Papa saya salah satu pendiri PDI Perjuangan, tapi saya gereja di gereja yg sama dengan pak Hashim Djojohadikusumo sejak 2010! jadi kami baik2 saja selama ini dgn pak prabowo
Prabowo rangkul pdip ..hati hati pak dsngan nerangkul pdip ..karena pdip itu curang prilakunya..takutnys odip nenuntut yang akan membuat kita kisruh...
Papa saya salah satu pendiri PDI Perjuangan, tapi saya gereja di gereja yg sama dengan pak Hashim Djojohadikusumo sejak 2010! jadi kami baik2 saja selama ini dgn pak prabowo
Dari seratus lebih model sistem demokrasi didunia, Sistem Demokrasi yg sesuai dan cocok untuk Negara Republik Indonesia adalah Sistem Demokrasi Pancasila, yaitu Sistem Perwakilan. Sebagian besar rakyat Indonesia tidak tertarik dg urusan politik. Yang peduli dg politik itu jumlahnya sangat sedikit, tidak lebih dari 10% dari seluruh penduduk Indonesia. Rakyat tidak butuh hiruk pikuk politik, Pileg, Pilkada, Pilpres. Rakyat membutuhkan makanan, kesehatan yg baik, pendidikan yg baik, tempat tinggal yg baik & sehat dan hidup damai. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini unik dan tentu berbeda dg Negara2 lainnya didunia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yg sejarah terbentuknya merupakan gabungan dari banyak kerajaan di Nusantara ini dengan jumlah penduduknya yg besar yg terdiri dari ratusan suku dan etnis, yg daerahnya tersebar pada ribuan pulau, dan bangsa ini bisa bersatu karena adanya sistem Ketatanegaraan yg cocok untuk negeri ini, yaitu Negara berdasarkan Pancasila dan UUD nya adalah UUD 1945. Sistem Demokrasi yg dijalankan Indonesia saat ini bukanlah Demokrasi Pancasila, tetapi Demokrasi Individu yg liberal. Negara Republik Indonesia yg besar dan luas ini sudah diacak-acak, dihancurkan, diatur dan dikendalikan oleh para Buzzer, para Lembaga Survei dan Media massa. Para Buzzer & Lembaga Survei sudah menjadi Raja di negeri ini dan Media massa sebagai corongnya, serta Para Mafia dan Para Cukong sebagai penyandang dananya. Negeri dan bangsa ini sudah rusak. Untuk meluruskan perjuangan bangsa sesuai dg perjanjian dan cita2 kemerdekaan, untuk kemaslahatan masyarakat dan bangsa, serta untuk menyelamatkan negeri ini dari kekacauan, disintegrasi dan kehancurannya, maka Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli (Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD). Penyelenggaraan Pemilu (Pileg, Pilkada & Pilpres) yg dilakukan seperti sekarang ini adalah suatu pekerjaan yg mubazir, yg menguras waktu, tenaga, biaya dan sangat bertele-tele dan kontraproduktif. Dan kemudian, supaya Lembaga KPU dan BAWASLU ini fungsi dan kinerjanya lebih efektif, efisien, dan dapat dipercaya serta Negara bisa menghemat biaya yg sangat besar untuk penyelenggaraan Pemilu (Pileg, Pilkada, Pilpres), maka : 1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli (Presiden dipilih oleh MPR dan Kepala Daerah dipilih oleh DPRD). 2. Jumlah Partai Politik paling banyak 3 Partai Politik. 3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara. 4. Untuk menjadi anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus melewati persyaratan yg ketat & selektif. Anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus orang2 yg berakhlak & kompeten. ---------------------------------- Catatan : Kembali ke UUD 1945 yg asli itu bukan berarti kita kembali kepada zaman Orde Baru atau Orde Lama, tetapi adalah kembali kepada cita2 kemerdekaan bangsa Indonesia, kembali kepada tujuan kesepakatan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Semua itu baik untuk NKRI....mau dipilih MPR atw dipilih rakyat!!YG bikin masyarakat TDK percya dgn pejabat2 negara itu karena ulah segelintir pejabat negara,udh diksh amanah...mlh digunakn dgn seenaknx dan seolah2 negara punya keluarga dan golongannx...lupa klw negara ini beragam suku dan agama dan bukan satu wilayah,tp beribu2 wilayah/ Kepulauan yg menjadi satu.yaitu NKRI.
Bangsa Indonesia ini terdiri dari ratusan suku dan etnis. Dari sekian banyak suku tsb, sangat sedikit suku yg mempunyai karakter egaliter dan objektif. Banyak suku yg mempunyai sifat suka mengkultuskan seseorang lebih dominan daripada berpikir jernih. Dari hal tsb, maka demokrasi yg cocok dan sesuai untuk bangsa ini adalah Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi perwakilan seperti yg tertuang dalam UUD 1945 (yg asli). Karena memilih sistem demokrasi yg tidak benar, yg tidak sesuai dg karakter dan budaya bangsa, maka beberapa tahun lagi Negara Republik Indonesia yg besar ini ada kemungkinan akan pecah seperti Uni Soviet atau Yugoslavia atau Cekoslowakia. Atau Negara Republik Indonesia ini akan hancur seperti Lebanon, Irak, Libya atau Suriah. Itulah semua Negara2 yg terlalu mengagungkan demokrasi. Sejak Reformasi th.1998, setiap ada Pemilu, Pilkada atau Pilpres terjadi hiruk pikuk, agitasi, tarik-menarik, intimidasi, pemaksaan, sogok-menyogok, kekacauan dan perpecahan pada hampir semua level masyarakat mulai dari tingkat kota sampai desa, pegawai PNS, pegawai pemda, perangkat aparat desa & kelurahan, pegawai Instansi pemerintah, pegawai BUMN, dan akhirnya sebagian besar waktu dan kegiatan menjadi kontraproduktif, tidak efektif dan tidak efisien. Sistem Demokrasi yg berjalan di Indonesia saat ini adalah demokrasi individu yg liberal, tidak cocok dan tidak sesuai untuk diterapkan pada bangsa ini. Negeri ini terlalu mubazir dan terlalu boros membuang2 waktu, tenaga, sumber daya dan biaya hanya untuk sebuah sistem demokrasi yg tidak benar, padahal rakyat masih banyak yg miskin dan bodoh. Sebagian besar rakyat Indonesia tidak tertarik dg urusan politik, dan yg peduli dg politik itu jumlahnya tidak lebih dari 10%. Rakyat tidak butuh hiruk pikuk politik, Pileg, Pilkada, Pilpres. Rakyat membutuhkan makanan, kesehatan yg baik, pendidikan yg baik, tempat tinggal yg baik & sehat dan hidup damai. KESIMPULAN : Negeri dan bangsa ini sudah rusak. Untuk menyelamatkan Negeri ini dari kekacauan, disintegrasi, kehancuran dan untuk kemaslahatan rakyat & masyarakat serta supaya Lembaga KPU dan BAWASLU fungsi dan kinerjanya lebih efektif, efisien dan dapat dipercaya sehingga Negara bisa menghemat biaya yg sangat besar untuk penyelenggaraan Pemilu (Pileg, Pilkada, Pilpres), maka : 1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli (Presiden dipilih oleh MPR dan Kepala Daerah dipilih oleh DPRD). 2. Jumlah Partai Politik paling banyak 3 Partai Politik. 3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara. 4. Untuk menjadi anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus melewati persyaratan yg ketat & selektif. Anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus orang2 yg berakhlak & kompeten. ---------------------------------- Catatan : Kembali ke UUD 1945 yg asli itu bukan berarti kita kembali kepada zaman Orde Baru atau Orde Lama, tetapi adalah kembali kepada cita2 kemerdekaan bangsa Indonesia, kembali kepada tujuan kesepakatan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Partai Politik ini kadang2 fungsinya adalah sebagai kendaraan bagi manusia2 lapar dan haus kekuasaan. Pemilu (Pileg, Pilkada, Pilpres) adalah suatu kesempatan dan fasilitas untuk mengakomodasi kepentingan orang2 yg mencari pekerjaan, mencari makan, dan untuk menyenangkan raga manusia2 bejat dg memuaskan nafsu syahwat dan keserakahannya. Sebagian besar rakyat Indonesia tidak tertarik dg urusan politik, dan yg peduli dg politik itu jumlahnya tidak lebih dari 10%. Rakyat tidak butuh hiruk pikuk politik, Pileg, Pilkada, Pilpres. Rakyat membutuhkan makanan, kesehatan yg baik, pendidikan yg baik, tempat tinggal yg baik & sehat dan hidup damai. Kehidupan rakyat sudah susah, banyak yg kelaparan dan tatanan masyarakat pada akar rumput sudah terpecah-belah, rusak, dan kacau balau, sedangkan Para Elite Partai Politik dan Para Pejabat mempertontonkan hiruk pikuk politik dan menikmati makanan sambil tertawa-tawa, sungguh ironis. Negeri dan bangsa ini sudah rusak. Untuk menyelamatkan Negeri ini dari kekacauan, disintegrasi dan kehancurannya, dan untuk kemaslahatan rakyat dan masyarakat, maka : 1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yang asli (Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD). 2. Jumlah Partai Politik paling banyak 3 Partai Politik saja. 3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara. 4. Untuk menjadi anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus melewati persyaratan yg ketat & selektif. Anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus orang2 yg berakhlak & kompeten. ----------------------------------------------- Adanya Koalisi beberapa Partai Politik di Pemerintahan menandakan bahwa Ketatanegaraan dan sistem perpolitikan di negara tsb tidak stabil dan ringkih. Pemerintahan yg terbentuk dari Koalisi beberapa Partai Politik tidak akan pernah bisa konsentrasi dan fokus dalam menjalankan program2 dan tugas2 pemerintahannya. Koalisi itu bisa juga diartikan sebagai bagi2 kekuasaan. Dan hal ini sangat tidak baik dan berbahaya bagi Pemerintahan yg berkuasa. Karena dengan adanya koalisi tsb, pelaksanaan program2 pembangunan itu tidak akan pernah fokus dan ter-arah, karena Partai2 yg tergabung dalam koalisi akan membawa misi & agendanya masing2, sehingga akhirnya kabinet menjadi kacau balau tidak terkoordinasi dengan baik seperti yg terjadi pada Pemerintahan saat ini. Sebegitu banyaknya jumlah Partai Politik di Indonesia, tetapi untuk mencari dan menetapkan Capres/Cawapresnya sangatlah sulit dan berliku2, ruwet, rumit dan bertele2, dan nanti pasti hasil akhirnya tidaklah optimal. Sehingga betul2 tidak efektif & tidak efisien. Suatu pekerjaan yg sia-sia dan mubazir. Kenapa bisa begitu ? Apa penyebabnya ? Karena berkoalisinya beberapa Partai Politik. Banyak para Pembantu Presiden seperti Menteri dan Pejabat setingkat Menteri yg diisi oleh orang2 Partai Politik yg tidak kompeten, sangat berbeda dibanding Menteri2 di era Orde Baru yg berkualitas dan kompeten. Sehingga akhirnya Pemerintahan dari koalisi betul2 tidak efektif & tidak efisien. Suatu pekerjaan yg sia-sia dan mubazir, menghabiskan waktu dan energi. Kenapa bisa begitu ? Apa penyebabnya ? Karena berkoalisinya beberapa Partai Politik. Sejak reformasi tahun 1998, pemerintah sering melakukan pergantian menteri atau reshuffle kabinet, persis seperti yg sering dilakukan oleh rezim Orde Lama. Suatu pekerjaan yg sia-sia dan mubazir, menghabiskan waktu dan energi. Kenapa bisa begitu ? Apa penyebabnya ? Karena berkoalisinya beberapa Partai Politik. Sejak Reformasi th.1998, setiap ada Pemilu (Pileg, Pilkada, Pilpres) terjadi hiruk pikuk, agitasi, tarik-menarik, intimidasi, pemaksaan, sogok-menyogok, kekacauan dan perpecahan pada hampir semua level masyarakat mulai dari tingkat kota sampai desa, pegawai PNS, pegawai pemda, perangkat aparat desa & kelurahan, pegawai Instansi pemerintah, pegawai BUMN, dan akhirnya sebagian besar waktu dan kegiatan bangsa ini menjadi kontraproduktif. Negara dan Pemerintah disibukkan oleh huru-hara Pemilu ini. Habis waktu, tenaga dan biaya untuk ber-hura2 dan euphoria dg permainan politik ini, sungguh pekerjaan yg mubazir dan sia2, tidak bermanfaat. Sehingga akhirnya Pemerintahan yg berkuasa tidak akan pernah bisa konsentrasi, tidak fokus dan tidak ter-arah dalam menjalankan program2 dan tugas2 pemerintahannya, sesuatunya berjalan tidak efektif & tidak efisien. Pertanyaan : Kapan harga minyak goreng dan harga telur bisa turun ? Kapan harga BBM dan listrik bisa turun ? Kapan pajak bisa turun ? Kapan korupsi bisa hilang ? Kapan perdagangan narkoba bisa hilang dari negeri ini ? Kapan biaya pendidikan bisa murah ? Kapan rakyat dan bangsa ini akan sejahtera, adil dan makmur, dst, dst...? Negara Republik Indonesia ini unik dan tentu berbeda dengan banyak negara lainnya di dunia. Untuk meluruskan perjuangan bangsa sesuai dg perjanjian & cita2 kemerdekaan, serta untuk kemaslahatan masyarakat & bangsa, dan supaya Lembaga KPU & BAWASLU fungsi dan kinerjanya lebih efektif, efisien, tidak mubazir dan dapat dipercaya, serta Negara bisa menghemat biaya yg sangat besar untuk penyelenggaraan Pemilu (Pileg, Pilkada, Pilpres), maka : 1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yang asli (Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD). 2. Jumlah Partai Politik paling banyak 3 Partai Politik saja. 3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara. 4. Untuk menjadi anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus melewati persyaratan yg ketat & selektif. Anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus orang2 yg berakhlak & kompeten. ----------------------------------------------- Sejak Reformasi tahun 1998, orang-orang yang punya uang dan gila kekuasaan berlomba-lomba membuat Partai baru. Seolah2 Partai-Partai ini milik pribadi. Sebagian dari partai-partai ini merekrut para anggota yang tidak jelas ilmu dan latar belakangnya, karena misi partai-partai baru ini adalah mencari anggota sebanyak-banyaknya tanpa peduli siapa saja anggota yang direkrut dan berusaha untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Inilah salah satu penyebab utama negeri ini kacau balau karena Jumlah Partai Politik terlalu banyak sedangkan anggotanya tidak ber-akhlak dan tidak kompeten. Terkait hal ini maka Jumlah Partai Politik harus diciutkan dan ditertibkan menjadi 3 Partai Politik saja. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara, misalnya Negara meng-alokasikan dana sekitar 1 Triliun rupiah/tahun untuk setiap Partai Politik. Biaya operasional Partai Politik bukanlah untuk meng-gaji anggota Partai Politik. Anggota Partai Politik tidak digaji. Negara ini harus mempunyai UU Partai Politik yang komprehensif, jelas, tegas, tidak berbelit2, tidak ada pasal karet, dan mengikat (ada sanksi dan hukuman berat bagi yg melanggar). Pemerintah bersama DPR harus membuat UU Partai Politik yang jelas dan tegas, termasuk tata cara pemilihan Ketua Umumnya. Aturan dan Tata Cara pemilihan Ketua Umum Partai Politik bisa mencontoh kepada Tata cara Pemilihan Ketua Umum Muhammadiyah, yaitu sistem Formatur. Syarat untuk menjadi anggota Partai Politik adalah orang2 terbaik, yg ber-akhlak dan kompeten. Orang yg pernah terlibat dalam perbuatan kriminal tidak berhak menjadi anggota Partai Politik. Perbuatan kriminal itu seperti mencuri, korupsi, suap-menyuap, berjudi, memperkosa, membunuh, terlibat narkoba, berkhianat pada negara dll. Karena sistem dipenyeleksian untuk Anggota Parpol dan Calon Legislatif nya sudah benar, ketat dan adil, maka akhirnya Negeri ini akan mendapatkan wakil2 rakyat (DPR/DPRD/MPR) yang ber-akhlak dan berkualitas, serta mempunyai Kepala Daerah dan Presiden yang berakhlak, kompeten dan piawai.
Ikut dan di luar pemerintahan itu sangat baik ketika semua ikut" Contoh pak lurah " Selalu melenceng dri proses konstitusi " Jadi diluar itu pilihan baik " Kalau program itu baik ya kita dukung kalau perlu dikritisi ya harus diingatkan " Demokrasi itu harus ada oposisi kalau semua ikut itu otoriter
Keberadaan Partai Politik diperlukan dan penting. Partai Politik harus ditata supaya Negara ini tidak liar dan supaya Negara ini tidak terlalu banyak mempunyai parlemen jalanan seperti banyaknya demonstrasi, buzzer, tukang propaganda, provokator, tukang penghasut, tukang adu domba, Lembaga Survei dlsb. Negeri ini rusak disebabkan oleh Para Politikus dan kacau balau karena Jumlah Partai Politik terlalu banyak sedangkan anggotanya tidak ber-akhlak dan tidak kompeten. Negara ini bisa maju dengan cepat, syaratnya adalah : 1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli (Presiden dipilih oleh MPR dan Kepala Daerah dipilih oleh DPRD). 2. Jumlah Partai Politik harus dibatasi, jangan terlalu banyak. 3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara. 4. Untuk menjadi anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus melewati persyaratan yg ketat & selektif. Anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus orang2 yg berakhlak & kompeten. Terkait Jumlah Partai Politik, berapakah idealnya Jumlah Partai Politik di Indonesia ? Apakah 2, 3, 5, 10, 20, 30 atau tak terbatas ? Atau tergantung keinginan rakyat ? Siapakah rakyat itu ? Jika Jumlah Partai Politik ada sekitar 20, Apakah efektif & efisien ? Apakah tidak ruwet ? Bagaimana sistem & manajemen pemilu yg dilakukan oleh KPU ? Apakah nantinya anggota KPPS tidak banyak yg mati karena kelelahan akibat padatnya proses kegiatan di TPS ? Negara Republik Indonesia adalah Negara besar dg jumlah penduduk besar. Semakin besar suatu negara, maka jumlah Partai Politik harus semakin sedikit supaya optimal dalam koordinasi dan tidak kontraproduktif serta supaya efektif & efisien dalam pencapaian tujuan bernegara. Negara harus mempunyai UU Partai Politik yg jelas, tegas dan komprehensif sehingga untuk mendirikan sebuah Partai Politik baru haruslah melewati persyaratan yg ketat dan selektif. ----------------------------- Catatan : Dalam Sejarah Kuno Tatanan Sosial masyarakat suku2 Nusantara, ada 3 Kelompok (Partai) yg mewakili dalam menjalankan Pemerintahan, yaitu : 1. Kaum Agama (Ulama) 2. Kaum Aristokrat (Ahli Adat dan Budaya) 3. Kaum Demokrat (Cendekiawan & Para Anak muda cerdik pandai).
Sebagai rakyat pemilih prabowo gibran nerada curiga pada pdip ..jangan jangan pdip mendekat je koalisi pemerintahan takutnya akan nelakukan kecurangan dan mekengserkan pak givran dan busa jadi pak orabowo..
Gimana si dul....justru PDIP partai yg menjg demokrasi...cb lihat partai" lain klh pilpres pd berbondong" ikut yg menang...menjijikkan...spt nasdem,pkb,perindo...partai" yg hrsny km buang dul.
Pertemuan Megawati dengan Prabowo biasa2 saja, karena hubungan mereka selama ini cukup baik walaupun sering berseberangan. Pdip/Megawati mendukung pemerintahan Prabowo sangat baik untuk membangun bangsa ini kedepan,tidak harus masuk dalam pemerintahan, tidak mengganggu tetapi tetap harus bersikap kritis.
Ngajak bareng2 untuk kepentingan para parpol, pejabat/jabatan bagi2 kue apa demi bangsa, negara dan kesejahteraan rakyat Indonesia jangan rakyat hanya jadi alat saja,,, tapi aslinya dinikmati oleh penguasa, dan segelintir orang atau oligarki saja,,,
Ya prabowo orang cerdas, beliau sudah sangat matang dalam berpolitik, sdhbpastinya prabowo akan merangkul orang2 yg punya peternakan kerbau, punya kebun beringin, punya diler merzy, klo mulyono sebulan lagi sdh gk punya ap2 lagi, punya parti kecil saja hasil membeli untuk anaknya yg bikin gaduh dan gregetan rakyat...zet pribadi.
Ibu Megawati dan pak prabowo dua negarawan yang bisa dipercaya oleh rakyat..!!. PDI-P baik ada di dalam maupun oposisi gak masalah tetap kritis, menjaga rakyat dan negara dari gangguan para toxic...!!.
Buat saya sih Ibu Megawati bertemu dgn Pak Prabowo sblum pelantikan, tandanya Ibu Megawati berjiwa pengemis politik, dlu saja sblum Pilpres teriak politik dinasti, stlh kubu Pak Ganjar Pranowo kalah dri kubu Pak Prabowo malah teriak menabrak aturan konstitusi yg berimbas kpd pengajuan hak angket terkait kecurangan Pilpres, artinya PDIP dan Ketua Umumnya Ibu Megawati Soekarnoputri sdh kehilangan arah politiknya sbg oposisi dri Pemerintah alias tidak sesuai prinsip, justru ini bisa menjadi bumerang bagi PDIP di kontestasi 2029 mendatang
Klw Samsul,diganti dgn kader PDIP....semua pasti bs terjadi dan PDIP masuk pemerintahan Prabowo tp klw Gibran ttp wapres..besar kemungkinan....GK gabung pemerintah.....dan akan mengambil jln politik lain....untuk mengugusur Samsul....
Wkwkwk sy pendukung PDI-P tpi Bu Mega punya prinsip bro, PDI-P tidak akan gabung dlm pemerintahan Prabowo, PDI-P di luar pemerintahan akan mengawal, pertemuan itu biasa aja
Yang ingin bertemu itu prabowo bukan megawati. Prabowo belum yakin dengan pemerintahan yang akan dipimpinnya... Kalau PDIP siap di luar pemerintahan. PDIP mau bergabung jika belimbing sayur ga dilantik jadi wapres.
@@solikhunalfarazi Klo siap d luar pemerintahan knapa tdk ditolak pertemuan itu, dan knapa malah hadir, lgipula politisi PDIP Pak Said beliau bilang PDIP akan berkoalisi dgn Pak Prabowo asalkan sesuai visi misi sekalipun tdk dpt jatah Menteri, yaa ilah pake speak mulu alibi basa basi itu bro
Ngapain pdip ikutin omongan PAN? TETAP JADI OPOSISI. RAKYAT BUTUH PENYEIMBANG . YG KRITIS TERHADAP PEMERINTAHAN. WAJIB! RAKYAT HARUS TERWAKILI, JGN CUMA CAKWE VAKWE ELI TE AEE ... MBREEWWWW
Papa saya salah satu pendiri PDI Perjuangan, tapi saya gereja di gereja yg sama dengan pak Hashim Djojohadikusumo sejak 2010! jadi kami baik2 saja selama ini dgn pak prabowo
Pertemuan Prabowo Mega sah" saja, pertanyaan nya pihak dari PDI-P masih blm menerima kekalahan dimna masih keras selalu kejelekan" kan pak Jokowi, bgmna pun jgn lupa Gibran itu anak dari pak Jokowi, tidak mungkin kekuatan pemerintahan itu bisa berjalan dgn baik malah keberadaan PDI-P akan membuat situasi gaduh . PDI-P bercerminlah dan tau diri.dan kader" nya yg sok pinter itu
Klau PDIP masuk kabinet yg d minta Pa Prabowo...berarti Pa Prabowo tau ad sesuatu yg g beres sama Mulyono...Pa Prabowo juga pingin aman akn kbijakannya utk Negara dan PDIP adalah Partai yg Menang d Parlemen...kita melihat Kadin Baru yg kontroversi dari Golkar Pa Prabowo sangat2 hati2 am Golkar aplgi Mulyono skrg lbh dkt dgn Golkar..Pa Prabowo butuh Kekuatan d Parlemen utk mengantisipasi Golkar pemenang ke 2 d parlemen..Mulyono g akn hbis power utk mengawasi Prabowo
Bro.....sadar klo koment....yang ajak bergabung itu megawati apa prabowo...faktanya pak prabowo yang minta ketemu megawati dan pak prabowo juga mengharapkan partai yg blm berkoalisi supaya bergabung pak prabowo...sampai di sini anda paham kan...
saya sependapatbahwa jokowi tidak timggal diam dan dia pasti mencari perlindungan atau kekuatan politik dan golkar mungkinjokowi merapat karena ketum golkar sekarang dgn jokowi sangat dejat dan bisa dinego jabatan strategis di golkar jokowi ada peluar disitu
PDIP bila bertemu hanya berkomunikasi Saja karena Prabowo pemenang pilpres.. Untuk selanjutnya PDIP pasti oposisi...harus ada yg waras di negara ini biar satu partai di luar pemerintahan
Ngapain takut PDIP,,,kan ada Golkar,ada PAN, ada,demokrat,ada Nasdem,,dll,,,gerindra itu partai besar,,,partai pendukungnya aja dah kuat,,,,dan betul2 setia dg komitmen,,,, yang kadang belok menghujat demi kepentingan pribadi dan partai politik,,,,itu ya memang ada dan dah terlihat kok,,,,yg dah terliha seing terus menerus menghujat pemerintahan itu harus distop ,jg sampai kelak jadi bumerangmu pak Prabowo,,,,,gak usah ragu tunjukkan ketegasanmu,,,
50 + masyarakat menginginkan PDIP tenggelam,,makanya prabowo menang 50+,,tapi faktanya PDIP masuk lagi kepemerintahan sekarang,,sama juga bohongi hasil pilpres,,
Itu sptny km yg sdg nglindur lho....nggak ada tuh 50+ ingin PDIP tenggelam. Justru pd mendrg spy PDIP ttp kokoh brd di luar pemerintahan spy tdk terjd lg kebrutalan dlm menjlnkn pemerinthn spt presiden saat ini.
![[FULL] Wapres Gibran Hadiri Ziarah Nasional dan Pimpin Upacara Hari Pahlawan di TMP Kalibata](http://i.ytimg.com/vi/JLG89n6-HeE/mqdefault.jpg)
![ปฏิเสธไม่ไหว (Crush on you) - LIPTA feat. No One Else [TEASER MV]](http://i.ytimg.com/vi/VC689EgdSIw/mqdefault.jpg)
Msykt sangat mencurigai Klo . PDIP ikut bergabung dlm Kabinet , termasuk Gerombolan Korupsi.
Prabowo sdh mengendus kelicikan2 dan niat tdk baik dari Mulyono,makanya segera lah Pak Prabowo mengunjungi İBU MEGAWATİ
bagaimana dengan dinasti politik yang diteriakkan PDIP saat ini apakah mereka akan menjilat ludahnya sendiri dengan bergabung dgn Prabowo Gibran🤪🤪
Papa saya salah satu pendiri PDI Perjuangan, tapi saya gereja di gereja yg sama dengan pak Hashim Djojohadikusumo sejak 2010! jadi kami baik2 saja selama ini dgn pak prabowo
Pemikiran Anda sangat tajam.... sangat setuju
@@sobatkeren8316 DINASTI MULYONO MAKSUDNYA?
Prabowo rangkul pdip ..hati hati pak dsngan nerangkul pdip ..karena pdip itu curang prilakunya..takutnys odip nenuntut yang akan membuat kita kisruh...
Mendukung prabowo tdk hrs bergabung dipemerintahan krn yg rugi rakyat krn mrk cenderung melihat dr sisi politikus sendiri
Jg pernah coba yg baru,jika yg lama masih terbukti unggul,,,,,,
Kurupsi.. wajib.
🙏🙏🙏🙏🙏
Iya BP Prabowo ,biar aja PDIP jadi oposisi jangan diajak gabung ,saya pemilih no.2 jadi kecewa
Papa saya salah satu pendiri PDI Perjuangan, tapi saya gereja di gereja yg sama dengan pak Hashim Djojohadikusumo sejak 2010! jadi kami baik2 saja selama ini dgn pak prabowo
Kl memang pilpres menang murni,harusnya pemenang tk prlu risau kasak kusuk koalisi besar.
Takutnya pdip akan menikung oak prabowo dalam pemerintahan prabiwo gibran..
Prabowo cerdas tidak mengharapkan anak mulyono jdi presiden
Dari seratus lebih model sistem demokrasi didunia, Sistem Demokrasi yg sesuai dan cocok untuk Negara Republik Indonesia adalah Sistem Demokrasi Pancasila, yaitu Sistem Perwakilan.
Sebagian besar rakyat Indonesia tidak tertarik dg urusan politik.
Yang peduli dg politik itu jumlahnya sangat sedikit, tidak lebih dari 10% dari seluruh penduduk Indonesia.
Rakyat tidak butuh hiruk pikuk politik, Pileg, Pilkada, Pilpres. Rakyat membutuhkan makanan, kesehatan yg baik, pendidikan yg baik, tempat tinggal yg baik & sehat dan hidup damai.
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini unik dan tentu berbeda dg Negara2 lainnya didunia.
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yg sejarah terbentuknya merupakan gabungan dari banyak kerajaan di Nusantara ini dengan jumlah penduduknya yg besar yg terdiri dari ratusan suku dan etnis, yg daerahnya tersebar pada ribuan pulau, dan bangsa ini bisa bersatu karena adanya sistem Ketatanegaraan yg cocok untuk negeri ini, yaitu Negara berdasarkan Pancasila dan UUD nya adalah UUD 1945.
Sistem Demokrasi yg dijalankan Indonesia saat ini bukanlah Demokrasi Pancasila, tetapi Demokrasi Individu yg liberal.
Negara Republik Indonesia yg besar dan luas ini sudah diacak-acak, dihancurkan, diatur dan dikendalikan oleh para Buzzer, para Lembaga Survei dan Media massa.
Para Buzzer & Lembaga Survei sudah menjadi Raja di negeri ini dan Media massa sebagai corongnya, serta Para Mafia dan Para Cukong sebagai penyandang dananya.
Negeri dan bangsa ini sudah rusak. Untuk meluruskan perjuangan bangsa sesuai dg perjanjian dan cita2 kemerdekaan, untuk kemaslahatan masyarakat dan bangsa, serta untuk menyelamatkan negeri ini dari kekacauan, disintegrasi dan kehancurannya, maka Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli (Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD).
Penyelenggaraan Pemilu (Pileg, Pilkada & Pilpres) yg dilakukan seperti sekarang ini adalah suatu pekerjaan yg mubazir, yg menguras waktu, tenaga, biaya dan sangat bertele-tele dan kontraproduktif.
Dan kemudian, supaya Lembaga KPU dan BAWASLU ini fungsi dan kinerjanya lebih efektif, efisien, dan dapat dipercaya serta Negara bisa menghemat biaya yg sangat besar untuk penyelenggaraan Pemilu (Pileg, Pilkada, Pilpres), maka :
1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli (Presiden dipilih oleh MPR dan Kepala Daerah dipilih oleh DPRD).
2. Jumlah Partai Politik paling banyak 3 Partai Politik.
3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara.
4. Untuk menjadi anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus melewati persyaratan yg ketat & selektif. Anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus orang2 yg berakhlak & kompeten.
----------------------------------
Catatan :
Kembali ke UUD 1945 yg asli itu bukan berarti kita kembali kepada zaman Orde Baru atau Orde Lama, tetapi adalah kembali kepada cita2 kemerdekaan bangsa Indonesia, kembali kepada tujuan kesepakatan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Semua itu baik untuk NKRI....mau dipilih MPR atw dipilih rakyat!!YG bikin masyarakat TDK percya dgn pejabat2 negara itu karena ulah segelintir pejabat negara,udh diksh amanah...mlh digunakn dgn seenaknx dan seolah2 negara punya keluarga dan golongannx...lupa klw negara ini beragam suku dan agama dan bukan satu wilayah,tp beribu2 wilayah/ Kepulauan yg menjadi satu.yaitu NKRI.
Bangsa Indonesia ini terdiri dari ratusan suku dan etnis. Dari sekian banyak suku tsb, sangat sedikit suku yg mempunyai karakter egaliter dan objektif.
Banyak suku yg mempunyai sifat suka mengkultuskan seseorang lebih dominan daripada berpikir jernih.
Dari hal tsb, maka demokrasi yg cocok dan sesuai untuk bangsa ini adalah Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi perwakilan seperti yg tertuang dalam UUD 1945 (yg asli).
Karena memilih sistem demokrasi yg tidak benar, yg tidak sesuai dg karakter dan budaya bangsa, maka beberapa tahun lagi Negara Republik Indonesia yg besar ini ada kemungkinan akan pecah seperti Uni Soviet atau Yugoslavia atau Cekoslowakia.
Atau Negara Republik Indonesia ini akan hancur seperti Lebanon, Irak, Libya atau Suriah.
Itulah semua Negara2 yg terlalu mengagungkan demokrasi.
Sejak Reformasi th.1998, setiap ada Pemilu, Pilkada atau Pilpres terjadi hiruk pikuk, agitasi, tarik-menarik, intimidasi, pemaksaan, sogok-menyogok, kekacauan dan perpecahan pada hampir semua level masyarakat mulai dari tingkat kota sampai desa, pegawai PNS, pegawai pemda, perangkat aparat desa & kelurahan, pegawai Instansi pemerintah, pegawai BUMN, dan akhirnya sebagian besar waktu dan kegiatan menjadi kontraproduktif, tidak efektif dan tidak efisien.
Sistem Demokrasi yg berjalan di Indonesia saat ini adalah demokrasi individu yg liberal, tidak cocok dan tidak sesuai untuk diterapkan pada bangsa ini.
Negeri ini terlalu mubazir dan terlalu boros membuang2 waktu, tenaga, sumber daya dan biaya hanya untuk sebuah sistem demokrasi yg tidak benar, padahal rakyat masih banyak yg miskin dan bodoh.
Sebagian besar rakyat Indonesia tidak tertarik dg urusan politik, dan yg peduli dg politik itu jumlahnya tidak lebih dari 10%.
Rakyat tidak butuh hiruk pikuk politik, Pileg, Pilkada, Pilpres. Rakyat membutuhkan makanan, kesehatan yg baik, pendidikan yg baik, tempat tinggal yg baik & sehat dan hidup damai.
KESIMPULAN :
Negeri dan bangsa ini sudah rusak. Untuk menyelamatkan Negeri ini dari kekacauan, disintegrasi, kehancuran dan untuk kemaslahatan rakyat & masyarakat serta supaya Lembaga KPU dan BAWASLU fungsi dan kinerjanya lebih efektif, efisien dan dapat dipercaya sehingga Negara bisa menghemat biaya yg sangat besar untuk penyelenggaraan Pemilu (Pileg, Pilkada, Pilpres), maka :
1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli (Presiden dipilih oleh MPR dan Kepala Daerah dipilih oleh DPRD).
2. Jumlah Partai Politik paling banyak 3 Partai Politik.
3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara.
4. Untuk menjadi anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus melewati persyaratan yg ketat & selektif. Anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus orang2 yg berakhlak & kompeten.
----------------------------------
Catatan :
Kembali ke UUD 1945 yg asli itu bukan berarti kita kembali kepada zaman Orde Baru atau Orde Lama, tetapi adalah kembali kepada cita2 kemerdekaan bangsa Indonesia, kembali kepada tujuan kesepakatan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Partai Politik ini kadang2 fungsinya adalah sebagai kendaraan bagi manusia2 lapar dan haus kekuasaan.
Pemilu (Pileg, Pilkada, Pilpres) adalah suatu kesempatan dan fasilitas untuk mengakomodasi kepentingan orang2 yg mencari pekerjaan, mencari makan, dan untuk menyenangkan raga manusia2 bejat dg memuaskan nafsu syahwat dan keserakahannya.
Sebagian besar rakyat Indonesia tidak tertarik dg urusan politik, dan yg peduli dg politik itu jumlahnya tidak lebih dari 10%.
Rakyat tidak butuh hiruk pikuk politik, Pileg, Pilkada, Pilpres. Rakyat membutuhkan makanan, kesehatan yg baik, pendidikan yg baik, tempat tinggal yg baik & sehat dan hidup damai.
Kehidupan rakyat sudah susah, banyak yg kelaparan dan tatanan masyarakat pada akar rumput sudah terpecah-belah, rusak, dan kacau balau, sedangkan Para Elite Partai Politik dan Para Pejabat mempertontonkan hiruk pikuk politik dan menikmati makanan sambil tertawa-tawa, sungguh ironis.
Negeri dan bangsa ini sudah rusak. Untuk menyelamatkan Negeri ini dari kekacauan, disintegrasi dan kehancurannya, dan untuk kemaslahatan rakyat dan masyarakat, maka :
1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yang asli (Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD).
2. Jumlah Partai Politik paling banyak 3 Partai Politik saja.
3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara.
4. Untuk menjadi anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus melewati persyaratan yg ketat & selektif. Anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus orang2 yg berakhlak & kompeten.
-----------------------------------------------
Adanya Koalisi beberapa Partai Politik di Pemerintahan menandakan bahwa Ketatanegaraan dan sistem perpolitikan di negara tsb tidak stabil dan ringkih.
Pemerintahan yg terbentuk dari Koalisi beberapa Partai Politik tidak akan pernah bisa konsentrasi dan fokus dalam menjalankan program2 dan tugas2 pemerintahannya.
Koalisi itu bisa juga diartikan sebagai bagi2 kekuasaan. Dan hal ini sangat tidak baik dan berbahaya bagi Pemerintahan yg berkuasa.
Karena dengan adanya koalisi tsb, pelaksanaan program2 pembangunan itu tidak akan pernah fokus dan ter-arah, karena Partai2 yg tergabung dalam koalisi akan membawa misi & agendanya masing2, sehingga akhirnya kabinet menjadi kacau balau tidak terkoordinasi dengan baik seperti yg terjadi pada Pemerintahan saat ini.
Sebegitu banyaknya jumlah Partai Politik di Indonesia, tetapi untuk mencari dan menetapkan Capres/Cawapresnya sangatlah sulit dan berliku2, ruwet, rumit dan bertele2, dan nanti pasti hasil akhirnya tidaklah optimal. Sehingga betul2 tidak efektif & tidak efisien. Suatu pekerjaan yg sia-sia dan mubazir.
Kenapa bisa begitu ? Apa penyebabnya ?
Karena berkoalisinya beberapa Partai Politik.
Banyak para Pembantu Presiden seperti Menteri dan Pejabat setingkat Menteri yg diisi oleh orang2 Partai Politik yg tidak kompeten, sangat berbeda dibanding Menteri2 di era Orde Baru yg berkualitas dan kompeten. Sehingga akhirnya Pemerintahan dari koalisi betul2 tidak efektif & tidak efisien. Suatu pekerjaan yg sia-sia dan mubazir, menghabiskan waktu dan energi.
Kenapa bisa begitu ? Apa penyebabnya ?
Karena berkoalisinya beberapa Partai Politik.
Sejak reformasi tahun 1998, pemerintah sering melakukan pergantian menteri atau reshuffle kabinet, persis seperti yg sering dilakukan oleh rezim Orde Lama. Suatu pekerjaan yg sia-sia dan mubazir, menghabiskan waktu dan energi.
Kenapa bisa begitu ? Apa penyebabnya ?
Karena berkoalisinya beberapa Partai Politik.
Sejak Reformasi th.1998, setiap ada Pemilu (Pileg, Pilkada, Pilpres) terjadi hiruk pikuk, agitasi, tarik-menarik, intimidasi, pemaksaan, sogok-menyogok, kekacauan dan perpecahan pada hampir semua level masyarakat mulai dari tingkat kota sampai desa, pegawai PNS, pegawai pemda, perangkat aparat desa & kelurahan, pegawai Instansi pemerintah, pegawai BUMN, dan akhirnya sebagian besar waktu dan kegiatan bangsa ini menjadi kontraproduktif.
Negara dan Pemerintah disibukkan oleh huru-hara Pemilu ini. Habis waktu, tenaga dan biaya untuk ber-hura2 dan euphoria dg permainan politik ini, sungguh pekerjaan yg mubazir dan sia2, tidak bermanfaat.
Sehingga akhirnya Pemerintahan yg berkuasa tidak akan pernah bisa konsentrasi, tidak fokus dan tidak ter-arah dalam menjalankan program2 dan tugas2 pemerintahannya, sesuatunya berjalan tidak efektif & tidak efisien.
Pertanyaan :
Kapan harga minyak goreng dan harga telur bisa turun ? Kapan harga BBM dan listrik bisa turun ? Kapan pajak bisa turun ? Kapan korupsi bisa hilang ? Kapan perdagangan narkoba bisa hilang dari negeri ini ? Kapan biaya pendidikan bisa murah ? Kapan rakyat dan bangsa ini akan sejahtera, adil dan makmur, dst, dst...?
Negara Republik Indonesia ini unik dan tentu berbeda dengan banyak negara lainnya di dunia.
Untuk meluruskan perjuangan bangsa sesuai dg perjanjian & cita2 kemerdekaan, serta untuk kemaslahatan masyarakat & bangsa, dan supaya Lembaga KPU & BAWASLU fungsi dan kinerjanya lebih efektif, efisien, tidak mubazir dan dapat dipercaya, serta Negara bisa menghemat biaya yg sangat besar untuk penyelenggaraan Pemilu (Pileg, Pilkada, Pilpres), maka :
1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yang asli (Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD).
2. Jumlah Partai Politik paling banyak 3 Partai Politik saja.
3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara.
4. Untuk menjadi anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus melewati persyaratan yg ketat & selektif. Anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus orang2 yg berakhlak & kompeten.
-----------------------------------------------
Sejak Reformasi tahun 1998, orang-orang yang punya uang dan gila kekuasaan berlomba-lomba membuat Partai baru. Seolah2 Partai-Partai ini milik pribadi.
Sebagian dari partai-partai ini merekrut para anggota yang tidak jelas ilmu dan latar belakangnya, karena misi partai-partai baru ini adalah mencari anggota sebanyak-banyaknya tanpa peduli siapa saja anggota yang direkrut dan berusaha untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya.
Inilah salah satu penyebab utama negeri ini kacau balau karena Jumlah Partai Politik terlalu banyak sedangkan anggotanya tidak ber-akhlak dan tidak kompeten. Terkait hal ini maka Jumlah Partai Politik harus diciutkan dan ditertibkan menjadi 3 Partai Politik saja.
Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara, misalnya Negara meng-alokasikan dana sekitar 1 Triliun rupiah/tahun untuk setiap Partai Politik. Biaya operasional Partai Politik bukanlah untuk meng-gaji anggota Partai Politik. Anggota Partai Politik tidak digaji.
Negara ini harus mempunyai UU Partai Politik yang komprehensif, jelas, tegas, tidak berbelit2, tidak ada pasal karet, dan mengikat (ada sanksi dan hukuman berat bagi yg melanggar).
Pemerintah bersama DPR harus membuat UU Partai Politik yang jelas dan tegas, termasuk tata cara pemilihan Ketua Umumnya.
Aturan dan Tata Cara pemilihan Ketua Umum Partai Politik bisa mencontoh kepada Tata cara Pemilihan Ketua Umum Muhammadiyah, yaitu sistem Formatur.
Syarat untuk menjadi anggota Partai Politik adalah orang2 terbaik, yg ber-akhlak dan kompeten. Orang yg pernah terlibat dalam perbuatan kriminal tidak berhak menjadi anggota Partai Politik. Perbuatan kriminal itu seperti mencuri, korupsi, suap-menyuap, berjudi, memperkosa, membunuh, terlibat narkoba, berkhianat pada negara dll.
Karena sistem dipenyeleksian untuk Anggota Parpol dan Calon Legislatif nya sudah benar, ketat dan adil, maka akhirnya Negeri ini akan mendapatkan wakil2 rakyat (DPR/DPRD/MPR) yang ber-akhlak dan berkualitas, serta mempunyai Kepala Daerah dan Presiden yang berakhlak, kompeten dan piawai.
Ikut dan di luar pemerintahan itu sangat baik ketika semua ikut" Contoh pak lurah " Selalu melenceng dri proses konstitusi " Jadi diluar itu pilihan baik " Kalau program itu baik ya kita dukung kalau perlu dikritisi ya harus diingatkan " Demokrasi itu harus ada oposisi kalau semua ikut itu otoriter
Keberadaan Partai Politik diperlukan dan penting. Partai Politik harus ditata supaya Negara ini tidak liar dan supaya Negara ini tidak terlalu banyak mempunyai parlemen jalanan seperti banyaknya demonstrasi, buzzer, tukang propaganda, provokator, tukang penghasut, tukang adu domba, Lembaga Survei dlsb.
Negeri ini rusak disebabkan oleh Para Politikus dan kacau balau karena Jumlah Partai Politik terlalu banyak sedangkan anggotanya tidak ber-akhlak dan tidak kompeten.
Negara ini bisa maju dengan cepat, syaratnya adalah :
1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli (Presiden dipilih oleh MPR dan Kepala Daerah dipilih oleh DPRD).
2. Jumlah Partai Politik harus dibatasi, jangan terlalu banyak.
3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara.
4. Untuk menjadi anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus melewati persyaratan yg ketat & selektif. Anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus orang2 yg berakhlak & kompeten.
Terkait Jumlah Partai Politik, berapakah idealnya Jumlah Partai Politik di Indonesia ?
Apakah 2, 3, 5, 10, 20, 30 atau tak terbatas ?
Atau tergantung keinginan rakyat ? Siapakah rakyat itu ?
Jika Jumlah Partai Politik ada sekitar 20, Apakah efektif & efisien ? Apakah tidak ruwet ? Bagaimana sistem & manajemen pemilu yg dilakukan oleh KPU ? Apakah nantinya anggota KPPS tidak banyak yg mati karena kelelahan akibat padatnya proses kegiatan di TPS ?
Negara Republik Indonesia adalah Negara besar dg jumlah penduduk besar. Semakin besar suatu negara, maka jumlah Partai Politik harus semakin sedikit supaya optimal dalam koordinasi dan tidak kontraproduktif serta supaya efektif & efisien dalam pencapaian tujuan bernegara.
Negara harus mempunyai UU Partai Politik yg jelas, tegas dan komprehensif sehingga untuk mendirikan sebuah Partai Politik baru haruslah melewati persyaratan yg ketat dan selektif.
-----------------------------
Catatan :
Dalam Sejarah Kuno Tatanan Sosial masyarakat suku2 Nusantara, ada 3 Kelompok (Partai) yg mewakili dalam menjalankan Pemerintahan, yaitu :
1. Kaum Agama (Ulama)
2. Kaum Aristokrat (Ahli Adat dan Budaya)
3. Kaum Demokrat (Cendekiawan & Para Anak muda cerdik pandai).
Iyalah.. pilpres 2024 cara2 kotor, anggap saja ngga pernah ada pilpres.
Kalau pdip gabung ke Pemerintahan Pak Prabowo, saya ingin liat apa reaksi Adian Napitupulu 😅😅😅
PDIP partai politik yang Konsisten dengan pendiriannya menjadi Oposisi ❤❤
Partai gak usahlah bermanuver ribet, kalau idiologi kebangsaannya sama ayo sama-sama mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan rakyatnya.
Sebagai rakyat pemilih prabowo gibran nerada curiga pada pdip ..jangan jangan pdip mendekat je koalisi pemerintahan takutnya akan nelakukan kecurangan dan mekengserkan pak givran dan busa jadi pak orabowo..
Mulyono presiden terbaik sepanjang massa di indonesia
Singkirkan pdip dari pemerintahan, buang jauh . 😢😢😢
PDIP bukan partai pengemis bukan partai penjilat. PDIP siap diluar pemerintahan...
Wkwkwk
Gimana si dul....justru PDIP partai yg menjg demokrasi...cb lihat partai" lain klh pilpres pd berbondong" ikut yg menang...menjijikkan...spt nasdem,pkb,perindo...partai" yg hrsny km buang dul.
Jangan mau gabung. Saya punya firasat pemerintahan akan goyang karna keberatan janji.
Se7 bgt...siapa nanti yg diandalkn buat ngawasi jlnny pemerinthn,partisan PDIP tentu pd merendahkn krn sama tdk bermartabat dgn partai nasdem,pkb,perindo yg klh pilpres dan jg golkar yg sjk dulu suka cariny aman dan nyaman. Hrsny partai":yg sukany nebeng pemerintahn dgn dalih mendkg dimusnahkn sj.
Carilah bukti alasan yang tepat untuk tdk menjadikan gibran wakil Prabowo ..sangat tdk layak .!!
Km tau dr mn ada yg berniat menggagalkn gibran jd cawapres? Kl tdk tau namany km memfitnah.
Ngikutin politik mbulet tambah mumet,rakyat hanya butuh makan cukup itu aja.
❤ ngapain pilpres kalo semua gabung. Habisin duit rakyat aja. Kayak jaman suharto semua ditunjuk. Gitu aja kok repot
Soekarno dan Soeharto Bersatu bagaimana kuatnya negara kita!!!
Soekarno di kudeta Soeharto, lalu dibunuh dalam pengasingan (menurut saksi mata dati keluarga Soekarno, meninggall cara tak wajar)
Mendukung tdk harus msuk kabinet
Pertemuan Megawati dengan Prabowo biasa2 saja, karena hubungan mereka selama ini cukup baik walaupun sering berseberangan.
Pdip/Megawati mendukung pemerintahan Prabowo sangat baik untuk membangun bangsa ini kedepan,tidak harus masuk dalam pemerintahan, tidak mengganggu tetapi tetap harus bersikap kritis.
Ngajak bareng2 untuk kepentingan para parpol, pejabat/jabatan bagi2 kue apa demi bangsa, negara dan kesejahteraan rakyat Indonesia jangan rakyat hanya jadi alat saja,,, tapi aslinya dinikmati oleh penguasa, dan segelintir orang atau oligarki saja,,,
Ya prabowo orang cerdas, beliau sudah sangat matang dalam berpolitik, sdhbpastinya prabowo akan merangkul orang2 yg punya peternakan kerbau, punya kebun beringin, punya diler merzy, klo mulyono sebulan lagi sdh gk punya ap2 lagi, punya parti kecil saja hasil membeli untuk anaknya yg bikin gaduh dan gregetan rakyat...zet pribadi.
Percuama ada pemiku
Reporter tdk ada santun2nya, Pak Prabowo gituloh.
Kalau PDIP bergabung kasihan akar rumput yang di bawah
Ibu Megawati dan pak prabowo dua negarawan yang bisa dipercaya oleh rakyat..!!. PDI-P baik ada di dalam maupun oposisi gak masalah tetap kritis, menjaga rakyat dan negara dari gangguan para toxic...!!.
Klo smuany gabung, korupsi makin meraja rela terbukti slama jokowi mimpin korupsiny luar biasa
APAKAH PDIP SUDAH SADAR KLAU PILPRES SUDAH SELESAI DAN MENGAKUI KEMENANGAN PAK PRABOWO MAS GIBRAN
Buat saya sih Ibu Megawati bertemu dgn Pak Prabowo sblum pelantikan, tandanya Ibu Megawati berjiwa pengemis politik, dlu saja sblum Pilpres teriak politik dinasti, stlh kubu Pak Ganjar Pranowo kalah dri kubu Pak Prabowo malah teriak menabrak aturan konstitusi yg berimbas kpd pengajuan hak angket terkait kecurangan Pilpres, artinya PDIP dan Ketua Umumnya Ibu Megawati Soekarnoputri sdh kehilangan arah politiknya sbg oposisi dri Pemerintah alias tidak sesuai prinsip, justru ini bisa menjadi bumerang bagi PDIP di kontestasi 2029 mendatang
Klw Samsul,diganti dgn kader PDIP....semua pasti bs terjadi dan PDIP masuk pemerintahan Prabowo tp klw Gibran ttp wapres..besar kemungkinan....GK gabung pemerintah.....dan akan mengambil jln politik lain....untuk mengugusur Samsul....
Wkwkwk sy pendukung PDI-P tpi Bu Mega punya prinsip bro, PDI-P tidak akan gabung dlm pemerintahan Prabowo, PDI-P di luar pemerintahan akan mengawal, pertemuan itu biasa aja
Yang ingin bertemu itu prabowo bukan megawati.
Prabowo belum yakin dengan pemerintahan yang akan dipimpinnya...
Kalau PDIP siap di luar pemerintahan.
PDIP mau bergabung jika belimbing sayur ga dilantik jadi wapres.
@@solikhunalfarazi
Klo siap d luar pemerintahan knapa tdk ditolak pertemuan itu, dan knapa malah hadir, lgipula politisi PDIP Pak Said beliau bilang PDIP akan berkoalisi dgn Pak Prabowo asalkan sesuai visi misi sekalipun tdk dpt jatah Menteri, yaa ilah pake speak mulu alibi basa basi itu bro
Pengamat dadakan 😂😂
Ngapain pdip ikutin omongan PAN? TETAP JADI OPOSISI. RAKYAT BUTUH PENYEIMBANG . YG KRITIS TERHADAP PEMERINTAHAN. WAJIB! RAKYAT HARUS TERWAKILI, JGN CUMA CAKWE VAKWE ELI TE AEE ... MBREEWWWW
berharap pdip gabung ke pemerintahan dan puan jadi wapres nya
PDIp harus brgabung. Dengan demikian arogansi kesombongan kluarga jokowi bisa di minimalisir...
Papa saya salah satu pendiri PDI Perjuangan, tapi saya gereja di gereja yg sama dengan pak Hashim Djojohadikusumo sejak 2010! jadi kami baik2 saja selama ini dgn pak prabowo
Pemerintah yg akan datang jika pdip gabung maka tdk ada lagi yg mengontrol pemerintah rakyat akan sulit utk memgharapkan ada perbaikan hidup rakyat
Pertemuan apa'an sih.. Koplak org2 ini 😅
PDIP takut jika tersisih dari Partai Politik,, dan harus menjaga kemungkinan, Duri dlm daging,, 😂😂
Bertemu sama pdip manfaatnya apa bagi rakyat nanti kalau jadi mentri pdip hnya jadi duri dlm danging ,
Wong Ruu perampasan aset aja nggak mau mengesahkan katena takut anak buahnya banyak yang jesangkut perjara koruosi
Kalau prabowo ga yakin dengan pemerintahan yang akan dipimpin lebih baik ga usah dilantik...
PDIP siap diluar pemerintahan...
Ngga lah, pdip tdk akan bergabung dg kim, kalu pdip bergabung maka pdip akan blunder di pilkada nanti.
Kabinet Indonesia bubar
Pertemuan Prabowo Mega sah" saja, pertanyaan nya pihak dari PDI-P masih blm menerima kekalahan dimna masih keras selalu kejelekan" kan pak Jokowi, bgmna pun jgn lupa Gibran itu anak dari pak Jokowi, tidak mungkin kekuatan pemerintahan itu bisa berjalan dgn baik malah keberadaan PDI-P akan membuat situasi gaduh . PDI-P bercerminlah dan tau diri.dan kader" nya yg sok pinter itu
Lha kl mmg jelek knp hrs bilang baik" sj...mmg perilaku jelek sjk periode 2. Justru jk diomong baik pdhl sebalikny,itu yg menjerumuskn.
PDIP pnya prinsip ats dsr tatanan konatitusi demokrasi yg adil n benar jd tdk mdh bergabung dgn kelompok yg merusak demokrasi😭😭
omong kosong para bejabat
Klau PDIP masuk kabinet yg d minta Pa Prabowo...berarti Pa Prabowo tau ad sesuatu yg g beres sama Mulyono...Pa Prabowo juga pingin aman akn kbijakannya utk Negara dan PDIP adalah Partai yg Menang d Parlemen...kita melihat Kadin Baru yg kontroversi dari Golkar Pa Prabowo sangat2 hati2 am Golkar aplgi Mulyono skrg lbh dkt dgn Golkar..Pa Prabowo butuh Kekuatan d Parlemen utk mengantisipasi Golkar pemenang ke 2 d parlemen..Mulyono g akn hbis power utk mengawasi Prabowo
PEMBENCI ITU LAMA2 ZOLIM...
Kamu ya...😂
Pdip ngemis ngemis skrng , makanya klo cuma 16% jngn songong
Bro.....sadar klo koment....yang ajak bergabung itu megawati apa prabowo...faktanya pak prabowo yang minta ketemu megawati dan pak prabowo juga mengharapkan partai yg blm berkoalisi supaya bergabung pak prabowo...sampai di sini anda paham kan...
Oalah bro...telingany dilebarin...yg ngajak bertemu siapa ? Emang b mega ?😂 Punya harga dirilah tentunya,tdk spt partai yg lain,yg sukany berbondong" nempel penguasa. Emang km percy PDIP bnr 16% ? Cb liat ketua kpuny sj org nggak bnr.
@@deaneditz4885 alaaaaa gak usah munafik
Tkt grnra klo inda gbg dngan pdi ya , cuma masikunya slmt lah ya , br kpk inda prks lagi org2 pdi ,
saya sependapatbahwa jokowi tidak timggal diam dan dia pasti mencari perlindungan atau kekuatan politik dan golkar mungkinjokowi merapat karena ketum golkar sekarang dgn jokowi sangat dejat dan bisa dinego jabatan strategis di golkar jokowi ada peluar disitu
PDIP bila bertemu hanya berkomunikasi Saja karena Prabowo pemenang pilpres..
Untuk selanjutnya PDIP pasti oposisi...harus ada yg waras di negara ini biar satu partai di luar pemerintahan
P.prabowo...jgan gabung Pdip. Ingat Pdip adalah pendendam sudah jelas itu selama ketum nenek lampir. Bukti" udah jelas.
Yg bebuat haram, pro tim miring pasti celaka knraka. Yutub mualaf Felik, Dondy dll
Ngapain takut PDIP,,,kan ada Golkar,ada PAN, ada,demokrat,ada Nasdem,,dll,,,gerindra itu partai besar,,,partai pendukungnya aja dah kuat,,,,dan betul2 setia dg komitmen,,,, yang kadang belok menghujat demi kepentingan pribadi dan partai politik,,,,itu ya memang ada dan dah terlihat kok,,,,yg dah terliha seing terus menerus menghujat pemerintahan itu harus distop ,jg sampai kelak jadi bumerangmu pak Prabowo,,,,,gak usah ragu tunjukkan ketegasanmu,,,
50 + masyarakat menginginkan PDIP tenggelam,,makanya prabowo menang 50+,,tapi faktanya PDIP masuk lagi kepemerintahan sekarang,,sama juga bohongi hasil pilpres,,
Itu sptny km yg sdg nglindur lho....nggak ada tuh 50+ ingin PDIP tenggelam. Justru pd mendrg spy PDIP ttp kokoh brd di luar pemerintahan spy tdk terjd lg kebrutalan dlm menjlnkn pemerinthn spt presiden saat ini.
Anda TDK paham politik
Kami benci dengan PDI-P karna demokrasi dari PDI-P Sangat-sangat melindungi hak asasi koruptor..
Bodo amat.....!!.
Emang loe siapa??.
😂😂😂
Kami benci KIM+sudah merusak demokrasi dan konsitusi wkwkwk
Itu pendpt yg krg literasi...yg membuat KPk lmh ya rekayasany p mul...