Tutorial Bikin Undang-undang!
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 24 มิ.ย. 2024
- Selamat datang di rubrik Jurnal Hukum 🌟
Pada episode kali ini, Fathia Izzati akan mengajak kalian untuk memahami proses pembuatan undang-undang di Indonesia. Mulai dari tahap perencanaan hingga pengesahan, kita akan membahas secara mendalam setiap langkah yang dilalui untuk membentuk sebuah undang-undang yang sah dan berlaku.
Fathia Izzati juga akan membahas tentang pentingnya mengikuti prosedur yang benar dan dampak negatif jika proses pembuatan undang-undang tidak sesuai dengan ketentuan.
-----
Malaka Project didirikan oleh Ferry Irwandi, Dea Anugrah, Cania Citta, Jerome Polin, Angellie Nabilla, Coki Pardede, Aurelia Vizal, Fathia Izzati, dan Rizky Ardiprakoso. Mereka yakin bahwa pendidikan berkualitas yang mudah diakses akan menciptakan “Masyarakat Baru”. Suatu masyarakat yang cerdas, kritis, empatik, dan mampu menggagas perubahan sosial bersama-sama.
Ikuti kami melalui platform Malaka Project lainnya.
Instagram: / malakaproject.id
TikTok: / malakaproject.id
Website: Malaka Project: Masyarakat Baru malakaproject.id/
UU juga ada hierarkienya. UUD 1945 > Tap MPR > UU/Perppu > Peraturan Presiden > Peraturan Pemerintah > Perda Provinsi > Perda Kabupaten/Kota. Ada pula asas lex superior derogat legi inferiori, hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Contoh : Tapera. PP Tapera itu kedudukan di bawah UU Tapera, fungsinya sebagai Peraturan Pelaksana yang mengatur detail pelaksaan Tapera, dan isinya ga boleh bertentangan dengan UU Tapera. Ini juga menjadi keresahan gua pribadi, kenapa gak setuju dengan Tapera soal "wajib ikut, sanksi, BP Tapera, dll" tapi nyerangnya ke Peraturan Pemerintah. Padahal aturan tersebut dimuat dalam UU No. 4 Tahun 2016 tentang Tapera. Gua pribadi lebih emosi sama angka 3%, di mana 2.5% dibebankan ke pekerja. Harusnya itu digodok lebih lanjut biar bebannya gak berat ke masyarakat.
Tambahan dikit tentang pembentukan UU : Dalam jangka waktu 30 hari sejak RUU disetujui, dengan atau tanpa tanda tangan Presiden, RUU disahkan sebagai UU dan berlaku mengikat.
Tambahan tentang kekuasaan DPR : Menyangkut Perppu, atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Secara hierarki Perppu kan setara sama UU, apakah boleh pemerintah asal ngeluarin Perppu tanpa dibahas dengan DPR? Ga boleh, tetep harus dibahas bersama DPR, kalo udah setujui oleh mayoritas fraksi serta disetujui pemerintah (biasanya diwakili oleh menteri), baru Perppu tersebut bisa disahkan sebagai UU.
Ku kira video meme. Pas ku lihat ternyata Malaka Project.
Fatia yg gw kenal: buat video macam2 aksen Inggris, bkin lagu skRipsi, dan yg pasti, mahasiswa FH UI... Ini isinya daging semua beeuh...
jirrr akhirnya ada konten edukatif yg jarang dibahas disekolah. eh bukan jarang lagi malah ga pernah.
makannya harusnya tuh pake voting aja di ig atau platform apa gitu biar real datanya. toh dari case tapera banyak ko like komennya yg 'ga setuju', beralti lumayan valid lah.
btw malaka project ini butuh crew lagi ga? karna pengen banget partisipasi mengubah bangsa dari secret line
klo di sekolah tidak dijelaskan praktikal teknisnya. hanya sekedar "disebut" saja, btw klo yang kuliah ambil sosial politik/hukum pasti dibahas.
Buku2 tentang hukum banyak beredar. Asal mau baca aja pasti tau
kalo masalah banyak banyakan aga sulit juga , soalnya buzzer juga bisa ikut voting
gimana bisa urusan genting yang mencakup problem suatu negara diambil voting melalui media sosial? wkwk
skolah kan pabrik manusia.............................................. tuttt
Selama 12 thn pelajaran PKN ga masuk... Nonton Malaka langsung paham betapa boroknya perwakilan negri ini😂😂😂
Terimakasih videonya, sekarang saya sudah bisa jadi DPR jalur nonton tutorial youtube, tanpa perlu kuliah.
😂sarkasssm❤
Susah sih kak,krna di sistem yang kt gunakan saat ini lebih mengutamakan keuntungan,jadi ketika ada sesuatu yang di kira membawa keuntungan,entah itu berdampak buruk mereka acuh tak acuh krna itu tadi, mereka berfokus ke " keuntungannya" bukan " dampaknya "
Kak koreksi, sesuai UUD Presiden tidak wajib mengesahkan UU, sesuai pasal 20 ayat (5)
Jadi UU merupakan wewenang penuh DPR dengan Presiden cuma sebagai pengesah saja
Kemudian yang dapat membatalkan UU ada DPR dan MK melalui Judicial Review
Presiden bisa membuat Perppu, namun harus sesuai dengan persyaratan ihwal kegentingan yang memaksa
bahas pajak ka, pajak apa aja yg dibayar setiap lapisan masyarakat. agar supaya rakyat sadar para koruptor itu maling. mungkin kalangan menengah ke atas banyak yg faham. tapi rakyat bawah saya rasa mereka cuma kesel sama koruptor karna kapan giliran mereka korup.
Bagus kontennya buat edukasi kedepannya ..meskipun harus pesimis dengan pemerintahan yang ada😢
Akhirnya di buatkan videonya. Makasih kak. Besok ku tonton.
Sepertinya para Anggota Dewan kita perlu belajar lagi tentang hal ini.
Senang ada yang bahas gimana UU dibuat, tapi "bahasa Campur" agak menggangu.
Gue takut akan terjadi "Kesalahan Translasi"
Selama penggunaannya per kalimat sebenernya gak ada masalah sih, kecuali kaya bahasa campurnya jaksel
selama kalimatnya di selesaikan sebelum transisi ke bahasa lain dan tidak menggangu tata bahasa yg satu, pernyataannya masih valid, sis Fathia selalu konsisten menyelesaikan kalimatnya sebelum melakukan transisi ke bahasa Indonesia, yg mana dia selalu menyelesaikan percakapan inggris nya sebelum dia pindah ke bahasa Indonesia, tidak seperti orang - orang pada umumnya mencampur adukan bahasa satu dengan lainnya seperti Indonesia-Inggris di tengah- tengah kalimat, padahal perihal subjek-predikat-objek atau tata bahasa atau juga yg bisa di sebut grammar setiap bahasa itu berbeda. Ini adalah suatu kebiasaan orang indonesia pada umumnya sebagai contoh mencapur adukan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, karena pada dasarnya kebanyakan dari bahasa daerah di Indonesia punya struktur subjek-predikat-objek yg cenderung sama dan masih sangat relevan untuk dicampur adukan ke bahasa Indonesia, dan tidak untuk Bahasa Inggris, dan kenapa? karena struktur bahasa inggris dan indonesia yg beberapa atau mungkin sebagain besar pada subjek-predikat-objek dalam kalimat itu terbalik antara satu dan lainnya. Untuk garis besar sis Fathia itu falid dalam melakukan transisi kalimat dari Inggris-Indonesia vice versa karena dia selalu menyelesaikan kalimatnya dalam bahasa lain.
Thanks a lot Malaka Project!
Wahhh ini sangatttttt pentinghh sekaliiiiiiiiiii, terima kasihhhhhhh Malaka🙏🙏🙏🙏🙏
Waahhh Makasih Malaka Project. Sekian lama membaca artikel di website tentang ini tapi tetep sulit dimengerti 🎉
Fathiaa ❤
Hal penting lain yg gak diajarin di sekolah :
Birokrasi sipil
Cara yang benar bayar pajak
Bagus Banget tapi Gw yakin yg harusnya nonton ini malah gak mau nonton , gak tau gak mau atau gak nyampe
LIATT JUDUL NYA KECE ABISS😂
Tetap menyala 🔥
Ikut komen
Overall kontenya baguss bangett namun berharap malaka untuk sesi fathia banyak effect atau ilustrasi pendukung karena fathia ga aktif dalam lihat ke kamera dan ga kaya ngajak kita. untuk gue yang lebih seneng dgn pembawaan bang ferry, jadi mudah bosen. anyway thanks for sharing Malaka!
Iya mungkin perlu ilustrasi kek belajar saham untuk pemula dengan ilustrasi dan gambar jd lbh menarik disimak dan mudah dipahami oleh kaum awam
Mantab malaka projek ❤❤❤❤
TH-camr "old" nongol kembali.. Fathia izati
UU 12 Tahun 2011, mengatur tentang hierarki peraturan Perindang-Undangan.
GOKILL THANKS MALAKA
Menjadi bagian dari "masyarakat baru"
Let's Join Us, The New Society 🫂
Apapun UU yang merugikan rakyat jangan hanya DITUNDA. Harus DIHAPUS.
nama mata kuliah nya: ILMU PERUNDANG-UNDANGAN
BASIC SKILL MAHASISWA HUKUM
Rules, rules, rules
ayo yg merasa baik,pinter,kaya...rebut negara ini dari penguasa kkn
Bahas isu isu terkait nosianalisme juga yaa dan terkait wawan kebangsaan
Wawan Kebangsaan
@@MSGnolNOLtujuh7 wawasan kebangsaan maaf typo
keren ini
Wkwk 😂 sekalian bikin tutorial jadi pejabatnya
Dikasih langsung tutorialnya😂
Punya usul, jika mau tambah konten fisika di malaka, bisa rekrut owner youtube nya Rumah Editor
Nice
Kalau kata Komandan Korea Bambang Pacul, asalkan Ketua Partai setuju maka semua akan diloloskan.
Apakah itu harus dinormalisasi?
Sudah berlaku bukan? Kok nanya normalisasi piye bang@@wisnuajipamungkas2871
UU apa yg cepet & ga ribet? Uncle usman 😂
nice
jogetin aja wir
Thank you kak for the content. Well explained and understandable. Now I wonder the decision to change undang2 yg dilakuin sama MK beberapa waktu belakangan tentang batasan usia, untuk disahkan apakah juga perlu persetujuan presiden seperti undang2 bentukan DPR?
tutorial mencintai bahasa indonesia ada ga bang?
nah ini ok
Masukan buat draft ruu caranya bagaimana?
Dan meminta baleg membuat ruu bagaimana syarat dan caranya?
ketika protes dan demo biar g jadi disahkan dan diubah dulu g digubris.. tandain tuh partai mana aja.. namanya sapa aja.. pastikan g kepilih lagi di pemilu berikutnya.. jadi biar g pada bingung pas pemilu.. masa cuma rame pilpresnya doang..
tiba-tiba udah jadi 😂
How about, Ruu Polri, Ruu TNI, Ruu kementerian negara.
Dan Apakah prosedur yg sesuai memiliki tujuan yg sesuai? Jika tdk, apa yg disalahkan, prosedurnya atau perumusnya?
Saran yg kedua kalinya ngga didengar : buat editor jadul yg ngedit video ini dan video malaka sebelum2nya, klo mau kasih ultrawide (21:9) jangan video 16:9 dikasih black border atas bawah, saya dan mungkin temen2 pengguna monitor ultrawide/ aspect ratio lain di PC jd ngga nyaman, krn black bordernya jadi atas bawah kiri kanan, videonya kecil doang ditengah. klo di HP masih oke bisa di zoom, di pc ngga tau deh gmn cara ngezoom biar full beneran
kalau di Windows 7 , saya pencet F12 buat Zoom
Di gw bordernya cuma atas bawah kok
coba mas langsung ke ferry irwandi nya aja mas
bukan ga di dengar sih mas, pasti mereka udh baca komen dll, tpi ada aspek lain juga yg jdi pertimbangan mereka
Iya, di ultrawide gw jg bordernya atas bawah kiri kanan 😂
Terkait partisipasi masyarakat atau pihak expert yg terkait.
Itu partisipan di undang kah kak oleh DPR? Atau harus mengajukan diri dalam tahapan2 pembentukan UU tsb.?
Terima kasih
@pejabat
Tumben gak bahas isu kekinian terkait keamanan data masyarakat (PDNS yang terkena serangan ransomware). 🤔
8.09 harusnya bilangnya tahap pembahasan, bukan perencanaan. 🙂😊
tapi mbak kalau transparasi nya kurang, cara komunikasi efektif untuk menagih atau menuntut? ya kan? nah itunya gimana?
🌦
Kita pilih DPR, DPR bikin UU tapi …..
Harus cari nafkah tp perlu mengawasi DPR jg …dan DPR yg kirnerjanya burukmga bs diapa2in (walau udah diawasi)….
🍉 UUD = Ujung-Ujungnya Duit.
😮 Seringkali Perppu lbh powerful ketimbang UU.
Host nya cocok kalo buat band
Lah kan dia emang vokalis 😂
Pemerintah nganggep mayoritas masyarakat Indonesia bodoh, jadi bikin undang-undang seenaknya tanpa prosedur.
Videonya kurang dalam gambaran visual dan gambaran flow step step nya, jadi agak sedikit sulit di mengerti
Hmm jika perencanaan di sortir berdasarkan prioritas atau urgensi dinamika nasional kenapa sampai sekarang RUU tentang koruptor belum di rencanakan ya?
Padahal masyarakat aja udah muak tiap tahun ada aja kasus korupsi padahal kalau berdasarkan hal hal diatas seharusnya RUU tersebut udah harus direncanakan pembuatannya
saya gak muak sama kasus korupsi, biasa aja tiap kali lihat berita kasus nya
@@MSGnolNOLtujuh7bahaya nih😂😂, masa udah biasa dengan korupsi gimana sih? Mau negara ini pecah karena ketidakpercayaan terhadap pemerintah?
Garis bawahi "urgensi dinamika nasional" 😂
Kriteria di negeri konoha tetap bisa digesar geser. Sangat karet sesuai kebutuhan.
@@blackhawk5168 Karet itu karena memang ada Unsur Manipulatif
dikasih paham dong
Bang main Suzerain bang
cara bubarin DpR deh coba.. atau arti revolusi 😂😂
Apakah sebuah UU setelah resmi ada pengujian? Misalkan UU telah di sahkan. Kemudian ada respon/kritik dari masyarakat. Apakah possible UU tsb ditinjau ulang, direvisi atau di cabut kak?
Nah
bisa direvisi, atau bisa juga gugat ke mk
Tolak RUU penyiaran !
Berada kenal sama doi, padahal gak pernah ketemu. Tapi kaya kenal banget
Ternyata dulu temen kolab nya Agung Hapsah, iya gak sih
oh gitu ya bang
Oh gini ternyata, tapi selama saya hidup kayaknya ga merasa ada partisipasi masyarakat untuk pembentukan UU. Tiba-tiba nongol aja gitu
SAYANGNYA DPD GA PUNYA HAK DALAM PEMBENTUKAN UU , KECUALI PENGUSUL SAJA.. HARUSNYA SENAT SEPERTI DI US , DIMANA PUNYA HAK VETO UNTUK MENOLAK RUU
UU sekarang berdasar pesanan pejabat saja, masyarakat mana yang dengan otak bodohnya membuat UU Cipta Kerja ?
Lah ternyata undang2 ada tutornya
Anjayyyy dpr klau ngga nnton sih fix emang cuman pengen duit rakyat doang 😂
Pemerintah lama2 jadi otoriter
kalau lihat prosedurnya, langkah - langkahnya itu terbilang rumit ya, yang harusnya kalau dijalankan dengan tepat ya itu kecil kemungkinan buat terjadinya undang - undang yang cacat, bahkan sekedar menuju tahap RUU (kalau berdasar cita - cita yang tertanam di dalam PROLEGNAS) intinya harusnya banyak pihak itu ikut terlibat, tapi kenapa kok bisa UU yang cacat seperti UU ITE berhasil lolos dan kemudian disahkan 😅 ?
Kukira chaewon Le serrafim 😂
singkatnya, kalo pembuatan udang-undang nggak memenuhi kriteria secara utuh, kenapa bisa sah dan berlaku?
kl mau ikut kontribusi ke malaka gmn y? jadi mau ikut bantu
Cara nurunin presiden gimana ka'
Andaikan DPR di bubarkan wewenang pembentukan UU dipegang siapa kak chia?
terimakasi kk saya bisa belajar. tapi alangkah baiknya jika dalam menjelaskannya bahasa jangan di campur-campur...
just learn English bro
@@trefeon saya bisa English.. Emang nyaman di telinga? Apakah baik buat bangsa? Jangan sampai kayak Malaysi ada bahasa rujak di campur seperti ini..
Tinggal chandra liow dan agung hapsah nih blum diundang
Wah pala w pusing
apakah "dewan perwakilan" ini artinya monarki??
Bikin uu aja asal, ya bikin perjanjian aja kecele sama singapore 😂
Kebanyakan yg duduk d pemerintahan pada ga punya otakk
Ga bahayata🤭, emang skrang udah zamannya, gimana caranya buat undang-undang, gimana caranya revisi undang-undang.
Bener kata agama, idup ialah permainan😂
eehhhh.... lalu kenapa draft UU penyiaran isinya bisa kek sampah gitu??
kita bisa dapet file naskah akademiknya ga? dimana?
Btw, fungsinya MPR buat apa ya? Udah lupa kalau punya mereka
Ud lah pk ai aj bikin UU g ush repot pemilu wkwk
Ka ada loker ga?
gak ada kak
.
Minimnya partisipasi publik atau karena publik belum mencapai pola pikir atas publisnya UU itu sendiri
Fenomena nya org indo masih kurang dlm hal literasi.
Kakak ini Ai lho bukan orang
Halo Kondom Bocor 👋🏿
Emang hidup di Indonesia pernah dipenuhi keadilan? Sudah tidak ada keadilan di negri ini.
Tutorial buat undang-undang,,, tulis aturan yang menguntungkan mayoritas penguasa dan itu aja 😂😂
Pacarnya agung hapsah ya
Kenapa emang nya? mau Nikung?
Pantesan lah uud selama ini ga jelas, orang yang bentuk emang DPR 😂😂😂😂
Loh kok ada tutorialnya? Emang yang disana nggak tauyah?🗿