ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 14 มี.ค. 2024
- MetroTV, DIANUTNYA sistem demokrasi sebagai dasar ketatanegaraan di Republik ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia memilih untuk menempatkan kedaulatan berada sepenuhnya dalam supremasi sipil. Demokrasi harus terus berkembang dan maju sebagai pemuliaan terhadap kedaulatan rakyat.
Tidak perlu lagi ada upaya sistematis mengembalikan dominasi militer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala bentuk siasat untuk menggiring kembalinya dwifungsi militer semestinya tidak diadaptasi demi tegaknya semangat reformasi.
Untuk itulah, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan mampu memastikan bayang-bayang dominasi militeristik tidak lagi terjadi.
Aturan pengisian jabatan ASN oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam RPP ini mesti diatur dengan jelas dan tegas.
Beleid tentang jabatan ASN yang bisa diisi oleh prajurit TNI dan personel Polri merupakan ketentuan yang telah diamanatkan oleh Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Bangsa ini tentu enggan demokrasi kembali melangkah mundur dengan masifnya intervensi militer dalam birokrasi. Manuver-manuver menyeret TNI ke ranah sipil harusnya dipandang sebagai kebijakan usang sejarah Republik ini.
Bahkan, rencana pemerintah ini mirip dengan prinsip Dwifungsi ABRI saat Orde Baru. Kala itu militer dan polisi dapat duduk di jabatan sipil dan mendominasi birokrasi sipil demi menopang rezim yang otoritarian.
Tanpa adanya aturan yang ketat, pelemahan juga akan terjadi pada birokrasi itu sendiri. Penunjukan TNI/Polri sebagai ASN bisa mengganggu dan mengacak-acak tatanan meritokrasi. Konflik dan kecemburuan pun dinilai akan tumbuh subur di kalangan ASN.
Meskipun dengan asas resiprokal ASN bisa menjabat di TNI-Polri serta diakomodasi dalam UU ASN dan RPP tersebut, hal itu akan terkendala pada UU TNI maupun UU Polri yang sudah mengatur bahwa jabatan di dua lembaga tersebut hanya bisa diisi oleh anggota TNI atau Polri. Dengan demikian, bisa dipastikan, dalam implementasinya hampir tidak ada ASN ke TNI-Polri.
Belum lagi dari sisi penegakan hukum, dengan kultur birokrasi yang masih lemah seperti saat ini, dengan masuknya petinggi TNI/Polri di pemerintahan, dampaknya ialah melemahnya spirit penegakan hukum. RPP ASN tersebut jangan sampai menjadi alat legitimasi praktik-praktik yang keliru.
Pasalnya, hingga saat ini, prajurit aktif TNI masih terikat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jika melakukan pelanggaran hukum, termasuk kasus korupsi. Proses hukum militer ini banyak yang menilai bisa menjadi ganjalan terhadap upaya mewujudkan birokrasi yang terbuka dan transparan, serta bebas korupsi.
Jika keran pengisian jabatan ASN dibuka lebar bagi TNI/Polri, juga akan muncul pemikiran baru di benak para prajurit dan aparat kepolisian bahwa mereka tidak lagi bercita-cita sebagai militer atau polisi yang profesional. Para personel TNI-Polri itu boleh jadi akan lebih membangun kedekatan pada kekuasaan politik untuk mendapat jatah di birokrasi.
Untuk itulah, diharapkan RPP ini betul-betul disusun matang oleh pemerintah dan disertai pertimbangan yang menyeluruh oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Apabila belum menemukan formulasi yang benar-benar ideal, alangkah baiknya tidak dipaksakan segera disahkan.
Jangan hanya karena ingin mengakomodasi para perwira TNI-Polri yang tidak kebagian posisi di institusi mereka alias jobless, justru mengorbankan demokrasi dan reformasi birokasi yang telah dibangun dua dekade lebih sejak reformasi.
#polri #asn #tni #dpr #politik #demokrasi #polisi #mediaindonesia #BedahEditorialMI #Metrotv
-----------------------------------------------------------------------
Follow juga sosmed kami untuk mendapatkan update informasi terkini!
Website: www.metrotvnews.com/
Facebook: / metrotv
Instagram: / metrotv
Twitter: / metro_tv
TikTok: / metro_tv
Metro Xtend: xtend.metrotvnews.com/
Di Era kebebasan (yg kebablasan) & kuatnya sistem ketatanegaan dgn sistem presidensial akan mempermudah diacak-acaknya sistem tersebut dgn menggunakan Undang-undang serta mengabaikan "Etika" untuk membuatnya sehingga akan menurunkan motivasi & semangat para ASN yg berkarir secara berjenjang yg akibatnya akan melemahnya birokrat kita, oleh karenanya rubah saja namanya bukan lagi ASN tapi kembali menjadi "PeNeg" (Pegawai Negara), kan semua bisa diatur ! Bravo NKRI !
SEJATINYA YG BERPERAN BESAR DALAM KEMUNDURAN DEMOKRASI & BIROKRASI TAK LAIN & TAK BUKAN ADALAH MAKHLUK² PARPOL & JUGA MAKHLUK² PARPOL PENGHUNI RUMAH RAKYAT ITU SENDIRI SEBAB SEJAK DULU YG NAMANYA CALEG MAU NIKMATI ENAKNYA DUDUK DIRUMAH RAKYAT SUDAH PAKAI BAGI² DUIT ITU DILAKUKAN BAIK CALEG DPR KABUPATEN/KOTA HINGGA PUSAT, BELUM LAGI SAAT PARA MAKHLUK² PARPOL LEWAT ANGGOTA²NYA YG ADA DI RUMAH RAKYAT SALING MELAKUKAN MANUVER² POLITIK, TAWAR MENAWAR DALAM BAGI² JABATAN BAHKAN DALAM RUMAH RAKYAT SUDAH BUKAN LAGI RUMAH ASPIRASI RAKYAT YG SESUNGGUH MELAINKAN RUMAH ASPIRASI PERSONAL ANGGOTA LEGISLATIF & MAKHLUK² PARPOL DIMANA RUMAH RAKYAT JADI SARANG MALING² DUIT RAKYAT SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS & MASIF SERTA BERJAMAAH, KATA² RAKYAT, DEMOKRASI, KEADILAN & BANGSA JUGA NEGARA HANYALAH KAMUFLASE UTK MENUTUPI BOBROKNYA DEMOKRASI YG DILAKUKAN OLEH MAKHLUK² PARPOL DALAM RUMAH RAKYAT CUMA TERKADANG TANPA SADAR DIRI & NGACA MAKHLUK² PARPOL PENGHUNI RUMAH RAKYAT SOK BERLAGAK JUMAWA, SOK PALING NGERTI, PALING PINTER, PALING BISA, PALING SUCI, PALING BENER, PALING ALIM, PALING JAUH DARI BERBUAT DOSA BAHKAN BERLAGAK BAK HAKIM & DEWA SAAT MENCERCA PEJABAT² EKSEKUTIF PADAHAL ITU SEMUA UTK MENUTUPI BUSUK & BOBROKNYA APA YG DILAKUKAN MEREKA DALAM RUMAH RAKYAT, MEREKALAH MAKHLUK² MUNAFIK SELAIN POLITISI² & "tokoh²" NASIONAL/BANGSA
Judul berita klo 01 menang : "Kemajuan Demokrasi dan Birokrasi" 😂
Mudahan 03 allah swt merestui menuju Negara Indonesia Demokrasi makin kuat sesama manusia dn Rakyat hdp damai.Amin.
16%
Hancurnya sistem sebagus apapun kalau mental sogok menyogok yg menang yg berkuasa dan pengusaha,semua bisa di permainkan,yg penting birokrasi kekuasaan bahagia dgn pasilitas negara dgn gajinya,yg lemah siap siap mati pelan pelan ,Krn sudah takdir,dengan kebodohan yg di hargai sebatas uluran gentong babi yg menjerat leher ,siapa peduli ,hanya waktu dn jaman yg menghukumi dan menghakimi dn rakyat yg melaknati.
Bilang aja pingin hidup enak dengan uang pajak rakyat tanpa capek bekerja itu TNI masuk ASN
Terimakasih Para Pemimpin Dunia, Joe Biden, Putin, Macron, Rishi Sunak(Inggris), Dubes China, dll yg telah ucapkan selamat atas terpilihnya Prabowo Gibran.✌️✌️
😮Buruh smk cikarang thr nya cuma 1-2 kali gaji..
Mana gaji umr + tunjangan nya cuma belasan juta/bulan 😢 mana gaji buruh cuma naik 4-20% per tahun 😢😅
Kalah sama thr pns yang bisa puluhan triliun
Ini teros ada ada lagi platuran baru kok seperti salah jalan teros begini
Yg katakan mundur adlh mrk yg kalah.. kami merasa sdh baik skg koq..
Betul sekali
Salam WARAS.... Semoga segera mendapat hidayah....
@@kacanghijau1159 otakmu yang gak waras
Otakmu yg juga ikut mundur. Negara sd amburadul di blg baik" sj. Org spti ini waras gk ya?
Demokrasi era Jokowi ini bukan lagi terancam ttp sdh dikebiri oleh rezim Jokowi mudah2an suatu saat jika sdh tdkbberkuasa lg Jokowi ini dpt diadili
Terimakasih Para Pemimpin Dunia, Joe Biden, Putin, Macron, Rishi Sunak(Inggris), Dubes China, dll yg telah ucapkan selamat atas terpilihnya Prabowo Gibran.✌️✌️
@@setiawanbenedict3878wong blm ada pemberitahuan dari kpu kok sdh bilang menang,kalau ucapan selamat dari siapapun boleh-boleh aja utk membesarkan semangat dan menyenangkan hati agar jangan sampai stres kalau ternyata pengumuman kpu nanti menyatakan kalah.
@@NasaruddinNasution-lh3kf santuy cil, ya kalee sekelas kepala negara2 Barat, Rusia, Amerika ... mo tarik ucapan selamatnya lagi ...🤭🤭🤭
Makanya NKRI berat untuk menhadi negara maju, karena 40% warganya masih gak kenal QUICK COUNT ITU SCIENCE😂😂😂
Yo dijogetin aja.🎉🎉🎉🎉
G9
Sudah banyak sudah itu setres makir ada apa Dengan mu saya tidak tau harus tau saya gak mau gak tau ya gak tau
nantinya bisa terjadi nya dynasti birokrasi tni polri
kembalikan kedaulatan rakyat bkn dynasti kekuasaan jokowidodo kembalikan konstitusi di jln riel NYA kembalikan hkm yg bersumber pd PANCASILA kembalikan tni polri ke baraknya dwi fungsi .jangan ada dinasti birokrasi yg di kuasai oleh tni polri
Terimakasih Para Pemimpin Dunia, Joe Biden, Putin, Macron, Rishi Sunak(Inggris), Dubes China, dll yg telah ucapkan selamat atas terpilihnya Prabowo Gibran.✌️✌️
Ngomong apa kau gak jelas