Salah Kaprah Kampus Merdeka ala Nadiem Makarim | Opini Tempo
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 7 ก.ย. 2024
- TEMPO.CO - Opini Tempo kali ini membahas tentang kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem makarim tentang Kampus Merdeka. Opini yang ditulis oleh Redaktur Pelaksana Majalah Tempo, bagja Hidayat, ini mengemukakan bahwa kampus harus menjadi pusat diskursus publik yang terbebas dari kepentingan politik pemerintah.
Kampus tak boleh hanya menjadi semata institusi penyedia tenaga kerja. Jika benar hendak membuat kampus merdeka, Nadiem mesti mengembalikan esensi kata “merdeka” pada kebebasan akademis dan kontrol sosial. Ia harus membiarkan kampus mengkritik kebijakan pemerintah dan menentang pelbagai upaya mengerdilkan kampus. Tanpa itu semua, kampus hanya akan menjadi penyedia tenaga kerja bagi pabrik dan industri, sebuah institusi yang dingin, kopong, dan miskin gagasan.
Subscribe: / tempovideochannel
Official Website: www.tempo.co
Official Video Channel on Website: video.tempo.co
Facebook: / tempomedia
Instagram: / tempodotco
Twitter: / tempodotco
__
Salah Kaprah Kampus Merdeka ala Nadiem Makarim | Opini Tempo
#OpiniTempo #TEMPODOTCO #KampusMerdeka
![[FULL Dialog] Rektor UNRI Laporkan Mahasiswa Kritik Biaya Kuliah](http://i.ytimg.com/vi/aENHLAoIQn0/mqdefault.jpg)
Plagiatism di ranah dosen dan rektor tuh diurusin juga 🤣, mahasiswa gak boleh plagiat eh dosennya malah pelaku praktek plagiat.
Btull...
Hidup Mahasiswa
Betull
Jujur ya kalau ini fakta real di lapangan, banyak dosen yg duplikasi penelitian secara isi meski bahasanya dirubah2,,,ini membuktikan bahwa ada dosen yg tidak siap mahir dibidang ilmunya
Argumen seperti ini lah yg saya sampaikan di muka forum. Apa yg saya dapatkan? "Sudah pak Riky, jadi orang itu ya realistis saja. Mau dapat bonus gak?"
wkwkwk. bales aja, "saya realistis, kalian malas"
Bonus honor dosen ya,hehe
Video lama sih, tapi komen disini aja deh. Izin mencurahkan isi hati, saya mahasiswa semester 7, dimana harusnya udah bisa ambil skripsi, sekarang sedang sibuk magang di sekolah. Lalu, tiba-tiba Kemendikbud membuat program MBKM Membangun Desa dan Asistensi Mengajar. Jurusan saya "dipaksa" untuk ikut, kajur hingga dekan mengatakan "Sunnah muakad" tapi terkesan di wajibkan. "Pak apakah yang tidak ikut bisa skripsian?", tanya salah satu mahasiswa. "Oh tidak bisa, kalian baru bisa mendapatkan layanan skripsi setelah kami melayani anak MBKM", celetuk ketua jurusan saya. Jadi, esensi dari "Kampus Merdeka" itu bagaimana? Apakah benar ini "Kampus Merdeka" atau "Kampus Memaksa"?
Setuju bgt!
Kampus merdeka yang sekarang tidak menyelesaikan problem universitas, karena perguruan tinggi, mahasiswa, dosen masih disibukan dengan administrasi dan akreditasi. Seharusnya kampus merdeka ini diterapkan dengan menekankan kebebasan akademik. Saya sangat setuju
Ah ini hanya alasan dosen yang ingin cari gampangnya dari beban administrasi,,,ini nih ciri2 dosen abal2,mau enaknya gk mau susahnya,gmana bisa ngajarin mahasiswanya utk berjuang kalau cara pandangnya seperti ini
kalau mau kampus berkualitas dan pemerataan kualitas kampus menurut saya yang pertama harus dibenahi adalah kualitas dosennya. dosen harus punya standar berkualitas yang tinggi bukan hanya sekedar lulus pns
Jujur ya saya menemui banyak dosen yg abal2 tp statusnya sudah lektor atau lektor kepala,,pendidikannya sudah S3,,,
Sampai sy kadang berfikir apa nilai tambahnya sekolah sampai S2 atau S3 kalau otaknya ternyata datar setelah lulus kuliah
@@udky4 bisa dijelaskan apa maksudnya otaknya yang "datar" ?
Nadiem seharusnya mengembalikan universitas sebagai kawah untuk menggodok berbagai diskursus publik. Kampus hendaknya kembali menjadi ilham bagi gerakan masyarakat sipil. Penyediaan tenaga kerja siap pakai cukup dilakukan sekolah vokasi yang sigap menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri.
“Kampus Merdeka” Menteri Nadiem semestinya mula-mula ditujukan untuk membebaskan kampus dari okupasi pemerintah demi tujuan politik dan meredam kritik. Pemerintah harus membebaskan perguruan tinggi dalam berkreasi, berpikir, serta melahirkan konsep dan strategi untuk kemaslahatan publik tanpa pretensi membela kepentingan politik tertentu.
Jika benar hendak membuat kampus merdeka, Nadiem mesti mengembalikan esensi kata “merdeka” pada kebebasan akademis dan kontrol sosial. Ia harus membiarkan kampus mengkritik kebijakan pemerintah dan menentang pelbagai upaya mengerdilkan kampus. Tanpa itu semua, kampus hanya akan menjadi penyedia tenaga kerja bagi pabrik dan industri sebuah institusi yang dingin, kopong, dan miskin gagasan.
Setuju bro, udahlah banyak sarjana pengangguran, kerja pun tak ubahnya kuli, kuli korporasi 😢
Dalam kampus merdeka, mahasiswa mendapat hak 3 semester pengelaman di luar prodi dan kampus. Pengalaman di luar kampus ini bukan pertukaran pelajar saja, melainkan banyak kegiatan yang dapat dilakukan mahasiswa seperti magang/praktik kerja, riset penelitian, wirausaha, mengajar, proyek independen, proyek desa, PERTUKARAN PELAJAR, dll.
Argument yg cukup bagus.
Saya setuju dengan sampaian yang dimana kampus itu tidak bisa di samaratakan, artinya kampus itu masing masing punya cara khusus tersendiri, bisa dibilang punya ciri khas masing-masing.
@@jerryignatiuspadoma8248 pendek pikirmu bro
Progam kampus merdeka yang di gagas oleh Bapak menteri itu tidak seluruhnya salah. Tentu apabila kita memahami bahwa adanya Suatu perubahan maka akan ada perubahan/perbaikan dari program sebelumnya. Hal inilah yang mendasari pak mendik untuk menerapkan gagasannya. Gagasan dari Pak Nadiem ini tidak seluruhnya sesuai dengan keadaan kampus yang sesungguhnya atau berefek sesuatu pada kampus tersebut. Misal, dengan di sederhana angka pengakreditasian dari lima menjadi dua tahun tentu krng pas. Hal ini dapat dipandang sebagai ketergesaan-gesaan. Akibatnya pihak kampus hanya fokus pada bagaimana memperbaiki kampus bukan mahasiswa nya. Dan waktu dua tahun ini terblng singkt untuk harus menyampaikan kampus yang sesuai dgn syarat akreditasi. Wal hasil mahasiswa lah yang akan semakin ditekan untuk memperoleh gelar dari BAN-PT. Mahasiswa akan lebih terabaikan. Di sisi lain, terkait 2 semseter yang berada di luar atau yang kita kenal dengan "jam kegiatan", saya sangat setuju. Karena mahasiswa tidak sepenuhnya butuh teori untuk terjun di dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Melainkan harus belajar berhadapan langsung dengan masyarakat, dgn tetap berada dalam arahan dosen dan peraturan. Selain itu, kebolehan dari hal ini dapat dilakukan apabila sang mahasiswa nya sendiri telah memenuhi mata kuliah wajib dari jurusan masing-masing.
Masalahnya adalah biaya... untuk 3 semester itu siapa yg tanggung? Di sini kita luruskan lagi niat belajar. Belajar itu untuk pintar. Bukan untuk cari kerja.
Benar, terlihat bahwa program yang ditawarkan pemerintah ini ada umpan baliknya juga ke mahasiswa, masyarakat dan program yg dituju. Jadi, tidak ada salahnya untuk mendukung dan mengapresiasi terlebih dahulu, program ini pastinya nanti memiliki perbaikan perbaikan lagi kedepannya yang disesuaikan juga dengan kebutuhan. Saya rasa ini adalah program darurat yang difokuskan ke permasalahn mikro dahulu, dan jika berhasil nantinya bisa ditindaklanjuti ke hal hal yang makro.
@@nurullinora5019 teori
@@aditiaputrakurniawan7173 saya udah belajar ga pinter pinter mas. Solusinya gmn?
@@catatananomali4077 namanya belajar pasti jadi pinter. Kalo kamu belum pinter ya harus belajar lagi.
Tidak adanya jaringan lulusan di beberapa kampus yang akreditasi nya A. Mengapa seolah olah sekarang akreditasi pun tidak ada bedanya?
Ya itu pinter2 individunya sih kalo jago sosialisasi dan punya skill gampang dapet jaringan dimana-mana. Akreditasi emang cuma formalitas
@@ayara7385 the power of jaringan. bukannya skill. Hancur lama lama klo cuma milih jaringan. Alhamdulillah udah kerja. Tapi banyak skill yang ndak didapat dari dosen. Banyakan skill dari praktisi langsung. Emang pada miris dosen cuma ngandelin cuan
Maaf bang kampus mendidik akademisi, belajar untuk ilmu
Bukan melulu mencetak pegawai, kalo semisal acuanya hanya kerja menurut ku salah besar
@@gazalbaaja ya kalo bisa sinergis antara praktisi pengusaha dengan kampus. Bukannya hasil akhir skripsi mengendap jadi buku sama jurnal aja. Pengalaman 8 bulan penelitian saya di kampus ya akhirnya hasil penelitian nya saya dibawa ke luar negeri buat conference ilmiah. Malah banyak hasil jurnal potensial dalam negeri dapat apresiasi di luar.
@@gazalbaaja klo menyangkut ilmu ya kita sebenarnya bisa. Saya cuman nyesel ndak ada wadah buat para peneliti muda
Bener, gw ngejalanin kurikulum ini malah bingung
Ada istilah relaksasi pulak... Semangat dah kita~😅
Kampus merdeka merupakan sebuah konsep yg dibawa oleh Mendikbud Nadiem Makarim, bertujuan untuk mengintegrasikan kampus agar dapat menjadi lebih baik. Banyak program yg dijanjikan sebagai bentuk usaha peningkatan mutu ini, seperti pertukaran pelajar, konsep magang dsb. Selama program ini membawa dampak positif, sebagai bagian dari elemen masyarakat kita harus mendukungnya.
Saya Angga Purwanto mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif UNY, kami mahasiswa angkatan 2018 menjadi kelinci percobaan Kampus Merdeka di Mata Kuliah Praktik Industri. Angkatan kami yg pertama melaksanakan Praktik Industri (PI) selama 6 bulan di masa pandemi tahun 2020. Bayangkan saja kami dari jam 07.00-17.00 WIB kami PI, dan malam bakda isya kami kuliah online via gmeet/zoom, apalagi masih diberi tugas juga. "Katanya bisa diakumulasikan untuk matkul yg belum diambil, eh tetep saja disuruh ngambil lagi karena di jurusan kami menggunakan sistem paket matkul yg harus diambil tiap semesternya sudah diatur."
Benar... Kampus sekarang tidak memiliki kebebasan akademis😭😭
Masyarakat juga skr berorientasi materialistis, berharap lulus universitas biar kerja di dunia industri, biar gajinya gede dan hidup mapan. Universitas skr bukan tempat melahirkan intelektual yg beretika.. Yg masih berharap seperti ini, sudah pasti tersisih.
Mas mentri yg penting sarana di lengkapi dulu di era di gital ini sehingga kegiatan belajar jadi lancar murah dan efesien..sehingga generasi muda jadi cerdas...Hidup mahasiswa agen perubahan...Reformasi jln terus...
Konsep Kampus merdeka mendorong kampus kampus menjelma jadi badan hukum pendidikan yang berarti pemerintah mau lepas tangan masalah perguruan tinggi, dengan dalih otonomi kampus.
Benarkah?
Tapi kubu sebelah inginnya kampus tdk ada campur tangan pemerintah. Kalau mau bebas ya pendanaannya juga harus lepas alias mandiri dgn membentuk badan hukum
@@MsRiko99 otw kagak ada yang bakal kuat kuliah dodol
benar adanya yang dikatakan dalam video tersebut. Karena, hal pendidikan yang sering didengar masyarakat ialah pendidikan pada sekolah2 dasar (SD, SMP, SMA). Jarang didengar masyarakat tentang pendidikan perguruan tinggi. Program kampus merdeka ini berfokus pada akreditasi kampus, program magang untuk mahasiswa tiga semster, pertukaran pelajar, serta penghapusan program ujian nasional. Untuk pertukaran pelajar ini, dirasa kurang setara, dimana seharusnya dalam program pertukaran pelajar membawa hasil yang lebih baik untuk lembaganya. Kemudian untuk penghapusan ujian nasional ini juga dirasa kurang menguntungkan, karena program ini merupakan parameter melihat kemampuan siswa. Apabila tidak ada program ini, akan membuat siswa tidak merasa tertantang untuk berhasil, karena mereka yakin kalau mereka bisa lulus percuma. Untuk program magang, saya rasa itu juga baik diterapkan. Namun disisi lain, seakan-akan pendidikan perguruan tinggi hanya berfokus pada bidang industri saja. Sehingga muncul paham kalau pekerjaan saja yang bisa membebaskan kemanusiaan. Dalam program kampus merdeka ini, seolah-olah kebijakan akademik segalanya diatur oleh pemerintah, yang harus sesuai dengan keuntungan yang didapatnya. Seharusnya tidak seperti itu, setiap kampus berhak menentukan kebijakan akademik mereka, karena mereka lebih tahu potensi unggul yang ada pada kampus mereka.
Menurut pendapat saya, selama masih dalam konteks hakikat pendidikan dan hakikat kurikulum, tidak menghilangkan konteks-konteks di dalamnya mengapa tidak. Konten ini hanyalah opini. Toh juga belum ada implementasinya, jadi jangan terlalu menjudge.
Setuju
Opini Tempo di satu sisi ada benarnya..tapi cuma di satu sisi saja.
Persoalan utama PT tanah air saat ini adalah PRODUSEN SARJANA PENGANGGURAN. Jangankan PT kecil atau yg kurang ternama, PT ternama saja tidak bisa menjamin sarjana akan langsung bisa terserap pasar tenaga kerja atau industri.
Banyak yg akan berargumen bahwa, kampus tidak hanya berkutat dngn urusan penyediaan tenaga kerja.. tp coba survey kenapa sebagian besar mahasiswa mengambil kuliah..pasti mayoritas jawabannya agar nantinya "lebih mudah" mendapatkan pekerjaan, membangun karir, dan mendapatkan pendapatan yg layak.
Jadi apa hubungannya dengan Kampus Merdeka? cari taulah tentang program2nya.. tujuannya bukan hanya utk menyiapkan mahasiswa lebih dini utk mengenal dunia kerja, mendapatkan softskill dan bukan hanya hardskill, tapi juga memberikan kesempatan mahasiswa utk tidak hanya berkutat dengan ilmu2 teori di bangku kuliah yang "sudah pasti" selalu tertinggal dari dunia kerja praktis di luar sana.
Buat yg melihat kebijakan ini salah kaprah sperti redaksi tempo, saya malah melihat bahwa yg salah kaprah itu adalah sudut pandang opini di dalam video ini. Silahkan kritisi kebijakan Nadiem, tp setidaknya cari tahu dulu permasalahan apa atau problem apa yg ingin di "troubleshoot" oleh kebijakan ini, supaya kritikannya juga tidak salah tembak.
Saya setuju nama kebijakan "Kampus Merdeka" ini rada "keberatan nama" - tapi tujuan dan isi programnya sepertinya sudah cukup benar dan memang diperlukan.
Oh iya, soal argumen "bagaimana mungkin mahasiswa dr PT di level atas mau mengambil kuliah di PT yg level bawah" lagi2 disatu sisi ada benarnya, tp coba liat dr sisi sebaliknya: alangkah beruntungnya mahasiwa dr PT yg mungkin levelnya ada dibawah diberi kesempatan utk mengenyam pendidikan dan pembelajaran (walau hanya 1 semester) di univ. yg lebih ternama. Kalau melihat sisi tersebut, kita pastinya bisa melihat niat dan tujuan program pertukaran mahasiswa di kampus merdeka ini memang baik dan memberikan kesempatan yg mengarah pada pemerataan pendidikan di tanah air. Harapannya tentunya supaya kampus2, terutama universitas2 ternama, tidak terus menerus cuma menjadi menara gading seperti selama ini.
Izin mengomentari, sebelumnya Minta maaf🙏.
Dengan sistem baru ini mahasiswa berhak mengambil mata kuliah di luar program studi sebanyak dua semester atau setara 40 SKS. Karena bentuknya kini jadi 'jam kegiatan', SKS di sini maknanya lebih luas, tak hanya berbentuk belajar di kelas, tapi juga termasuk antara lain: "magang, pertukaran pelajar, wirausaha, riset, studi independen, maupun kegiatan mengajar di daerah terpencil".
Dengan kuliah lintas prodi tersebut, maka mahasiswa jurusan sosial pun nanti bisa mengambil mata kuliah pilihan di jurusan teknik yang disukai.
Orientasi pendidikan semacam ini justru membunuh esensi kemerdekaan berpikir kritis sebagai manusia. Pendidikan tidak lagi menjadi alat pembebasan manusia atau memanusiakan manusia.
Mba boleh izin menjawab sesuai realita. Waktu itu saya berusaha mengambil matkul yg berbeda. Bagaimana alurnya? Ribet banget asli. Apakah bisa? Hasilnya nihil. Kesiapan dan implimentasi kurang tepat.. Buat kebijakan seherusnya disiapkan dulu perangkatnya, baru sahkan kebikakan.
Kampus merdeka pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang membiarkan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Konsep ini pada dasarnya menjadi sebuah lanjutan dari sebuah konsep yang sebelumnya yaitu merdeka belajar. Selain itu kebijakan kampus merdeka lebih bertujuan untuk kepentingan industri dan lainnya, mementingkan tanpilan luar agar kampus terlihat bagus dan seperti masalah akreditasi, seharusnya tetep memerhatikan kebijakan terhadap mahasiswanyadan mempersiapkan pondasi yang kuat dan berkualitas semksimal mungkin, mulai dari mahasiswa kemudian fakutlatas dan univeraitas agar setiap univeraitas di indonesia ini bener-benar melahirkan kader-kader pemimpin dan penerus pejuang negara ini dengan tingkat kematangan yang mantap dan siap berjuang untuk negara indonesia bukan hanya kader yang memempeng nama karna univeraitas yang berkelas dan sudah terkenal, tetapi benar-benar calon-calon pemimpin yang kuat dan hebat.
Bagus pake latar belakang skripsi...
Maaf, saya melihat kata kata merdeka, kuat, hebat itu parameternya apa ya? Tolak ukurnya apa? Secara ilmiah kan harus bisa terukur, hasilnya bisa direplikasi, dan bisa dievaluasi ulang. Kalau misalnya UN ditiadakan, bagaimana menyetarakan evaluasi ulangnya? Mari kita diskussay
Setiap konsep pasti memiliki sisi positif dan juga negatif. Begitu juga dengan Kampus Merdeka. Sisi positif nya yaitu mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan dengan kualitas pembelajaran yang lebih berkualitas guna untuk memasuki dunia kerja. Konsep ini juga bertujuan untuk menjadikan mahasisawa lebih bersosialisasi dengan lingkungan luar kelas. Jadi, pada dasarnya kebijakan seperti Kampus Merdeka ini bertujuan untuk dapat mengenalkan adanya dunia kerja pada mahasiswa sejak dini. Sehingga kemudian mahasiswa akan jauh lebih siap kerja setelah nantinya lulus dari sebuah perguruan tinggi yang tersedia.
Lalu apa sisi negatif dari adanya kebijakan Kampus Merdeka? Diantaranya yaitu pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik, karena belum mengulas tentang upaya peningkatan kualitas pendidikan yang dinilai cukup problematik, Dan juga persiapan SDM yang belum terstruktur.
Nah sisi positifnya aja yang selalu diperhatikan .... Gimana koreksi yang negatif...
namanya juga opini. terserah beliau ini lah ya. nanti ada opini tandingannya dengan penjabaran yang lebih baik pun bisa jadi.
1. Yg dibahas lebih ke "Kampus Merdeka" secara makna istilah yg diharapkan.
2. "Kampus merdeka" Mas Men mmg nothing to do with it. Toh jg akhirnya g merdeka jg.
3. Ya memang konsep Kampus Merdeka ini perlu dibahas dan diperdebatkan. Sebaiknya Tempo perlu membuat survey terkait penerapannya bukan sprti poin 1 krna poin 2. Agar punya gambaran terkait penerapannya yg msh simpang siur pada berbagai level, mahasiswa-pimpinan tertinggi univ.nya.
Hanya program yg dibuka Dikbud aja yg diakui "Merdeka Belajar Kampus Merdeka" (MBKM) ya artinya g ada merdeka2nya jg. Mahasiswa bersaing secara nasional kalaupun lolos apakah iya kegiatan di tempat penerapan tersebut sesuai dgn mata kuliah yg diterapkan? Atau semua hanya cocokology?
Trs klo g lulus kampus ribet lg mengajukan kegiatan "MBKM" lain dan segala kelengkapan administratifnya. Iya klo kampus established yg byk staff bs mengurus byk hal, byk perusahaan yg sesuai prodi2nya di daerahnya dan byk yg mau MoU. Bagaimana dgn kampus baru/kampus di ujung INA?
Dlm kegiatan magang misalnya. Itu perusahaan2 magang pun ternyata g banyak.. Dan hanya menerima bbrp org kan g ckup menampung semua nasional yg lokasi perusahaan pun tdk menyebar keseluruh INA. Entah kurang sosialisasi atau dibiarkan aja kampus berjalan sendiri. Byk jg perusahaan yg g tau jenis kegiatan magangnya MBKM ini.
Mahasiswa g diwajib mengikuti MBKM, tp targetnya 30%. Kontradiktif.
Nnt kalau disebut seperti di atas, "Pelan-pelan, kita kan sama-sama belajar, keadaannya sedang begini". Paham kita. Perbaikan sistem pendidikannya yg sepertinya bukan prioritas.
Tolong semua yg bikin peraturan mbok dikaji baik2 dulu sblm ditimpakan ke kampus2, persiapkan dulu wadahnya. Blm lg kesenjangan "status" kampus kyk dibahas td.
Kan sdh 1 thn ya evaluasi dan perbaiki lah.
Tidak semerdeka Konsepnya.
Blm clear. Dr dosen, mahasiswa, perusahaan/instansi/desa, kampus2, miskom semua. "Merdeka" katanya...
Kalau melihat pendidikan secara ideal. Banyak hal yang perlu dibenahi.
Mulai dari input mahasiswa, dosen, perpustakaan, program, biaya dan jenjang kerja bagi lulusannya.
Ya, mahasiswa S1 sekarang katanya sama dengan lulusan SMA zaman dahulu.
Jika ingin memperbaiki pendidikan, perbaiki sesuai dengan posisi individu masing" baik sebagai dosen, mahasiswa, kaprodi, dekan, rektor maupun setingkat mentri.
Jangan sampai semangat memoerbaiki pendidikan hanya berhenti di tingkat pemerintah pusat. Namun tidak sampai di akar nya yaitu mahasiswa itu sendiri.
Kampus merdeka merupakan sebuah konsep baru dari menteri Nadiem Makarim, yaitu sebuah penerapan kampus yang merdeka agar mahasiwa nantinya memiliki kemampuan untuk menguasai beragam keilmuan yang berguna didunia kerja nantinya.
Hak belajar di luar kampus, kampus perlu mengatur bidang apa saja yang diperbolehkan atau rambu-rambu apa yang harus dipatuhi mahasiswa.
Namun terdapat beberapa kekurangan. Diantaranya kampus merdeka ini baru dilakukan di beberapa kampus, dan kampus lain belum melakukan serta belum dilakukan dengan baik diberbagai kampus, jadi otomatis belum begitu matang dalam persiapannya. Dan juga dalam pengajarannya belum terencana dengan baik serta persiapan yang belum terstruktur dengan baik pula.
Kalau nggak ada aturan & petunjuk teknisnya.....hanyalah slogan merdeka....yg tak bermakna.
Ada pertanyaan yang cukup menggelitik sebenarnya, jika memang kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka ini dianggap sebuah solusi untuk meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan mhasiswa, lalu untuk untuk apa dibentuk sebuah jurusan/program studi, bukankah sistem pendidikan di tingkat perguruan tinggi itu sudah menjurus kepada sesuatu bidang keilmuwan yang lebih spesifik?
Kalau begitu hilangkan saja sistem pembagian/pengelompokan jurusan/prodi tadi jika memang pada akhirnya memberikan pilihan kepada semua mahasiswa untuk secara bebas mengambil jenis mata kuliah di program studi lain sesuai dengan selera mereka?
Kemudian gelar/titel sarjana yang didapatkan nantinya bisa dikatakan tidak benar2 murni seratus persen dong sesuai dgn namany?
Saya adalah salah satu mahasiswa yang ikut Pertukaran Mahasiswa Merdeka semester ini bg. Agar SKS bisa dikonversikan, kami disarankan untuk mengambil mata kuliah yang sesuai kurikulum kampus asal atau bisa juga yang serumpun dengan prodi masing-masing. Jadi para mahasiswa masih dalam jalur jurusannya bg.
klo mo ngritik jangan dipaksain pak, belum cukup kuat tuh argumennya 😭 ini malah "Salah kaprah kampus merdeka ala tempodotco". ngatain cacat tapi ujung ujungnya gada sanggahan sama sekali 🤣
setuju ahaha
Mohon maaf sebelumnya, ingin berkomentar mengenai opini tersebut...
Bahwasanya tidak semua mahasiswa, tidak mau dalam pertukaran pelajar ke kampus yang lebih rendah akreditasi nya, karena tidak semua mahasiswa hanya ingin mencari ijazah, tetapi ada juga yang ingin mencari wawasan dan pengetahuan.
Menurut pendapat saya program pertukaran pelajar disini bisa membantu perkembangan akhlak yang mulia pada mahasiswa, supaya agar terbentuk para generasi muda yang tidak hanya punya intelektual yang
tinggi tetapi tidak bermoral. Karena banyak dari setiap orang jika memasuki dunia baru nantinya akan mengawali dengan tingkah laku dan ahlak yang baik terlebih dahulu.
Sy mendukung kebijakan Kampus Merdeka.
Dalam penerapan kampus bebas kesulitan dalam menentukan kompetensi mahasiswa yang mengambil mata kuliah lintas prodi atau bahkan lintas fakultas. Sedangkan di dalam visi, misi, dan capaian pembelajaran pada masing-masing prodi sudah ditentukan bahwa mahasiswa mampu menguasai bidang ilmu tertentu dan menjadi profesional pada bidang keilmuan masing-masing. Jika kebijakan keempat dari Kampus Merdeka diterapkan, dikhawatirkan kompetensi lulusan menjadi tidak spesifik sesuai dengan keilmuannya. Lain lagi jika misalnya mahasiswa diperbolehkan mengambil mata kuliah pada prodi lain yang memiliki rumpun ilmu yang sama. Hal ini masih bisa terjadi sebagai mata kuliah pilihan mahasiswa untuk saling sapa antar bidang ilmu serumpun.
Sering kita dengar kampus x dapat hibah merdeka belajar sekian ratus juta...nginap hotel murah..kwitansi hotel mahal, materi asal-asal, yg penting sertifikat, entah luarannya spt apa yg penting gugurkan kewajiban...sering diselenwangkan di lapangan
Kebijakan kampus merderka yang di usulkan oleh menteri nadiem nakarim itu seolah olah pemerintah ingin memberikan kebijakan kembali kapada kampus yang dulunya tertidur panjang agar terlibat dalam wacana publik. Akan tetapi Kebijakan kampus merdeka yang diusulkan oleh menteri nadiem nakarim ini tidak se krusial itu tapi lebih condong ke akreditasi kampus, program magang, pertukaran pelajar, dan menghapuskan UN. Pertukaran pelajar ini banyak kekurangan bagaimana mungkin mahasiswa mau belajar di kampus yang lebih rendah dari kampusnya yang predikatnya lebih tinggi. Yang harus dilakukan pemerintah itu memperbaiki kampusnya agar mendapatkan akreditasi sehingga pemerataan perguruan tinggi menjadi lebih ada.
akreditasi boleh jadi salah satu indikator, akan tetapi ada dua hal yang harus di lakukan pembenahan yaitu people and system. Kesadaran akan kualitas harus ada dalam diri people, sementara untuk mengejar itu systemnya harus bener. Kampus merdeka merupakan sebuah solusi dimana kampus diberikan kewenangan untuk menjawab tantangan faktor eksternal, dalam hal ini industri(yg terus bertumbuh dan berubah). menciptakan karya baru melalui penelitian, kerjasama dengan industri baik dalam dan luar negeri. bahkan menjalin kerjasama dengan sekolah luar negeri untuk saling tukar informasi dan tukar pengajar dan siswa harus segera dilakukan
Kampus itu tujuan utamanya menghasilkan intelektual bukan pegawai
Memang perbedaan intelektual dan pegawai apa ya?
Lhah ...
Dulu tempe itu makanan kesukaanku ...
Tapi akhir-akhir ini, di pasaran beredar tempe bosok dan tempe bongkrek ...
Mungkin karena pemred tempe yang kagak tahu dan kagak berilmu, tapi merasa tahu dan merasa punya ilmu ...
Bahkan ada Mentri yang membuat program "Kampus Merdeka", kok ya ada saja pemred tempe yang mengatakan membuat "Kardus Merdeka itu, nggak kayak gitu ..."
Setuju.... Dengan program magang bisa bisa menjadikan mahasiswa menjadi komoditas industri. Menjadi tenaga gratisan.
Sebenarnya yg lebih ditekankan adalah Kampus Berkarakter..klu hanya ranah di Konsep Kampus Merdeka utk melakukan perbaikan perbaikan dibidang administrasi atau diperihal2 yg menyibukkan ke hal hal yg sifatnya administrasi,maka bsa dipastikan biaya pendidikan akan semakin melambung dan semakin tidak terjangkau..ada baiknya saat ini yg dilakukan mas mentri adalah Subsidi biaya pendidikan entah dgn Intervensi pemberian Faskam yg memadai dari pemerintah,Alokasi Anggaran Pendidikan dan Riset ditambah dan di awasi dgn akuntabel..buka Akses pendidikan sebanyak2nya ke Ekonomi bawah terutama yg sangat2 tidak memungkinkan utk mencapai ke Pendidikan Tinggi agar terbenahi karakter bangsa..Kurikulum seperti UAN tetap dilaksanakan dgn Konsep Karakter dimana bisa dikomparasikan utk meningkatkan Daya saing dari lulusannya itu sendiri..ada baiknya skrg diubah mindsetnya krn sekarang era 4.0 dimana eranya Data Transformasi..jika masih berpaku ke era Industri dan Informasi kita sdh ketinggalan..
menurut gw kebijakan nadiem bagus sih:
1. BAGUS akreditasi udah ga diwajibin, kalo dulu tiap 5 tahun wajib akreditasi, udah bukan rahasia lagi lah kalo mau akreditasi bagus pake upeti, sekarang kampus wajib tracing lulusannya jadi pengangguran atau jadi apa, serta si kampus penelitiannya gimana dari sana kualitas kampus ditentukan, di negara lain hal ini udah jadi patokan indonesia ini termasuk ketinggalan.
2. Un dihapus, BAGUS BANGET kelulusan mahasiswa jangan cuma ditentukan dari 1 hari ujian, diluar negeri mah lulus sekolah cukup bawa raport, ijazah cuma di dapatkan saat sma. setelah lulus sma peserta didik dibebaskan memilih PTN yang disuka dan di PTN masing2 melakukan ujian masuk dengan sistem komputerisasi.
zaman sekarang bukan belajar menghapal dan text book, sekarang ini eranya mengembangkan ilmu dan menanamkan attitude.
3. program magang 2 semester, ini biasa kalo dinegara lain bahkan banyak yang seneng mereka kerja dapet pengalaman dan uang juga, bukan seperti disini belajar bergantung dari Perguruan tinggi sementara si dosen harus menjalankan tridarma juga.
saya punya kenalan anaknya kuliah di LN anaknya seneng dapet ilmu dan gaji sampe bisa bangun usaha duitnya. karena dari magang 2 semester, malah gaji anaknya magang lebih besar dari gaji ortunya di jakarta.
4. pertukaran pelajar ini biasa kok, untuk mengembangkan kampusnya saya malah aneh di indonesia malah sedikit melakukan ini, kalo liat negara lain banyak banget pertukaran pelajarnya, makanya negara mereka lebih open mind.
5. Administrasi dosen, ini seharusnya diperbaiki sama pemerintah BKD, SINTA, SISTER hadududuhh... kebanyakan aplikasi seharusnya dibuat 1 sistem aja blunder juga sih. jadi dosen ribet ngurusin ginian ga fokus.
contoh paling sederhana : malaysia dulu belajar ke indonesia dan indonesia mencemooh malaysia, sekarang grade PTN malaysia sudah diatas indonesia karena malaysia sudah membenahi sistem pendidikan mereka. kalo ga percaya silahkan cek peringkat kampus dunia.
untuk mengkritik pemerintah serba salah juga, kampus ini banyak dikasih aturan dan banyak juga tugas mahasiswa jadi bukan sekedar untuk mengkritik pemerintah aja.
untuk x ini gw ga 100% klop sama opini tempo.
seharusnya tempo kritik :
1. Tunjangan fungsional dosen itu dari 2007 - 2021 ga kunjung naik. inflasi aja udah berapa ini naiknya.
2. Dana penelitian kenapa pemerintah malah pangkas ? padahal penelitian ini core dari kemajuan PTN dan bangsa.
3. Kesejahteraan dosen, masih banyak dosen yang gajinya dibawah UMP padahal mereka dituntut S2 dan S3.
4. HAPUSKAN sistem STRATA KAMPUS ( SATKER, BLU, PTNBH) kampus kok dibikin kesenjangan, di luar negeri kampus itu semua sama.
5. Serdos ini seharusnya terintegrasi dan langsung melekat di dosen, dosen khan kerjaannya tridarma seharusnya penilaian dari sini, khan udah ada SISTER, SINTA ngapain lagi pake ujian serdos segala, pemerintah mau ngasih tunjangan dosen aja dibikin ribet.
udah ga zaman belajar cuma di dalam kampus, teknologi dan dunia terus berkembang ya kebijakan nadiem ini cukup bagus untuk mengejar ketertinggalan.
2. Ada sisi gelap dana hibah yg jarang org tau. hibah penelitian umumnya lebih dr 50% masuk kantong pribadi dosen. Dn itu sudah membudaya dimana2. Kemarin mau diperketat spj dana hibah malah diprotes dosen2.
4. Di amerika ada community college, kampus publik, dan swasta. Peruntukannya masing2 beda
5. Ini sama dgn guru2. Prinsipnya selama ini yg di uji itu hanya siswanya tapi tdk pernah menguji pengajarnya. Padahal kualitas siswa ditentukan oleh pengajarnya. Supaya kualitas pengajarnya bisa meningkat maka perlu ujian secara berkala. Si guru atau dosen dituntut utk terus belajar dan tentunya tdk belajsr sja ada evaluasinya setelah mereka belajr
@@MsRiko99 betul bang...yang saya rasakan dosen itu meneliti bukan karena ingin benar2 menemukan sebuah ilmu atau teori baru yang bermanfaat bagi masyarakat...tp lebih ke mencari keuntungan pribadi, lumayan cuma neliti sepele duitnya masuk kantong pribadi, kwitansi2 dipalsuin dan spj dibanyakin padahal belanja2 kadang tidak ada kaitannya dengan substansi penelitian...lihat aj judul2 penelitian dosen di jurnal penelitian SINTA...tidak semua enggak bermanfaat, banyak yg bermanfaat, tp tidak sedikit jg yg kadang sy berfikir apa manfaatnya bagi masyarakat luas dari hasil penelitiannya itu, terlalu dibuat2 demi keluarnya uang...
tengok pula judul2 pengabdian para dosen, ada yg membuat kita pasti bertanya apa manfaatnya bang...kadang manfaatnya tidak signifikan tp anggarannya besar...
Sorry Tempo, I think for this case your arguments are not strong enough
Kalau mau kampus mardeka...., maka pemilihan rektor biarkan oleh dekanat atau pihak kampus. Presiden tidak perlu campur tangan.
Setuju. Kadang ketika di tingkat senat kalah eh malah di kementrian atau pusat malah menang
Mas menteri... tingkatkan sarana dan fasilitas sekolah dong... dari sabang sampe merauke... kek mana mau belajar maksimal, kalo semuanya serba minim..
kampus Merdeka, tapi kebanyakan yg bikin proposal dan haluan kedepannya yaaa dosen, dan maaf dosen tua. kan seharusnya banyak menyerap aspirasi dr Mahasiswa dan kritis serta koreksi ke kebijakan pemerintah juga harus dijunjung tinggi seharusnya.
begitu juga untuk dosen, keknya nggak merdeka krn lbh bnyk ke administrasi, keuangan laporan penelitian dr pada meningkatkan riset atau pengabdian bagi para dosen.
Berikan kampus dan mahasiswa ataupun dosen Meneliti ,mengkoreksi kebijakan"pemerintahan . Barangkali jika kampus atau mahasiswa tidak bersuara dikarena adanya tekanan yang terlalu besar . Jika pemerintah ingin membuat kampus merdeka berikan saja kebebasan akademiknya
Orientasi pendidikan semacam ini akan mencetak tenaga siap kerja bukan peningkatan kualitas keilmuan.
Ketika waktu magangnya diperbanyak, secara tidak langsung akan meneyediakan tenaga buruh yang murah. Seorang buruh magang biasanya akan diberi upah lebih kecil dari buruh biasa meskipun jam kerjanya sama. Pendidikan yang memperluas program lapangan atau magang hanya akan berefek pada wilayah teknis dan jurusan konvesional yang berkesempatan luas pada ruang industri. Sementara untuk jurusan sosial dan keagamaan terancam bahaya, berpotensi dihilangkan karena tidak masuk terhadap wilayah industri. Sebagai prodi yang paling banyak diminati di Indonesia, studi berbasis pendidikan yang berorientasi melahirkan guru, kurang tersentuh dalam kebijakan ini.
Kebijakan Kampus Merdeka bahkan tidak menyinggung problematika peningkatan kualitas guru yang saat ini bisa dikatakan masih rendah kualitasnya. Tetapi yang lebih penting adalah mempersiapkan pondasi sebaik mungkin, mulai dari mereduksi kesenjangan kualitas antar universitas di Indonesia, dengan mengakselerasi peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pembaruan metode pengajaran, dan pembangunan fasilitas pendidikan sebagai penunjang
Tempat magang juga nggak ada, kalau ada....peserta...masih belum bisa diberdayakan...
Kuliah 5 tahun = Kerja
Kuliah 5 tahun + Cari jasa sidang akhir + nganggur lama = kerja
Kuliah 5 tahun + maen game + cari jasa sidang akhir + nganggur = kerja
Kuliah 5 tahun = bangun startup
Masih berat memang jika kampus menjadi terlibat dalam membangun opini publik, kasus yang saya temui lebih sering kampus disetir opininya oleh atasan, jdi lebih sering kampus digunakan untuk menyetir opini sesuai keiningan elit daripada independen mengkritik. Dan terkesan melarang kritik (demo ruu kpk dan omnibus law misal)
Berikutnya saya juga setuju mengenai beban administratif terutama bagaimana bkd dan akreditasi lebih menekankan civitas kampus menyusun laporan daripada terlibat dalam kajian opini publik.
Tapi di satu sisi video ini pun baru identifikasi masalah, bukan hal yang buruk karena memang ada masalah yang terkuak. Dari sini mari para aktivis bergerak berbagi solusi yang tepat karena memang perihal solusi-menurut pandangan pribadi-masih terasa hambar.
Mungkin sedikit untuk kampus2 pendidikkan baiknya banyak penelitian join antara sekolah dengan penelitian dosen. Harapannya lebih banyak masalah lapangan terkuak dibandingkan masalah "so sedap" demi jurnal internasional yang tidak menyelesaikan masalah apapun.
Dosen dosen di kampus saya aja pada ribut soal mata kuliah yang harus dikonversi fokus kuliah yang seperti apa terus buat kuliah mandiri di luar kampus, katanya atau rencananya kegiatan apa tapi bener bener gak jalan
Sudah waktunya Perguruan Tinggi memposisikan kajian teknical skill dan atau pure science skill.
Contoh. Ketika di jurusan IPS SMA Satu Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta kita belajar menyusun laporan keuangan melalui media neraca lajur 10 kolom. Lalu ketika semester 6 kita belajar accounting theory. Sebagai dasar menyusun standar akuntansi yang merupakan pure science juga. Itulah bukti ketinggian ilmu akuntansi dimana pada semester bawah kita belajar soal teknik. Namun ketika semester atas kita belajar teory accounting. Hikmahnya Apa Alumni FE UNS
hikmahnya dapat ijazah S1 dan akreditasi unggul pak...syukur2 cumlaude...setelah lulus mau kerja di mana? itulah masalahnya pak...
Bukan Hanya /BH lulus dengan cum mau. Perlu adi adik ketahui bahwa istilah cum laud itu istilah pendekatan AKADEMiK. Nah sukses kita bukan hanya dari pendekatan akademik. Namun sukses kita sangat ditentukan bagaimana cara kita mensinergikan berbagai variabel di lapangan hingga bisa memenuhi kriteria sukses yang kita dambagan masing. Kita harus bisa mensinergikan kemampuan akademik dengan kemampuan praktis di lapangan sehingga kita bisa menyimpulkan apa manfaat kompetensi akademik serta apa manfaat kompetensi praktis serta manfaat sinergi ke 2 nya. Insya Allah. Allah Maha Besar serta Maha Kun paya kun. Ar Rahman Ar Rohim
Judul Dirjen Dikti meninjau produksi baterai inovasi dari Universitas Sebelas Maret. Alhamdulillah UNS sudah memberikan bukti hasil penelitian menjadi produk Tanggible. Sangat ditunggu inovasi inovasi berikutnya yakni pengembangan pure science menjadi tanggible product. Hanya memang kita perlu merumuskan metodologi pengembangan ilmu murni yang semangkin tajam serta kuat guna melayani tantangan jaman yang memerlukan pendekatan logika yang terukur. Sekalipun Doktor Kaplan melalui balance score card theory mengembangkan pemenuhan kebutuhan non kuantitatif. Namun keduanya tetap memiliki indikator yang terukur. Maka perumusan pertanyaan mirip dengan rumusan masalah dalam PROPOSAl Penelitian. Yakni pertanyaan yang terukur. Trimaaksh. Salam dari Ruang Klas Lantak satu Balai Diklat PKN BPK RI Daerah Istimewa Yogyakarta.
Siap Dikti untuk aktualisasi diri. Dilihat dari berbagai pernyataan bisa disimpulkan apakah Indras Ww seorang akademisi dan atau seorang praktisi. Jujur diakui saya pun punya kelemahan namun penuangan rumusan pernyataan maupun pertanyaan siap untuk di uji. Salam dari Ruang Klas Lantai Satu Gedung Soeratno Balai Diklat PKN BPk Ri DIY.
Kebijakan kampus merdeka solah-olah ingin menjadikan kampus agar terlibat dalam wacana publik, akan tetapi kebijakan kampus merdeka tidak sebesar itu, karena hal ini hanya mengenai pada hal-hal mikro, seperti akreditasi kampus, pertukaran pelajar (jarang sekali mahasiswa mau bertukar dengan kampus yang predikatnya lebih rendah dari kampus asalnya), progam magang, menghapus ujian nasional.
Maka dari itu, seharusnya kampus itu di dorong untuk memiliki keahlian atau cabang ilmu yang menonjol.
Dan seharusnya pemerintah itu punya kebijakan makro yang lebih besar dalam kompetisi, akan tetapi pemerintah tidak dapat menjamin kampus merdeka menyiapkan mahasiswa yang berguna, urusan administrasi sangat mengancam kampus. Jika pemerintah ingin kembalikan kampus pada hakikat sebenarnya, maka pemerintah harus mengembalikan kampus itu pada kebebasan akademik pada kampus. bukan mencetak mahasiswa siap kerja di industri ( robot investor).
Kebijakan kampus merdeka ingin menjadikan kampus agar terlibat dalam wacana publik, akan tetapi kebijakan kampus merdeka tidak sebesar itu, karena hal ini hanya mengenai pada hal-hal mikro, seperti akreditasi kampus, pertukaran pelajar (jarang sekali mahasiswa mau bertukar dengan kampus yang predikatnya lebih rendah dari kampus asalnya), progam magang, menghapus ujian nasional. Jika pemerintah ingin kembalikan kampus pada hakikat sebenarnya, maka pemerintah harus mengembalikan kampus itu pada kebebasan akademik pada kampus. bukan mencetak mahasiswa siap kerja di industri ( robot investor).
kampus yang mencetak mahasiswa siap kerja di dunia industri...namanya jg lulusan di jenjang usia kerja ya pasti siap tidak siap ya harus siap kerja...tp klu soal ilmunya gk tau deh berguna berapa persen di dunia kerja itupun tergantung lulus bidang ilmu apa dan dapat kerjanya bidang apa, melenceng gk...
tidak semua mahasiswa lulus itu siap kerja secara ilmu, tp siap secara usia...justru lowongannya yg tidak siap...
kalau gk dapat kerja setelah lulus S1, malu dilihat tetangga ya ambil S2...biar menunda lagi status penganggurannya...lulus S2 gk dapat kerja lagi, ambil S3 lagi...menunda status lagi...
suatu yang dilakukan bertujuan untuk kebaikan itu baik, jadi dukung saja apa yang dilakukan. kata pak nadim ide itu murah yang mahal itu realisasinya, ya dari situ yang berbicara tanpa pergerakan buat apa?
Mestinya Kampus menuju Merdeka atau Mati . Biar fakta yang tidak perlu berfikir Mahasiswa ( Intelektual ) . Sebab di kita semua musim sama ....bencana .
Ya beginilah...kalo dasar pemilihan pejabat itu, bukan berdasarkan kompetensi yg dipunyai...melainkan semata mata balas jasa.....? Dimungkinkan semua kebijakan menuai kotradiksi.
Mending kembalikan manajemen kampus spt semula, pemerintah sebaiknya realistis akan masa depan mereka, jgn krn kepentingan semua jd korban,......????
1:30 mikro apanya pak, itu ada yang kurang.. studi independen bersertifikat. dan program magang itu juga nggak sembarangan, mahasiswa dilibatkan dalam project real yang kadang bersifat sosial ke masyarakat, lalu ada juga dosen perintis. ketika sudut pandang sudah sempit, penjabarannya jadi sempit juga kyk gini.
2:03 Rancu apanya pak, wong mahasiswa bisa memilih kok , siapa juga yang memaksakan. kacau pikiran bapak ini. nggak cuma mahasiswa yang bisa milih lho, kampus tujuan juga bisa milih dan seleksi.
3:26 lah kan udah, bapake kemana ajaaa? justru karena kampus yg menonjol di bidang tertentu itu sudah terbentuk maka dibuatlah program kampus merdeka, untuk memberi kesempatan mahasiswa belajar di kampus dengan spesialiasi tertentu meskipun dia bukan mahasiswa di kampus tsb.
5:28 Justru kampus merdeka ini ingin mencetak mahasiswa yang lebih generalis, bukan spesialis, dengan memberi kesempatan untuk belajar hal lain diluar bidang mereka. Seorang generalis biasanya bikin perusahaan, bukan jadi karyawan.
kampus merdeka sudah berjalan sekitar setahun, dan so far so good, banyak yang bapak ini bilang cuma omong kosong asal kritik.
Tempoooo tempo, punya nara sumber kok cetek gini.
Kan perguruan tinggi dalam kampus merdeka didorong untuk segeram menjadi ptn bh agar memiliki otonomi untuk meningkatkan sumber daya dan infrastrukturnya sendiri
kalo pendidikan diurus oleh orang yang tidak menganggap penting pendidikan
Perlu studi berapa banyak lulusan prodi tertentu kerja di bidang lain.
Memiliki skill bervariasi dengan kuliah di prodi lain dan ditambah 8 kegiatan pembelajaran maka Indonesia akan menyediakan SDM berlimpah.
Urusan yg disampaikan merupakan masalah klasik dan tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan isi programi ini.
Komentator yg salah kaprah. Sekian.
terima kasih sudah berbagi pandangannya pak 🙏
Iya nanti yang punya lapangan kerja nya itu orang luar negeri, orang dalam negeri cuma jadi pekerja di negeri sendiri, sip deh pak nadiem kebijakannya cocok buat mahasiswa yang mau cepat lulus langsung dapet kerja di perusahaan asing, lanjutkan !!!
turut menyimak
Mas Bagja, sayang sekali substansi opini video ini juga memiliki cacat yang mendasar. Kebijakan Kampus Merdeka tidak ada soal-menyoal dengan UN yang adalah kebijakan Merdeka Belajar. Dua hal yg berbeda.
Kedua, pertukaran pelajar adalah pengalaman mengubahkan hidup yang sudah terbukti membantu meningkatkan wawasan pembelajar. Sayang sekali argumen "pemerataan pemeringkatan" tidak sesuai dengan kebijakan pertukaran pelajar.
Saya setuju kebebasan akademik sangat dibutuhkan, dan bukankah itu yang sedang kita perjuangkan? Menurut kebijakan Kampus Merdeka, mahasiswa dan dosen dipersilakan utk penelitian selama 1 semester penuh dan diakui sebesar 20 sks.
Kenapa ini tidak diangkat?
Yaa klo aku dapat pengalaman juga sih ikut ini
Kebijakan kampus merdeka seolah-olah menjadikan mahasiswa sebagai target untuk memenuhi kebutuhan industri. Karena, dalam kebijakan tersebut akan mengubah banyak hal yang mendasar dalam pendidikan tinggi, salah satunya adalah kurikulum. Di dalam kebijakan tersebut terpampang jelas pengaturan bagi perusahaan yang membuka pemagangan bagi mahasiswa nantinya dari program magang yang di rencanakan tersebut justru menjadikan alat bagi industri untuk mendapatkan tenaga kerja murah.
Dalam kebijakan kampus merdeka itu tidak membahas ketimpangan kualitas perguruan tinggi justru kebijakan ini diterapkan pada kondisi perguruan tinggi yang timpang kualitasnya, maka hasilnya tidak akan maksimal. Seharusnya yang lebih penting dari kebijakan tersebut adalah pemerintah harus mempersiapkan pondasi sebaik mungkin, mulai dari tanggungjawab kualitas antar universitas di Indonesia, seperti meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, pembaruan metode-metode serta melakukan pembangunan pendidik sebagai penunjangnya.
Kita lihat sj hasilnya nti bro... 😎
Kampus merdeka dikritik ? Wong tujuan awal untuk memberikan kebebasan dan kemudahan belajar bagi mahasiswa bagi seluruh Indonesia aja belum berjalan, udah minta kebebasan yg lain.
Pak redaktur .. mahasiswa yg siap kerja aja masih jauh, apalagi minta yg independen? Masih jauh.
Anda bilang, mana mungkin mahasiswa yg kuliah di kampus yg terbaik mau bertuker ke kampus yg kecil ? Bukan begitu maksudnya..tapi justru kebalikannya...yg kampus kecil bisa kuliah tamu ke kampus besar, yg besar membantu yg kecil agar bisa setara...jangan lihat dari segi persaingan aja...tapilihat dari segi kerjasama antar kampus demi kepentingan mahasiswa.
Tempo banyak retorika, solusi kosong, mau bikin program sendiri makanya mencalonkan jadi menteri, klo tempo jentel kritik itu datangin ke kantor kementriannya , bikin janji ke Pak Menteri, bukan menggiring opini publik kya tempo paling pintar , dan paling benar dan Pak menteri yg salah, padahal klarifikasi visi misi ke pihak bersangkutan saja belum, tempo oh tempo nyalimu ciut
Yah kalian pikir sendiri aja lah, pak Nadiem sekolah aja spp nya 200 juta, mana ngerti masalah kalian yang seok seok bayar spp 500ribu
Kalian kalo mau maju usaha sendiri lah, mana ada waktu pemerintah ngurusin. Tau diri lah, beda levelnya sama kalian 🙈🙈🙈
Spoiler: emang pemerintah sekarang lebih penting image daripada kinerja
☹
perbaiki kualitas sdm pengajar kasih beasiswa peringkat 1-10 bebas biaya sekolah biar ada persaingan jgn malah mayoritas sktm 😑
Subjektif
jadi gini..
Mau Bilang DUNGU kok kayaknya ga pantes 😅, sampai ngecek kembali ini beneran chanel sekelas tempo? Yah dimaklumi sudah di tulis Judulnya Opini ya sah sah aja si, tetapi saya bukan mau membela Nadiem, tetapi kebetulan saya juga bekerja di instansi kampus, sehingga saya tidak ingin masyarakat termakan opini yang menyesatkan, kalau sama sama bu data bisa disajika ke publik secara berimbang, kalau anda bukan orang kampus lalu hanya baca data dari mana referensi oun tidak jelas ya jangan samakan dengan kami di pendidikan tinggi bahkan mahasiswapun jika berargumen harus ada evidencenya. Tapi tidak apa bisa jadi ini bagian dari market juga mungkin bisa jadi, karna untuk tenar itu bisa banyak cara yaitu karna prestasi atau bisa juga membuat kontroversi sehingga orang akan makin banyak mencari tahu. Intinya saya sebagai civitas kampus di beberapa pint menyangkal karena justru adanya merdeka belajar ini menurut saya bagi kampus juga selama ini terkekang birokrasi sistem yang kaku harus beradaptasi lebih luwes, bagi mahasiswa juga banyak hal kebebasan dalam terkait hak hingga masalah beasiswa, dan juga kebebasan mereka untuk memdapatkan scale up di luar kompetensi kelinieran utama mereka dan banyak lagi lainya dan kita puluhan tahun saat ini baru ada, meski kampus kampusnya yang jungkir balik dalam membuat regulasi kebijakan terkait standart konversi dll tetapi saya akui dampaknya baik bagi lembaga pendidikan tinggi atau mahasiswa sangat luar biasa.
Tidak masalah konten ini opini jadi sah sah saja, jadi ya saya juga beropini mungkin ini dilakukan untuk mendongkrak popularitas media yang dulu saya anggap elegan besar, mau tidak mau harus buat sensasi buat ngejr market lagi, karna sekelas chanel chanel seperti tribun, chanel najwa atau bahkan kumparan atau bahkan Asumsi atau bahakan Watchdog dll banyak lagi intinya di era diserupsi ini mau tidak mau meskiiun dulunya brand nama besar bisa jadi tergilas mereka yang baru yang lebih cepat mengikuti perkembangan zaman, sekali lagi ini hanya asumsi saya siapa tahu ini bagian dari strategi marketing kan tidak salah beropini😃👍🏻
Yaelah, blm juga ngerasain implementasinya aja udh sebut2 merdeka belajar cacat yg mendasar
Tempo terlalu suudzon nih
Kalo opininya setelah dilaksanakan kebijakannya bisa bisa terlambat. Buat pendidikan kok coba coba.
@@khairunnasiqbal191 oalah mas, kalau mau pake sistem lama outputnya apa sekarang? Cuma nambah tenaga kerja doang akhirnya? Atau bikin politisi politisi kritis tanpa solusi. 😅😅😅
Ini pers favorit sejak masih kuliah
Ngajarin driver Gojek aja ngga mampu kok, mau ngajari pendidikan di indonesia. Dagelan 😂
Itu yang saya rasakan, dosennya disibukkan dengan administrasi. Sama sekali tdk memiliki kebebasan akademik untuk meneliti
Merdeka!
Tempo Tempo... kurang jauh nih mainnya. Apa kurang risetnya kali ya soal konsep Kampus Merdeka itu gimana??
Desri Amalia Safangah emang gimana mba?
Hmm...biasanya saya setuju sama Tempo. Tapi sejak isu soal Kampus Merdeka di awal tahun ini, Tempo KELIATAN BGT NYINYIRNYA SAMA NADIEM. Kurang2in lah subjektifitas macem ini :)
kebijakan kampus merdeka seolah-olah memberikan kebebasan kepada PT untuk terlibat dalam wacana publik, akan tetapi program ini hanyalah mengenaik akreditasi kampus, pertukaran pelajar (jarangpelajar yang mau bertukar dengan kampus yang lebih rendah), program magang, menghapus UN. maka dari itu kampus dituntut untuk berprestasi lebih baik, memiliki keunggulan. akan tetapi pemerintah tidak dapat menjamin kampus merdeka yang menyiapkan mahasiswa berguna. urusan administrasi sangatlah mengancam PT, kembalikan saja kebebasan PT bukan mencetak pekerja robot investor.
Rangkuman video ini ya?
💓💓👍👍
Mahasiswa dan kampus skrng kaya mati suri....mreka sunyi diam tdk berdaya....
Program Bangkit paling bener 🤭
Media cuma bisa mengkritik, tidak bisa kasih solusi.
Loh eh? Bukannya menteri dibayar utk memperbaiki? Kalo kasih solusi, kenapa ga mencari yg benar2 pintar utk org terdekatnya? Hmmm.. Apakah anda Guru? Apakah menteri harusnya org yg bijak? Hmmm... lantas kompetensi dan kebijaksanaan seorang menteri di pertanyakan? Hmmm... mari berfikir filsafat sosial dahulu. Jika melihat dari video ini sudah ada saran kok walau tersirat.
Kritik ya kritik. Tidak mesti ada saran. Kritik itu memberikan perspektif atau sudut pandang lain dari suatu fenomena. Seorang kritikus yang baik adalah seseorang yang mampu memberikan penjelasan dari satu atau lebih sudut pandang yang berbeda dari pandangan umum. Tentu dengan logika, informasi dan data yang valid. Makanya jadi kritikus itu susah.
Dalam kasus ini, jika media diminta untuk memberikan solusi, apa kerja pak menteri ? Bisa bisa direktur tempo dijadikan staf menteri pendidikan.... semua ada porsi atau jatah kerja nya masing2 mbak. hehehehe. Peace ✌
Judulnya "merdeka", fakta nya diperbudak
Komentatornya sendiri sosoan ngritisi malah paradoks gblk 😂😂
1. Katanya kebijakan ttg akreditasinitu mikro dan tidak berdampak banyak tp di 2.55 ngomongnya semua kampus akreditasinya harus setara 😂😂
2. Katanya program magang itu urusan mikro dan tidak penting tapi di 3.26 ngomongnya kampus harus punya kekhasan. Menurutmu ada 3 semester kesempatan bebas belajar dimana aja itu bukan utk memantik kekhasan kampus? 😂😂
3. Di 4.12 katanya dosen dan perguruan tinggi disibukkan dg administrasi. Tp di awal ngomongnya akreditasi ga penting. Padahal di peluncuran programnya secara eksak mentrinya udh ngomong klo tujuan penyederhanaan akreditasi itu biar dosen lebih fokus ke pembelajaran 😂😂😂
4. Di 4.31 ngomong "Yang harus disasar adalah kebebasan akademik" OI BAMBANG itu 3 semester bebas emg disuruh kawin mahasiswanya? Justru mereka disuruh belajar di dunia nyata 😂😂😂
5. Terus di awal jg ngomentarin UN, padalah topiknya kampus s1. Gblk 😂😂😂
5.28 YA EMANG ITU TUJUAN BLOGGG 😂😂😂😂
Yakin ini akunnya tempo? Kok punya pegawe gblk banget macem ini sih 😂😂😂 apa ini pesanan sponsor? 😂😂😂
Tempo Dulu beda dengan Tempo Sekarang......Org2 Tempo saat ini tak ada yang berkualitas...
Setuju. Bang guru skrg byk yg TDK berintegritas
@@andysurya426 bener...yg saya lihat di lapangan sih seperti itu...pasti alasannya karena kesejahteraan lagi...
Mendikbut lok cuman terdidik dr pemanfatan enterprenuer gojek ya begini.... kebijakannya hanya berbentuk sensasi tp gak memiliki nilai tambah dikemudian hari. Mentri ini harusnya baru sekelas ngurusin BLK belom kapasitasnya ngurusin kebijakan pendidikan. Ibarat kata orang berangkat dr latar belakang petani kok jd camat ya gelagapan. (Berikan posisi jabatan sesuai keahlian jika tdk ya tunggulah kehancurannya)
CACAT ???
dateng cuman buat unlike😑
comment ngawur nih tempo
Ngawur full
Opini ngasal, ini jga salah kaprah tntg kampus merdeka