MAY DAY 2023 FSP RTMM-SPSI

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 18 พ.ย. 2024
  • Para pekerja rokok yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP RTMM-SPSI) berkumpul di Hotel Kencana Bandungan Kabupaten Semarang, pada Senin (1/5/2023).
    Mereka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) dengan penyampaikan petisi RUU Kesehatan, pasal pengamana zat adiktif.
    Petisi ini ada dua bentuk yaitu petisi online yang ditandangai masyarakat luas.
    Dan surat petisi yang ditandatangani Agus Sarjono (Ketua Persatuan Perusahaan Rokok Kudus/PPRK), Agus Parmuji (Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indoensia (APTI), dan Sudarto AS (Ketua Umum PP FSP RTMM-SPSI).
    Surat petisi ini akan dikirim ke DPR RI.
    Kegiatan berlangsung damai ini ditandai dengan pemberian santunan kepada anak yatim paitu di wilayah Kabupaten Semarang dan Salatiga.
    Tampak hadir Edi Wiyanto (Ketua PW FSP RTMM SPSI Jateng), Eri Nur Hidayah, (Kepala Balai Pelayanan Penanganan Perselisihan Tenaga Kerja Disnakertrans Jateng).
    Juga para perwakilan pekerja rokok dan minuman dari berbagai provinsi di Indonesia.
    Sudarto AS (Ketua Umum PP FSP RTMM-SPSI) mengatakan, Pemerintah saat ini dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.
    Bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, meningkatkan kualitas kesehatan, dan menurunkan biaya kesehatan di Indonesia.
    Upaya ini diwujdkan melalui tiga pilar utama, yakni: transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, dan transformasi sistem ketahanan kesehatan.
    RUU Kesehatan turut menyelipkan beberapa poin pengaturan tentang tembakau yang menimbulkan polemik dan kegaduhan publik, tidak hanya pemangku kepentingan industri tembakau.
    Poin pengaturan tembakau dalam RUU Kesehatan sama ekstrimnya poin rencana usulan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (PP 109/2012).
    Usulan pasal 154-159 pada RUU Kesehatan tentang Pengamanan Zat Adiktif telah mengelompokkan dan menyetarakan produk tembakau dengan narkotika, psikotropika, dan minuman beralkohol.
    Hal ini sangat mengejutkan dan meresahkan karena tembakau sebagai produk legal disetarakan dengan narkotika dan psikotropika yang merupakan produk illegal.
    Rencana penyetaraan tembakau dengan narkotika dan psikotropika menyakiti hati kami para pekerja di sektor tembakau yang berusaha mencari nafkah secara legal.
    Produk tembakau adalah komoditas utama nasional yang berkontribusi signifikan terhadap penyerapan jutaan tenaga kerja di berbagai daerah dan pemasukan keuangan negara.
    Kementerian Kesehatan juga berniat untuk mengatur Indusrtri Tembakau secara sepihak, di RUU ini Kementrian Kesehatan bahkan berniat mengatur standarisasi kemasan produk tembakau.
    Tanpa mempedulikan kenyataan di lapangan akan menjamurnya rokok ilegal dan mematikan usaha yang legal.
    Sepatutnya seluruh kebijakan terkait produk tembakau harus melibatkan semua pemangku kepentingan terdampak agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
    "Kami, sebagai salah satu pemangku kepentingan utama di sektor tembakau, meminta pemerintah agar produk tembakau dihapus dari RUU Kesehatan,''
    ''Karena tidak relevan, telah mengancam sawah ladang kami, dan membahayakan keberlangsungan jutaan pekerja di Indonesia,''
    ''Oleh karenanya, kami mengajak seluruh masyarakat luas dan para pekerja, petani, pekerja seni kreatif dan pedagang untuk membuka hati nurani,''
    'Bersama-sama melawan kezaliman dengan menolak pasal pengamanan zat adiktif yang akan menghancurkan sawah ladang kami dan merugikan negara," katanya.

ความคิดเห็น • 1

  • @Syahnaz2015
    @Syahnaz2015 ปีที่แล้ว

    PUK SP RTMM PT Heinz ABC Indonesia, hadir.. Absen dong yg lainnya🎉🎉