Kuliah Mr. Q "Proyeksi Pasca Putusan MK" | Unpacking Indonesia Podcast
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 29 ต.ค. 2024
- Selamat datang di Unpacking Indonesia Podcast bersama Zulfan Lindan.
Di Episode kali ini, kita kedatangan seorang tamu spesial yaitu Muhammad Qodari atau biasa dikenal Mr. Q, Direktur Eksekutif Indo Barometer .
#putusanmk #mahkamahkonstitusi #dprri #pilkada2024 #jokowi #unpackingindonesia
Yuk Gabung Ke Komunitas Unpacking Indonesia!
► t.me/Unpacking...
----------------------------------------------------------------------------
Jangan Lupa Follow Social Media Unpacking Indonesia:
► Instagram: / unpacking.id
► Facebook: www.facebook.c...
► Twitter: / unpacking_id
► Tiktok: / unpacking.id
----------------------------------------------------------------
Host Unpacking Indonesia:
► Instagram: / zulfan.lindan
-----------------------------------------------------------------
Nonton channel ini jadi makin Paham ttg tata negara
Kalo Ada Mr Q di Unpacking Indonesia pasti slalu kami sek Nontn. Penjelasan nya sangat bagus dan gampang di mengerti. Apalagi saya yg awam politik. Jd ngerti.
Betul... Saya jg suka peljlsan m q ini..
Qodari lucu 😂😂😂
Giliran gibran lolos mk oleh paman usman Qodari ngapain 😂😂😂
@@azharraz6354 komen template 😅
@@azharraz6354 yang ngajuin judisial siapa..?? lagian keputusan tersebut berlaku umum.. bahwa ada hakim yang kebetulan pamannya itu satu hal.. makanya ada dissenting opinion karna jumlah hakim terbatas.. gibran sebagai individu punyak hak yang sama untuk memilih atau dipilih.. itulah hakekat demokrasi..!!! sampai disini paham nggak..
Tks penjelasan anda Mr.Q..saya suka ..anda pintar ..penjelasannya semua berdasarkan fakta .analisa ..apalagi dgn procast Zulfan Lindan yg mencerdaskan bkn memojokkan siapapun ❤❤❤❤
Mentor2 handal...mereka berdua...salut...❤❤❤
UU PEILKADA itu di buat TAHUN 2009 Jaman Pak SBY di ubah jadi ambang batasnya 20% agar memangkas Oposisi dan PDIP Masih OPOSISI saat itu.
Tujuan Awal Ambang batas 20% di Buat itu Untuk Meredupkan PDIP di krn UU PILKADA itu Produk 2009 yg sudh di ubah 3x Tapi sudh di Sahkan. Dan sejak Putusan MK maka sudh berubah 4 kali di ganti hanya tdk dgn Ambang Batas 20%.
Sejak Partai Buruh dan Partai Glora Ajukan Yudisial Review tentang UU Pilkada ini tentang Ambang Batas 20% makanya Putusan MK menyutujui Yudisial Review Glora dan Buruh yg tdinya Ambang Batas 20% Jadi 7,5% untuk Partai Non Siet dan 10% Untuk Partai yg Punya Siet. Tapi di Anulir Oleh KIM PLUS dgn BALEG untuk Mengubah Syarat Batas Usia, Padahal MK tdk Merubah Syarat Batas Usia Tapi di Akalin DPR biar Meloloskan KAESANG
Aamiin
Kemana aja kmrn pas di demo, kalo mmg bener kok ngiprit, kenapa ga di gas aja, kstanya 58? 85? Kok kincep semua?
@@robertkong4291Apa perang..klu turun semua.pasti bnyk korban jiwa
Trims Bang Zulfan, pencerahan dari Mr. Q tentang ilmu politik.
Tuh...para Mahasiswa dengerin, dapatkan ilmunya dulu...agar paham sebelum bertindak, dan terhindar menjadi maha-sewa..
Terima kasih Mr. Q dan The un-packing atas podcast ini👍
Dukun Mr. Qodari memang sangat mencerahkan
Kuliah gratis ini keren penjabarannya👍👍👍
Alhamdulillah Level S3
#Desertasibroo😊😊
Kasian#KinerjaSejak
Jan sd 22 Agust 2024
#BalegLegislasiDPR++
√Sdh54xRapatdg5DIM
√>276Pasal#Barunya
#UtkRUUPemilu2024
UU PEILKADA itu di buat TAHUN 2009 Jaman Pak SBY di ubah jadi ambang batasnya 20% agar memangkas Oposisi dan PDIP Masih OPOSISI saat itu.
Tujuan Awal Ambang batas 20% di Buat itu Untuk Meredupkan PDIP di krn UU PILKADA itu Produk 2009 yg sudh di ubah 3x Tapi sudh di Sahkan. Dan sejak Putusan MK maka sudh berubah 4 kali di ganti hanya tdk dgn Ambang Batas 20%.
Sejak Partai Buruh dan Partai Glora Ajukan Yudisial Review tentang UU Pilkada ini tentang Ambang Batas 20% makanya Putusan MK menyutujui Yudisial Review Glora dan Buruh yg tdinya Ambang Batas 20% Jadi 7,5% untuk Partai Non Siet dan 10% Untuk Partai yg Punya Siet. Tapi di Anulir Oleh KIM PLUS dgn BALEG untuk Mengubah Syarat Batas Usia, Padahal MK tdk Merubah Syarat Batas Usia Tapi di Akalin DPR biar Meloloskan KAESANG
Kenapa waktu putusan umur Gibran gak omong begitu???
Ini kuliah pengabulan dari qodari....dulu putusan menguntungkan anak Jokowi dia gak teriak
Lare Oseng hadir menyimak kuliah gratis ilmu politik demokrasi,
Mr Oodari...bicara Politik enjoy🇮🇩🇮🇩
Nyantai gak ngotot klo pihak sebelah blm apa apa sudah ngotot marah marahh
Qodari lucu 😂😂😂
UU PEILKADA itu di buat TAHUN 2009 Jaman Pak SBY di ubah jadi ambang batasnya 20% agar memangkas Oposisi dan PDIP Masih OPOSISI saat itu.
Tujuan Awal Ambang batas 20% di Buat itu Untuk Meredupkan PDIP di krn UU PILKADA itu Produk 2009 yg sudh di ubah 3x Tapi sudh di Sahkan. Dan sejak Putusan MK maka sudh berubah 4 kali di ganti hanya tdk dgn Ambang Batas 20%.
Sejak Partai Buruh dan Partai Glora Ajukan Yudisial Review tentang UU Pilkada ini tentang Ambang Batas 20% makanya Putusan MK menyutujui Yudisial Review Glora dan Buruh yg tdinya Ambang Batas 20% Jadi 7,5% untuk Partai Non Siet dan 10% Untuk Partai yg Punya Siet. Tapi di Anulir Oleh KIM PLUS dgn BALEG untuk Mengubah Syarat Batas Usia, Padahal MK tdk Merubah Syarat Batas Usia Tapi di Akalin DPR biar Meloloskan KAESANG
Betul Mr Q setidaknya mewakili suara hati saya; yang bersorak rame rame belum tentu benar. Setuju dengan Mr Q yang mencerdaskan pikiran bahwa betul MK sebagai Yudikatif yang kebablasan yang ikut cawe cawe membuat pasal UU yang menjadi kewenangan legeslatif dan eksekutif
@@SamsungA32-i9p excellent
Membuat uu yg mana?? Anda sudah sesat ....dari qiadri yg nyata nyata buzzer kekuasaan..waktu putusan untuk meloloskan Gibran dia gak teriak
Setuju 1000% dg Mr. Q... Pendapat saya pribadi segera koreksi fungsi MK dan gimana caranya MK tidak genit, yaa klo ada kajian nya boleh juga di bubarin
Qodari lucu 😂😂😂 giliran gibran diloloskan mk oleh paman usman Qodari ngapain 😂😂😂
UU PEILKADA itu di buat TAHUN 2009 Jaman Pak SBY di ubah jadi ambang batasnya 20% agar memangkas Oposisi dan PDIP Masih OPOSISI saat itu.
Tujuan Awal Ambang batas 20% di Buat itu Untuk Meredupkan PDIP di krn UU PILKADA itu Produk 2009 yg sudh di ubah 3x Tapi sudh di Sahkan. Dan sejak Putusan MK maka sudh berubah 4 kali di ganti hanya tdk dgn Ambang Batas 20%.
Sejak Partai Buruh dan Partai Glora Ajukan Yudisial Review tentang UU Pilkada ini tentang Ambang Batas 20% makanya Putusan MK menyutujui Yudisial Review Glora dan Buruh yg tdinya Ambang Batas 20% Jadi 7,5% untuk Partai Non Siet dan 10% Untuk Partai yg Punya Siet. Tapi di Anulir Oleh KIM PLUS dgn BALEG untuk Mengubah Syarat Batas Usia, Padahal MK tdk Merubah Syarat Batas Usia Tapi di Akalin DPR biar Meloloskan KAESANG
Waktu Gibran MK ok, sekarang Kaesang dirugikan MK harus ada yg mengawasi😂 pie toh
Setuju MK bubar saja....mending MA saja ...
Too much lembaga2 makanya jd seperti tidak terarah aahhh
@@azharraz6354MK DIBUAT KAN UNTUK KEPENTINGAN...JADI GAK BISA MEMBUAT SEMUA MASYARAKAT MENERIMA DAN SENANG...PASTI ADA YANG DIUNTUNGKAN DAN DIRUGIKAN
MAKLUM SUDAH BERPOLITIK
Sejak podcast Akbar Faisal lebih condong ke salah satu pihak, gw mulai geser ke podcast ini...lebih adem, sejuk, rindang 🤣🤣🤣
Makin lama akan makin banyak yang waras, tunggu aja setelah november, akan makin banyak org tersadar telah dibohongi raja jawa moga2 kau bisa cepat sadar juga, kim jong os 😂
MK cuma 9 org bisa merubah UU yg dibuat DPR/Pemerintah yg proses penyusunannya tahunan Ini sangat berbahaya bagi keselamatan bangsa
Kudoro itu ular berkepala dua lacur politik
Cari cuan
@@akua-m1i Oong kosong itu....kau sekolah lagi..MK itu penguji..dan ini kali MK di rel yg benarrr
@@intoelwooelwoo kau yang banyak belajar, mk ga berhak buat undang undnng. tapi memutuskan
Belajar lagi bocil
Gue setuju MK memang kebablasan! Katanya demokrasi, konsepnya ya memang rakyat pilih partai, partai pilih wakil yang akan diusung! Mending Indonesia punya banyak partai, di Amerika cuman ada 2 partai dan harus pilih salah satu! Kalo demokrasi ya memang seperti itu konsepnya, mau apalagi??? Mau merubah konstitusi dan menjadikan MK sebagai pembuat UU?? Konsepnya UU dibuat oleh DPR, MK tugasnya menguji dan mengembalikan pembahasan ke DPR apabila dirasa kurang sesuai! Bahaya kalo kemudian MK berhak membuat UU dimana proses pengambilan keputusannya di dalam kotak hitam yang tidak terang! Sejelek jeleknya DPR proses sidangnya terbuka dan dapat diakses publik sehingga bisa dilihat wakil rakyat mana yang mendukung ataupun menolak! Apabila rakyat merasa tidak puas, ya jangan dipilih lagi wakil rakyat yang tidak mewakili suara rakyat! Inilah yang dinamakan siklus demokrasi! #MK_KEBLABASAN
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan prinsip Trias Politika, Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya tidak berperan sebagai pembuat ayat dalam undang-undang. Fungsi MK lebih tepat berada dalam ranah pengujian undang-undang terhadap UUD, bukan sebagai lembaga legislatif yang berwenang membuat, mengubah, atau menambahkan ayat dalam undang-undang.
1. UUD 1945:
Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Artinya, MK berfungsi sebagai lembaga yang memastikan bahwa undang-undang yang dibuat oleh legislatif (DPR dan Presiden) sesuai dengan konstitusi.
Pasal 20 UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan membuat undang-undang berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan Presiden. Dalam hal ini, fungsi legislatif adalah eksklusif milik DPR dan Presiden, bukan lembaga yudikatif seperti MK.
2. Trias Politika:
Prinsip Trias Politika (pemisahan kekuasaan) membagi kekuasaan negara menjadi tiga: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda:
Kekuasaan eksekutif (Presiden dan kabinet) bertugas melaksanakan undang-undang.
Kekuasaan legislatif (DPR dan DPD) bertugas membuat undang-undang.
Kekuasaan yudikatif (termasuk MK dan Mahkamah Agung) bertugas menegakkan hukum dan keadilan, serta menguji undang-undang terhadap konstitusi.
Dengan demikian, MK sebagai lembaga yudikatif tidak seharusnya membuat atau menambahkan ayat dalam undang-undang karena hal itu melanggar prinsip pemisahan kekuasaan yang menjadi dasar Trias Politika dan juga tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945. Fungsi utama MK adalah menguji apakah suatu undang-undang sesuai dengan konstitusi, dan bukan berperan dalam pembuatan atau perubahan isi undang-undang.
Nah waktu Paman jd ketua MK, Kenapa DPR RI dan Pemerintah bisa lancar jaya memutuskan Anak Emas jd calon wakil presiden
@@beritajejakfaktaitu dr puan yg ngajuin umur di pilpres n MK menyetujui itu ,coba anda cari tau MK skrg bagian dr parpol mana., skrng beda politik sm pak Jokowi jd sakit hati n mengkambing hitamkn pak Jokowi pdhl mreka smw yg mengutak atik UU
@@meuthiaentha7093posisi jadi draw : 1- 1, satu menguntungkan,satu nya lagi merugikan.
@@beritajejakfaktaKeputusan MK 90 2023 itu menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon, gak nambahin normal apa apa,
Di putisan MK 60 2024 mengabulkan permohonan para pemohon sebagian dan nulis norma baru, detil bahkan pasalnya, dimana gak ada di permohonan
Apakah ini menyalahi wewenang? Ini perlu dibahas
Alhamdulillah terbaik abg berdua ❤❤❤❤
MR. Q Nalarnya selalu lebih depan.... dibanding orang kampus yg sudah ikut politik ptaktis ....demi mencarikan jalan Abah MK sampai tega merubah UU yg sejak reformasi tdk pernah MK rubah ..... Demi pembenci jokowi MK membuat aturan yg me
UU PEILKADA itu di buat TAHUN 2009 Jaman Pak SBY di ubah jadi ambang batasnya 20% agar memangkas Oposisi dan PDIP Masih OPOSISI saat itu.
Tujuan Awal Ambang batas 20% di Buat itu Untuk Meredupkan PDIP di krn UU PILKADA itu Produk 2009 yg sudh di ubah 3x Tapi sudh di Sahkan. Dan sejak Putusan MK maka sudh berubah 4 kali di ganti hanya tdk dgn Ambang Batas 20%.
Sejak Partai Buruh dan Partai Glora Ajukan Yudisial Review tentang UU Pilkada ini tentang Ambang Batas 20% makanya Putusan MK menyutujui Yudisial Review Glora dan Buruh yg tdinya Ambang Batas 20% Jadi 7,5% untuk Partai Non Siet dan 10% Untuk Partai yg Punya Siet. Tapi di Anulir Oleh KIM PLUS dgn BALEG untuk Mengubah Syarat Batas Usia, Padahal MK tdk Merubah Syarat Batas Usia Tapi di Akalin DPR biar Meloloskan KAESANG
Terima kasih atas ilmunya Mr.Q.
Setuju atas penjelasan Mr.Q ttg MK == hrs didudukkan sesuai job des nya..
Apapun jobdesnya, raja jawa yang menentukan, beres kan?
Memang benar tugas pembuat uu ya DPR, dan tugas MK hanya menerima atau menolak ajuan
Lha kemarin waktu pasal 90 yg Gibran koq bisa diubah usia?
@@AndyAngkasaChannellah yg ngajuin batasan usia kan ketua DPR Bu puan dr PDIP
Dan mk menyetujui nya 😂😂😂
Ente kalo GK paham politik GK usah komen dah 😂😂😂
Bikin malu aja ente😂😂
@@AndyAngkasaChannelasal njeplak ..kebanyakan nonton podcast si RH DAN rocky keblenger ...jd ikut keblenger ...😂😂
@@AndyAngkasaChannelini ni orang yg biasa ikut demo gk tau permasalahannya,
Dulu DPR itu sudah pernah membuat RUU tentang pembatasan dinasti politik. Oleh MK ditolak dengan alasan bertentangan dengan HAM. Semua warga negara berhak memilih dan dipilih. Begitu alasan MK waktu itu. Ternyata sekarang masalah dinasti politik menjadi sumber kegaduhan politik beneran. Berarti kegaduhan sekarang ini biang keroknya MK itu sendiri.
belajar dulu dinasti itu apa , klu lu masih milih nama nya bukan dinasti , ...
Bodoh kok keterlaluan. Ratu Atut dari neneknya sampai mau plus cicit jadi kepala daerah, nggak ada yg teriak dinasti politik. Giliran anak pak Jokowi maju dan itu didukung partai, loe baru teriak Dinasti. Paham arti dinasti saja tidak. Cuma ikutan mulut si pembenci. Coba nanti keturunan kamu dituduh di fitnah... Baru kamu sadar
Konon hakim itu wakil Tuhan tapi keputusan mrk sering mengikuti kemauan iblis😂😂😂😂😂😂
Brarti patut diduga MK jg berpolitik biar nanti bisa jd legislatif atau executive. Seperti mantah mentri dan cawspres itu...
Apa itu dinasti pemimpin yang di pilih karena keturunan ,bukan di pilih rakyat atau pemungutan suara ,harus mengerti anda
Sebaiknya Mr Q merintis profesi kedua sebagai Dosen Politik biar Jossss......
Alhamdulillah... Serasa kuliah lagi....
Terimakasih Mr. Q dan Bang Zulfan.
Lanjutkan memberikan edukasi dan pencerahan.
Semoga beliau-beliau panjang umur dan sehat selalu.
Curiganya MK sdh terima amplop tebal.. Sama seperti BEM
Terimakasih untuk M Qodari yang telah berikan pendidikan Tata negara dengan Mudah dan praktis dari fungsi mazing maxing. Semoga tetap sehat dan penuh barokah
Seperti biasa, selalu setuju dengan MR.Q yang setiap bicara selalu berdasarkam data dan fakta. Terus suarakan kebenaran dan edukasi masyarakat seperti saya. Terimakasih juga Mr. Zunfan Lindan utk Podcast edukasinya👍👍
MK itu anggotanya orang pintar pintar tapi tidak bisa membedakan yang namanya memutus sengketa konstitusi dan membuat UU. Tidak tahu pagar batas kewenangan. Akhirnya mahasiswa yang masih belajar tentang politik ikut terjerumus ke sesuatu yang tidak benar.
Mahasiswa yg masih ijoooo
Exactly
Demonya ngasal! Cuma asal dpt nasbung. Gatau hal perkaranya. Malu ga tuh sbg mahasiswa? Hanya demi kepentingan 1 org kalian dibikin BODOH smoga ga permanen asal mau blajar yg bener
Sangat s7 bro
Betul sekali..... pembelajaran yang menyesatkan...... kewenangan DPR jelas...pembuat UUD......
Hadir, nyimak Mr Q idola😊👍
Selalu cocok dengan unpacking Indonesia dengan pencerahan nya.... Cool!
Memang susah kalau MK juga ikut menambah pasal di UU. Jika DPR-Pemerintah membuat pasal-pasal di UU, kita masih bisa Judicial Review di MK. Tapi kalau pasal-pasal yg dibuat oleh MK, kepada siapa kita mengajukan judicial review nya?
Nah betul tuh
@@bosslincah7834ya tidak ada lagi....masih ada counternya yaitu Perpu itu benteng terakhir...
Akhirnya oposan dengungkan demo agar Presiden dlm tekanan untuk menimbang Perpu bermanfaat atau tidak, jika dlm kondisi darurat...😂
Betul jg. Bayangkan pembentukan UU d DPR yg makan waktu berbulan2 bhkn bertahun2, dengar dan konsultasi dg bnyk pihak tiba2 bsa dijungkirbalikan oleh 9 orang saja dlm waktu kurang dr 3 bulan.
@@harukrentz435 Kucluk kan om?
@@herisutantyo2752 Perpu termasuk kategori UU, jadi bisa diuji lagi di MK. Siklusnya akan muter-muter terus. Norma yg mengatakan bahwa keputusan MK itu final dan mengikat, ternyata tak sepenuhnya benar karena bisa diputar-putar terus tanpa penyelesaian,,,
Anda betul.
MK itu punya riwayat kebablasan.
Tapi kita tidak ribut.
Putusannya menimbulkan ketidakpastian hukum.
Itu hasil pengajaran para Ketua MK.
Tidak ribut karena menguntungkan kita.
@@filsufkorsel_l3110Kita dengan kami itu bisa berbeda lho yoo,😂😂🤣
Terima kasih, mr Q utk penjelasannya
Sangat mencerahkan Mr. Q selalu di tunggu podcas Zulfan Lindan 👍👍👍👍
Keliatan bodohnya otakmu
Saya setuju dgm MR Q, berbahaya kalau mk bisa buat pasal yg final dan mengikat
Setuju dengan Mr Q, analisanya mudah di pahami, dan sangat logika
Mantap Prof Q, pembuat UU pemerintah & DPR yang keputusannya bersifat politis
Terima kasih pencerahannnya mr.Q
Terima kasih untuk Mr. Q penjelasan yang sangat baik dan mohon juga pak Zulfan Lindan membahas putusan inkracht itu. Yang diartikan kalau sudah ada putusan yang mengikat serta tidak dapat dibatalkan. Memang setiap putusan pengadilan diawali kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yg sangat sakral. Tetapi belakangan ini ada kasus yg diungkit lagi walaupun sdh ada putusan MA misalnya.
Taat INTRUKSI APA KATA JOKOWI ❤❤
MK Kelihatan uda kayak KPK ,sebelum UUnya direvisi,
SANGAT BERBAHAYA BAGI KEHIDUPAN BERNEGARA.
Wkkwkwkw.....anda ke sekolah supaya cerdas
@@intoelwooelwoo Ga kebalik hahahahaha
@@FianApong belajar lagi..supaya gak gampang di bodohin ..masa dengar dari tim suksesnya Kim?? Harusnya dengar hukum tata negara....makanya jangan bodohh
@@intoelwooelwoo gua mau jelasin juga percuma,otak lu kagak bakal nyampe
𝘽𝙍𝘼𝙑𝙊 𝗠𝗥. 𝗤 𝗣𝗘𝗡𝗝𝗘𝗟𝗔𝗦𝗔𝗡𝗡𝗬𝗔 𝗠𝗔𝗡𝗧𝗔𝗣 𝗕𝗔𝗡𝗚𝗘𝗧 𝗕𝗜𝗦𝗔 𝗗𝗜𝗠𝗘𝗡𝗚𝗘𝗥𝗧𝗜 𝗢𝗥𝗔𝗡𝗚 𝗕𝗢𝗗𝗢𝗛 𝗧𝗘𝗖𝗛𝗡𝗢𝗟𝗢𝗚𝗬 𝗕𝗜𝗡 𝗚𝗔𝗣𝗧𝗘𝗞 𝗦𝗘𝗣𝗘𝗥𝗧𝗜 𝗦𝗔𝗬𝗔...𝗠𝗔𝗧𝗨𝗥 𝗡𝗨𝗪𝗨𝗡 𝗦𝗔𝗡𝗚𝗘𝗧 𝗕𝗔𝗡𝗚 𝗭𝗨𝗟𝗙𝗔𝗡.... 𝗦𝗘𝗠𝗢𝗚𝗔 𝗦𝗘𝗛𝗔𝗧 𝗦𝗟𝗔𝗟𝗨.. 𝗔𝗔𝗠𝗜𝗜𝗡🤲
𝗞𝗔𝗠𝗜 𝗧𝗨𝗡𝗚𝗚𝗨 𝗣𝗘𝗡𝗖𝗘𝗥𝗔𝗛𝗔𝗡 𝗡𝗬𝗔 𝗟𝗔𝗚🙏🏻 💙🙏🏻
Hahaha, ternyata ngaku bodoh, pastesan di bodohin ga berasa, malah seneng 😅😅😅😅😅
Menarik klau ada praktisi hukum yg berkompeten dan independen. Jadi ada yg meluruskan.
Taiwan Hader om,,nonton M ,Qodari
Pasal 20 UUD 1945 menyebutkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk UU. UUD 1945 tidak pernah menyebutkan bahwa MK memegang kekuasaan membentuk UU. Jadi sdh sangat jelas bahwa MK telah mengambil alih kewenangan DPR. Apapun argumentasi yg diberikan oleh para pendukung MK itu hanya sekedar untuk membela diri. Jadi sebaiknya MK harus memahami betul psl.20 UUD 1945 dan tupoksi dari MK agar tidak salah kaprah. Satu hal yg harus disadari oleh MK bahwa rakyat memilih DPR untuk bertindak sebagai wakil rayat untuk membentuk UU. Rakyat tidak memilih MK untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membentuk UU. Jadi MK itu bertindak sebagai wakilnya siapa? Apakah MK bertindak sebagai wakil dari mahasiswa dan kalangan akademisi untuk mendesak DPR dan Pemerintah agar dapat melegalkan keputusannya walaupun keputusan itu salah kaprah karena telah merampas kewenangan DPR?......Sebaiknya MK dibubarkan saja. Kami rakyat butuh DPR, kami rakyat tidak butuh MK.
Sebagai orang medis, benar banget tuh analogina Mr.Q. MK dan MA itu seperti lab yg melakukan pengujian laboratorium tapi yg melakukakan tindakan perawatan adalah dokter.
Analogi ngawur ! sekolahnya beda di sama2in
Kkwkwkwjw shame analogi gak cuk kwkwkwk @@robertkong4291
Semoga tema ini bersambung, Kita perlu lebih mendalami lagi "Situasi Pasca Putusan MK" juga alasan dibalik "Mengalahnya" DPR thd Rencana Revisi UU Pilkada....
Jokowi/Prabowo mau liat megawati usung anis biar habis nanti si banteng. Itu sih perkiraan saya.
Undang bang Yusril, bang Zulfan. Untuk lebih mencerahkan posisi keputusan MK dari sudut pandang Tata Negara.
SUNGGUH MENGERIKAN MAHKAMAH KONSTITUSI HARI INI...
Ttp semangat mr Q,anda orang cerdas ❤❤❤❤
Mantap Mr. Q, MK = Mahkamah Kebablasan
Basic dari Pembuat UU berdasarkan Sistem Demokrasi yang kita anut... inilah yang harus diketahui oleh semua Rakyat Indonesia tanpa kecuali.
Memang Mr. Q dan Mr. Z kalo ketemu bisa membuat pencerahan tanpa keberpihakan (conflict of interest)
Kerennnn..... 👍👍👍
Mantab analisis Mr. Q, MK & lembaga peradilan lainnya sering membuat putusan ultra petita bahkan sampai tingkat daerah, sehingga susah diimplementasikan
MK juga sudah banyak disusupi agenda politik kok, kadang sering buat putusan yg bikin gaduh dimasyarakat.
Top Tuan Qodari suarakan terus kebenaran👍👍👍
Lahh.... kok makin cinta aja sama Mr.Q ini... makin kangen.. 🥲
🗣️ masing-masing, baik DPR & MK sdh slh dlm prosedur / job description nya...., tp seperti Mr Q katakan ini sdh pembiaran terlalu lama, ngga ada koreksi utk mereka DPR & MK, hnya mantan Presiden ke 6 yg pernah kritik apa fungsi MK...., bnyk para ahli di negri ini, tp masing-masing punya kepentingan mereka.....
Mr q. Aku juga belajar ilmu politik, sepakat dengan Mr Q. Mk lucu kadang kadang. Bang zufan matap
Sangat setuju Mr. Q, jelas dan tegas.
Semua ini, berawal dari dendam politik dan rasa iri pada karier politik pak Jokowi dan keluarganya.
Sbg pendukung pak Jokowi dr jaman pilgub Jakarta2012, pilpres2014,2019,2024 saya merasakan sendiri ketidak sukaan itu, ketidak sukaan pada karier politik pak Jokowi dan keluarganya.
Bahkan, saya sendiri sbg relawan dan pendukung tidak luput sering kena caci maki, sindiran,bullying dari pendukung lawan2 politik pak Jokowi. Dan semua itu, bukan hanya di MEDSOS tp langsung tatap muka dr jaman pendukung Foke-Nara dlu.
Pak Jokowi emang orang "ajaib", karier politiknya melesat sangat cepat bahkan sekarang sangat "menakutkan" bagi lawan-lawan politiknya! Untuk itulah, mereka yg gak suka, tidak ingin anak2 pak Jokowi ikut2an berpolitik seperti pak Jokowi yg akan "menghambat" karier politik mereka!
Terkait dgn keputusan MK, saya termasuk yg mendukung keputusan MK 90, yg "ditengarai" oleh mereka utk memuluskan jalan mas Gibran utk menjadi Cawapres.
Dan saya juga mendukung, keputusan MK 60-70 yang secara otomatis memberikan ruang bagi partai atau koalisi partai dgn perolehan suara kecil utk dapat msncalonkan calon di PILKADA.
Namun, dengan logika dan pemikiran terbalik juga, bisa jadi keputusan MK60-70 adalah alat utk "menjegal" pencalonan mas Kaesang pada pilkada Jateng mengingat sebelumnya sudah ada keputusan MA tentang syarat pencalonan kepala daerah.
Namun apapun dinamika dan fenomena politiknya, kita harus tetap konsisten dan konsekuen pada KONSTITUSI dan keputusan yg sudah dikeluarkan MK. Sembari kita perbaiki dan perjelas lagi hubungan dan kewenangan MK, DPR, MA, Presiden (eksekutif) setelah tensi politik adem.
JAYALAH INDONESIA.🇮🇩
MERDEKA!!!
Ambil contoh cucu Mak banteng dua² nya lolos Jd DPR padahal mereka yasudah lah yah 😂😂😂😂😂😂
padahal ga pernah diminta oleh pemohon soal batasan usia. tapi dibuatkan norma nya oleh MK. keblinger.
comment yang amat BAGUS DAN TEPAT ! thank you ❤
@@dionosapae7361 kita sama bang.
Mungkin yg dendam sama Jokowi sekarang mengerucut. Karena sury Paloh ternyata mesra sama Jokowi 😂. Ternyata MK dari dlu melampaui batas dn ini harus dibereskan. Cuman yg disasar tetep pak Jokowi.
@@ferykaka Mereka STANDART GANDA dr jaman pak Jokowi nyagub Jakarta 2012.
Bang Zulfan & Mr Q Idolaku, saya gak pernah absen mengikutinya, krn menambah Ilmu politik krn saya suka politik.
Unpacking diskusinya berbobot krn Bang Zulfan expert & senior dalam perpolitikan, Total Politik juga suka, dibandingkan podcast lain yg kurang fair & tidak berbobot, apalagi Bocor Alus..! 🫡🫡❤❤🇮🇩🇮🇩
Hebat mister Q...kok ahli hukum tdk ada yg nyanggah..bersrti mister bener dong.. .
setiap ada bang qodari,selalu menjernihkan suasana dengan jelas,....membuktikan bahwa ilmu beliau lebih baik ketimbang mahasiswa pendemo dan oknum yg mengatasnamakan intelek tapi segelintir orang yg iri dan tidak mendapatkan panggung politik ,
Mr Q mmg hebat ❤❤❤
saya suka M.Q. cerdas, tegas dan lugas dlm mengulas.
Ketua partai harus tanda tangan undang undang PERAMPASAN ASET koruptor.. Luar biasa.. Mantap... Pasti semua dukung.
Saya sangat setuju sekali apa yg telah di statementkan suhu politik Mr.Q ☺☺☺
Salah satu duet yang mencerdaskan penonton. Bravo.
Gday Mr Q dan Zulhan...
Again You are Brilliant 👏...
Makanya sorry gwe nga berpihak MK, gwe berpihak kpd Perdamaian Pemerintah pembuat UUD dan Pancasila...
Semoga Podcast2 seperti Zulhan ini undang orang2 yg Cerdas Brilliant dan Bijak...
Jgn yang Too much Provokasi2 yg berbaju Intelektual...
Spy mencedaskan si Publik2 !!..
Request juga undang si Margarito si pakar hukum tata negara ...yg details dan saya pikir Tepat dlm interview nya dia dgn TV Ones acara One to one .
Bravo n keep Calm Wise dan carry-on ya both of you Mr Q dan Mr Z...❤❤
Hebat sekali Mr Qodari ini nalarnya!
MPR sebaiknya mengamandemen tugas dan fungsi MK, di mana tugas MK sdh sangat menyimpang, TDK hanya menerima dan menolak gugatan, tapi juga buat aturan/uu sendiri, pdhl tugas buat uu adalah tugas DPR dan pemerintah.
Menyimpang dari sisi mana ya???
MK membuat uu yg mana??. MK itu tempat penguji..jangan mau di sesat kan qodari
Yaudah amandemen sono, ganti aja sesukamu, ingat jumat kmrn baru awal, lanjutin aja terus kecongkakanmu
Keren misterQ kuliah umumnya nambah ilmu
Betul sekali KPK ataupun MK udah masuk urusan politik dari dulu. Khusus MK harus nya emang cuma menolak atau menerima apa yg jadi tuntutan yg mengajukan permohonan kepada MK tinggal nanti DPR+pemerintah yg melaksanakan karena yg punya hak buat UU itu DPR+pemerintah bukan MK
betul jdinya MK akan jdi super power dan akan jdi alat penguasa .. justru dengan ini akan jdi bom waktu jika dibiarkan .. bayangkan MK memutuskan pembatasan usia kerja tdk diskriminatif apakah itu di tekan presiden pastinya nggak .. in sangat berbahaya .. mahasewa2 itu mana paham yg bgni2.. kaesang hanya maju bukan langsung jadi tapi MK memutuskan usia kerja tdk diskriminatif sangat berimplikasi terhadap masyarakat jelas itu melanggengkan praktek memberikan kerja utk orang dalam terutama di perusahaan2 milik negara yg terjadi saat ini
Bukan alat penguasa, tp ipar penguasa 😂
Negara Indonesia hukum yang tertinggi yaitu hukum unjuk rasa kebrutalan
Mr Q..sangat piawai dan memang betul bahwa peran dari masing2 Lembaga hrs kembali ke tugas dan jalur nya senduri2
Kentaan saat ini MK sebagai lembaga Yudikatif yg tugasnya hanya menguji sengkets undang2..bukan mengubah pasal dari undang2.
Ini sangat berbahaya ..betul kata MR. Q..terjadi ANARKIS.
Saya sebagai rakyat sangat setuju dg pemikiran dan pemaparan MR. Q.
Kulaih yg sgt berkelass🎉
Mantu dah unpacking indonesia
Mr Q selalu menyala nyala
Seharusnya MK Itu kewenangannya menolak atau menerima... membatalkan atau oke silahkan lanjut... terhadap penggugat.
Judicial activism itu berbahaya karena menciptakan norma baru yang harusnya dibuat oleh DPR. Supreme court di AS bisa menguji UU tapi mereka hanya membuat interpretasi hukum dan menolak UU, tapi tidak pernah membuat pasal baru UU
Mr Q. . saya SANGAT setuju kalian undang rektor dan para dosen, agar bisa memberi ilmu kpd mahasiswa apa pungsi,MK dan DPR di mana kewenangannya,gimana cara kerjanya. kaRna mahasiswa yg demo di DPR kemarin itu sdh kebablasan,dan merendah kan wewenang DPR yg mereka ini kan pimpinan kita. .dan klo adapun kebijakan DPR yg kurang sesuai ya cukup dikritik. tapi ini DPR melakukan kerjanya malah di demo,harus nya yg di demo MK minta di uji lagi keputusannnya. . thank you Mr Q. .
Kalau MK menulis pasal UU berarti MK melanggar UU. Yang anggap diri ngaku ahli hukum tata negara refly harun ternyata bodoh, kenyataannya lebih ahli MR Q.
Mereka culas juga kan. Mmg ini bermula dari putusan 90. Sebenarnya kemarin itu menerima gugatan pembatasan umur gak usah ada tambahan tambahan pasal sudah selesai.
Sekarang itu diulangi lalu yg diuntungkan menolak lupa mereka pernah menentang wkkkk
❤❤❤
MK ITU ISINYA POLITISI2 YG BERKEPENTINGAN BUAT DIRINYA/ KELOMPOKNYA. BUKTINYA SAAT MENGABULKAN PARLEMEN THRESOLD KURANG DARI 4% BERLAKUNYA PERIODE MENDATANG, TAPI PUTUSAN 60 & 70 LANGSUNG BERLAKU, SEDANG PROSES PILKADA SEDANG BERJALAN DI UJUNG WAKTU. ITU KAN NAMPAK LICIK !
LAHI PULA MK TAK SEYOGYANYA BIKIN NORMA / ATURAN BARU.
AMBUR ADUL MK.
Kurang dari 7 hari sblm batas penutupan pendaftaran pulak! 😂
Itu jelasss...
MK...saat ini adalah sdh bertindak sewenang2...sangat berbahays..buat pemerintaan kita..
Mohon agar di kembalikan ke fungsi masing2 lembaga..terutama MK.
Ajukan MKMK dong, jangan omon2 aja, kmrn waktu ngaco di MkMK kan juga, si paman lengser, minta tolong sama taja jawa aja kalo ga 😂😅
Mahasiswa harus melihat ini....fungsi MK yg sebenarnya hrs seperti ini, tidak over power
Pemerintah selanjutnya HARUS mengkoreksi kekeliruan ini ke depan, agar semua institusi berada pada jalur yg benar sesuai fungsinya
Malu maluin banget yg demo. Parah. MK yg melewati batas kewenangan malah di bela. MALU WOI MALU.
MK langgar konstitusi dong...
Bang Zulfan bestie nya Mr. Q....😊😊
Bagus banget penjelasan mr Q
Saya sangat senang dengan MK, yang pertama, adalah wakil Yang Ilahi untuk mejamin para pencari keadilan menemukan apa yang didambakan. Kedua, keputusan MK 60 dan 70 sangat memihak kepada Rakyat. Sangat menguntungkan rakyat. Alasan filosofis atas keutusan mereka sangat bisa diterima, dan perhitungan teknis kuantitatif yang dibaut sangat amat ADIL dan rasional.
Well asal km gak tmasuk orang yg nuduh macem2 aja saat MK menurunkan batas usia capres/cawapres kmrn.
😂😂...situ ga nyimak...keblinger
Bukan soal berpihak atau tdk berpihak tp tugasnya memang bukan untuk mengubah2 UU alias bukan membuat UU baru krn itu tugasnya DPR. Saat ini MK mengambil alih tugas DPR.
@@aagayudwiratnawati246 Jelas dan mantap
Intinya ada sebagian dari 9 hakim MK yg memang bermain politik .....
Kenapa Mr. Q lebih pintar dari seorang ahli_hukum ?
Berharap ada diskusi dengan Prof.Jimly & Prof.Yusril
Kayanya saya ga liat ada di pelajaran di sekolah... ttg struktur lembaga tertinggi, lembaga tinggi... tugas dan fungsi nya...
Kayax perlu ada video ttg ini deh... supaya bs jd pelajaran buat kita semua... kan kalo baca kayanya kurang menarik...
MPR ngapain... DPR ngapain... MK ngapain... abis itu sekalian ada contoh... misal kalo RUU yg blm ketok palu... kl mau protes ke siapa... caranya gimana...
Trus kalo bisa ada juga video ttg alur keuangan negara... utang itu apa... negara bayar utang itu bagaimana... jenis2 utang... utang luar negeri... utang dalam negeri
Saya suka banget ama channel ini soalnya...
Sklh dulu ada pelajaran PMP skrg udah di hapus
Masa sih? Masa tidak paham. Anak2 itu tugas lembaga tinggi negara? Kalau tidak ada, jadi pantaslah kalau banyak yang tidak paham termasuk mahasiswa itu. Pantas mereka bodoh!
Ide bagus
Materi pelajaran SMP ini Bang...soal pembuatan Undang Undang harus ada partisipasi publik...disitulah rakyat bisa kasih masukan...
@@listiyanilistiyani9588 PMP kan jaman orba yg mana waktu itu blom ada lembaga MK. lagian pelajaran PMP dulu lebih mengajarkan tatakrama serta bersikap dalam masyarakat. penyebutan tugas2 lembaga negara cuma sebatas hapalan dan sedikit sekali porsinya.
Dg hasil MK ini diakomodir...calon pilkada akan banyak...namun minim dukungan dewan. Bisa jadi seluruh proyek tak jalan krn duit boncos duluan buat nyogok dukungan kesemua partai. Payah ini kedepan...pasti !!!
rawan.
Biarin boncos, kan ntar lo dikasih bansos
Makin boncos, makin terbongkar kebobrokan raja kayu
Yaaa ko cepat lg seruu niiih😊
Setuju
Betul sekali Mr Q
Setuju dengan Mr q. MK udah kebablasan ga paham wewenangnya sendiri
Dosen hukum dan ahli hukum harus nencobtoh m q mengkritik mk dengan jenius beda dengan dirty vote dan gol sakit hati sekalu mengkritik dilandasisi dengan kebencian yang tidak jarang nenimbulkan anarkhis salam nkri buat m q mahasiswa hukum ikutilah kuliah m q dan frop jmly supaya lebih berkualitas
Fungsi Anggota Dewan salah satunya Legislasi yaitu membuat dan merevisi Undang-Undang ( DPR ) atau Peraturan Daerah ( DPRD) sesuai dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
Fungsi MK hanya memutuskan bahwa permohonan terhadap suatu Undang - Undang itu diterima atau ditolak bukan mengubah isi Undang Undang tersebut tanpa persetujuan DPR
Mahasiswa dan orang2 yg ikut demo....itu kebanyakan orang2 pemilih Anis dan kelompok2 yg dari PDIP, aktivis barisan sakit hati Rocky Gerung, Refly H, Samad, BW dll dll dan pembenci Jkw.....
Semoga Allah SWT sadarkan mereka karena pekerjaan mereka cuma bikin kegaduhan dan kekacauan saja di masyarakat.
dulu dihujat sekarang mk dipuji dibela, pendukung bapak intoleran yg emang gituu deh
Samad dan BW terpental krn pdip tapi bencinya k Jokowi. Konyol bgt mrka pdhl podcast dg org2 pdip (Ganjar dan Panda N) sekalian aja undang Hasto dan BG biar lebih afdhol 😂😂
UU PEILKADA itu di buat TAHUN 2009 Jaman Pak SBY di ubah jadi ambang batasnya 20% agar memangkas Oposisi dan PDIP Masih OPOSISI saat itu.
Tujuan Awal Ambang batas 20% di Buat itu Untuk Meredupkan PDIP di krn UU PILKADA itu Produk 2009 yg sudh di ubah 3x Tapi sudh di Sahkan. Dan sejak Putusan MK maka sudh berubah 4 kali di ganti hanya tdk dgn Ambang Batas 20%.
Sejak Partai Buruh dan Partai Glora Ajukan Yudisial Review tentang UU Pilkada ini tentang Ambang Batas 20% makanya Putusan MK menyutujui Yudisial Review Glora dan Buruh yg tdinya Ambang Batas 20% Jadi 7,5% untuk Partai Non Siet dan 10% Untuk Partai yg Punya Siet. Tapi di Anulir Oleh KIM PLUS dgn BALEG untuk Mengubah Syarat Batas Usia, Padahal MK tdk Merubah Syarat Batas Usia Tapi di Akalin DPR biar Meloloskan KAESANG
Di mk juga ada titipan pdip..saldi arif dan eny
Bernas Mr. Q...