i think it was 2014 i started to hear an "extra tone" in the humming of the AC. over about two months it turned into this pulsing sound, like the teacher in charlie brown. eventually it was so clear it was like i was there.. women chanting "papua.. papua.." so i looked it up and boy what did i see but machete cut after machete cut. thousands of images of violence. i was then immensely surprised by modern electronic music eg. wisisi from west papua since i was an audio developer. intelligent people listen. a people who still sing and dance with one another. who can reach around the world with their prayers. CNN doesn't do that. thank you papua for showing me a bigger picture of the world, and i only hope whatever i do, i can make a difference for you. so you don't have to get jobs or tax numbers or MK. i've never seen video form the perspective of a savvy foreigner in PB before, i'm intrigued, but this is too high energy for me atm, will watch the rest soon!
@@atomictraveller Thanks, I will release all about West Papua, I am from West Papua. Then, I need from all solidarty for share and support my people's struggle show to Around the world. #freewestpapua
@@westpapuastruggle61 my experience in the u.s., being from wales, is being implanted and tortured invisibly. i have evidence and decades of observing that mind control is real throughout the west (u.k., australia) which is why no one seems to notice. it's not perfect so i continue to communicate, but my belief is that the best strategy is to use force to deter lawan and stay isolated. i fully support Egianus.i'm more impressed by papuan music, intelligence than any others in the world. you retain your human nature. i barely earn any money, but i am an expert audio developer, i'm making 3d games now to raise funds, although attention is really controlled. i'd be happy to make any kind of game idea to raise awareness or for fun (chucking TNI with a catapult?) but i haven't been successful at raising attention yet (tripalay games on itch and here, my working method is better for simple projects and slow computers). whatever i can do.
Kepada komunitas internasional, penting untuk dipahami bahwa Indonesia adalah negara yang beragam dan pluralistik, terdiri dari lebih dari 1.300 kelompok etnis dan lebih dari 700 bahasa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau. Keberagaman ini dipersatukan di bawah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika,” yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu.” Kesatuan Indonesia tidak dibangun di atas keseragaman, tetapi berdasarkan prinsip menghargai dan menerima perbedaan budaya dalam satu negara. Salah satu wilayah yang beragam di Indonesia adalah Papua, sebuah provinsi yang secara historis dan sah telah menjadi bagian dari Indonesia sejak kemerdekaan negara dari penjajahan pada tahun 1945. Status Papua ini dikukuhkan pada tahun 1969 melalui **Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)**, sebuah referendum yang diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam proses ini, mayoritas rakyat Papua, yang diwakili oleh para pemimpin suku dan wakil lokal, memilih untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia. Hasil ini diakui oleh PBB dan komunitas internasional, sehingga penggabungan Papua ke Indonesia sah secara hukum internasional. Namun, ada sebagian kecil kelompok separatis di Papua yang menolak untuk menerima hasil Pepera dan terus menyerukan kemerdekaan. Suara minoritas ini tidak mewakili populasi luas Papua, yang sebagian besar telah menerima pembangunan dalam kerangka Indonesia. Meskipun perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tindakan kelompok ini sayangnya telah menghambat kemajuan dan kesejahteraan wilayah tersebut. Penolakan mereka terhadap keputusan demokratis yang dibuat pada tahun 1969 telah menyebabkan ketidakstabilan, dan aktivitas mereka sering kali mengganggu upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun otoritas lokal. Penting untuk disampaikan bahwa Papua telah menerima investasi besar dari pemerintah Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Upaya ini telah mengubah Papua menjadi salah satu provinsi dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Kelompok separatis yang menolak kedaulatan Indonesia atas Papua, dalam banyak kasus, menghambat upaya pembangunan ini, menciptakan ketidakstabilan, dan membatasi peluang bagi rakyat Papua untuk berkembang. Oleh karena itu, persoalan kelompok kecil yang mengadvokasi kemerdekaan Papua tidak boleh dilihat sebagai representasi dari seluruh masyarakat Papua. Mayoritas rakyat Papua, sebagaimana tercermin dalam hasil **Pepera 1969**, telah memilih untuk menjadi bagian dari Indonesia. Kelompok-kelompok ini, yang terus mengganggu integrasi Papua ke dalam Indonesia, adalah suara minoritas yang sayangnya menghambat kemajuan wilayah tersebut dan kesejahteraan rakyatnya. Sebagai kesimpulan, Papua adalah bagian integral dari Indonesia, bukan hanya berdasarkan hubungan sejarah dan hukum internasional, tetapi juga melalui kehendak rakyatnya, sebagaimana dibuktikan dalam **Pepera**. Gangguan yang terus-menerus dari faksi separatis adalah tantangan yang dihadapi Indonesia, tetapi hal ini tidak mencerminkan keinginan mayoritas rakyat Papua yang telah memilih untuk bersatu dengan Indonesia dan maju bersama dalam bingkai kebangsaan yang lebih luas.
@@sampoerna993 Pepera 1969, Aneksasi 1 Mei 1963, The New York Agreement 15 Agustus 1962, The Roma secret Agreement 30 September 1962 adalah illegal atas Papua Barat, kenapa illegal karna negara kolonial Indonesia adalah Negara yang tidak mematuhi hukum internasional, bahkan jika anda telusuri Papua Barat anda akan mengetahui Papua Barat berjuang kemerdekaan dari Negara kolonial Infonesia, yang berkuasa selama 62 Tahun.
@@westpapuastruggle61 Pernyataan bahwa Papua Barat dicaplok secara ilegal dan Indonesia tidak mematuhi hukum internasional adalah pandangan yang keliru jika dilihat dari perspektif sejarah dan hukum internasional yang telah disepakati. Proses integrasi Papua Barat ke dalam Indonesia melalui Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962, Penyerahan Kekuasaan 1 Mei 1963, dan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969, semuanya dilakukan di bawah pengawasan dan persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB, sebagai badan internasional yang diakui, mengawasi dan menerima hasil dari Pepera, di mana mayoritas perwakilan rakyat Papua Barat memilih untuk bergabung dengan Indonesia. Meskipun ada pandangan yang berbeda dari beberapa kelompok terkait hasil Pepera, ini adalah bagian dari dinamika demokrasi. Namun, PBB dan komunitas internasional secara sah mengakui bahwa hasil Pepera mencerminkan keinginan mayoritas rakyat Papua untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia. Klaim bahwa Indonesia merupakan negara kolonial juga tidak memiliki dasar yang kuat, mengingat Indonesia sendiri lahir dari perjuangan melawan kolonialisme Belanda, dan integrasi Papua Barat adalah bagian dari proses dekolonisasi wilayah bekas Hindia Belanda yang sudah lama diperjuangkan. Sejak integrasi, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Papua, termasuk melalui program Otonomi Khusus yang memberi lebih banyak kewenangan kepada Papua dalam mengelola sumber dayanya. Infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan juga menjadi fokus utama pembangunan di Papua untuk memastikan bahwa wilayah ini terus berkembang. Tuduhan bahwa Papua Barat dijajah selama 62 tahun mengabaikan fakta-fakta sejarah dan kemajuan yang telah dicapai di bawah kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
@@sampoerna993 ini adalah jawaban AI.😄😄. Tapi kembangkan sedikit lah. Biar, tambahengetahui sejarah Papua Barat. Coba temukan mengapa rakyat Papua Barat untuk berjuang Papua Merdeka. Anda akan mendapatkan jawaban juga dari AI tetapi, lebih baik baca offline terkait Papua Barat, ada banyak cetakan buku.
@@westpapuastruggle61 setelah di cari fakta-fakta tentang kenapa papua mengalami kesulitan dalam kemajuan dan apa yang sudah dilakuan pemerintah pusat terhadap provinsi papua bayak faktor yang menghabat tetapi perlu di pahami bahwa pemerintah pusat sudah memebrikan dana pembangun sebejar lebih dari 84,7 Triliun untuk pembanguan papua pada 2022 dimana dana anggaran ini lebih besar dari pada anggaran daerah ibu kota jakarta pada tahun yang sama padahal jakarta jumlah penduduknya 3 kali lipat jumalah penduduk papua. di temukan juga fakat2 bahwa pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten papua melakukan tindakan korpusi yang menghabat pembangun di papua terdapat bukti bahwa gubernur papua lukas enembe melakukan koupsi dan perjudian di singapura, yang paling tidak masuk akal adalah gubernur lukas enembe menggarkan uang makan dan minum dirinya 1 miliar rupiah per hari dan masih banyak lagi penemuan praktek korpusi oleh komisi pemberantasan korupsi KPK di pemerintah daerah provisi papua dan kabupaten papu anda bisa menemukanya di media nasional dan sosial tetang lukas enembe berjudi di singapura betapa korupsinya pemerintah daerah papua permaslahan ini yang menghambat papua untuk maju dibandingkan provinsi lainya, sebagai orang asli papua harusnya mengecek fakta-fakta apa saja yang sudah dilakukan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. fakta-fakta tersebut saya temukan dan adanya otsus dimana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua adalah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai upaya untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kondisi khas daerah tersebut. tapi sayangnya pengawasan yang lemah oleh masyarakat papua terhadap pemerintah daerah mengakibatkan mudahnya prektek korupsi dilakukan oleh pemimpin daerah.
@@sampoerna993 soal lebijakan kolonial negara Indonesia dibtanah Papua Barat adalah penjajah, dan hak wajib Anda dan negara kolonial Indonesia, dengan cepatnya dukung Papua Merdeka, sebelum generasi modern bertindak. Anda baca berita borjuasi sampai lupa sejarah sebenarnya. Pemikiran anda adalah pemikiran menjajah rakyat anda sendiri, kenapa anda mau urus Papau Barat (uruslah rakyat mu yang masih minta-minta di jalan, masih tidur di hawa kolom jembatan).
@@jokocahyosantoso8770 NKRI Harga Mati itulah membunuh, menjajah Rakyat Papua Barat, termasuk anda yang penghancur generasi anda yang tak tau sejarah. Maka, belajarlah sejarah Papua Barat serta dukung Papua Merdeka sebagai jiwa yang demokratis.
@@westpapuastruggle61 justru separatus teroris itu yang setiap hari membunuh warga sipil dan aparat keamaman Manusia2 bodoh seoerti engkau itu hanya bisa menghasut Bagaikan sampah yang tidak berguna Sejarah papua sudah jelas Papua adalah bagian sah dan integral dari NKRI Irian jaya tetap merah putih sejak jaman dahulu kala
The recent photo going viral on social Media about a deceiving photo of few Bird of Paradise that were killed by some people and hung on trees. My Question is? Was this a sign of frustration from the people of West Papua towards the government of Papua New Guinea about and Agreement (Confidential) that was signed by the Indonesian government and the PNG Government or was it just for viewing purposes. Can a source clarify further?
Regarding the recent viral photo showing dead Birds of Paradise hung on trees, there is no direct source clearly attributing this act to frustration towards the agreement between Indonesia and Papua New Guinea (PNG). However, the ongoing conservation crisis in West Papua, including the rampant deforestation and illegal poaching of Birds of Paradise for trade, could be seen as a reflection of broader environmental and political tensions in the region. There is significant opposition in West Papua against Indonesia’s policies and economic developments, such as palm oil plantations, which are seen as contributing to the destruction of native forests where these birds live. Conservation efforts have been underway, with local communities trying to protect their natural heritage through initiatives like ecotourism [www.taipeitimes.com/News/world/archives/2017/10/27/2003681144] [www.birds.cornell.edu/home/west-papua-and-the-birds-of-paradise/] While the killing of these birds might not explicitly relate to the PNG-Indonesia agreement, it highlights the deeper struggles faced by the people of West Papua, who have long been involved in resisting Indonesian control, both politically and environmentally. For more details, you can explore discussions on how conservation efforts in West Papua are evolving and the environmental impact of deforestation in the region. But, West Papua under colonialsm of Indonesia state. And verything Indonesia doing In West Papua, Genocide, Ecocide, exploitation and more, here. I and my people's live as hell here.
Free West Papua,why Slave and fight. what the all mighty God has given them is now own by Indonesia.Look at their skin clour, they share the same skin clour as us Niugini Because we were ONE.The real name for us was Territory of Papua and Niugini.Can someone tell us the (TRUTH).Who brought the name Papua to us Niungini, which divided Niungini in to two,is . now call Papua new guinea.This is a total LAYING in the World
Sudah seharusnya masalah ini di bawa ke dewan PBB,pemerintah indonesia lebih memilih membangun IKN daripada membangun papua.puluhan tahun indonesia merdeka inikah KEADILAN bagi seluruh rakyat indonesia.sementara SDA anda dikuras.perjuangkan kemerdekaan mu saudara di papua. Terlebih lagi penguasa negeri ini lebih mengurusi palestina daripada saudara papua. Fight...fight...fight❤❤❤
Papua adalah bagian sah dari Indonesia: Papua sudah menjadi bagian dari Hindia Belanda selama masa kolonial. Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, wilayah Papua, sebagai bagian dari Hindia Belanda, termasuk ke dalam wilayah Republik Indonesia. Klaim bahwa Papua "bebas" pada tahun 1961 adalah keliru, karena pada waktu itu Papua masih berada di bawah kekuasaan Belanda, bukan negara yang merdeka secara penuh. **Operasi Trikora (1961)**: Pada saat itu, Presiden Sukarno meluncurkan Operasi Trikora sebagai upaya untuk mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda di Papua. Operasi ini adalah bagian dari perjuangan dekolonisasi Indonesia untuk mempersatukan seluruh wilayah bekas Hindia Belanda di bawah satu negara, yaitu Indonesia. Operasi ini didukung oleh banyak negara di dunia, yang mengakui bahwa Papua adalah bagian sah dari Indonesia. **Perjanjian New York (1962)**: Perjanjian New York, yang difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menegaskan bahwa administrasi Papua akan diserahkan dari Belanda kepada PBB, dan kemudian dari PBB ke Indonesia. Perjanjian ini merupakan dasar sah yang diakui secara internasional untuk integrasi Papua ke dalam Indonesia. **Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969**: Pepera yang diawasi oleh PBB dilakukan untuk menentukan apakah Papua ingin tetap menjadi bagian dari Indonesia atau memilih kemerdekaan. Hasil dari Pepera menunjukkan mayoritas besar dari para wakil rakyat Papua memilih untuk bergabung dengan Indonesia. Walaupun ada perbedaan pendapat, hal ini adalah wajar dalam sistem demokrasi, namun keputusan akhirnya jelas: Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia, dan hasil ini diakui oleh PBB serta komunitas internasional. **Perbedaan dengan Timor Leste**: Banyak orang yang membandingkan Papua dengan Timor Leste, namun sejarah kedua wilayah ini sangat berbeda. Timor Leste adalah bekas jajahan Portugis, sementara Papua merupakan bagian dari Hindia Belanda, yang secara otomatis masuk ke wilayah Indonesia saat proklamasi kemerdekaan. Papua tidak pernah menjadi negara merdeka atau terpisah secara historis dari Indonesia seperti halnya Timor Leste. **Pembangunan di Papua**: Saat ini, Papua menjadi salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di wilayah Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Klaim bahwa Papua menderita di bawah Indonesia tidak mencerminkan kenyataan bahwa banyak kemajuan telah dicapai, meskipun masih ada tantangan yang harus diatasi. Jadi, klaim bahwa Papua adalah "bebas" pada tahun 1961 tidak didukung oleh fakta sejarah atau hukum internasional. Papua adalah bagian sah dari Indonesia sejak kemerdekaan dan proses integrasinya telah diakui oleh PBB. Orang yang menolak kenyataan ini seringkali mengabaikan sejarah sebenarnya dan fakta hukum yang berlaku.
@@sampoerna993 Sejarah yang anda tulis ada kesalahan fatal dan membahayakan generasi anda bahkan otak anda, lihat saja kedepan anak cucu anda hidup dalam kekacauan sama seperti anda yang duggu dan negara kolonial Indonesia, menjajah Papua Barat hari. Pembenaran sejarah yang anda tulis adalah salah dan salah. Dapakanh anda membaca sejarah Papua Barat dan sampaikan ke komunitas anda bahwa West Papua Berjuang Merdeka.
Papua is legally part of Indonesia: Papua has been part of the Dutch East Indies during colonial times. When Indonesia gained independence in 1945, Papua, as part of the Dutch East Indies, was included in the territory of the Republic of Indonesia. The claim that Papua was "free" in 1961 is incorrect, as at that time Papua was still under Dutch control, not a fully independent country. **Operation Trikora (1961)**: At that time, President Sukarno launched Operation Trikora as an effort to end Dutch colonial rule in Papua. This operation was part of Indonesia's decolonization struggle to unite all former territories of the Dutch East Indies under one country, Indonesia. This operation was supported by many countries around the world, which recognized Papua as a legitimate part of Indonesia. **New York Agreement (1962)**: The New York Agreement, facilitated by the United Nations (UN), stipulated that the administration of Papua would be transferred from the Dutch to the UN, and then from the UN to Indonesia. This agreement became the legitimate basis for Papua’s integration into Indonesia as recognized by the international community. **Act of Free Choice (Pepera) 1969**: The Pepera, supervised by the UN, was held to determine whether Papua wished to remain part of Indonesia or choose independence. The result of the Pepera showed that the vast majority of Papua’s representatives chose to join Indonesia. Although there were differing opinions, this is common in a democratic process. However, the final decision was clear: Papua remained part of Indonesia, and this result was recognized by the UN and the international community. **Differences with Timor Leste**: Many people compare Papua with Timor Leste, but the historical backgrounds of the two regions are very different. Timor Leste was a former Portuguese colony, while Papua was part of the Dutch East Indies, which automatically became part of Indonesia after its declaration of independence. Papua has never been an independent country or historically separate from Indonesia, unlike Timor Leste. **Development in Papua**: Currently, Papua is one of the provinces with the fastest economic growth in Indonesia. The Indonesian government has made various investments in infrastructure, education, and healthcare in Papua to improve the welfare of its people. Claims that Papua is suffering under Indonesia do not reflect the reality that much progress has been made, although challenges still remain. Therefore, the claim that Papua was "free" in 1961 is not supported by historical facts or international law. Papua has been a legitimate part of Indonesia since independence, and its integration process was recognized by the UN. Those who reject this reality often ignore the true historical and legal facts.
@@sampoerna993 West Papua Never Part of the colonial Indonesia state. Cause, colonial of Indonesia state, everthing in West Papua illagaly since 1961 until Now. And UN Never wrote, West Papua Never in Indonesia. Can you reading West Papua story?
@@westpapuastruggle61 It seems there is some misunderstanding about the history of West Papua. Let’s look at the facts based on historical records and international law: 1. **Papua was part of the Dutch East Indies (Hindia Belanda)**: West Papua, during the colonial era, was part of the Dutch East Indies, which included all the territories that later became Indonesia. When Indonesia declared independence in 1945, its claim over the territories of the former Dutch East Indies included Papua. 2. **New York Agreement (1962)**: In 1962, the **New York Agreement** was brokered by the United Nations between the Netherlands and Indonesia. This agreement stipulated that the Dutch would transfer the administration of West Papua to the UN, which would then hand it over to Indonesia. The agreement also guaranteed that a referendum would be held later to determine the will of the Papuan people regarding integration with Indonesia. 3. **Act of Free Choice (Pepera) in 1969**: Under the supervision of the United Nations, a vote was held in Papua in 1969 to determine whether the region would remain with Indonesia or pursue independence. The vote, known as the **Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)**, resulted in the majority of Papuan representatives choosing to integrate with Indonesia. While there are debates about how this process was conducted, the results were **accepted by the UN**, and Papua's integration into Indonesia became internationally recognized. 4. **International Recognition**: Following the Pepera, the UN General Assembly acknowledged the result, effectively recognizing West Papua as part of Indonesia. **No country in the world, nor the UN, currently recognizes West Papua as a separate entity from Indonesia**. 5. **Papua's Development**: Since its integration, Indonesia has invested in Papua's infrastructure, education, and healthcare. While there are challenges, it is also important to note that there are many native Papuans who support the development and integration of their region within Indonesia. While a **minority** of groups continue to push for independence, it does not reflect the majority view of the people of Papua as a whole, nor does it alter the legal and historical basis of Papua's status as an integral part of Indonesia. I encourage you to review more comprehensive sources of **historical documentation and legal proceedings** regarding the status of Papua and Indonesia.
@@sampoerna993 Anda masih salah menulis, bahkan semua di manipulasi, saya telah cek anda telah mengunakan AI😄😄😄..kalau otak mau maju, baca buku Papua Barat secara buku cetakan. Bahaya anda akan jadi duggu setiap saat hingga tidak ada kebinggungan. So, you very wrong for you and your contry colonial of Indonesia. Bagusnya, anda coba petakan baik jika gunak AI dan kondisikan dengan perjuangan pejuang-pejuang Papua Merdeka.
@@westpapuastruggle61 Pandangan bahwa sejarah Papua Barat telah dimanipulasi atau bahwa Indonesia merupakan negara kolonial yang menjajah Papua Barat adalah sebuah interpretasi yang tidak berdasar jika kita melihat fakta sejarah dan hukum internasional yang berlaku. Integrasi Papua Barat ke dalam Indonesia melalui mekanisme Perjanjian New York dan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) diawasi langsung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang merupakan badan internasional yang sah dan netral. Proses ini diakui oleh banyak negara di dunia dan diterima secara resmi oleh komunitas internasional. Tidak dapat disangkal bahwa Papua Barat telah menjadi bagian dari Indonesia sejak 1969, dan meskipun ada perbedaan pendapat, hal ini merupakan bagian dari demokrasi. Mayoritas masyarakat Papua pada saat Pepera memilih untuk bergabung dengan Indonesia, dan hasil ini diakui oleh PBB. Tuduhan manipulasi sejarah harus dilihat dengan skeptis karena fakta-fakta yang ada didasarkan pada dokumen dan pengawasan internasional, bukan sekadar opini. Indonesia sebagai negara bukanlah negara kolonial, tetapi negara yang lahir dari perjuangan panjang melawan kolonialisme. Mengatakan bahwa Indonesia menjajah Papua Barat sama saja dengan mengabaikan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia itu sendiri. Program-program pembangunan dan otonomi khusus yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia di Papua membuktikan bahwa ada upaya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, termasuk dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sebaliknya, kelompok-kelompok yang terus memperjuangkan kemerdekaan Papua tanpa menghormati kesepakatan yang sah justru menghambat kemajuan tersebut. Dengan adanya kebebasan berpendapat dan akses informasi mudah didapat saat ini, penting bagi setiap individu untuk memeriksa fakta dari berbagai sumber yang kredibel, bukan hanya mengikuti narasi yang sepihak atau tidak didukung bukti nyata. AI juga merupakan salah satau alat untuk menemukan fakta-fakta yang terjadi pada sejarah indonesia dengan wilayah lainya termasuk dengan papua.
@@sampoerna993 saya mengatahui anda mengunakan AI dan bahkan saya punya lebih lengkap. Saya harap anda dapat gunakan baca buku offline atau beli di google book. Biar anda memahami sejarah Papua Barat. Minta saja pada AI buku sejarah Papua Barat Apa saja yang dapat membaca😄
![เจ็บที่ยังฮัก - ม่อน วรวิทย์ [ Official Mv ] จอนนี่มิวสิค](http://i.ytimg.com/vi/KALIGSRSjFs/mqdefault.jpg)
Perjuangan Papua jangan menyerah suatu saat akan sukses di tanah Papua dan sukses juga oleh perjuanga, perjuangan Papua 🇹🇱🇹🇱🇹🇱🇹🇱
@@ImaculadaSoaressanta Terimakasih untuk solidaritas
The Best ❤
@@ThalesShanes-vi1tp Yes, Thanks.❤️
Bravo West Papua ,,Timor leste hadir untuk papua
@@QuitoSantos-k6v Terimakasih, kawan-kawan Timor Leste. Hormat❤️🌹
FREE WEST PAPUA.. viva PAPUA'' bravo OPM 💪
@@indoladesh Free West Papua❤️
@@westpapuastruggle61 YES.. 👍💪💪
Free West Papua (watching from Bougainville)
@@UnknownBougainvillean Thank You for Support❤️
Our Identity Our Culture Our Spirit West Papua ❤
Yes, you true and we are never give up for indenoendent West Papua
Free west Papua❤️❤️
@@UnknownBougainvillean Free West Papua
West Papua we have a song for you. Watching all the way from Vanuatu
@@jr.rasentertainment4074 Ok. Thanks for support for Free West Papua from Indonesia state.❤️
@@westpapuastruggle61 we are working on a new album and a west papua song is also included
@@jr.rasentertainment4074 Thank very much from your support and Free West Papua
@@westpapuastruggle61 Vanuatu supports West Papua freedom full time!
God bless our fellow brothers and sisters of West Papua....Liberation very soon. Our Dream, our Freedom, Our Revolution will win at any cost. ❤❤❤
Yes, you true. And going on for right and freedom West Papua.
Your dreams will always a dreams.
@@ednandkharibid5193 we will take action for West Papua freedom from colonial Indonesia state
@@westpapuastruggle61 You always took action but nothing happend, shame of you😂
@@ednandkharibid5193 if you come here, you will see on your face. It is colonizer by Indonesia State. So, I need you for help for Free West Papua.
Free west papua 👍🇨🇺🇨🇺🇨🇺🇨🇺❤❤❤❤🇨🇺🇨🇺🇨🇺🇨🇺🙏🙏🙏🙏
Semangat berjuang tetap tuhan membantu
@@EsepTebai-es2jc FreeWestPapua
Fwp💪
🔥🔥🔥🔥🔥 FREE🔥🔥🔥🔥🔥
Free West Papua🌏
Please..god bless papua free free west papua❤❤❤🎉🎉😊😊😊
@@FelixFelix-wr9mw Support for Free West Papua for One Solution from right every human being
Papua Aluta Continua Ate Vitoria Aserta Viva Papua 🇹🇱 Viva komandante Egyanus Kogoya Viva Beny wenda
@@ImaculadaSoaressanta Thanks for solidarity from Timor Leste❤️
From Timor Leste.
Free our brothers in West Papua from indonesian occupation.
🇹🇱🇨🇺
@@luisgomes6407 Thank You For Your Support. ❤️🙏
i think it was 2014 i started to hear an "extra tone" in the humming of the AC. over about two months it turned into this pulsing sound, like the teacher in charlie brown. eventually it was so clear it was like i was there.. women chanting "papua.. papua.." so i looked it up and boy what did i see but machete cut after machete cut. thousands of images of violence. i was then immensely surprised by modern electronic music eg. wisisi from west papua since i was an audio developer. intelligent people listen. a people who still sing and dance with one another. who can reach around the world with their prayers. CNN doesn't do that. thank you papua for showing me a bigger picture of the world, and i only hope whatever i do, i can make a difference for you. so you don't have to get jobs or tax numbers or MK.
i've never seen video form the perspective of a savvy foreigner in PB before, i'm intrigued, but this is too high energy for me atm, will watch the rest soon!
@@atomictraveller Thanks, I will release all about West Papua, I am from West Papua. Then, I need from all solidarty for share and support my people's struggle show to Around the world. #freewestpapua
@@westpapuastruggle61 my experience in the u.s., being from wales, is being implanted and tortured invisibly. i have evidence and decades of observing that mind control is real throughout the west (u.k., australia) which is why no one seems to notice. it's not perfect so i continue to communicate, but my belief is that the best strategy is to use force to deter lawan and stay isolated. i fully support Egianus.i'm more impressed by papuan music, intelligence than any others in the world. you retain your human nature. i barely earn any money, but i am an expert audio developer, i'm making 3d games now to raise funds, although attention is really controlled. i'd be happy to make any kind of game idea to raise awareness or for fun (chucking TNI with a catapult?) but i haven't been successful at raising attention yet (tripalay games on itch and here, my working method is better for simple projects and slow computers). whatever i can do.
so sad that the western country and UN calls for peace while these people are still to this day suffering at the hands of Indonesia....
@@yapanijosephjr1281 keep strong for Free West Papua and our voice very Important for around the world hear. ❤️
👍🇨🇺🇨🇺❤💗🇨🇺🇨🇺🙏🙏🙏
@@Purwantoi7k Hormat, kawan tetap berjuang untuk Papua Merdeka.
Free west Papua,in God we trust God will give you freedom ❤❤❤❤❤ praise the God of Israel 🇮🇱 amen
Free West Papua❤
Semua sudah jelas dan benar Papua barat di jajaan berbagai bangsa kolonial dan dunia seperti buta mata, telinga tuli mendengar....
@@Oppo236-u2x Tetaplah berjuang untuk kemerdekaan Papua Barat dari Negara Kolonial Indonesia.
Kepada komunitas internasional, penting untuk dipahami bahwa Indonesia adalah negara yang beragam dan pluralistik, terdiri dari lebih dari 1.300 kelompok etnis dan lebih dari 700 bahasa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau. Keberagaman ini dipersatukan di bawah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika,” yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu.” Kesatuan Indonesia tidak dibangun di atas keseragaman, tetapi berdasarkan prinsip menghargai dan menerima perbedaan budaya dalam satu negara.
Salah satu wilayah yang beragam di Indonesia adalah Papua, sebuah provinsi yang secara historis dan sah telah menjadi bagian dari Indonesia sejak kemerdekaan negara dari penjajahan pada tahun 1945. Status Papua ini dikukuhkan pada tahun 1969 melalui **Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)**, sebuah referendum yang diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam proses ini, mayoritas rakyat Papua, yang diwakili oleh para pemimpin suku dan wakil lokal, memilih untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia. Hasil ini diakui oleh PBB dan komunitas internasional, sehingga penggabungan Papua ke Indonesia sah secara hukum internasional.
Namun, ada sebagian kecil kelompok separatis di Papua yang menolak untuk menerima hasil Pepera dan terus menyerukan kemerdekaan. Suara minoritas ini tidak mewakili populasi luas Papua, yang sebagian besar telah menerima pembangunan dalam kerangka Indonesia. Meskipun perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tindakan kelompok ini sayangnya telah menghambat kemajuan dan kesejahteraan wilayah tersebut. Penolakan mereka terhadap keputusan demokratis yang dibuat pada tahun 1969 telah menyebabkan ketidakstabilan, dan aktivitas mereka sering kali mengganggu upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun otoritas lokal.
Penting untuk disampaikan bahwa Papua telah menerima investasi besar dari pemerintah Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Upaya ini telah mengubah Papua menjadi salah satu provinsi dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Kelompok separatis yang menolak kedaulatan Indonesia atas Papua, dalam banyak kasus, menghambat upaya pembangunan ini, menciptakan ketidakstabilan, dan membatasi peluang bagi rakyat Papua untuk berkembang.
Oleh karena itu, persoalan kelompok kecil yang mengadvokasi kemerdekaan Papua tidak boleh dilihat sebagai representasi dari seluruh masyarakat Papua. Mayoritas rakyat Papua, sebagaimana tercermin dalam hasil **Pepera 1969**, telah memilih untuk menjadi bagian dari Indonesia. Kelompok-kelompok ini, yang terus mengganggu integrasi Papua ke dalam Indonesia, adalah suara minoritas yang sayangnya menghambat kemajuan wilayah tersebut dan kesejahteraan rakyatnya.
Sebagai kesimpulan, Papua adalah bagian integral dari Indonesia, bukan hanya berdasarkan hubungan sejarah dan hukum internasional, tetapi juga melalui kehendak rakyatnya, sebagaimana dibuktikan dalam **Pepera**. Gangguan yang terus-menerus dari faksi separatis adalah tantangan yang dihadapi Indonesia, tetapi hal ini tidak mencerminkan keinginan mayoritas rakyat Papua yang telah memilih untuk bersatu dengan Indonesia dan maju bersama dalam bingkai kebangsaan yang lebih luas.
@@sampoerna993 Pepera 1969, Aneksasi 1 Mei 1963, The New York Agreement 15 Agustus 1962, The Roma secret Agreement 30 September 1962 adalah illegal atas Papua Barat, kenapa illegal karna negara kolonial Indonesia adalah Negara yang tidak mematuhi hukum internasional, bahkan jika anda telusuri Papua Barat anda akan mengetahui Papua Barat berjuang kemerdekaan dari Negara kolonial Infonesia, yang berkuasa selama 62 Tahun.
@@westpapuastruggle61 Pernyataan bahwa Papua Barat dicaplok secara ilegal dan Indonesia tidak mematuhi hukum internasional adalah pandangan yang keliru jika dilihat dari perspektif sejarah dan hukum internasional yang telah disepakati. Proses integrasi Papua Barat ke dalam Indonesia melalui Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962, Penyerahan Kekuasaan 1 Mei 1963, dan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969, semuanya dilakukan di bawah pengawasan dan persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB, sebagai badan internasional yang diakui, mengawasi dan menerima hasil dari Pepera, di mana mayoritas perwakilan rakyat Papua Barat memilih untuk bergabung dengan Indonesia.
Meskipun ada pandangan yang berbeda dari beberapa kelompok terkait hasil Pepera, ini adalah bagian dari dinamika demokrasi. Namun, PBB dan komunitas internasional secara sah mengakui bahwa hasil Pepera mencerminkan keinginan mayoritas rakyat Papua untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia. Klaim bahwa Indonesia merupakan negara kolonial juga tidak memiliki dasar yang kuat, mengingat Indonesia sendiri lahir dari perjuangan melawan kolonialisme Belanda, dan integrasi Papua Barat adalah bagian dari proses dekolonisasi wilayah bekas Hindia Belanda yang sudah lama diperjuangkan.
Sejak integrasi, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Papua, termasuk melalui program Otonomi Khusus yang memberi lebih banyak kewenangan kepada Papua dalam mengelola sumber dayanya. Infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan juga menjadi fokus utama pembangunan di Papua untuk memastikan bahwa wilayah ini terus berkembang. Tuduhan bahwa Papua Barat dijajah selama 62 tahun mengabaikan fakta-fakta sejarah dan kemajuan yang telah dicapai di bawah kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
@@sampoerna993 ini adalah jawaban AI.😄😄. Tapi kembangkan sedikit lah. Biar, tambahengetahui sejarah Papua Barat. Coba temukan mengapa rakyat Papua Barat untuk berjuang Papua Merdeka. Anda akan mendapatkan jawaban juga dari AI tetapi, lebih baik baca offline terkait Papua Barat, ada banyak cetakan buku.
@@westpapuastruggle61 setelah di cari fakta-fakta tentang kenapa papua mengalami kesulitan dalam kemajuan dan apa yang sudah dilakuan pemerintah pusat terhadap provinsi papua
bayak faktor yang menghabat tetapi perlu di pahami bahwa pemerintah pusat sudah memebrikan dana pembangun sebejar lebih dari 84,7 Triliun untuk pembanguan papua pada 2022 dimana dana anggaran ini lebih besar dari pada anggaran daerah ibu kota jakarta pada tahun yang sama padahal jakarta jumlah penduduknya 3 kali lipat jumalah penduduk papua.
di temukan juga fakat2 bahwa pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten papua melakukan tindakan korpusi yang menghabat pembangun di papua terdapat bukti bahwa gubernur papua lukas enembe melakukan koupsi dan perjudian di singapura, yang paling tidak masuk akal adalah gubernur lukas enembe menggarkan uang makan dan minum dirinya 1 miliar rupiah per hari dan masih banyak lagi penemuan praktek korpusi oleh komisi pemberantasan korupsi KPK di pemerintah daerah provisi papua dan kabupaten papu anda bisa menemukanya di media nasional dan sosial tetang lukas enembe berjudi di singapura betapa korupsinya pemerintah daerah papua permaslahan ini yang menghambat papua untuk maju dibandingkan provinsi lainya, sebagai orang asli papua harusnya mengecek fakta-fakta apa saja yang sudah dilakukan pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
fakta-fakta tersebut saya temukan dan adanya otsus dimana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua adalah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai upaya untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kondisi khas daerah tersebut. tapi sayangnya pengawasan yang lemah oleh masyarakat papua terhadap pemerintah daerah mengakibatkan mudahnya prektek korupsi dilakukan oleh pemimpin daerah.
@@sampoerna993 soal lebijakan kolonial negara Indonesia dibtanah Papua Barat adalah penjajah, dan hak wajib Anda dan negara kolonial Indonesia, dengan cepatnya dukung Papua Merdeka, sebelum generasi modern bertindak. Anda baca berita borjuasi sampai lupa sejarah sebenarnya. Pemikiran anda adalah pemikiran menjajah rakyat anda sendiri, kenapa anda mau urus Papau Barat (uruslah rakyat mu yang masih minta-minta di jalan, masih tidur di hawa kolom jembatan).
Amin Amin Tuhan YESUS bersama Papua 🙏💖
@@alfonsiusowagai6621 Kita Terus berjuang untuk Papua Merdeka
NKRI HARGA MATI
@@jokocahyosantoso8770 NKRI Harga Mati itulah membunuh, menjajah Rakyat Papua Barat, termasuk anda yang penghancur generasi anda yang tak tau sejarah. Maka, belajarlah sejarah Papua Barat serta dukung Papua Merdeka sebagai jiwa yang demokratis.
@@westpapuastruggle61 justru separatus teroris itu yang setiap hari membunuh warga sipil dan aparat keamaman
Manusia2 bodoh seoerti engkau itu hanya bisa menghasut
Bagaikan sampah yang tidak berguna
Sejarah papua sudah jelas
Papua adalah bagian sah dan integral dari NKRI
Irian jaya tetap merah putih sejak jaman dahulu kala
The recent photo going viral on social Media about a deceiving photo of few Bird of Paradise that were killed by some people and hung on trees. My Question is? Was this a sign of frustration from the people of West Papua towards the government of Papua New Guinea about and Agreement (Confidential) that was signed by the Indonesian government and the PNG Government or was it just for viewing purposes. Can a source clarify further?
Regarding the recent viral photo showing dead Birds of Paradise hung on trees, there is no direct source clearly attributing this act to frustration towards the agreement between Indonesia and Papua New Guinea (PNG). However, the ongoing conservation crisis in West Papua, including the rampant deforestation and illegal poaching of Birds of Paradise for trade, could be seen as a reflection of broader environmental and political tensions in the region.
There is significant opposition in West Papua against Indonesia’s policies and economic developments, such as palm oil plantations, which are seen as contributing to the destruction of native forests where these birds live. Conservation efforts have been underway, with local communities trying to protect their natural heritage through initiatives like ecotourism [www.taipeitimes.com/News/world/archives/2017/10/27/2003681144] [www.birds.cornell.edu/home/west-papua-and-the-birds-of-paradise/]
While the killing of these birds might not explicitly relate to the PNG-Indonesia agreement, it highlights the deeper struggles faced by the people of West Papua, who have long been involved in resisting Indonesian control, both politically and environmentally.
For more details, you can explore discussions on how conservation efforts in West Papua are evolving and the environmental impact of deforestation in the region. But, West Papua under colonialsm of Indonesia state. And verything Indonesia doing In West Papua, Genocide, Ecocide, exploitation and more, here. I and my people's live as hell here.
If ou have about Bird Pradise Please share to me, Cause in West Papua, We have no access everything here. it is close everything information.
Free West Papua,why Slave and fight. what the all mighty God has given them is now own by Indonesia.Look at their skin clour, they share the same skin clour as us Niugini Because we were ONE.The real name for us was Territory of Papua and Niugini.Can someone tell us the (TRUTH).Who brought the name Papua to us Niungini, which divided Niungini in to two,is . now call Papua new guinea.This is a total LAYING in the World
GOD BLESS PAPUA
@@ZeusJeronimodoCarmo-wj3ll Free West Papua
@@westpapuastruggle61 TUHAN YESUS KRISTUS MEMBERKATI ORANG PAPUA DN TANAH PAPUA AMEM
@@ZeusJeronimodoCarmo-wj3ll Thank You. We will struggle for West Papua until indenpendent.
Yes,the west should stop trading with the Indonesian government. The US also should stop otherwise.
@@BiitaaTarawa West Papua tetap akan merdeka❤️
Sudah seharusnya masalah ini di bawa ke dewan PBB,pemerintah indonesia lebih memilih membangun IKN daripada membangun papua.puluhan tahun indonesia merdeka inikah KEADILAN bagi seluruh rakyat indonesia.sementara SDA anda dikuras.perjuangkan kemerdekaan mu saudara di papua. Terlebih lagi penguasa negeri ini lebih mengurusi palestina daripada saudara papua. Fight...fight...fight❤❤❤
@@monangsigalingging3927 Terimakasih anda terbaik, tetaplah baca-baca situasi Papua Barat dan sejarahnya. ❤️
This is not different just like Israel against Palestine 😢.
@@stewartsingal4599 Yes, We call for Indenpendent in West Papua
Papua adalah bagian sah dari Indonesia: Papua sudah menjadi bagian dari Hindia Belanda selama masa kolonial. Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, wilayah Papua, sebagai bagian dari Hindia Belanda, termasuk ke dalam wilayah Republik Indonesia. Klaim bahwa Papua "bebas" pada tahun 1961 adalah keliru, karena pada waktu itu Papua masih berada di bawah kekuasaan Belanda, bukan negara yang merdeka secara penuh.
**Operasi Trikora (1961)**: Pada saat itu, Presiden Sukarno meluncurkan Operasi Trikora sebagai upaya untuk mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda di Papua. Operasi ini adalah bagian dari perjuangan dekolonisasi Indonesia untuk mempersatukan seluruh wilayah bekas Hindia Belanda di bawah satu negara, yaitu Indonesia. Operasi ini didukung oleh banyak negara di dunia, yang mengakui bahwa Papua adalah bagian sah dari Indonesia.
**Perjanjian New York (1962)**: Perjanjian New York, yang difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menegaskan bahwa administrasi Papua akan diserahkan dari Belanda kepada PBB, dan kemudian dari PBB ke Indonesia. Perjanjian ini merupakan dasar sah yang diakui secara internasional untuk integrasi Papua ke dalam Indonesia.
**Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969**: Pepera yang diawasi oleh PBB dilakukan untuk menentukan apakah Papua ingin tetap menjadi bagian dari Indonesia atau memilih kemerdekaan. Hasil dari Pepera menunjukkan mayoritas besar dari para wakil rakyat Papua memilih untuk bergabung dengan Indonesia. Walaupun ada perbedaan pendapat, hal ini adalah wajar dalam sistem demokrasi, namun keputusan akhirnya jelas: Papua tetap menjadi bagian dari Indonesia, dan hasil ini diakui oleh PBB serta komunitas internasional.
**Perbedaan dengan Timor Leste**: Banyak orang yang membandingkan Papua dengan Timor Leste, namun sejarah kedua wilayah ini sangat berbeda. Timor Leste adalah bekas jajahan Portugis, sementara Papua merupakan bagian dari Hindia Belanda, yang secara otomatis masuk ke wilayah Indonesia saat proklamasi kemerdekaan. Papua tidak pernah menjadi negara merdeka atau terpisah secara historis dari Indonesia seperti halnya Timor Leste.
**Pembangunan di Papua**: Saat ini, Papua menjadi salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di wilayah Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Klaim bahwa Papua menderita di bawah Indonesia tidak mencerminkan kenyataan bahwa banyak kemajuan telah dicapai, meskipun masih ada tantangan yang harus diatasi.
Jadi, klaim bahwa Papua adalah "bebas" pada tahun 1961 tidak didukung oleh fakta sejarah atau hukum internasional. Papua adalah bagian sah dari Indonesia sejak kemerdekaan dan proses integrasinya telah diakui oleh PBB. Orang yang menolak kenyataan ini seringkali mengabaikan sejarah sebenarnya dan fakta hukum yang berlaku.
@@sampoerna993 Sejarah yang anda tulis ada kesalahan fatal dan membahayakan generasi anda bahkan otak anda, lihat saja kedepan anak cucu anda hidup dalam kekacauan sama seperti anda yang duggu dan negara kolonial Indonesia, menjajah Papua Barat hari. Pembenaran sejarah yang anda tulis adalah salah dan salah. Dapakanh anda membaca sejarah Papua Barat dan sampaikan ke komunitas anda bahwa West Papua Berjuang Merdeka.
Papua is legally part of Indonesia: Papua has been part of the Dutch East Indies during colonial times. When Indonesia gained independence in 1945, Papua, as part of the Dutch East Indies, was included in the territory of the Republic of Indonesia. The claim that Papua was "free" in 1961 is incorrect, as at that time Papua was still under Dutch control, not a fully independent country.
**Operation Trikora (1961)**: At that time, President Sukarno launched Operation Trikora as an effort to end Dutch colonial rule in Papua. This operation was part of Indonesia's decolonization struggle to unite all former territories of the Dutch East Indies under one country, Indonesia. This operation was supported by many countries around the world, which recognized Papua as a legitimate part of Indonesia.
**New York Agreement (1962)**: The New York Agreement, facilitated by the United Nations (UN), stipulated that the administration of Papua would be transferred from the Dutch to the UN, and then from the UN to Indonesia. This agreement became the legitimate basis for Papua’s integration into Indonesia as recognized by the international community.
**Act of Free Choice (Pepera) 1969**: The Pepera, supervised by the UN, was held to determine whether Papua wished to remain part of Indonesia or choose independence. The result of the Pepera showed that the vast majority of Papua’s representatives chose to join Indonesia. Although there were differing opinions, this is common in a democratic process. However, the final decision was clear: Papua remained part of Indonesia, and this result was recognized by the UN and the international community.
**Differences with Timor Leste**: Many people compare Papua with Timor Leste, but the historical backgrounds of the two regions are very different. Timor Leste was a former Portuguese colony, while Papua was part of the Dutch East Indies, which automatically became part of Indonesia after its declaration of independence. Papua has never been an independent country or historically separate from Indonesia, unlike Timor Leste.
**Development in Papua**: Currently, Papua is one of the provinces with the fastest economic growth in Indonesia. The Indonesian government has made various investments in infrastructure, education, and healthcare in Papua to improve the welfare of its people. Claims that Papua is suffering under Indonesia do not reflect the reality that much progress has been made, although challenges still remain.
Therefore, the claim that Papua was "free" in 1961 is not supported by historical facts or international law. Papua has been a legitimate part of Indonesia since independence, and its integration process was recognized by the UN. Those who reject this reality often ignore the true historical and legal facts.
@@sampoerna993 West Papua Never Part of the colonial Indonesia state. Cause, colonial of Indonesia state, everthing in West Papua illagaly since 1961 until Now. And UN Never wrote, West Papua Never in Indonesia. Can you reading West Papua story?
@@westpapuastruggle61 It seems there is some misunderstanding about the history of West Papua. Let’s look at the facts based on historical records and international law:
1. **Papua was part of the Dutch East Indies (Hindia Belanda)**: West Papua, during the colonial era, was part of the Dutch East Indies, which included all the territories that later became Indonesia. When Indonesia declared independence in 1945, its claim over the territories of the former Dutch East Indies included Papua.
2. **New York Agreement (1962)**: In 1962, the **New York Agreement** was brokered by the United Nations between the Netherlands and Indonesia. This agreement stipulated that the Dutch would transfer the administration of West Papua to the UN, which would then hand it over to Indonesia. The agreement also guaranteed that a referendum would be held later to determine the will of the Papuan people regarding integration with Indonesia.
3. **Act of Free Choice (Pepera) in 1969**: Under the supervision of the United Nations, a vote was held in Papua in 1969 to determine whether the region would remain with Indonesia or pursue independence. The vote, known as the **Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)**, resulted in the majority of Papuan representatives choosing to integrate with Indonesia. While there are debates about how this process was conducted, the results were **accepted by the UN**, and Papua's integration into Indonesia became internationally recognized.
4. **International Recognition**: Following the Pepera, the UN General Assembly acknowledged the result, effectively recognizing West Papua as part of Indonesia. **No country in the world, nor the UN, currently recognizes West Papua as a separate entity from Indonesia**.
5. **Papua's Development**: Since its integration, Indonesia has invested in Papua's infrastructure, education, and healthcare. While there are challenges, it is also important to note that there are many native Papuans who support the development and integration of their region within Indonesia.
While a **minority** of groups continue to push for independence, it does not reflect the majority view of the people of Papua as a whole, nor does it alter the legal and historical basis of Papua's status as an integral part of Indonesia.
I encourage you to review more comprehensive sources of **historical documentation and legal proceedings** regarding the status of Papua and Indonesia.
@@sampoerna993 Anda masih salah menulis, bahkan semua di manipulasi, saya telah cek anda telah mengunakan AI😄😄😄..kalau otak mau maju, baca buku Papua Barat secara buku cetakan. Bahaya anda akan jadi duggu setiap saat hingga tidak ada kebinggungan. So, you very wrong for you and your contry colonial of Indonesia. Bagusnya, anda coba petakan baik jika gunak AI dan kondisikan dengan perjuangan pejuang-pejuang Papua Merdeka.
@@westpapuastruggle61 Pandangan bahwa sejarah Papua Barat telah dimanipulasi atau bahwa Indonesia merupakan negara kolonial yang menjajah Papua Barat adalah sebuah interpretasi yang tidak berdasar jika kita melihat fakta sejarah dan hukum internasional yang berlaku. Integrasi Papua Barat ke dalam Indonesia melalui mekanisme Perjanjian New York dan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) diawasi langsung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang merupakan badan internasional yang sah dan netral. Proses ini diakui oleh banyak negara di dunia dan diterima secara resmi oleh komunitas internasional.
Tidak dapat disangkal bahwa Papua Barat telah menjadi bagian dari Indonesia sejak 1969, dan meskipun ada perbedaan pendapat, hal ini merupakan bagian dari demokrasi. Mayoritas masyarakat Papua pada saat Pepera memilih untuk bergabung dengan Indonesia, dan hasil ini diakui oleh PBB. Tuduhan manipulasi sejarah harus dilihat dengan skeptis karena fakta-fakta yang ada didasarkan pada dokumen dan pengawasan internasional, bukan sekadar opini.
Indonesia sebagai negara bukanlah negara kolonial, tetapi negara yang lahir dari perjuangan panjang melawan kolonialisme. Mengatakan bahwa Indonesia menjajah Papua Barat sama saja dengan mengabaikan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia itu sendiri.
Program-program pembangunan dan otonomi khusus yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia di Papua membuktikan bahwa ada upaya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, termasuk dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sebaliknya, kelompok-kelompok yang terus memperjuangkan kemerdekaan Papua tanpa menghormati kesepakatan yang sah justru menghambat kemajuan tersebut.
Dengan adanya kebebasan berpendapat dan akses informasi mudah didapat saat ini, penting bagi setiap individu untuk memeriksa fakta dari berbagai sumber yang kredibel, bukan hanya mengikuti narasi yang sepihak atau tidak didukung bukti nyata.
AI juga merupakan salah satau alat untuk menemukan fakta-fakta yang terjadi pada sejarah indonesia dengan wilayah lainya termasuk dengan papua.
@@sampoerna993 saya mengatahui anda mengunakan AI dan bahkan saya punya lebih lengkap. Saya harap anda dapat gunakan baca buku offline atau beli di google book. Biar anda memahami sejarah Papua Barat. Minta saja pada AI buku sejarah Papua Barat Apa saja yang dapat membaca😄