atau masukin npwp rekanan? Tp kalau rekanan kan banyak npwpnya🤭 mohon pencerahannya ka
@@pajakmuarabungo untuk masa pajak 1 sampai dengan 8 karena waktu itu masih pakai E-SPT kebetulan belum laporan karena komputer diinstal ulang jadi data ESpt hilang
@@lindasuciati9474 untuk PPh 23 sebelum masa September 2021, menggunakan "e-Bupot PPh Pasal 23/26" apabila belum muncul menu nya di Pra Pelaporan, silakan aktivasi fitur terlebih dahulu dengan langkah 1. login DJP online 2. klik Profil 3. klik Aktivasi Fitur 4. centang e-Bupot PPh Pasal 23/26 5. login kembali 6. e-Bupot PPh Pasal 23/26 sudah bisa di akses di menu Lapor -> Pra Pelaporan
Tutorial Ebupot untuk SPT PPh Pasal 21 saat ini kami belum ada, tapi kurang lebih caranya sama. Langkahnya adalah Input Transaksi kemudian lakukan Perekaman Bukti Penyetoran, hanya letak menu nya saja yang sedikit berbeda dengan yang ada di tutorial ini.
Assalamualaikum kak untuk pelaporan spt unifikasi semisal kita ada pengimputan 22 nomor ada pph 22 pph 23 mempunyai ntpn 1 per 1 apa itu kita kirim spt satu" jga?
Bagaimana cara rekam bukti potong pajak yang berasal dari uang persediaan bagi rekanan yg tidak memiliki NPWP, dimana saat kita membuat billingnya menggunakan NPWP satker. Terimakasih
Apabila tidak ada NPWP, dapat menggunakan NIK (sesuai menit 5:55) Konsekuensinya apabila tidak aada NPWP untuk PPh 22&PPh 23 maka tarif pajak nya menjadi lebih tinggi 100%. Menjadi 3% untuk PPh 22 dan menjadi 4% untuk PPh 23 Demikian Pak
Iya jd klo ada perusahaan dan kode objek pajak sama, semisal ada 5 yg sama jadi nilainya di total manual dan input dokumennya juga kelimanya? Nnti di bupot akan muncul kelima dokumen itu?
@@sulisfitriasari9587 akan muncul 1 sesuai yang Ibu input, untuk lebih jelasnya bisa di konsultasikan kepada AR/fungsional Penyuluh di KPP Pratama Ibu terdaftar. Terima kasih.
Bagaimana kalau setelah posting SPT ternyata tidak muncul, di cek status belum posting? setelah diposting ulang ada pesan " tidak bisa posting SPT sedang proses", apakah butuh waktu lama setelah posting tsb?
Normalnya langsung bisa posting, namun ketika server cukup padat sepertinya memang ada antrian untuk posting SPT. Mohon dicoba secara berkala Pak. Terima kasih.
untuk bukti perekaman setoran tidak dapat dicetak, yang dapat dicetak adalah bukti potong/pungut saja, untuk bukti pelaporan e-spt dapat dicetak setelah submit spt
untuk memunculkan menu e-Bupot Instansi Pemerintah, caranya adalah sebagai berikut 1. login DJPOnline 2. Klik "Profil", Klik "Aktivasi Fitur", centang "e-Bupot Instansi Pemerintah" 3. Klik "Ubah Fitur Layanan", kemudian login kembali 4. Menu e-Bupot Instansi Pemerintah sudah bisa di akses di DJPOnline menu "Lapor" -> "Pra Pelaporan"
untuk memunculkan menu e-Bupot Instansi Pemerintah, caranya adalah sebagai berikut 1. login DJPOnline 2. Klik "Profil", Klik "Aktivasi Fitur", centang "e-Bupot Instansi Pemerintah" 3. Klik "Ubah Fitur Layanan", kemudian login kembali 4. Menu e-Bupot Instansi Pemerintah sudah bisa di akses di DJPOnline menu "Lapor" -> "Pra Pelaporan"
format excelnya bisa didapatkan di DJPOnline tata caranya sebagai berikut 1. Login akun DJPOnline 2. Masuk menu impor data atau ebupotip.pajak.go.id/unif/pph/impor-data 3. Klik "Petunjuk Pengisian", posisinya ada di sebelah kiri dan berwarna kuning 4. Klik "Anda dapat mengunduhnya disini"
untuk mengetahui sudah di posting atau belum ada 2 cara: 1. Klik menu SPT Unifikasi > klik Pajak Penghasilan/PPN&PPNBm > lakukan pencarian berdasarkan periode disana akan muncul status nya sudah posting atau belum posting atau dengan cara kedua 2. Klik menu SPT Unifikasi > klik SPT Masa > klik Perekaman Bukti Penyetoran apabila sudah muncul transaksinya berarti sudah berhasil posting
Mau bertanya, untuk pelaporan PPN dan PPh 22 bulanan kami masih menggunakan eSPT PPN 1107 PUT dan PPh 22 lalu ke Loket KPP untuk pelaporannya.. Apakah masih harus input di Unifikasi e-bupot ini?
Ini case nya Instansi Pemerintah/Bendaharawan ya Pak. Pada menit 1:06 sudah dijelaskan bahwa eSPT sudah tidak digunakan lagi. Saran kami, sebaiknya transaksi sejak masa 09 2021 diinput ulang di eBupot Unifikasi IP. Guna menghindari SPT dianggap tidak disampaikan. Terima kasih.
@@pajakmuarabungo Karena kami blm memperoleh sosialisasi penggunaan tersebut, dan izin bertanya lg mengenai sub unit. Misalnya sub unit nya satu namun memiliki 2 bendahara, apakah 1 sub unit bisa dua kali inout dengan bendahara yg berbeda? dan aapakah ada aturan/tata cara pengisian unifikasi ini?
@@agusrusliana1451 1 sub unit punya 1 login saja Pak. Apabila terdapat 2 bendahara di Sub Unit, kedua pegawai bendahara tersebut bisa ditambahkan sebagai penandatangan Bukti Potong (menit 1:55). Aturannya terkait SPT Masa Unifikasi IP terdapat pada PER-17/PJ/2021
@@pajakmuarabungo bgm kl faktur pajak tidak ada? ketika input faktur pajak, masa pajak pada faktur berbeda dgn pembuatan ebilling, misal di faktur tertulis bulan 11 sedangkan ketika pembuatan ebilling tertulis 12...solusinya bgmn? kemudian rekanan ada minta e bupot bulan agustus...tp di sistem pelaporan baru mulai bulan 9 jadi bgm? mohon maaf jika saya banyak bertanya 😁
@@dlhkkpajak753 1. Bisa diminta Faktur Pajak kepada lawan transaksinya. Apabila Faktur Pajak tidak ada, dipersilakan konsultasi dengan Account Representative di KPP Terdaftar. 2. Kesalahan masa saat pembuatan billing , bisa dilakukan Permohonan Pemindahbukuan (PBK) diperbaiki masa nya. Permohonan PBK diajukan ke KPP tempat pembayaran tercatat. 3. Bupot untuk PPh berapa Pak? Sebelum masa 08 2021, untuk PPh 23 bisa melalui ebupot, kemudian untuk PPh 22 dan Pasal 4(2) di eSPT.
@@pajakmuarabungo PPh 23 .ketika pilih rekam dan pilih tahun pajak 2021, masa pajak yang ada mulai dari bulan september sedangkan rekanan meminta ebupot pph 23 bulan agustus...solusinya bagaimana?
@@dlhkkpajak753 sebelum September 2021, masih menggunakan aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23 sebelum mengakses e-Bupot PPh Pasal 23, dapat di aktivasi terlebih dahulu di profil WP
@@pajakmuarabungo kalau saya se nya udah expired nya udah lewat dari 2 tahun dari masa berakhirnya, karena pas saya lapor masih bisa makanya sampai sekarang saya tetap lapor walau se nya expired
@@dharjaabukhanza7395 Ebupot Unifikasi ataupun Ebupot PPh 23 untuk Instansi Pemerintah, sejak awal diimplementasi sampai sekarang belum genap berjalan 2 tahun. Jadi kemungkinan besar, sertifikat elektronik nya belum expired Pak 🙏
"Kode Map dan Kjs tidak di temukan" kemungkinannya ada beberapa, diantaranya: 1. belum mencentang pilihan "Centang jika NPWP SSP berbeda dengan NPWP Pemotong" untuk PPh Pasal 22/PPN 2. Masa pada bukti bayar belum sesuai dengan masa pelaporan. Misalnya akan membuat bupot untuk masa Januari 2022, namun bukti bayarnya berupa SSP masa Desember 2021 3. Kesalahan pemilihan KJS. Misalnya PPh 22 dibuat dengan billing Kode Jenis Setoran (KJS) 100, padahal seharusnya KJS 920
Terima kasih. Sertifikat elektronik bisa diajukan secara online melalui email KPP Pratama Muara Bungo. Untuk informasi lebih lanjut (khusus KPP Pratama Muara Bungo) bisa menghubungi Hotline Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di whatsapp no: 0811 7422 200
@@pajakmuarabungo baik pak.. Pak mau tanya lagi, untuk pelaporan pph final bunga obligasi, kenapa tidak bisa diinput di ebupot unifikasi ya dengan kode 28-401-03?
Untuk pasal 22 di XL nya yang di donload dari djp kodenya masih sama antara 22-100-06 dengan 22-900-01 narasi nya sama, tapi di ebufot unifikasi yang 22-100-06 tidak ada di pilihan, jadi kode pembayaran dari e-billing tidak bisa nihil karena terpaksa di ebupot unifikasi yang ada cuma 22-900-01, akirnya kita harus bikin pemindah bukuan (pbk). Harusnya pilihan itu kalau 1 satu aja, kalau emang 2 dua dua duanya harus ada, jadi kita gak bingung, tolong di perbaiki sistemnya, kalau di ebupot unifikasi tidak ada pilihannya, di e-billing juga harus tidak ada, biar ga salah kamar, dan tidak menyulitkan pelaporan, saya sudah minta penjelasan ke kpp, jawaban nya cuma sebelumnya tidak di wajibkan , sekarang di wajibkan, padahal yang saya tanyakan gimana ko bisa ga ada pilihan untuk 22-100-06 di ebupot unifikasi, jangan sampai menyulitkan wajib pajak lapor, soalnya di kpp sudah tidak melayani lapor pasal 22
Sama seperti di menit 00:04:55 Input Transaksi PPh Pasal 23; 00:08:25 Input Transaksi PPh Pasal 22; tinggal disesuaikan pada penginputan kode objek pajak nya
@@maskur_ untuk memunculkan menu e-Bupot Instansi Pemerintah, caranya adalah sebagai berikut 1. login DJPOnline 2. Klik "Profil", Klik "Aktivasi Fitur", centang "e-Bupot Instansi Pemerintah" 3. Klik "Ubah Fitur Layanan", kemudian login kembali 4. Menu e-Bupot Instansi Pemerintah sudah bisa di akses di DJPOnline menu "Lapor" -> "Pra Pelaporan"
untuk memunculkan menu e-Bupot Instansi Pemerintah, caranya adalah sebagai berikut
1. login DJPOnline
2. Klik "Profil", Klik "Aktivasi Fitur", centang "e-Bupot Instansi Pemerintah"
3. Klik "Ubah Fitur Layanan", kemudian login kembali
4. Menu e-Bupot Instansi Pemerintah sudah bisa di akses di DJPOnline menu "Lapor" -> "Pra Pelaporan"
izin tanya Dari ISTANSI SEKOLAH biasanya Jenis Setorannya 910 Tapi Kenapa Buat sendiri di ebupot Munculnya 920
dana BOS kan dari ABPN bukan APBD
mohon Dijawab Ka...
apa ada cara ubah jenis Setorannya Jadi 910 ( APBN )
@@iduladhadjangga3257 apakah NPWP nya atas nama Dinas Pendidikan Kab. ABCD Pak?
izin bertanya bagaiaman buat bupot untuk ppn,,sedangkan peraturan terbaru ssp ppn harus atas nama instansi dan di tutorial video ini setoran ppn nya masih atas nama rekanan,,terima kasih
@@ekosuprayogo1711 sama saja Pak untuk rekam transaksi. Perbedaannya hanya ketika rekam bukti penyetoran, pilihan "centang" nya tidak perlu di klik.
KP2KP KANDANGAN (Kalimantan Selatan) like this video , thumbs up !
Kereeen...berkat tutorial ini, seluruh kawan2 bendahara OPD di Kabupaten Bungo sangat terbantu...
Terima kasih kawan, sangat membantu untuk Bendahara Instansi Pemerintah yang belum pernah lapor sama sekali
Terimkasih tutorialnya..sangat membantu...Bisa di contohkan juga untuk PPH Pasal 21
Tutorial lgkp dan sangat bermanfaat. Trmksh smg sukses selalu
Sangat bermanfaat sekali .. bs Ulang2 saya nntonnya ☺️😅
terimakasih banyak untuk tutorialnya, sangat membantu n bermanfaat sekali. sukses selalu buat KPP Pratama Muara Bungo.
Sangat mencerahkan tutorial jelas praktis. Very good.
Terima kasih tutorialnya, sangat bermanfaat!
Tetap ilmu padi abangkuh 🌾
KPP Muara Bungo Mantaap 👍👍👍
Terimakasih tutorialnya, sangat membantu dan bermanfaat.
Ditunggu tutorial lainnyaa
KPP Muara Bungo mantap 👍👍
wah keren banget, terimakasih infonya
terima kasih kawan pajak👍👍
keren dan sangat membantu tutorialnya, sukses terus buat kpp muara bungo👍🏻
Terima kasih untuk tutorialnya sangat membantu sekali 👍🏻
Terimakasih tutorial nya 🙏🙏
MANTAP
Sangat membantu 👍
KPP Muara Bungo Mantap
Sangat membantu 👍👍👍
Keren tutorialnya👍
Terima kasih, tutorial nya sangat membantu 🙏🙏
Mantap pencapaian nya
Mantap mania 👍👍👍👍
Terima kasih kawan pajak 👍👍
Da best! Da next punggawa 421! 👍🏻🙏🏻
😇🙏🏻
Mantap 👍🏻👍🏻
Terima kasih, tutorialnya sangat membantu, hanya di video ini belum menampilkan tutorial untuk sub unit, sedangkan ada beberapa menu yang tidak terdapat pada akun sub unit, 🙏🙏🙏
Terima kasih, berikut tambahan informasi bagi sub unit.
Di menu sub unit bisa melakukan 2 perekaman yaitu
1. pembuatan bukti potong (menit 00:04:55 )
2. perekaman bukti penyetoran (menit 00:15:26 )
sisanya dilakukan melalui akun pusat
Terimakasih, tutorialnya sangat membantu sekali, kami lebih memahami penjelasan d tutorian ini dr pd d bintek, penjelasannya mudah d pahami,
Tapi kami baru memahami penjelasannya d menu Pengaturan dan menu SPT Unifikasi, bagaimana dg menu SPT 21?, terkait Bukti Potong 21/26 dan SPT PPh 21/26?.
Apakh ada tutorial berikutnya?
Tutorial Ebupot untuk SPT PPh Pasal 21 saat ini belum ada, tapi kurang lebih caranya sama.
Langkahnya adalah Input Transaksi kemudian lakukan Perekaman Bukti Penyetoran, hanya letak menu nya saja yang sedikit berbeda dengan yang ada di tutorial ini.
Mungkin kedepannya akan kami coba buat, terima kasih sarannya.
@@pajakmuarabungo ditunggu tutorial bupot PPh Pasal 21 nya
mntap 👍👍👍👍👍
mau bertanya, utk pengisian nama sub unit utk puskesmas itu diisi dgn nama bendahara atau nama kuasa pengguna anggaran(kapus)? 6:20
diisikan dengan nama Puskesmas nya ya Bu
izin tanya, menu posting tidak ada? bagaimana solusinya?
Ada tutorial untuk bukti potong PPh pasal 21 nya ga?
bg mau nanya untuk belanja GU pengisian nomor & tgl dokumen PPN & PPh acuannya apa?? saya biasanya bikin rekap sendiri contoh : 02/nota gu/IV/2023 tanggal 04 april 2023, soalnya saya tidak punya invoice
bisa juga seperti itu Pak/Ibu
Kami ada belanja menggunakan UP Kuitansi, untuk membuat ppn rekanan yg tdk memiliki npwp bangaimana caranya pak karena s coba hrs memasukkan npwp
pada aplikasi ini harus dimasukkan identitas rekanan/lawan transaksi nya Bu
izin tanya pak, saya bendahara instansi, jika kita tidak tahu npwp/nik rekanan, apa yang mesti diinput di identitas rekanan?
secara aturan harus diisi pak salah 1 NPWP/NIK nya, apabila belum diketahui bisa ditanyakan terlebih dahulu ke rekanannya
Mantap (korwil x)
Bang lapor unipikasi nihil gimana bg..
Pemilih tandatangan
Itu nama nama rekanan apa bama bendahara instansi
maaf mau jika kita sebagai rekanan (kontraktor pengadaan barang dan jasa ) apakah harus menginput bupot juga terkait pph 22/23 ?
Selamat sore Pak.
Bapak dapat memintakan Bupot PPh 22/23 kepada Instansi Pemerintah lawan transaksi Bapak.
Nantinya Bupot tersebut dapat dikreditkan saat melaporkan SPT Tahunan.
Mau tanya min untuk PPN, saya lihat masa faktur pajak sebelum di posting adalah agustus tgl 27 agustus tapi setelah diposting masanya berubah jadi september tanggal 03 september. mohon penjelasannya ?
soalnya ini berkaitan dengan perbedaan tanggal faktur pajak dan tanggal pemungutan PPN.
misalnya faktur pajak terbit januari dan pemungutan pajak dilakukan bulan maret ketika pembayaran.
apakah pemungutan PPN tersebut di lapor januari atau maret, mengingat ketika perekaman nomor faktur pajak, masa pajak yg terbaca adalah masa faktur pajak di terbitkan.
Up
pelaporan akan mengikuti masa yang tertulis di Faktur Pajak nya
contohnya pada menit " 00:10:44 Input Transaksi PPN'" , masa nya akan otomatis mengikuti Faktur Pajak
@@pajakmuarabungo berarti pelaporan untuk SPT PPN unifikasi bisa menjadi berkali2 ya..?
Soalnya begini pak, contohnya untuk semua tagihan yg faktur pajaknya terbit bulan Januari, pembayaran tidak serentak sama. Ada yg di bayar bulan Maret, April dan Mei. Mengingat aturan pungut PPN sesuai PMK 59 tahun 2022 adalah saat pembayaran tagihan. Berarti atas tagihan bulan januari ketika ada pembayaran tagihan di bulan maret saya lapor SPT PPN Januari normal, kemudian atas pembayaan di bulan april saya lapor lagi SPT Januari pembetulan 1 dan ketika pembayaran di bulan Mei saya lapor lagi SPT Januari pembetulan 2.
Begitu ya pak atau gimana ?
Selain cara input atau upload, apakah bisa dilakukan secara integrasi antar sistem via API? Terima kasih.. 🙏🙏
Selamat pagi, topik kali ini adalah instansi pemerintah.
Di ebupot unifikasi instansi pemerintah belum ada ya pak
Pak,kalau yang untuk pph setor sendiri itu untuk kode objek pajak otomatis isi sendiri atau bagaimana..saya dari kemarin kendalanya disitu.terimakasih
Selamat Siang, terima kasih komentarnya.
Kami informasikan untuk di video kali ini hanya membahas tentang eBupot Unifikasi Instansi Pemerintah.🙏
Ijin tanya, kok di pra pelaporan diakun npwp perusahaan tempat saya bekerja, tidak muncul ebupot unifikasi ya?
di Aktivasi dahulu di "Aktivasi Fitur" Pak
langkahnya seperti ini:
-login djponline
-klik profil
-klik aktivasi fitur
-centang ebupot unifikasi
-login kembali
Mau tanya saya kalau data pembayaran tidak ditemukan..
Pada pengisian nomor bukti setor/NTPN sudah benar di masukan
Dapat dicek kembali NTPN nya apakah atas nama rekanan atau atas nama Instansi Pemerintah.
Apabila atas nama rekanan, ketika input bukti setor Bapak bisa centang bagian "Centang jika NPWP SSP berbeda dengan NPWP Pemotong".
kalau Bendahara Pemerintah Desa pak admin , untuk pengisian Identitas menggunakan NPWP instansi Pemerintah atau NPWP Peribadi oknum Bendahara ? dan Alamat Imelnya menggunakan in. Pemerintah atau oknum bendahara? mtrimakasih😊🙏
untuk identitas penanda tangan, diisi NPWP Pribadi Pejabat Bendaharana Pak (seperti pada contoh menit 00:01:56 )
untuk alamat email, disesuaikan saja dengan email yang paling sering diakses
Selamat siang Pak... Klo untuk pengisian penghasilan brouto pph22 yang d masukin nilai bruto atau neto setelah d kurangi ppn
nilai untuk perhitungan PPh 22 nya, menggunakan harga setelah dikurangi PPN ya Bu
Bagaimana cara lapor spt unifikasi nihil kak.
Supaya terbaca di pelaporan pajak🙏
tidak bisa pak, harus ada transaksi yang di input supaya bisa pelaporan
Mohon bantuannya nya dong mau melakukan prapelaporan sudah mgngisi semua data sesuai tapi pas mau di posting ada bacaan posting SPT tidak dapat di proses itu kenapa ya
apakah sudah posting untuk masa dan tahun yang sesuai?
Pak kalau saya sudah buat perekaman ppn di ebupot, tetapi hasilnya tidak terlihat tidak ditemukan. di notifikasi sudah ok sudah tersimpani .tidak ada keterangan untuk buat billing.
Saya coba ulang lagi dengan NPWP rekanan dan jumlah yg sama tetapi ada notifikasi. Ada kesalahan,Data Anda sudah tersimpan.
selamat siang, sebelum melakukan pencarian dipastikan masa dan tahun pajaknya telah dipilih dahulu ya Ibu
Nama menunya koq beda ya dengan djp online saya pak?
Dan pilihan masa pajaknya.gak bisa diklik.
Beda seperti apa Pak, apakah sudah aktivasi fitur?
Cara untuk aktivasi fitur ada di pin komentar video ini
Perekaman daftar bukti setor melalui jenis bukti penyetoran SP2D, di Instansi sy tidak bisa digunakan, bagaimana cara mengaktifkannya ??
Jenis bukti penyetoran SP2D hanya bisa untuk instansi Pemerintah Pusat, untuk instansi Pemerintah Daerah silakan menggunakan NTPN
@@pajakmuarabungo melanjutkan pertanyaan diatas, maksudnya dengan ntpn bagaimana ya pak ? apakah nomor ntpnnya yang dipakai ? tapi yang di centang apa ya ?
@@kantordispendukcapilsidoar8528 seperti pada menit 15:59 pak, NTPN nya diketikkan disitu
Yg terbaru Kenapa fitur postingnya tidak ada ya? Jadi bagaimana itu?
masih ada Pak/Ibu, kecuali login dengan Sub Unit
Mohon petunjuk, setelah perekaman data. menu ikon mata nya koq tidak muncul ya?
dipilih dahulu masa dan tahun pajaknya Pak/Ibu
Makasih ka, maaf mau tanya..kan untuk input pph 4a2 langkah2 nya seperti pph 23. Nah yg jadi pertanyaan bagaimana untuk pph 4a2 tab/deposito untuk npwp rekanan nya? Bisa d lewati atau masukin npwp rekanan? Tp kalau rekanan kan banyak npwpnya🤭 mohon pencerahannya ka
Selamat Siang, terima kasih komentarnya.
Kami informasikan untuk di video kali ini hanya membahas tentang eBupot Unifikasi Instansi Pemerintah.🙏
Untuk SPT pph 23 yang belum terlaporkan di tahun 2021 dan sudah tidak bisa dilaporkan menggunakan E-SPT bagaimana pelaporannya?
Untuk masa pajak berapa Bu?
@@pajakmuarabungo untuk masa pajak 1 sampai dengan 8 karena waktu itu masih pakai E-SPT kebetulan belum laporan karena komputer diinstal ulang jadi data ESpt hilang
@@lindasuciati9474 untuk PPh 23 sebelum masa September 2021, menggunakan "e-Bupot PPh Pasal 23/26"
apabila belum muncul menu nya di Pra Pelaporan, silakan aktivasi fitur terlebih dahulu dengan langkah
1. login DJP online
2. klik Profil
3. klik Aktivasi Fitur
4. centang e-Bupot PPh Pasal 23/26
5. login kembali
6. e-Bupot PPh Pasal 23/26 sudah bisa di akses di menu Lapor -> Pra Pelaporan
@@pajakmuarabungo baik terimakasih pak bu
Kenapa WP non Pemerintah masi pakai E-SPT PPh 21 ya?
Selamat siang, Pak mau bertanya bagaimana kalau dalam 1 kegiatan terdapat dua pajak, misalnya ada pph 23 dan ppn dgn jumlah bruto yg sama?
selamat siang, kalau memang ada 2, silakan diinput per jenis pajak
keren tutorialnya pak, kalau untuk pph 21 gimana caranya pak ?
Tutorial Ebupot untuk SPT PPh Pasal 21 saat ini kami belum ada, tapi kurang lebih caranya sama.
Langkahnya adalah Input Transaksi kemudian lakukan Perekaman Bukti Penyetoran, hanya letak menu nya saja yang sedikit berbeda dengan yang ada di tutorial ini.
Assalamualaikum kak untuk pelaporan spt unifikasi semisal kita ada pengimputan 22 nomor ada pph 22 pph 23 mempunyai ntpn 1 per 1 apa itu kita kirim spt satu" jga?
rekam satu persatu Pak/Bu
Bagaimana cara rekam bukti potong pajak yang berasal dari uang persediaan bagi rekanan yg tidak memiliki NPWP, dimana saat kita membuat billingnya menggunakan NPWP satker.
Terimakasih
Apabila tidak ada NPWP, dapat menggunakan NIK (sesuai menit 5:55)
Konsekuensinya apabila tidak aada NPWP untuk PPh 22&PPh 23 maka tarif pajak nya menjadi lebih tinggi 100%.
Menjadi 3% untuk PPh 22 dan menjadi 4% untuk PPh 23
Demikian Pak
@@pajakmuarabungo kak, tapi ko punya saya pakai KTP tetap tarif pajak 2% ya bukan 4%?
@@ratnanugraheni hitungannya akan 4℅ kak, coba di cek nilai nominalnya
@@pajakmuarabungo tetap keluar otomatis 2% kak, bagaimana ya?
@@ratnanugraheni nominalnya bu bukan angka di ℅ nya
👍👍👍
untuk input pph 23 yg perusahaan dan objek pajaknya sama dan lebih dari 1 bagaimana ya? dan input dokumennya bagaimana ?
bisa disesuaikan dengan keadaan sebenarnya Bu
misalnya dengan Surat Janjian/SPK/Akta Perikatan dan dokumen lainnya
Iya jd klo ada perusahaan dan kode objek pajak sama, semisal ada 5 yg sama jadi nilainya di total manual dan input dokumennya juga kelimanya? Nnti di bupot akan muncul kelima dokumen itu?
@@sulisfitriasari9587 akan muncul 1 sesuai yang Ibu input,
untuk lebih jelasnya bisa di konsultasikan kepada AR/fungsional Penyuluh di KPP Pratama Ibu terdaftar.
Terima kasih.
👍
Bagaimana kalau setelah posting SPT ternyata tidak muncul, di cek status belum posting? setelah diposting ulang ada pesan " tidak bisa posting SPT sedang proses", apakah butuh waktu lama setelah posting tsb?
Normalnya langsung bisa posting, namun ketika server cukup padat sepertinya memang ada antrian untuk posting SPT. Mohon dicoba secara berkala Pak. Terima kasih.
Untuk cetak bukti perekaman setoran pajak gmn ya
untuk bukti perekaman setoran tidak dapat dicetak, yang dapat dicetak adalah bukti potong/pungut saja, untuk bukti pelaporan e-spt dapat dicetak setelah submit spt
@@pajakmuarabungo baik...termaksih infonya...
Selamat siang apa bisa kitacetak bukti potong setelah sudah posting?
selamat siang, bisa Bu
yang spt 21 ada?
untuk saat ini baru ada yang unifikasi PPh 22, 23, 4(2), serta PPN/PPnBM pak
@@pajakmuarabungo baik ,ditunggu tutorial yang spt masa 21 instansi pemerintah
kak mau tnya kalau di menu aktivasi fitur juga e-Bupot Instansi Pemerintahnya ga ada itu gmna ya???
untuk memunculkan menu e-Bupot Instansi Pemerintah, caranya adalah sebagai berikut
1. login DJPOnline
2. Klik "Profil", Klik "Aktivasi Fitur", centang "e-Bupot Instansi Pemerintah"
3. Klik "Ubah Fitur Layanan", kemudian login kembali
4. Menu e-Bupot Instansi Pemerintah sudah bisa di akses di DJPOnline menu "Lapor" -> "Pra Pelaporan"
Kak kalau mau pembetulan karna salah memasukkan identitas yg dipotong bagaimana ya?
silakan buka kembali masa pelaporan yang dimaksud, kemudian lakukan (edit) atau (hapus kemudian buat bukpot baru)
Mau tanya pak.kalau bikin urainya dimana ya 🙏
selamat siang, uraian apa yang dimaksud pak?
Mohon penjelasan nya, kenapa E-Bupot instansi pemerintah tdk tampil
untuk memunculkan menu e-Bupot Instansi Pemerintah, caranya adalah sebagai berikut
1. login DJPOnline
2. Klik "Profil", Klik "Aktivasi Fitur", centang "e-Bupot Instansi Pemerintah"
3. Klik "Ubah Fitur Layanan", kemudian login kembali
4. Menu e-Bupot Instansi Pemerintah sudah bisa di akses di DJPOnline menu "Lapor" -> "Pra Pelaporan"
Untuk input NTPN tidak ada fitur upload kah ??
saat ini tidak ada Pak/Bu
cara lapor pph 21, bagaimana??
bapak mau tanya yang ada di tutorial itu byar pph,apabila kita bayar pajak penambahan bagaimana ya?
letak menu nya sama, silakan di scroll saja kebawah Pak
Gan boleh minta tamplate format excel buat impor di pph 22 23 4/2 dan pph 21 dong gan..
format excelnya bisa didapatkan di DJPOnline
tata caranya sebagai berikut
1. Login akun DJPOnline
2. Masuk menu impor data atau ebupotip.pajak.go.id/unif/pph/impor-data
3. Klik "Petunjuk Pengisian", posisinya ada di sebelah kiri dan berwarna kuning
4. Klik "Anda dapat mengunduhnya disini"
@@pajakmuarabungo terima kasih
Terima kasih ilmunya , setelah melakukan perekaman lalu bagaimana cara mengetahui sdh diposting atau belum
untuk mengetahui sudah di posting atau belum ada 2 cara:
1. Klik menu SPT Unifikasi > klik Pajak Penghasilan/PPN&PPNBm > lakukan pencarian berdasarkan periode
disana akan muncul status nya sudah posting atau belum posting
atau dengan cara kedua
2. Klik menu SPT Unifikasi > klik SPT Masa > klik Perekaman Bukti Penyetoran
apabila sudah muncul transaksinya berarti sudah berhasil posting
Pak, bagaimana jika dokumen bupot terhapus setelah cetak bukti bupot apakah hrs rekam lg atau bagaimana
dapat dibuat lagi saja Bu, karena bupot yang sudah terhapus menjadi tidak valid lagi
Aduh gmn ya pajakny sdh tetlanjur disetor
@@munjiatisaadah9904 tidak masalah
Mau bertanya, untuk pelaporan PPN dan PPh 22 bulanan kami masih menggunakan eSPT PPN 1107 PUT dan PPh 22 lalu ke Loket KPP untuk pelaporannya.. Apakah masih harus input di Unifikasi e-bupot ini?
Ini case nya Instansi Pemerintah/Bendaharawan ya Pak.
Pada menit 1:06 sudah dijelaskan bahwa eSPT sudah tidak digunakan lagi.
Saran kami, sebaiknya transaksi sejak masa 09 2021 diinput ulang di eBupot Unifikasi IP.
Guna menghindari SPT dianggap tidak disampaikan.
Terima kasih.
@@pajakmuarabungo Karena kami blm memperoleh sosialisasi penggunaan tersebut, dan izin bertanya lg mengenai sub unit. Misalnya sub unit nya satu namun memiliki 2 bendahara, apakah 1 sub unit bisa dua kali inout dengan bendahara yg berbeda? dan aapakah ada aturan/tata cara pengisian unifikasi ini?
@@agusrusliana1451 1 sub unit punya 1 login saja Pak. Apabila terdapat 2 bendahara di Sub Unit, kedua pegawai bendahara tersebut bisa ditambahkan sebagai penandatangan Bukti Potong (menit 1:55).
Aturannya terkait SPT Masa Unifikasi IP terdapat pada PER-17/PJ/2021
Mau tanya pak,. kalau untuk menentukan nila DPP, PPN dan PPnBM bgmana? terima kasih
Bisa dilihat di Faktur Pajaknya pak
@@pajakmuarabungo bgm kl faktur pajak tidak ada? ketika input faktur pajak, masa pajak pada faktur berbeda dgn pembuatan ebilling, misal di faktur tertulis bulan 11 sedangkan ketika pembuatan ebilling tertulis 12...solusinya bgmn? kemudian rekanan ada minta e bupot bulan agustus...tp di sistem pelaporan baru mulai bulan 9 jadi bgm? mohon maaf jika saya banyak bertanya 😁
@@dlhkkpajak753
1. Bisa diminta Faktur Pajak kepada lawan transaksinya. Apabila Faktur Pajak tidak ada, dipersilakan konsultasi dengan Account Representative di KPP Terdaftar.
2. Kesalahan masa saat pembuatan billing , bisa dilakukan Permohonan Pemindahbukuan (PBK) diperbaiki masa nya. Permohonan PBK diajukan ke KPP tempat pembayaran tercatat.
3. Bupot untuk PPh berapa Pak? Sebelum masa 08 2021, untuk PPh 23 bisa melalui ebupot, kemudian untuk PPh 22 dan Pasal 4(2) di eSPT.
@@pajakmuarabungo PPh 23 .ketika pilih rekam dan pilih tahun pajak 2021, masa pajak yang ada mulai dari bulan september sedangkan rekanan meminta ebupot pph 23 bulan agustus...solusinya bagaimana?
@@dlhkkpajak753 sebelum September 2021, masih menggunakan aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23
sebelum mengakses e-Bupot PPh Pasal 23, dapat di aktivasi terlebih dahulu di profil WP
Maaf mau tanya kalau sertifikat elektroniknya sudah expired apakah masih bisa pelaporan pph
tidak bisa Pak, silakan mengajukan kembali sertifikat elektronik ke KPP terdaftar
@@pajakmuarabungo tapi saya coba lapor di djp tetap terlapor dan berhasil mendapatkan bpe padahal se udah expired
@@dharjaabukhanza7395 sertifikat elektronik akan expired setelah berlaku 2 tahun.
Apabila sebelum itu berarti hanya error biasa Pak.
@@pajakmuarabungo kalau saya se nya udah expired nya udah lewat dari 2 tahun dari masa berakhirnya, karena pas saya lapor masih bisa makanya sampai sekarang saya tetap lapor walau se nya expired
@@dharjaabukhanza7395 Ebupot Unifikasi ataupun Ebupot PPh 23 untuk Instansi Pemerintah, sejak awal diimplementasi sampai sekarang belum genap berjalan 2 tahun.
Jadi kemungkinan besar, sertifikat elektronik nya belum expired Pak 🙏
kalau untuk menghapus draff spt gimana caranya ya kak
Bisa diperbaiki dari menu Daftar Bukti Potong, isiannya dihapus/diperbaiki di menu itu.
Kemudian lakukan posting ulang untuk masa tersebut.
Mohon solusinya untuk mengatasi "Kode Map dan Kjs tidak di temukan " kesalahnya ada dimana ya pak?saya lagi mencoba di Pajak PPh dan PPn
"Kode Map dan Kjs tidak di temukan" kemungkinannya ada beberapa, diantaranya:
1. belum mencentang pilihan "Centang jika NPWP SSP berbeda dengan NPWP Pemotong" untuk PPh Pasal 22/PPN
2. Masa pada bukti bayar belum sesuai dengan masa pelaporan.
Misalnya akan membuat bupot untuk masa Januari 2022, namun bukti bayarnya berupa SSP masa Desember 2021
3. Kesalahan pemilihan KJS.
Misalnya PPh 22 dibuat dengan billing Kode Jenis Setoran (KJS) 100, padahal seharusnya KJS 920
Numpang nanya kak, faswor ketika login dari mana kita peroleh kak?
password yang dibuat sendiri, ketika mendaftar akun DJPOnline pertama kali Pak
Bagus dan sangat bermanfaat Pak, Sertfikat Elektronik bisa diurus online dak Pak?
Terima kasih.
Sertifikat elektronik bisa diajukan secara online melalui email KPP Pratama Muara Bungo.
Untuk informasi lebih lanjut (khusus KPP Pratama Muara Bungo) bisa menghubungi Hotline Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di whatsapp no: 0811 7422 200
Pak ini hanya untuk instansi pemerintah ya? kalau swasta lapor pph 21 masa, masih menggunakan efilling ya?
Betul pak, untuk swasta masih menggunakan eSPT dan Efiling untuk pelaporan PPh Pasal 21 nya.
@@pajakmuarabungo baik pak..
Pak mau tanya lagi, untuk pelaporan pph final bunga obligasi, kenapa tidak bisa diinput di ebupot unifikasi ya dengan kode 28-401-03?
Bisa dicoba secara berkala pak. Kemungkinan jaringan kurang stabil atau server sedang mengalami gangguan.
Terima kasih.
Hallo pak, mau tnya apakah setiap kali bikin bukti potong perlu di posting? Atau cukup sebulan sekali dipostingnya? Terima kasih pak.
tidak perlu setiap buat diposting, saat melanjutkan step berikutnya saja
Gimanacaranya kirim SPT PPh 21??
cara kirimnya sama seperti pada menit 00:18:44
Untuk pasal 22 di XL nya yang di donload dari djp kodenya masih sama antara 22-100-06 dengan 22-900-01 narasi nya sama, tapi di ebufot unifikasi yang 22-100-06 tidak ada di pilihan, jadi kode pembayaran dari e-billing tidak bisa nihil karena terpaksa di ebupot unifikasi yang ada cuma 22-900-01, akirnya kita harus bikin pemindah bukuan (pbk). Harusnya pilihan itu kalau 1 satu aja, kalau emang 2 dua dua duanya harus ada, jadi kita gak bingung, tolong di perbaiki sistemnya, kalau di ebupot unifikasi tidak ada pilihannya, di e-billing juga harus tidak ada, biar ga salah kamar, dan tidak menyulitkan pelaporan, saya sudah minta penjelasan ke kpp, jawaban nya cuma sebelumnya tidak di wajibkan , sekarang di wajibkan, padahal yang saya tanyakan gimana ko bisa ga ada pilihan untuk 22-100-06 di ebupot unifikasi, jangan sampai menyulitkan wajib pajak lapor, soalnya di kpp sudah tidak melayani lapor pasal 22
Selamat Pagi, terima kasih komentarnya Pak.
Kami informasikan untuk di video kali ini hanya membahas tentang eBupot Unifikasi Instansi Pemerintah.🙏
Cara input pajak ps 4 ayat 2 gimana ya?
Sama seperti di menit 00:04:55 Input Transaksi PPh Pasal 23;
00:08:25 Input Transaksi PPh Pasal 22;
tinggal disesuaikan pada penginputan kode objek pajak nya
Berarti ebupot unifikasi tidak perlu lagi dilakukan untuk NPWP-NPWP Cabang ?
perlu Pak/Bu, kewajibannya tetap ada
pak untuk nomor dokumen itu darimana ya pak?
nomor di invoice/kuitansi/bukti bayar dan lain lain Pak/Bu
Penandatangan pengurus
Itu nama rekanan kita ato nama bendahara instansi
sudah cukup jelas di menit 02:04 Pak/Ibu
Kalau pejabat bendahara itu bendaharanya yaa
bisa Bendahara/KPA/PPK Bu
nama sub unit itu nama instansi kita kak?
betul Bu
Maaf disini gak ada namanya ebupot instansi pemerintah, cuma ebupot saja pak.
Di video ini merupakan tutorial untuk ebupot instansi pemerintah Pak
@@pajakmuarabungo saya pake npwp kantor BKPSDM untuk login pak
@@maskur_ untuk memunculkan menu e-Bupot Instansi Pemerintah, caranya adalah sebagai berikut
1. login DJPOnline
2. Klik "Profil", Klik "Aktivasi Fitur", centang "e-Bupot Instansi Pemerintah"
3. Klik "Ubah Fitur Layanan", kemudian login kembali
4. Menu e-Bupot Instansi Pemerintah sudah bisa di akses di DJPOnline menu "Lapor" -> "Pra Pelaporan"
udah nginput rekam bukti penyetoran tapi di ringkasan pembayarannya tidak otomatis nambah di menu pajak yang disetor jdnya selisih itu gmn ya kak?
apakah nominal yang disetor sudah sama dengan nominal yang terutang bu?