Wakil Ketua DPRK II Aceh Barat Menjelaskan Terkait Berita Yang Beredar di Medsos.

ACEH BARAT : Kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat DPRK Aceh Barat pada Selasa 09 Januari 2024 dengan pihak tambang batu bara H.Kamaruddin,SE Wakil Ketua II DPRK Aceh Barat saat dikonfirmasi analisnews pada Kamis 11Januari 2024, berdasarkan survei lapangan yang dilakukan, setidaknya ditemukan 78 titik jalan rusak akibat aktivitas pengangkutan batubara PT AJB. "Jalan yang rusak yakni di daerah Gampong Blang genang, Palimbungan, Muko, Bereugang, Meunasah Rayeuk, bukan hanya hamparan jalan (Overlay) plat injakan rangka jembatanpun ikut rusak, PT. AJB akan memperpanjang kerja sama dengan PT. PSU. Karena berdasarkan MOU, kerja sama sebelumnya berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. "Sebelum melanjutkan kesepakatan yang kedua terhadap pemakaian jalan milik pemkab maka kita mintak rehab dulu yang telah rusak, DPRK Aceh Barat tidak pernah menghambat investasi yang masuk ke daerah, asal dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. "Kita dukung investasi di Aceh Barat tapi harus sesuai SOP.
Lanjut Hakam terkait yang berkembang di Medsos Wakil Ketua I DPRK Aceh Barat, Ramli, mengancam akan menghadang truk pengangkut baru bara milik PT. Agrabudi Jasa Bersama (AJB), jika peringatan tak digubris perusahaan untuk mematuhi Standar Operating Prosedur (SOP), kalau itu hak Pribadi beliau bukan dari ucapan lembaga Legislatif, karena lembaga Legislatif tidak pernah eksekusi Perusahaan tersebut, silahkan mereka bekerja dan menjadi Investor yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pihak PT. AJB silahkan melakukan kegiatan sambil memperbaiki jalan yang selama ini rusak akibat sering di lalui untuk pengangkutan batubara ke PLTU, dan jika ada permasalahan silahkan koordinasi dengan Eksekutif dan Legislatif supaya bisa ada titik temunya.
Kami juga berharap kepada semua Masyarakat jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita yang berkembang supaya pihak Investor tidak takut dan harus bisa bertahan di Aceh Barat.
semua pihak untuk sama-sama menjaga iklim investasi, berharap jangan sampai ada penghambatan penanaman modal yang dilakukan investor, kritik diperlukan untuk evaluasi, namun jangan sampai investor malah takut, sehingga rencana ada pemasukan dan dampak positif bagi daerah, malah tidak jadi,” tutup Hakam.(W001.01.001).