Harapan Tinggi untuk DPR Baru - Bedah Editorial MI

MetroTV, PENGAWASAN merupakan salah satu dari tiga fungsi utama DPR. Melalui fungsi tersebut, mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan terjaga. Itulah fatsun ketatanegaraan yang mesti dijunjung DPR, juga pemerintah. Itu pula yang akan merawat hubungan produktif lembaga legislatif dan lembaga eksekutif.
Namun, dalam praktik selama 10 tahun terakhir, bisa dikatakan bahwa fungsi kontrol tersebut kerap absen dari kerja DPR. Pengawasan parlemen dalam membangun check and balances sangat jauh dari efektif. Hegemoni pemerintah yang sangat dominan berhasil membuat DPR, yang seharusnya menjadi kekuatan penyeimbang, tunduk.
Tak perlu jauh-jauh mencari contoh. Ketika para elite di lingkar kekuasan banyak mempertontonkan pengkhianatan terhadap undang-undang dan konstitusi selama rangkaian Pemilu 2024 lalu, parlemen tak menunjukkan kepedulian. Kontrol mereka terhadap kebijakan dan perilaku yang nyata-nyata membungkam sekaligus merusak demokrasi majal.
Padahal, dalam konteks fungsi pengawasan, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat teramat dibutuhkan untuk mengontrol kebijakan pemerintah, terutama yang dirasa tidak berpihak kepada rakyat. Diperlukan keberanian anggota dewan untuk bersuara lantang menolak kebijakan yang cenderung ditujukan untuk melayani kepentingan kelompok, alih-alih kepentingan rakyat.
Akan tetapi, parlemen justru terkesan tidak menjalankan tugas sebagai pengawas, malah seperti menjadi tukang stempel pemerintah. DPR selalu memilih peran sebagai protagonis terhadap pemerintah dan tidak keberatan menjadi antagonis di hadapan rakyat. Kehendak rakyat dinomorsekiankan, kehendak penguasa dinomorsatukan.
Majalnya kekuatan parlemen mengontrol kinerja pemerintah membuat bandul kekuatan rakyatlah yang selama ini menjadi kekuatan oposisi. Itu berulang kali dibuktikan dengan tampilnya kekuatan masyarakat sipil, baik di dunia nyata maupun alam maya lewat media sosial, yang tanpa ragu berhadapan dengan kekuatan kekuasaan ketika ada kebijakan yang salah jalan dan salah arah.
Merekalah sejatinya yang dalam beberapa tahun terakhir menjalankan fungsi pengawasan kepada pemerintah, bukan DPR. Catat sekali lagi, bukan DPR. DPR, alih-alih menunjukkan kekuatan dan keberanian sebagai lembaga pengontrol, malah terkadang rela berhadap-hadapan dengan rakyat demi membela elite penguasa.
Kini, anggota DPR periode 2024-2029 telah dilantik. Dalam perspektif yang positif, kita bisa menyambutnya sebagai sebuah kelahiran baru. Dalam setiap kelahiran selalu menawarkan harapan baru. Harapan untuk sebuah situasi yang tentunya jauh lebih baik daripada yang lalu-lalu.
Kita patut menaruh harapan besar tersebut karena DPR periode mendatang hampir separuhnya diisi oleh muka-muka baru. Meski itu bukan jaminan, setidaknya menciptakan kesegaran, baik tingkah laku, kinerja, maupun cara pandang mereka dalam berpolitik.
Kesegaran dibutuhkan di tengah kenyataan bahwa postur DPR periode 2024-2029 tak jauh berbeda dengan periode sebelumnya. Fakta yang tak bisa diingkari saat ini ialah hampir 80% kekuatan di DPR bakal dikuasai pemerintah sebagai imbas bergabungnya mayoritas partai politik ke dalam koalisi pemerintah.
Ketimbang putus harapan, tidak ada salahnya kita berharap kepada muka-muka baru itu. Kita ingatkan mereka agar tidak mengulang lagi kisah suram tentang absennya pengawasan DPR. Begitu pun cerita kegagalan parlemen dalam mengontrol tindak tanduk kekuasaan, itu seharusnya diakhiri.
Wahai para anggota dewan yang terhormat, yang kemarin dilantik dengan khidmat, akhiri patgulipat politik yang bisa membuat tugas dan fungsi Anda sebagai wakil rakyat tergadai oleh kekuatan elite. Jangan khianati suara rakyat yang telah memilih Anda dengan malah mempertontonkan tindak tanduk seperti para pendahulu.
#bedaheditorialmi #HarapanTinggiuntukDPRBaru #dprri #dprbaru #parlemen #legislatif
#Metrotv
click our website :
Media Indonesia: mediaindonesia...
E-paper Media Indonesia: epaper.mediain...
Follow official account MI Com di:
Twitter Media Indonesia: / mediaindonesia
Instagram Media Indonesia: / mediaindonesia
Facebook Media Indonesia: / mediaindonesia
TikTok Media Indonesia: / media_indonesia
Jangan lupa Follow the Media Indonesia channel on WhatsApp: whatsapp.com/c...

[@SupangatPamungkas]

Semoga di gedung DPR kembali marwahnya sebagai wakil rakyat, bukan lagi bergerombol sebagai penguasa... CHEK & BALANCING LEBIH UTAMA, BUKAN PENIK MAT MEWAHNYA FASILITAS NEGARA....

[@darmawanspd5662]

Selamat dan sukses !
Aamiiin

[@aghnymardhiyah1157]

Pertinggi harapan, siapkan kecewa.

[@amammujaddidjalalfuadi875]

Assalaamu'alaikum,
"Dia-lah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia mengadakan awan mendung." (QS. 13:12).
Wassalaam.

[@AnharMadjid]

Yang penting kami inginkan adalah suara rakyat hrus didengar jgn diabaikan apa kepentingan rakyat dan jgn ada bujuk rayu oligargi krena apa itulah yg merusak demokrasi dan konstitusi pd bangsa ini yg selama 10 thun terahir ini dan klu bisa ada perubahan dgn perbaikan tatakololah DPR yg baru utk tujuan bgmn bangsa dan rakyat kita jgn terbebani dgn masalah2 yg merugikan bangsa ini selanjutnya lbh baik. oke bro.

[@sukestiiriani3415]

Yang penting Anggota Dewan itu paham atau tau 3 TUSI mereka, tusi anggaran, tusi regulasi dan tusi kontrol.

[@tutadivokalisomangsayang]

Anda sbgai anggota dewan ingat sumpah jabatan jangan spt anggota dewan sblmnya tdk ada kontrol ke pemerintah yng menjadi sebab utang yng sangat besar shga rakyat yng menderita tdk ada subsidi pupuk ,listrik ,bbm ,sekolah krna kita hrs bayar utang yng banyak thn 2025 cicilan utang 500 t,yng jatuh tempo 600t sedangkan pendapatan kita 2750 t bererti 40 persen pendapatan kita utk bayar utang krna thn 2025 ada utang yng jatuh tempo ini sangat berat utk presiden prabowo

[@Ridwan-d4t]

Berbicara masalah fungsi DPR baik Pusat Daerah TI dan Tk Ii fungsinya adalah salah satu Pengawasan Namun Baik Pangawan Penetapan Anggaran begitu juga Pelaksanaan Anggaran Melallui Visi dan Misi yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan dilaksanakan secara transfaran terbuka kepada Masyarak selama ini oleh beberapa Kepala Daerah Menerakan Programnya berbasis kepada keinginannya meniru kepimpinan yang lebih atas gaya jokowi Pembangun Infraktruktur yang berbasiskan kepada adumsinya sendiri tanpa melihat kondisi dan potensi sumber daya yang mempertahan ekonomi masyarakat lecil dikala terjadi krisis ekonomi sekarang ini dengan membangun infrstruktur tanpa mempertibang kondisi ekonomi kedepan membentuk watak masysyarakat hanya bersafar kepada Pemerntah dgn program memberikan ensintif kelembaga lembaga sosial mulai dari rt rw posyandu bangunan pos kamling dan lain kadang demi olitik rakyiseteka untukeperyahankan kelangemganetela untuk menjadi pengiasa fan kkn kepada keluarga sendiri banyak lagi yang lamisu sampaikan tapi terlalu panjang membodan pembaca nanti

[@mukhlismukof9236]

Yachhh orang ini lagi yg jadi ketuanya, siap siap rakyat ZONK lagi.......

[@Burhan1987-mt2dw]

Tadak dapat di harap pada depeer yang baru sama juga pada DPR lama karena yang memutus kan adalah bos nya kalau tidak mau tunduk pada bos ai akan di paw

[@ratnarachman9533]

Sudah gak pervaya lg sama DPR, wakil rakyat nyatanya bukan membela rakyat tp membela penguasa, lebih baik golput aja.

[@bambangsusilo3270]

Kalau dengar gini enak rasanya....tapi prakteknya anggota DPR sangat tidsk berguna kalau rapat2 komosi kelihatan kaya iya2o tapi prateknua srmua tergantumg ketua2 partai .......sursm masss depan bsngss imi pesimis

[@meliksumanandar6981]

1) Para pembicara topik ini pasti sdg NGELINDUR krn ber WISHFUL THINKING. 2) Lihat kinerja DPR dr periode ke periode sejak Reformasi. Yg diharapkan pembicara2 diatas tidak terbukti kan? 3) Setiap anggota DPR HRS JALANKAN INSTRUKSI FRAKSI. 4) Anggota DPR BISA diRECALL oleh partainya. 5) Periode yl 45-50% anggota DPR adlh PENGUSAHA. Ada jg Proxy2nya Taipan, dll. 6) Pd Pileg 2024, ada yg keluar biaya Rp40-60 M utk masuk Parlemen. Siapa yg ongkosi & apa motivasinya, silakan ditebak. 6) Sudah rahasia umum utk UU yg Strategis, ada DUIT utk gol kan pasal2nya. 7) Sdh rahasia umum, banyak pihak bisa minta 'jasa layanan ' para Legislator utk muluskan hal/kasus tertentu. 8) Utk UU Perampasan Aset Koruptor dan UU Perlindungan Pembantu RT, .MANDEG kan? Mengapa? Simpulkan sendiri!

[@mr.g5949]

Selama biaya politik nya mahal dan ketum parpol menjelma sebagai presiden bayangan yg punya agenda sendiri maka JANGAN PERNAH BERHARAP KERUSAKAN SISTEM POLITIK DAN KORUPSI DI INDONESIA BISA DIATASI. Contoh nyata, prabowo sudah didukung mayoritas 84% parpol di parlemen yg sebetulnya enteng saja melawan oposisi PDIP yg hanya punya kursi 16% di parlemen tapiiiii kenapa om wowo seperti nya kurang percaya diri malah spt merayu rayu PDIP utk gabung? itu karena wowo tahu benar bhw dia sewaktu waktu bisa di khianati tengah jalan oleh salah satu atau salah dua parpol koalisi nya.

[@ahmadzaini8293]

Simber dari segala sumber negara kita ini amburadul tidak sesuai cita cita sebagamana yang diamanatkan peiambel dan UUD 1945 karena maraknya keburukan akhlak para pejabar dan politikus semua peraturan dan undang undang di robah sesuai keinginan penguasa dan oligargi. Salam akal sehat