KAJIAN TITIK TEMU SERI #33 | Dr. Ir. Akbar Tandjung

Paling tidak, sejak reformasi, sistem kepartaian yang berlangsung di Indonesia telah berubah cukup signifikan. Dari pemilu ke pemilu di era reformasi, kesertaan partai politik dalam pemilihan umum telah mengalami pasang surut. Terakhir, jumlahnya semakin sederhana, sepuluh partai politik. Namun oleh sebagian kalangan, jumlah itu masih dianggap terlalu banyak. Diidealkan, jumlah yang cukup baik bagi berlangsungnya pemerintahan adalah sekitar lima.
Namun lepas dari masalah jumlah ideal partai politik yang ikut serta dalam pemilihan umum, ada pertanyaan penting untuk partai politik yang hingga kini masih belum terjawab. Pertanyaan itu terkait dengan soal peran partai politik sebagai institusi pengkaderan yang dapat melahirkan pemimpin yang cakap, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kenyataan ini menyiratkan satu kesimpulan yang cukup serius bagi eksistensi dan relevansi partai dalam sistem politik di Indonesia, yakni bahwa masyarakat masih tidak percaya terhadap partai politik. Kesimpulan ini tentu saja bukan tanpa dasar. Sebagian (besar) masyarakat masih melihat partai politik sebagai lembaga yang kurang akuntabel dan cenderung dipersepsi sebagai institusi yang korup. Hal lain yang juga bisa menjadi penjelasan mengenai kegagalan sistem pengkaderan dalam partai politik adalah masih besarnya pengaruh figur atau tokoh. Hampir sebagian besar partai politik di Indonesia mengandalkan peran satu tokoh, baik dalam arti sebagai pemersatu atau dalam arti sumber keuangan partai.
Kondisi ini merupakan masalah serius yang seharusnya dijawab oleh partai politik. Fungsi partai politik bukan hanyak sekadar sarana untuk masuk dalam proses perebutan kekuasaan secara konstitusional. Namun lebih dari itu, partai politik adalah institusi politik yang bekerja untuk “menggodok” para calon pemimpin yang cakap.
Narasumber:
Dr. Ir. Akbar Tandjung (Politisi Senior Partai Golkar)
Soetrisno Bachir (Ketua Majelis Pertimbangan PAN)
Ray Rangkuti (Aktivis Sosial)