Saya warga Muhammadiyah tingkat cabang sangat tidak setuju jika Muhammadiyah mengelola tambang... Ingat tambang adalah termasuk obyek yg harus dikuasai negara karena sangat berpengaruh pada hajat hidup orang byk... Jadi biarlah negara yg urus asal jangan dikorupsi saja.. Muhammadiyah sudah sangat paham bagaimana ikut membangun bangsa tanpa harus mengelola tambang.... Muhammadiyah sudah lahir duluan sebelum negara ini merdeka ...jadi lebih mengerti bagaimana membangun bangsa... Udah byk bukti ..kok..
Coment nya pd lebay katanya kimpulan orang intelek cenderung memojokan sodara sendiri bukan saling mendukung utk kemaslahatan umat maksud baik pemerintah malah di pakai memukul sodara seperjuangan otaknya pd koplak Astahgfirullah padahal kedua pendiri satu guru inilah su'ul adzab yg di peryontonkan di muka umum yg mengatasnamakan dirinya seorang intlektual jauh dari ahlaqul karimah
@@masbas6884 jangan gitu bro.. biarlah mereka memperjuangkan gaya mereka... berkahkah dakwahnya atau begitu-begitu saja... uang banyak didunia ini gak gitu patokan keberkahan
Saya warga NU tapi keputusan muhamadiyah ini benar benar menunjukan kelasnya saya salut. Muhamadiyah terkenal dgn pendidikan bagus. Menghasilkan orang cerdas🎉🎉❤❤
Sama bang.. Kalau NU menerima gak kenyang gimana sikap Ketum NU jika suatu hari akan dihadapkan kepada suatu hal yg bersangkutan dg kebijakan penguasa.. Ketum PBNU bisa saja memutuskan menerima, karna pengurus dibawahnya selalu takdir apa keputusannya.. Atau bahasa kasarnya oke boss.. Apakah perlu mendengarkan pemikiran dan pertimbangan PWNU,....? Kyknya tidak perlu.. Wong PBNU punya kewenangan mencatat ketum PWNU.. Buktinya salah satu Ketum PWNU dipecat krn gara2 ketum PWNU diduga mendukung 02 dalam pilpres..
InsyaAllah ga kepikiran soal jatah urus tambang....Alhamdulillah konsisten lewat LazisMu...sekitar 171 perguruan bisa dikelola juga puluhan RS...doakan agar terjaga keistiqomahannya
Tidak perlu merusak alam.ada yg lebih pen yg ing adalah mengelola umat agar lebih makmur tanpa hrs mengelola tambang tambang .juga mengelola amal usaha yg ratusan jumlahnya SD udang menjadi lahan tambang yg pasti dicita"kan Muhammadiyah.
Yg saya takjub,rs di kota saya yg pelayanan terbaik itu rs muhamadiah.soalnya saya pernah hantar tetangga yg mau lahiran sesar,dia tanya tanya tentang kis di rsud yg harusnya milik pemerintah pelayanan terbaik,ini gak sama sekali,malah di ejek dan nada pelayanan nya tinggi,terangga saya smpe malu mau terua bertanya.ahir nya salah satu orng yg ikit anter cerita pernah di rs muhamadiah ktanya bagus bgt.lalu saya anter ke sana,rs nya bagus bgt,pelayanan sangat di luar perkiraan kita ramah bgt,gercep bgt pwgawai nya,meskipun pakai kis di rawat nya di ruangan pakai ac,1 ruangan 2 pasien.sdngkn saat saya lihat sekilas di rsud pertama itu ruangannya besar,pasien nya bnyk bgt di sekat sekat pakai hordeng.
Muhammadiyah bisa membaca bahwa rezim saat ini sedang gencar2nya ngincer duit. Itulah salah satu alasan Muhammadiyah menarik seluruh uangnya dari BSI. Izin tambang tidak ada apa2nya bagi Muhammadiyah dibandingkan dengan ratisan trilyunan aset milik Muhammadiyah sendiri
Muhammadiyah Aset Muhammadiyah nilainya 400 T, menjadikannya sebagai ormas Islam terkaya di dunia! Wajar sih kalo nolak tawaran kelola izin tambang. Cuma Muhammadiyah yang gak bisa dibeli rezim dan masih kokoh berdiri! Keren!
Ormas yg diberikan kesempatan untuk melakukan tambang batu bara Harus didukung. Karena: 1. Ini upaya transfer pengetahuan dari profesional ke alumni santri / rohaniawan 2. Ormas milik masyarakat, tentunya segala sesuatunya dikontrol/ hasilnya diberikan ke organisasi masyarakat tsb 3. Saat ormas tidak diberikan hak kelola tambang,maka ormas selamanya hanya akan Jadi jongos, buruh, pekerja. Ormas tidak bisa menjabat posisi penting misalnya direktur 4. Masyarakat yg tidak paham tambang, cuman mbacot aja. Dan mereka kebanyakan tidak pernah hidup di wilayah tambang. Mereka tidak menyadari bahwa tambang2 di Indonesia itu dikuasai oleh pelaku dari India, Australia, Korea, Eropa, AS, dll. Datanglah ke Kalimantan, akan banyak ditemukan tambang milik pengusaha China, India, dll. Dan masyarakat lokal kita cuma bisa jadi buruh !!!!! 5. Nasionalisasi tambang asing, dimulai dari pengelolaan tambang oleh ormas 6. Jika ormas berhasil, tidak menutup kemungkinan bisa investasi di luar negeri. Misal ormas NU, kelola tambang minyak di Qatar. Karena sudah punya hubungan keagamaan,dll. 7. Ormas keagamaan tidak ada salahnya berdagang/ kelola tambang. Karena Nabi juga berdagang, Abu Bakar, Utsman sampai Walisongo pun berdagang, dan saat ini warisan perniagaan dikelola oleh ponpes Sunan Drajat, Lamongan yg juga berpengalaman di bidang tambang. Dan jadi pesantren terbesar dan terkaya di Indonesia. 8. Orang yg menolak ormas mengelola tambang, adalah oposisi, sok tau, tidak berfikir masa depan, atau takut bisnisnya kalah bersaing Kesimpulannya, pilih tambang warisan nenek moyangmu dikelola bangsa sendiri atau bangsa asing???!!!!!!
Klo aku kembali ke UUD 1943 pasal 33 ... dikuasai negara.... Oposisi bila mengetahui dan paham isi UUD 1945 pasal 33 apa ya oposisi yang jelek dan masuk kategori musuh negara? Trus bila kebijakan negara berlawanan dgn UUD 1945 pasal 33 apa tdk apa2?
@@AbdulRahman-tw2hp Apa bedanya lahan tambang dikelola pengusaha dan asing? Pemerintah mana yg mengelola tambang? Biarpun sifatnya daerah, Pemda tidak bisa mengelola tambang. BUMN jg bermasalah, baik Pertamina sampai Antam.
SDA mestinya pemerintah yang urus tambang untuk kesejahteraan rakyat jangan dikorupsi,ada apa ini negara menyerahkan ke ormas sepertinya ada udang dibalik rempeyek lepas tanggung jawab tambang alam udah rusak.
@@SalsaBilla-u8k Urus KTP aja pemerintah gak bisa, kok disuruh urus tambang. Urus TPA aja semrawut, kok urus tambang. Logika aja. Gak bisa pemerintah urus bisnis, yg ada sebulan kêrja langsung ditangkap KPK!
Dunia ini memang hanyalah panggung sandiwara, ceritanya penuh dengan plot twist. Kira-kira setelah ngomong gini pihak Muhammadiyah ngecek ulang omongan mereka sebulan kemudian.
Indonesia adalah negara dgn Sumber Daya melimpah termasuk Batubara.. Sudah selayaknya Organisasi Sekelas Muhammadiyah berperan mengelola anugrah tuhan ini.. Agar bisa dikelola dan buat umat.. Bukan dikelola oleh orang yg tinggalnya saja tidak di Indonesia dan mengambil triliyunan rupiah hasil tambang...
Saya selaku warga Muhammadiyah,sangat tidak setuju,jelas itu ex.tambamg,dan punya akibat buruk,kl kita ikut lihat nanti pasti oleh Pemerintah,suruh ikut nanggung dan rusak nama Muhammadiyah yg selama ini terukir bagus,kl sampai menyetujui ngelola tambang SAYA AKAN KELUAR DARI MUHAMMADIYAH,akirnya hanya komersial yg dipikir dan ingat bamyak nanti yg keluar dari Muhammadiyah.
Saya sebagai warga muhammadiyah sangat bangga jika muhammadiyah selalu menjalankan pesan kyai Hj ahmad dahlan!!!! Dan saya akan tertawa jika muhammadiyah mengurus tambang. Karena itu sangat konyol
@KecipirSawah Sempat Gamang, Muhammadiyah Akhirnya Ikuti Langkah PBNU Terima Izin Usaha Pertambangan Kamis, 25 Juli 2024 15.36 WIB TEMPO CO, Jakarta - Muhammadiyah akhirnya memutuskan mengikuti langkah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan menerima izin usaha pertambangan (IUP). “Sudah diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah sudah menyetujui,” kata Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, kepada Tempo, Rabu malam, 24 Juli 2024. Anwar mengatakan persetujuan menerima IUP untuk ormas keagamaan itu berisi sejumlah catatan. Jika Muhammadiyah memutuskan menerima dan mengelola tambang, kata diia, pengelolaan harus dilakukan dengan menjaga lingkungan. “Saya tahu Muhammadiyah jadi terima, tapi tolong masalah lingkungan, dampaknya diminimalisir,” ucapnya. Selain menjaga lingkungan, Muhammadiyah harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat yang terdampak oleh tambang tersebut. Sebab itu, mantan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengatakan, jika harus mengelola tambang, Muhammadiyah harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat. Namun Anwar mengatakan masyarakat setempat jangan mengedepankan emosi. “Di situ ada hitung-hitungannya,” tutur mantan Bendahara Umum PP Muhammadiyah itu menjelaskan isi catatan dari rapat pleno tersebut. Dia menyatakan rapat tersebut berlangsung sekitar dua pekan lalu. Sebelumnya, di tengah sikap Muhammadiyah yang masih gamang, pimpinan organisasi Islam terbesar kedua di Tanah Air ini diimbau untuk menolak IUP dari pemerintah. Imbauan itu disampaikan oleh kelompok anak muda kader Muhammadiyah melalui petisi di platform change org dan ditandatangani oleh ribuan orang. Pegiat Kader Hijau Muhammadiyah, Parama, membenarkan petisi itu dibuat dari hasil diskusi sejumlah elemen organisasi otonom kepemudaan Muhammadiyah. Meski begitu, dia mengaku petisi itu tak mengatasnamakan organisasi tertentu. “Kami mengatasnamakan individu pribadi masing-masing,” kata dia saat dihubungi Tempo, Sabtu, 6 Juli 2024. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, di Jakarta pada Kamis, 11 Juli 2024, mengatakan Muhammadiyah tak akan sembarangan dalam mengambil keputusan soal izin tambang untuk ormas. Ia menilai, seluruh elemen dalam organisasi harus terlibat, termasuk pengurus di tingkat daerah. Keterlibatan seluruh elemen diperlukan karena, jika tawaran izin tambang itu mereka terima, waktunya akan berlangsung puluhan tahun lamanya. Pihaknya juga menekankan, Muhammadiyah sangat berhati-hati dalam mengambil sikap mengenai persoalan izin tambang ini untuk meminimalisir terjadinya perpecahan internal di Muhammadiyah sendiri. “Jangan sampai dapat tambang tapi kita kemudian tarik tambang di dalam rumah gitu,” kata Abdul. Muhammadiyah kemudian menggelar rapat pleno pada Sabtu, 13 Juli 2024, untuk mengkaji kebijakan pemerintah soal izin tambang untuk ormas keagamaan tersebut, termasuk memutuskan sikap jika mendapat tawaran mengelola tambang dari pemerintah. Keputusan Muhammadiyah menerima IUP terungkap setelah dihubungi Tempo pada Rabu malam kemarin. IKHSAN RELIUBUN | HAN REVANDA PUTRA | ANDRY TRIYANTO TJITRA
Sempat Gamang, Muhammadiyah Akhirnya Ikuti Langkah PBNU Terima Izin Usaha Pertambangan Kamis, 25 Juli 2024 15.36 WIB TEMPO CO, Jakarta - Muhammadiyah akhirnya memutuskan mengikuti langkah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan menerima izin usaha pertambangan (IUP). “Sudah diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah sudah menyetujui,” kata Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, kepada Tempo, Rabu malam, 24 Juli 2024. Anwar mengatakan persetujuan menerima IUP untuk ormas keagamaan itu berisi sejumlah catatan. Jika Muhammadiyah memutuskan menerima dan mengelola tambang, kata diia, pengelolaan harus dilakukan dengan menjaga lingkungan. “Saya tahu Muhammadiyah jadi terima, tapi tolong masalah lingkungan, dampaknya diminimalisir,” ucapnya. Selain menjaga lingkungan, Muhammadiyah harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat yang terdampak oleh tambang tersebut. Sebab itu, mantan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengatakan, jika harus mengelola tambang, Muhammadiyah harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat. Namun Anwar mengatakan masyarakat setempat jangan mengedepankan emosi. “Di situ ada hitung-hitungannya,” tutur mantan Bendahara Umum PP Muhammadiyah itu menjelaskan isi catatan dari rapat pleno tersebut. Dia menyatakan rapat tersebut berlangsung sekitar dua pekan lalu. Sebelumnya, di tengah sikap Muhammadiyah yang masih gamang, pimpinan organisasi Islam terbesar kedua di Tanah Air ini diimbau untuk menolak IUP dari pemerintah. Imbauan itu disampaikan oleh kelompok anak muda kader Muhammadiyah melalui petisi di platform change org dan ditandatangani oleh ribuan orang. Pegiat Kader Hijau Muhammadiyah, Parama, membenarkan petisi itu dibuat dari hasil diskusi sejumlah elemen organisasi otonom kepemudaan Muhammadiyah. Meski begitu, dia mengaku petisi itu tak mengatasnamakan organisasi tertentu. “Kami mengatasnamakan individu pribadi masing-masing,” kata dia saat dihubungi Tempo, Sabtu, 6 Juli 2024. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, di Jakarta pada Kamis, 11 Juli 2024, mengatakan Muhammadiyah tak akan sembarangan dalam mengambil keputusan soal izin tambang untuk ormas. Ia menilai, seluruh elemen dalam organisasi harus terlibat, termasuk pengurus di tingkat daerah. Keterlibatan seluruh elemen diperlukan karena, jika tawaran izin tambang itu mereka terima, waktunya akan berlangsung puluhan tahun lamanya. Pihaknya juga menekankan, Muhammadiyah sangat berhati-hati dalam mengambil sikap mengenai persoalan izin tambang ini untuk meminimalisir terjadinya perpecahan internal di Muhammadiyah sendiri. “Jangan sampai dapat tambang tapi kita kemudian tarik tambang di dalam rumah gitu,” kata Abdul. Muhammadiyah kemudian menggelar rapat pleno pada Sabtu, 13 Juli 2024, untuk mengkaji kebijakan pemerintah soal izin tambang untuk ormas keagamaan tersebut, termasuk memutuskan sikap jika mendapat tawaran mengelola tambang dari pemerintah. Keputusan Muhammadiyah menerima IUP terungkap setelah dihubungi Tempo pada Rabu malam kemarin. IKHSAN RELIUBUN | HAN REVANDA PUTRA | ANDRY TRIYANTO TJITRA
Saya warga muhammadiyah sangat salut pada PBNU Yang sudah membentuk pengurus, mungkin sudah lama dapat bocoran mau di beri lahan tambang. Saya yakin nanti hanya akan menjadi masalah.
Menurut saya lebih logis klo ormas adat yg tanah/hutan leluhurnya dijadikan tambang/sawit, mereka lebih butuh bagi hasil atas hasil dari SDA yg di kapitalkan. Note: bener² ormas yg disana ada tetua adatnya.
Bagus yg menolsk penambangan sangat setuju ....itu berfikir yg jsuh kedepan untk menjaga nama baik organisasi ....ini bukti pemerintah tdk mampu mengelola kekayaan alam ini untuk kesejahtetaan rakyat.
GITU AJA KOK REPOT NKRI HARGA MATI !!!!!!! Kalau Tambang Dipegang ORMAS Para Koruptor Gak Bisa Main Jadi Sah aja ORMAS !!! INDONESIA MERDEKA ! Jangan GR Dong !!!!!
Saya warga muhammadiyah sama sekali tidak setuju sekali saya pernah mendengar ceramah ust di mana ada tambang di situ akan terjadi sesuwatu yg mengerikan saran ku biar saja yg mengatur pemerintah saja
Muhammadiyah tidak usah ikut urus tambang,urus aja umat pendidikan,rumah sakit,usaha yang sudah ada dikembangkan,jawab aja tidak mau urus tambang biar NU yang urus banyak pakar ngaji alih posisi.
Horrraaaa bingung... Persyarikatan Muhammadiyah sdh punya program program kerja yang bagus dan berkualitas dr tambang. Tambang selain merusak lingkungan juga real jadi ladang korup.
Nanti ormas kemasyarakatan juga iri dengki akan minta jatah konsesi tambang juga.. ini bukan negri ormas . Aset negara kok dikelola ormas.. yg pasti hasilnya buat golongan mereka
Kalau ormas yg rakus duit dan merasa sipaling banyak dan sipaling benar yah seperti khawariz pasti sangat setuju karena yg suka minta jatah paling banyak adalah ormah bidah yg suka bubarin pengajian kaum muslimin
Jasmerah. BJ Habibie itu seorg ilmuwan hebat dan negarawan besar yg dijegal habis2an di negaranya sendiri oleh sebangsanya sendiri. BJ Habibie sendiri memang semasa di tahun 90 an sudah mulai banyak musuh2 dan orang2 yg tdk suka. Dari luar negeri, ada 2 pihak yg kena terdampak langkah2 pembangunan nya habibie : 1. Pembangunan kawasan Batam membuat pihak Singapura merasa gerah dan tersaingi. Terancam dominasi monopoli nya atas jalur paling strategis dari ekonomi dunia. 2. Langkah2 Habibie yg membuat Suharto di thn 90 an merubah kiblat ekonomi & persenjataannya, dari Amerika menjadi ke Eropa (Jerman) dan Jepang, membuatnya tidak populer dimata amerika & sekutu2nya. Dari dalam negeri : 1. Kebijakan dan langkah2 pembangunan Habibie (Habibienomics) yg merubah orientasi perekonomian, dari asalnya berbasiskan perbankan /pinjaman berbunga dan bertumpu pada kelompok pemgusaha2 besar (konglomerat) yg diharapkan jadi lokomotif pertumbuhan ekonomi, dirubah jadi ke "Perekonomian Madani" yg berbasiskan permodalan mandiri (ventura, syariah dan bagi hasil) dan bertumpu pada pelaku2 ekonomi dari kalangan UKM, membuat para Cukong2 & Oligarki pada kegerahan. 2. Langkah2 Habibie yg menitikberatkan pembangunan negara berbasis pembangunan SDM & teknologi, dgn motto "berotak Jerman berhati Mekkah", melalui lembaga ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) yang banyak diisi intelektual2 muslim dari kalangan MUHAMMADIYAH dan professional2 muslim lulusan Jerman, Jepang & Eropa, membuat kaum islam tradisional merasa tersisihkan. Gusdur mengomentari sinis lembaga ICMI tsb sbg lembaga "elitis-sektarian" dan "islam eksklusif" yg tidak merakyat. Gusdur mencoba membuat langkah2 gebrakan utk menyaingi langkah2 Habibie tsb : - Membentuk Lembaga thinktank Fordem (Forum Demokrasi) sbg tandingan ICMI yg jadi thinktanknya Suharto thn 90 an, menggantikan CSIS di thn 80 an : - Habibie & ICMI berhasil membangun bank syariah pertama di RI (Bank Muammalat Indonesia), Gusdur mencoba menandinginya dgn membuat bank NUSUMMA, menggandeng Konglomerat Summa Group : Edward Suryadjaja. Bank hasil kongsi NU dgn Cukong oligarki tsb kolaps tdk bertahan lama. Edward Suryadjaja sendiri belakangan malah terungkap dan tersangkut berbagai kasus2 skandal keuangan, termasuk skandal dana pensiun Pertamina & Asabri puluhan triliun rupiah. .
Wahabi lagi nebeng di Muhamdiah nyerang NU kecilnya begitu gedenya kayak apa ya? Baju muslim otaknya Yahudi dan betul memang dari sononya dah di doktrin ala Yahudi
Hati2 Muhammadiyah jgn mau di manfaatkan Ama pemerintah sekarang.....ingat itu hanya politik aja utk mencaplok aset2 Muhammadiyah...... menurut q mending di tolak
Jaman orba, MD yg megang MUI + Kemenag sampai ke akar - akarnya. Sekarang jaman reformasi, NU yg disuruh megang dan ngurus tambang. Jadi tidak ada masalah, asal diserahkan ke ahlinya.
Pertama metrotv tolonglah jangan jadi sengkuni,kalian para media yg membuat hancur negara dan alhamdulillah sekarang tv udah gak laku,yg laku youtube Wahai media tukang penebar fitnah tak dongakno mugo mugo wartawan sak krune sing tukang gawe berita berita fitnah matine ketlindes trek tronton opo puso Alfatehah....
Sudahlah... Muhammadiyah tidak perlu ikut promo ala t&c rezim ini. Masa sih gak bisa kritis dengan tujuan ptogram ngawur secara perundang-undangan. Plis deh!!!
Alhamdulillah Muhammadiyah tegas menolak tambang, insya Allah Muhammadiyah gak perlu ngemis2 minta proyek tambang, karena asetnya sudah banyak untuk kesejahteraan kader2nya, beda sama toko sebelah, sukanya menjilat pemerintah minta jabatan dan minta2 proyek
Tetap konsisten yang saya harapkan dari Muhammadiyah untuk tetap berjalan di jalurnya dan tolak mengelola tambang, keluarga besar saya Muhammadiyah!
Saya warga Muhammadiyah tingkat cabang sangat tidak setuju jika Muhammadiyah mengelola tambang...
Ingat tambang adalah termasuk obyek yg harus dikuasai negara karena sangat berpengaruh pada hajat hidup orang byk...
Jadi biarlah negara yg urus asal jangan dikorupsi saja..
Muhammadiyah sudah sangat paham bagaimana ikut membangun bangsa tanpa harus mengelola tambang....
Muhammadiyah sudah lahir duluan sebelum negara ini merdeka ...jadi lebih mengerti bagaimana membangun bangsa...
Udah byk bukti ..kok..
Setuju
Biar muhammadiyah memegang harkatnya sebagai pendidikan yang vokal masalah hukum masyarakat... Jangan sampai termakan kalimat kolektif sendiri
Coment nya pd lebay katanya kimpulan orang intelek cenderung memojokan sodara sendiri bukan saling mendukung utk kemaslahatan umat maksud baik pemerintah malah di pakai memukul sodara seperjuangan otaknya pd koplak Astahgfirullah padahal kedua pendiri satu guru inilah su'ul adzab yg di peryontonkan di muka umum yg mengatasnamakan dirinya seorang intlektual jauh dari ahlaqul karimah
@@masbas6884 jangan gitu bro.. biarlah mereka memperjuangkan gaya mereka... berkahkah dakwahnya atau begitu-begitu saja... uang banyak didunia ini gak gitu patokan keberkahan
Selama ini yang ngurus bukanlah negara tapi konglomerat dan pejabat2 daerah.
Lebih baik d kelola Omas or Asing? Klu sy lebih baik Ormas.
Saya warga NU tapi keputusan muhamadiyah ini benar benar menunjukan kelasnya saya salut. Muhamadiyah terkenal dgn pendidikan bagus. Menghasilkan orang cerdas🎉🎉❤❤
This comment aged like milk lmaooo
Sama bang..
Kalau NU menerima gak kenyang gimana sikap Ketum NU jika suatu hari akan dihadapkan kepada suatu hal yg bersangkutan dg kebijakan penguasa..
Ketum PBNU bisa saja memutuskan menerima, karna pengurus dibawahnya selalu takdir apa keputusannya..
Atau bahasa kasarnya oke boss..
Apakah perlu mendengarkan pemikiran dan pertimbangan PWNU,....?
Kyknya tidak perlu..
Wong PBNU punya kewenangan mencatat ketum PWNU..
Buktinya salah satu Ketum PWNU dipecat krn gara2 ketum PWNU diduga mendukung 02 dalam pilpres..
InsyaAllah ga kepikiran soal jatah urus tambang....Alhamdulillah konsisten lewat LazisMu...sekitar 171 perguruan bisa dikelola juga puluhan RS...doakan agar terjaga keistiqomahannya
Sangat percaya dengan fakta yg di lakukan Muhamadiyah. Untuk umat nkri. Sudah banyak yg di bangun di nkri dari aceh sampai papua
JANGAN IKUT MERUSAK SUNGAI . JANGAN MERUSAK HUTAN . Jangan Merusak Lingkungan . Jangan Menghancurkan GUNUNG
Tidak perlu merusak alam.ada yg lebih pen yg ing adalah mengelola umat agar lebih makmur tanpa hrs mengelola tambang tambang .juga mengelola amal usaha yg ratusan jumlahnya SD udang menjadi lahan tambang yg pasti dicita"kan Muhammadiyah.
Yg saya takjub,rs di kota saya yg pelayanan terbaik itu rs muhamadiah.soalnya saya pernah hantar tetangga yg mau lahiran sesar,dia tanya tanya tentang kis di rsud yg harusnya milik pemerintah pelayanan terbaik,ini gak sama sekali,malah di ejek dan nada pelayanan nya tinggi,terangga saya smpe malu mau terua bertanya.ahir nya salah satu orng yg ikit anter cerita pernah di rs muhamadiah ktanya bagus bgt.lalu saya anter ke sana,rs nya bagus bgt,pelayanan sangat di luar perkiraan kita ramah bgt,gercep bgt pwgawai nya,meskipun pakai kis di rawat nya di ruangan pakai ac,1 ruangan 2 pasien.sdngkn saat saya lihat sekilas di rsud pertama itu ruangannya besar,pasien nya bnyk bgt di sekat sekat pakai hordeng.
Baiknya muhamdiyah buat bank saja spy lulusan muhamdiyah bisa mengelola bank tsb ….. sdgkan utk tambang ribet …..
Muhammadiyah bisa membaca bahwa rezim saat ini sedang gencar2nya ngincer duit. Itulah salah satu alasan Muhammadiyah menarik seluruh uangnya dari BSI. Izin tambang tidak ada apa2nya bagi Muhammadiyah dibandingkan dengan ratisan trilyunan aset milik Muhammadiyah sendiri
Muhammadiyah
Aset Muhammadiyah nilainya 400 T, menjadikannya sebagai ormas Islam terkaya di dunia!
Wajar sih kalo nolak tawaran kelola izin tambang. Cuma Muhammadiyah yang gak bisa dibeli rezim dan masih kokoh berdiri!
Keren!
Ormas yg diberikan kesempatan untuk melakukan tambang batu bara Harus didukung. Karena:
1. Ini upaya transfer pengetahuan dari profesional ke alumni santri / rohaniawan
2. Ormas milik masyarakat, tentunya segala sesuatunya dikontrol/ hasilnya diberikan ke organisasi masyarakat tsb
3. Saat ormas tidak diberikan hak kelola tambang,maka ormas selamanya hanya akan Jadi jongos, buruh, pekerja. Ormas tidak bisa menjabat posisi penting misalnya direktur
4. Masyarakat yg tidak paham tambang, cuman mbacot aja. Dan mereka kebanyakan tidak pernah hidup di wilayah tambang. Mereka tidak menyadari bahwa tambang2 di Indonesia itu dikuasai oleh pelaku dari India, Australia, Korea, Eropa, AS, dll. Datanglah ke Kalimantan, akan banyak ditemukan tambang milik pengusaha China, India, dll. Dan masyarakat lokal kita cuma bisa jadi buruh !!!!!
5. Nasionalisasi tambang asing, dimulai dari pengelolaan tambang oleh ormas
6. Jika ormas berhasil, tidak menutup kemungkinan bisa investasi di luar negeri. Misal ormas NU, kelola tambang minyak di Qatar. Karena sudah punya hubungan keagamaan,dll.
7. Ormas keagamaan tidak ada salahnya berdagang/ kelola tambang. Karena Nabi juga berdagang, Abu Bakar, Utsman sampai Walisongo pun berdagang, dan saat ini warisan perniagaan dikelola oleh ponpes Sunan Drajat, Lamongan yg juga berpengalaman di bidang tambang. Dan jadi pesantren terbesar dan terkaya di Indonesia.
8. Orang yg menolak ormas mengelola tambang, adalah oposisi, sok tau, tidak berfikir masa depan, atau takut bisnisnya kalah bersaing
Kesimpulannya, pilih tambang warisan nenek moyangmu dikelola bangsa sendiri atau bangsa asing???!!!!!!
Klo aku kembali ke UUD 1943 pasal 33 ... dikuasai negara....
Oposisi bila mengetahui dan paham isi UUD 1945 pasal 33 apa ya oposisi yang jelek dan masuk kategori musuh negara?
Trus bila kebijakan negara berlawanan dgn UUD 1945 pasal 33 apa tdk apa2?
@@AbdulRahman-tw2hp Apa bedanya lahan tambang dikelola pengusaha dan asing?
Pemerintah mana yg mengelola tambang?
Biarpun sifatnya daerah, Pemda tidak bisa mengelola tambang. BUMN jg bermasalah, baik Pertamina sampai Antam.
SDA mestinya pemerintah yang urus tambang untuk kesejahteraan rakyat jangan dikorupsi,ada apa ini negara menyerahkan ke ormas sepertinya ada udang dibalik rempeyek lepas tanggung jawab tambang alam udah rusak.
@@wawan50 tul... makanya klo tambang diserahkan swasta atau ormas sdh tdk tepat apalagi ormas keagamaan
@@SalsaBilla-u8k Urus KTP aja pemerintah gak bisa, kok disuruh urus tambang. Urus TPA aja semrawut, kok urus tambang. Logika aja. Gak bisa pemerintah urus bisnis, yg ada sebulan kêrja langsung ditangkap KPK!
Dunia ini memang hanyalah panggung sandiwara, ceritanya penuh dengan plot twist. Kira-kira setelah ngomong gini pihak Muhammadiyah ngecek ulang omongan mereka sebulan kemudian.
Semoga muhamadiyah selalu dapat hidayah bukan ikut ikutan dapat hadiah
Sudah jelas kalau Muhammadiyah ikut mengelola pasti untuk orang banyak , tapi kalau asing yg mengelola tidak tau lagi
Knp hrs urus tambang 😅, insyaallah fokus mencerdaskan generasi.pendidikan, kesehatan
Muhammadiyah gak usah ikut ikutan. Jangan kecewakan warga
@muhammadiyah
Saya percaya Muhammadiyah
Indonesia adalah negara dgn Sumber Daya melimpah termasuk Batubara.. Sudah selayaknya Organisasi Sekelas Muhammadiyah berperan mengelola anugrah tuhan ini.. Agar bisa dikelola dan buat umat..
Bukan dikelola oleh orang yg tinggalnya saja tidak di Indonesia dan mengambil triliyunan rupiah hasil tambang...
Saya selaku warga Muhammadiyah,sangat tidak setuju,jelas itu ex.tambamg,dan punya akibat buruk,kl kita ikut lihat nanti pasti oleh Pemerintah,suruh ikut nanggung dan rusak nama Muhammadiyah yg selama ini terukir bagus,kl sampai menyetujui ngelola tambang SAYA AKAN KELUAR DARI MUHAMMADIYAH,akirnya hanya komersial yg dipikir dan ingat bamyak nanti yg keluar dari Muhammadiyah.
Saya sebagai warga Muhammadiyah setuju , ikut dalam konsesi tambang. Tapi tidak di era rezim jokowie dan tidak berkolaborasi dg oligarchi.
Saya sebagai warga muhammadiyah sangat bangga jika muhammadiyah selalu menjalankan pesan kyai Hj ahmad dahlan!!!! Dan saya akan tertawa jika muhammadiyah mengurus tambang. Karena itu sangat konyol
Silahkan tertawa
@@luarbiasawaras8700 Tapi gak mungkin, karena muhammadiyah gak bergerak dibidang itu. Jdi saya gak tertawa
@KecipirSawah
Sempat Gamang, Muhammadiyah Akhirnya Ikuti Langkah PBNU Terima Izin Usaha Pertambangan
Kamis, 25 Juli 2024 15.36 WIB
TEMPO CO, Jakarta - Muhammadiyah akhirnya memutuskan mengikuti langkah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan menerima izin usaha pertambangan (IUP). “Sudah diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah sudah menyetujui,” kata Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, kepada Tempo, Rabu malam, 24 Juli 2024.
Anwar mengatakan persetujuan menerima IUP untuk ormas keagamaan itu berisi sejumlah catatan. Jika Muhammadiyah memutuskan menerima dan mengelola tambang, kata diia, pengelolaan harus dilakukan dengan menjaga lingkungan. “Saya tahu Muhammadiyah jadi terima, tapi tolong masalah lingkungan, dampaknya diminimalisir,” ucapnya.
Selain menjaga lingkungan, Muhammadiyah harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat yang terdampak oleh tambang tersebut. Sebab itu, mantan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengatakan, jika harus mengelola tambang, Muhammadiyah harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat.
Namun Anwar mengatakan masyarakat setempat jangan mengedepankan emosi. “Di situ ada hitung-hitungannya,” tutur mantan Bendahara Umum PP Muhammadiyah itu menjelaskan isi catatan dari rapat pleno tersebut. Dia menyatakan rapat tersebut berlangsung sekitar dua pekan lalu.
Sebelumnya, di tengah sikap Muhammadiyah yang masih gamang, pimpinan organisasi Islam terbesar kedua di Tanah Air ini diimbau untuk menolak IUP dari pemerintah. Imbauan itu disampaikan oleh kelompok anak muda kader Muhammadiyah melalui petisi di platform change org dan ditandatangani oleh ribuan orang.
Pegiat Kader Hijau Muhammadiyah, Parama, membenarkan petisi itu dibuat dari hasil diskusi sejumlah elemen organisasi otonom kepemudaan Muhammadiyah. Meski begitu, dia mengaku petisi itu tak mengatasnamakan organisasi tertentu. “Kami mengatasnamakan individu pribadi masing-masing,” kata dia saat dihubungi Tempo, Sabtu, 6 Juli 2024.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, di Jakarta pada Kamis, 11 Juli 2024, mengatakan Muhammadiyah tak akan sembarangan dalam mengambil keputusan soal izin tambang untuk ormas. Ia menilai, seluruh elemen dalam organisasi harus terlibat, termasuk pengurus di tingkat daerah. Keterlibatan seluruh elemen diperlukan karena, jika tawaran izin tambang itu mereka terima, waktunya akan berlangsung puluhan tahun lamanya.
Pihaknya juga menekankan, Muhammadiyah sangat berhati-hati dalam mengambil sikap mengenai persoalan izin tambang ini untuk meminimalisir terjadinya perpecahan internal di Muhammadiyah sendiri. “Jangan sampai dapat tambang tapi kita kemudian tarik tambang di dalam rumah gitu,” kata Abdul.
Muhammadiyah kemudian menggelar rapat pleno pada Sabtu, 13 Juli 2024, untuk mengkaji kebijakan pemerintah soal izin tambang untuk ormas keagamaan tersebut, termasuk memutuskan sikap jika mendapat tawaran mengelola tambang dari pemerintah. Keputusan Muhammadiyah menerima IUP terungkap setelah dihubungi Tempo pada Rabu malam kemarin.
IKHSAN RELIUBUN | HAN REVANDA PUTRA | ANDRY TRIYANTO TJITRA
Sempat Gamang, Muhammadiyah Akhirnya Ikuti Langkah PBNU Terima Izin Usaha Pertambangan
Kamis, 25 Juli 2024 15.36 WIB
TEMPO CO, Jakarta - Muhammadiyah akhirnya memutuskan mengikuti langkah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan menerima izin usaha pertambangan (IUP). “Sudah diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah sudah menyetujui,” kata Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, kepada Tempo, Rabu malam, 24 Juli 2024.
Anwar mengatakan persetujuan menerima IUP untuk ormas keagamaan itu berisi sejumlah catatan. Jika Muhammadiyah memutuskan menerima dan mengelola tambang, kata diia, pengelolaan harus dilakukan dengan menjaga lingkungan. “Saya tahu Muhammadiyah jadi terima, tapi tolong masalah lingkungan, dampaknya diminimalisir,” ucapnya.
Selain menjaga lingkungan, Muhammadiyah harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat yang terdampak oleh tambang tersebut. Sebab itu, mantan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengatakan, jika harus mengelola tambang, Muhammadiyah harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat.
Namun Anwar mengatakan masyarakat setempat jangan mengedepankan emosi. “Di situ ada hitung-hitungannya,” tutur mantan Bendahara Umum PP Muhammadiyah itu menjelaskan isi catatan dari rapat pleno tersebut. Dia menyatakan rapat tersebut berlangsung sekitar dua pekan lalu.
Sebelumnya, di tengah sikap Muhammadiyah yang masih gamang, pimpinan organisasi Islam terbesar kedua di Tanah Air ini diimbau untuk menolak IUP dari pemerintah. Imbauan itu disampaikan oleh kelompok anak muda kader Muhammadiyah melalui petisi di platform change org dan ditandatangani oleh ribuan orang.
Pegiat Kader Hijau Muhammadiyah, Parama, membenarkan petisi itu dibuat dari hasil diskusi sejumlah elemen organisasi otonom kepemudaan Muhammadiyah. Meski begitu, dia mengaku petisi itu tak mengatasnamakan organisasi tertentu. “Kami mengatasnamakan individu pribadi masing-masing,” kata dia saat dihubungi Tempo, Sabtu, 6 Juli 2024.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, di Jakarta pada Kamis, 11 Juli 2024, mengatakan Muhammadiyah tak akan sembarangan dalam mengambil keputusan soal izin tambang untuk ormas. Ia menilai, seluruh elemen dalam organisasi harus terlibat, termasuk pengurus di tingkat daerah. Keterlibatan seluruh elemen diperlukan karena, jika tawaran izin tambang itu mereka terima, waktunya akan berlangsung puluhan tahun lamanya.
Pihaknya juga menekankan, Muhammadiyah sangat berhati-hati dalam mengambil sikap mengenai persoalan izin tambang ini untuk meminimalisir terjadinya perpecahan internal di Muhammadiyah sendiri. “Jangan sampai dapat tambang tapi kita kemudian tarik tambang di dalam rumah gitu,” kata Abdul.
Muhammadiyah kemudian menggelar rapat pleno pada Sabtu, 13 Juli 2024, untuk mengkaji kebijakan pemerintah soal izin tambang untuk ormas keagamaan tersebut, termasuk memutuskan sikap jika mendapat tawaran mengelola tambang dari pemerintah. Keputusan Muhammadiyah menerima IUP terungkap setelah dihubungi Tempo pada Rabu malam kemarin.
IKHSAN RELIUBUN | HAN REVANDA PUTRA | ANDRY TRIYANTO TJITRA
Saya warga muhammadiyah sangat salut pada PBNU Yang sudah membentuk pengurus, mungkin sudah lama dapat bocoran mau di beri lahan tambang. Saya yakin nanti hanya akan menjadi masalah.
Saya & keluarga sebagai warga persyarikatan menolak PP menerima konsensus tambang yg di berikan pemerintah.
Menurut saya lebih logis klo ormas adat yg tanah/hutan leluhurnya dijadikan tambang/sawit, mereka lebih butuh bagi hasil atas hasil dari SDA yg di kapitalkan. Note: bener² ormas yg disana ada tetua adatnya.
Negara Lagi Susah Bung...Pikirkan demi Rakyat...Semua..Hasil Bumi..Negara...untk bayar Hutang Negara..dulu Jangan mikir Pumpung..ada Kesempatan...Pikirkan Rakyat..Harga sandang pangan lagi BB naik terun... Banyak yg Kelaparan..
Penambangan kan meningkatkan kesejahteraan rakyat
Saya percaya muhammadiyah, ormas yg menjunjung tinggi nilai agama dibandingkan kerakusan akan uang dan kekuasaan.
Bagus yg menolsk penambangan sangat setuju ....itu berfikir yg jsuh kedepan untk menjaga nama baik organisasi ....ini bukti pemerintah tdk mampu mengelola kekayaan alam ini untuk kesejahtetaan rakyat.
Tuh kan ada orang Indonesia bersama Salim Group di Australia bikin tambang.
Muhamadiyah pantang!! minta"jatah tambang yg akhir manut nurut sperti kerbau yg di cocok hidung nya dgn para oligarkir mafia,
Gak usah minta ditawari kok
GITU AJA KOK REPOT NKRI HARGA MATI !!!!!!! Kalau Tambang Dipegang ORMAS Para Koruptor Gak Bisa Main Jadi Sah aja ORMAS !!! INDONESIA MERDEKA ! Jangan GR Dong !!!!!
Saya warga muhammadiyah sama sekali tidak setuju sekali saya pernah mendengar ceramah ust di mana ada tambang di situ akan terjadi sesuwatu yg mengerikan saran ku biar saja yg mengatur pemerintah saja
Kalau di kasih china gimana..
Ttep, konsisten ,mndiri,biar gk mudah dinpngruhi di atur fhk lain
Setuju pendapat yg pertama janhan diserahkan segelintir orang imi darurat dan peluang
Muhammadiyah tidak usah ikut urus tambang,urus aja umat pendidikan,rumah sakit,usaha yang sudah ada dikembangkan,jawab aja tidak mau urus tambang biar NU yang urus banyak pakar ngaji alih posisi.
Muhammadiyah fokus ke dunia pendidikan & dakwah aja 👍🏻👍🏻
tergodaaaa😂
Muhammadiyah sudah mandiri dengan management yang baik jangan kejebak...
Jangan mau muhammadiyah urus tambang, akan terbawa arus munafik dan kesesatan.,.....
Gawat bisa jadi ini nanti bisa untuk mengadu domba antara 2 ormas ini
ngga ngelola tambang aja dah kaya, urus aset sendiri aja jelas amanah.
Serahkan urusan kepada ahlinya
Di MU banyak akademisi, di NU banyak gus bro.
brrti para gus nya doyan duniawi dong 🤣
Kita butuh bank muhammadiyah
Lebih puas dikelola asing (Freeport, Newmont dll) atau anak bangsa ?
Asing
Yang pasti, kalau perusahaan ada saham asingnya, pasti pengelolaannya lebih bagus😂
Bener arahnya juga pasti jelas kemana @@dimassetiawan6609
Sebaiknya muhamadiyah jgn ikutan dan tergoda dgn tawaran mengelola tambang,
Muhammadiyah 100% ♥️🇮🇩 alangkah baik nya menurut saya yang pantas mengelola pertambangan itu adalah mahasiswa. Bukan ormas LSM
revolusi mental........mentalnya memang harus direvolusi agar tidak mata duitan, agar tidak rakus kekuasaan dan agar tidak suka menipu
Horrraaaa bingung... Persyarikatan Muhammadiyah sdh punya program program kerja yang bagus dan berkualitas dr tambang. Tambang selain merusak lingkungan juga real jadi ladang korup.
usaha alangkah baiknya didirikan peseroan bukan pergrombolan seolah2 punya power
NU mah ga masalah korupsi, oligarki dsb. Bagi NU semua boleh 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Yang pasti Jokowi mau mreteli PKB dengan memberi IUP pada Ormas NU
Kasi ormas aceh dan papua mengelola sumber daya alam mereka
Hasil penambangan adalah HARAM, karena merusak alam
Hampir semua negara arab teluk hidup dari pertambangan, apakah mereka makan duit haram ?
Nanti ormas kemasyarakatan juga iri dengki akan minta jatah konsesi tambang juga.. ini bukan negri ormas . Aset negara kok dikelola ormas.. yg pasti hasilnya buat golongan mereka
Kalau ormas yg rakus duit dan merasa sipaling banyak dan sipaling benar yah seperti khawariz pasti sangat setuju karena yg suka minta jatah paling banyak adalah ormah bidah yg suka bubarin pengajian kaum muslimin
Jasmerah.
BJ Habibie itu seorg ilmuwan hebat dan negarawan besar yg dijegal habis2an di negaranya sendiri oleh sebangsanya sendiri.
BJ Habibie sendiri memang semasa di tahun 90 an sudah mulai banyak musuh2 dan orang2 yg tdk suka.
Dari luar negeri, ada 2 pihak yg kena terdampak langkah2 pembangunan nya habibie :
1. Pembangunan kawasan Batam membuat pihak Singapura merasa gerah dan tersaingi. Terancam dominasi monopoli nya atas jalur paling strategis dari ekonomi dunia.
2. Langkah2 Habibie yg membuat Suharto di thn 90 an merubah kiblat ekonomi & persenjataannya, dari Amerika menjadi ke Eropa (Jerman) dan Jepang, membuatnya tidak populer dimata amerika & sekutu2nya.
Dari dalam negeri :
1. Kebijakan dan langkah2 pembangunan Habibie (Habibienomics) yg merubah orientasi perekonomian, dari asalnya berbasiskan perbankan /pinjaman berbunga dan bertumpu pada kelompok pemgusaha2 besar (konglomerat) yg diharapkan jadi lokomotif pertumbuhan ekonomi, dirubah jadi ke "Perekonomian Madani" yg berbasiskan permodalan mandiri (ventura, syariah dan bagi hasil) dan bertumpu pada pelaku2 ekonomi dari kalangan UKM, membuat para Cukong2 & Oligarki pada kegerahan.
2. Langkah2 Habibie yg menitikberatkan pembangunan negara berbasis pembangunan SDM & teknologi, dgn motto "berotak Jerman berhati Mekkah", melalui lembaga ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) yang banyak diisi intelektual2 muslim dari kalangan MUHAMMADIYAH dan professional2 muslim lulusan Jerman, Jepang & Eropa, membuat kaum islam tradisional merasa tersisihkan.
Gusdur mengomentari sinis lembaga ICMI tsb sbg lembaga "elitis-sektarian" dan "islam eksklusif" yg tidak merakyat.
Gusdur mencoba membuat langkah2 gebrakan utk menyaingi langkah2 Habibie tsb :
- Membentuk Lembaga thinktank Fordem (Forum Demokrasi) sbg tandingan ICMI yg jadi thinktanknya Suharto thn 90 an, menggantikan CSIS di thn 80 an :
- Habibie & ICMI berhasil membangun bank syariah pertama di RI (Bank Muammalat Indonesia), Gusdur mencoba menandinginya dgn membuat bank NUSUMMA, menggandeng Konglomerat Summa Group : Edward Suryadjaja.
Bank hasil kongsi NU dgn Cukong oligarki tsb kolaps tdk bertahan lama.
Edward Suryadjaja sendiri belakangan malah terungkap dan tersangkut berbagai kasus2 skandal keuangan, termasuk skandal dana pensiun Pertamina & Asabri puluhan triliun rupiah.
.
Wahabi lagi nebeng di Muhamdiah nyerang NU kecilnya begitu gedenya kayak apa ya? Baju muslim otaknya Yahudi dan betul memang dari sononya dah di doktrin ala Yahudi
Yg Coment di sini saya gak Yaqin orang Muhamadiah ini klompok si Anu luuur gk pantas hidup di NKRI
Hati2 Muhammadiyah jgn mau di manfaatkan Ama pemerintah sekarang.....ingat itu hanya politik aja utk mencaplok aset2 Muhammadiyah...... menurut q mending di tolak
Yang sebelah langsung sahut umpannya...
Muhammadiyah lebih ok u ormas islam kedepan ketimbang yg lain sok nkri tp nol
Tapi cuma dikasih recehan. Ingat itu
❤❤ Muhammadiyah❤❤,hati2 dg penguasa dzalim jahannam,,uang Muhammadiyah di lirik oleh penguasa LAKNATULLAH tuk IKN ibu kota KOMUNIS.
SAYA NON ORGANISASI, TAPI DR DULU SY BANGGA PD ORMAS INI,GK NEKA NEKO SPT NU.
NU beda bro selalu berusaha di jatuhkan dan di bubarkan wahabi cs..muhamadiyah temen mereka..
@@sumardidi637 gak usah jatuh jg nyungsep sendiri😂😂😂
@@cocotsetan kamu dan gerombolanmu yg nyungsep nangis2..
@@sumardidi637 temen mereka maksutnya apa njing?
Jaman orba, MD yg megang MUI + Kemenag sampai ke akar - akarnya. Sekarang jaman reformasi, NU yg disuruh megang dan ngurus tambang. Jadi tidak ada masalah, asal diserahkan ke ahlinya.
#muhammadiyahmandiri
Pertama metrotv tolonglah jangan jadi sengkuni,kalian para media yg membuat hancur negara dan alhamdulillah sekarang tv udah gak laku,yg laku youtube
Wahai media tukang penebar fitnah tak dongakno mugo mugo wartawan sak krune sing tukang gawe berita berita fitnah matine ketlindes trek tronton opo puso
Alfatehah....
Tidak setuju muhammadiyah ikut2an Nambang...
ormas NU miskin harta wajarlah mereka perlu duit
Tidak setuju..MD sdah banyak usaha.
Iman Muhammadiyah lagi goyah semenjak di pimpin Abdul mu'ti
Sudahlah... Muhammadiyah tidak perlu ikut promo ala t&c rezim ini. Masa sih gak bisa kritis dengan tujuan ptogram ngawur secara perundang-undangan. Plis deh!!!
Alhamdulillah Muhammadiyah tegas menolak tambang, insya Allah Muhammadiyah gak perlu ngemis2 minta proyek tambang, karena asetnya sudah banyak untuk kesejahteraan kader2nya, beda sama toko sebelah, sukanya menjilat pemerintah minta jabatan dan minta2 proyek
Awasss hati2, ini bisa jadi politik adu banteng antar ormas keagaamaan, hancur indonesia,
NGANU MAH KISMIN CINTA DUNIA
Beda kelas ama yg sebelah
Muhammadiyah besar bukan krn tambang
TOLAK
Balas jasa pilpres
Muhammadiyah kan pribumi apa salahnya,apa senang di kelolah asing
Muhamadiyah mau tapi malu malu.