Kondisi DIY Belum Memenuhi Syarat Terapkan PSBB
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 7 เม.ย. 2020
- Yogyakarta (08/04/2020) jogjaprov.go.id - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY telah memutuskan belum akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini dikarenakan jumlah kasus CoViD-19 di DIY masih stabil dan tidak menunjukkan peningkatan signifikan.
Hal ini menjadi kesimpulan dari Pertemuan Gubernur DIY dengan Bupati/Wali Kota se-DIY dan Forkopimda DIY terkait Penanganan CoViD-19 pada Rabu (08/04). Pertemuan ini dilakukan di Dalem Ageng, Komplek Kepatihan, Yogyakarta. Usai pertemuan, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X pun mengatakan, keputusan tersebut menjadi kesepakatan bersama.
“Kami bersama kabupaten/kota maupun Forkopimda tadi sudah sepakat belum waktunya kita menerapkan PSBB. Saya hanya akan mempersiapkan untuk lonjakan pemudik saja. Karena juga belum memenuhi syarat epidemologi maupun transmisi lokalnya juga belum besar. Jadi (PSBB) belum perlu,” imbuhnya.
Saat pertemuan, Sri Sultan pun mengungkapkan, pada dasarnya DIY telah menerapkan esensi dari penerapan PSBB itu sendiri, selama merebaknya CoViD-19. Pengawasan kepada masyarakat pun langsung dilakukan bahkan sampai tingkat desa.
“PSBB itu sebenarnya kan juga sudah dilakukan, hanya saja kita menggunakan istilah tanggap darurat. Sejak penetapan tanggap darurat, masyarakat mulai melakukan pembatasan mandiri,” ujar Sri Sultan.
Meski saat ini telah diputuskan DIY belum akan menerapkan PSBB, tetapi Sri Sultan mengatakan semua pihak dapat mulai melakukan persiapan. Sehingga jika nantinya PSBB harus dilakukan, bisa dilakukan segera dan tidak tergesa-gesa. Dengan kondisi yang telah terjadi di DIy saat ini, jika PSBB nantinya perlu dilakukan, tinggal dilakukan pengetatan pengawasan saja.
“Yang jadi persoalan, jelang penerapan PSBB di DKI Jakarta mulai Jumat (10/04) besok, kita tidak tahu apakah akan ada lonjakan pemudik dari Jakarta atau tidak. Karena itu, kami meminta kerja sama semua kabupaten/kota dan aparat terkait untuk bersama melakukan pengawasan pemudik,” imbuh Sri Sultan.
Sri Sultan pun menegaskan agar masyarakat DIY tetap mampu menjadi subjek dala upaya pencegahan penyebaran CoViD-19. Menurut Sri Sultan, jika dilihat dari pergerakan masyarakat saat ini, tergambar jelas jika masyarakat DIY masih memiliki modal sosial yakni kesadaran diri dan upaya gotong royong dalam menghadapi bencana, seperti halnya saat harus mengatasi bencana-bencana terdahulu.
Terkait penanganan pemudik yang dipastikan akan menjadi ODP, Sri Sultan mengungkapkan, Pemda DIY akan membantu kabupaten/kota dalam hal pengadaan suplemen berupa vitamin selama 14 hari untuk dikonsumsi para ODP. Dengan berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan para tenaga medis, Pemda DIY, Pemkab/Pemkot se-DIY, maupun berbagai pihak diharapkan pandemi CoViD-19 segera usai.
“Harapannya, jumlah yang positif makin jauh berkurang, dan semoga April ini semuanya juga landai, sehingga di akhir tanggap darurat yang sudah ditetapkan, semua bisa selesai,” kata Sri Sultan.
Gubernur DIY pun menyampaikan kepada Bupati/Wali Kota se-DIY agar bisa mengarahkan semua desa untuk m elakukan realokasi APBDesa, baik yang sumbernya dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, guna pembiayaan penanganan CoViD-19.
Sekretaris Daerah DIY, Drs. Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, bupati/wali kota se-DIY semua telah menyampaikan kondisi di daerahnya masing-masing. Dan dari penuturan tersebut disimpulkan kondisi DIY saat ini belum memenuhi persyaratan untuk suatu daerah menerapkan PSBB.
“Tingkat penyebaran dan transmisi lokalnya belum memenuhi syarat. Dan kita ini ada kecenderungan landai untuk peningkatan kasus. Karena ini masukan dari kabupaten/kota, tentu kita di provinsi menindaklanjutinya. Nanti kita ikuti saja eskalasinya, kalau ada peningkatan tentu akan dibicarakan lagi,” imbuhnya.
Terkait pemudik, dari laporan Bupati/Wali Kota, rata-rata terjadi penurunan jumlah pemudik, kecuali untuk Kabupaten Gunungkidul yang sampai Selasa (07/04) masih cukup banyak.
_____________________________________
Jangan lupa like, subscribe & share jika suka dengan video ini. Follow media sosial kami!
Facebook : / humaspemdadiy
Twitter : / humas_jogja
Instagram : / humasjogja
Website: www.jogjaprov.go.id/
![รวมเพลงลูกทุ่ง 6 หนุ่มไทบ้าน ฮิตติดกระแส ชุดที่ 1 l มนต์แคน ไมค์ ไผ่ เสถียร ไหมไทย พี [Longplay]](http://i.ytimg.com/vi/GD2v1OjMw5I/mqdefault.jpg)
Belum memenuhi syarat ketentuan pusat.. harus parah dulu.. kita kan bukan budaya mencegah, tapi budaya gelagapan..
Mantul Sultan ...bijaksana bangeet mengingat masyarakat DIY mata pencahariannya kebanyakan pedagang dan jasa transportasi beda jauh dg masyarakat DKI ( maklum DKI ibukota negara dan kota industri sekaligus pusat perekonomian nasional)
Sendhiko dawuh Sultan🙏Yg minta PSBB silakn dibaca dlu prsyaratannya.
Sendiko dawuh p sri sultan..
Lebih baik mencegah
IBARAT KITA MENYURUH ORANG BERPUASA TP HARUS KITA WAJIB MEMBERI MAKAN SAHURNYA TERLEBIH DAHULU, BUKAN TERUS TIBA2 DISURUH PUASA TANPA MAKAN SAHUR, PEMERINTAH DIY TDK GEGABAH DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PSBB
Sy sebagai warga DIY sebenarnya bingung atas ketidak tegasan Pemerintah Pusat soal corona ini. Buat saya apapun namanya jika tdk Locdown total, tdk banyak membantu. PSBB pun menurut sy tetap abu2 di tafsirkan orang. Saran sy jika memang kita siap terapkan karantina total. Warga hrs di rumah tp biaya hidup ditanggung pemerintah. Demikian..nuwun.
Klo kuat ngasih makan ya gk mikir lama" pasti udah di lakukan
@@punokawan3748 lereesss... pemerintah ra ndue duet
ntar giliran di tegas bilang di tindas
Jangan hanya bisa nyalahkan sekarang gimana para gubernur daerah pro aktif mengatisipasi penyebaran virus covid 19 ...contohnya gubernur DIY dan Gubernur Jateng bisa tuh membuat masyarakatnya disiplin menjalankan sosial distancy ...skrng kondisinya semakin bertambah baik yg ODP maupun BDP ..yach siapa lagi yg nambah para pemudik/ pengungsi/ pendatang hayo ya khan padahal mereka berasal dari daerah zone merah pandemi corona 😄😄😄
Lho knp tdk disegerakan to nggih..
Bukannya lebih cepat itu lebih baik utk mengatasi peyebaran covid-19 ini..
Toh semua Demi sedulur sanak kadang kita,, lho min..
Mengingat jumlah Pasien ODP PDP & (+) ono ing tlatah kita niki makin hari makin bertambah..
Ndak memenuhi syarat yang di bikin sama pusat soale.. biarpun ngajuin ya ditolak nantinya
Kiranya Sultan sdh bijaksana mengetrapkan keadaan darurat dulu belum PSBB mengingat masyarakat Yogya kebanyakan mata pencaharian pedagang dan jasa transportasi beda jauh dg masyarakat DKI ...mantul Sultan
nunggu korban sampe ratusan kaya DKI? Edan pemerintah pusat!!!
nyari payung dulu saat sudah hujan
banyak dl yang terinfeksi baru ajukan psbb
Mmm aja
Sultan gak bener nih ngeluarin kebijakan, udah tau orang2 di tempat lu itu banyak sekali dari pendatang maupun lokal , sebagian pendatang gak mudik dari Jogja kalo klo mau tahu,,, aneh aneh Jogja tidak istimewa melainkan biasa saja.