Pak d tmpt km Pokja Bengkulu selatan sering bermain proyek.. tiba klw arahan pokja kalah sering menghilangkan tiba paket d LPSE, Jd bingung pak gimna cara dg atran yg sulit yg sngt menguntungkan Pokja nie
Assalamualaikum bismillah izin bertanya .. Terkait Pembuktian kualfikasi oleh Pokja apakah bisa ditambah waktunya dikarenakan hanya satu penyedia yang hadir? mohon pencerahaanya
Izin bertanya pak, apakah saudara kandung atau anak dari KPA/PPk/pejabat pengadaan boleh mengikuti pemilihan menjadi penyedia dan apabila terpilih apakah sah... Trima kasih sblmya atas jawabannya pak🙏🙏
Sangat potensial pertentangan kepentingan. Soal sah tidaknya tergantung pada terjadi tidaknya pertentangan kepentingan. Tapi jika diketahui pada tahapan apapun segera dilakukan audit atau ditolak menjadi pemenang
Sampai skr pokja di daerah kami blm mengerti materi yg di sampaikan scr gamblang oleh pak samsul. Mungkin pokja daerah kami akan ngerti setelah kami akan cb buat sepanduk dan akan pampang didepan ruang pokja ttg tupoksi pokja yg hanya kecil bagian nya dan syarat2 yg berlebihan yg mereka syarat kan dgn suka2
Utk proses tender lainnya jg kami akan berkonsultasi jg dgn pak samsul. Keb ada paket tender yg lg berproses pak.semoga dgn kami cb ikut masuk dlm proses tender ini kami akan lebih bnyk lg memdptkan data2 dari kinerja pokja di daerah kami selama ini msh jauh dari amanat kepmen PUPR 14/2020.trimakasih supportnya pak samsul. Mohon beri kami masukannya nanti
Malam pak. Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) tidak valid karena pada Elemen huruf E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi E.2. Tinjaun Manajemen tertera nama perusahaan lain. ini alasan POKJA menggugurkan penyedia. apakah kesalahan penulisan dapat menggurkan penyedia pak? mohon pencerahannya pak🙏
Jika perusahaan yg salah tersebut juga ikut menawar maka ketika diudit pokja akan divonis membiarkan dan turut serta persekongkolan.. kalau seperti ini lebih baik digugurkan dibanding membayar temuan atau blacklist
@@HamsiSArs selama kesalahan bukan pada Pakta Komitmen maka bisa diklarifikasi utk memastikan apakah kesalahan tersebut menyebabkan antara isian dan pakta komitmen sama atau tidak
Izin bertanya pak.. Apakah pokja boleh membatalkan paket pekerjaan yang sudah ada pemenangnya??? Tetapi belum penanda tanganan kontrak?? Mohon infonya trims
@@samsul_ramli izin pak. Permasalahan nya ada pada biaya penerapan SMKK.. Pokja membatalkan pemenang tender dengan alasan biaya penerapan komponen SMKK tidak ada atau (0) nol Saya menawar atas dokumen BoQ.. Dri dokumen BoQ tersebut tidak tertera biaya penerapan komponen SMKK.. Apakah itu suatu tindakan melanggar hukum? Mohon info ny pak.
Bgaimana jika ppk dan konsultan perencana mensinyalir kerjasama dlm mnetapkan persyaratan personal dan peralatan yg aneh2 oleh 3 serangkai pokja Ppk.k.perencana atas pesanan kontraktor. Bgaimana bpk mnyikapi ini .. Terkait bangunan sederhana tingkat resiko kecil tapi minta ska madya atau utama. Yg aneh lagi buat gedung minta ska ahli utama tehnik elektro.. Mohon pencerahannya bang..
Untuk niat jahat dan perbuatan jahat sudah ada pihak2 yang berwenang utk melaksanakan tugasnya.. Nasihat dan pendapat hanya utk orang2 yang tidak berniat jahat.. karena tidak semua kekeliruan didasari niat jahat bisa jadi hanya ketidaktahuan karena kekurangan referensi dan keilmuan utk itulah channel ini dibuat.
Pak Samsul, Trimakasih atas penjelasannya Saya ikut nyimak diskusi antara Asri Cipta dan Bpk, semoga ada pengawasan atau regulasi yg sifatnya pencegahan atas kemungkinan2 Kong x kong seperti yg di ungkap Asri Cipta, krn beberapa kasus di lapangan mungkin ada terindikasi seperti itu...🙏
Bagaimana jika penyedia sudah memenuhi syarat dalam dokpil dan ditetapkan pemenang namun tidak mampu memenuhi syarat untuk berkontrak pada saat rapat persiapan kontrak?
Penyedia harus dapat memenuhi jika tidak maka dia dapat mengundurkan diri sebagai calon penyedia. Kalo sanksi tergantung alasan bisa diterima oleh PPK atau tidak
Mohon maaf bapak Bpk ini tugas di kemen pupr.lkpp.atau dari lsm? Knp saya bertanya demikian agar yg mnyimak ini khususnya dari ppk.pokja agar berhati2 dlm.mnetapkan persyaratan ( nyeting agar hy rekanan tertentu saja yg bisa ikut lelang dg harapan bisa turun pnawaran sdikit).. Saya praktisi konstruksi dari thn 1995 sd 2020 Saya sangat5 setuju dg pencerahan bpk.. Tp dlm pelaksanaan pokja semena2.. Saat anwizing ditanya.. Jawabsn pokja hy.. Jika bisa ikut persyaratan lelang ikut tender jk tdk tdk usah ikut. Demikian jwaban3 pokja. Mohon klarif dan gmana caranya agar pokja jera.. Tks pak.
Biodata saya ada di samsulramli.net Garis besarnya saya hanya peraktisi dan pecinta PBJ saja untuk itulah channel ini sy buat agar membangun kesadaran dan pemahaman bersama
Benar paksamsul. Saya jadi sadar sekarang.. Kewajiban kita hanya sharing pengetahuan ttg pengadaan lelang jasa konstruksi yg benar mnurut aturan perundangan yg ada juga mlurusksn jika ada klasul yg ditafsirkan berbeda oleh masing2 insan.. Masalah mau dipakai atau tdk bagi yg memangku kebijakan atau yg dpt amanah mjalankannya atau tdk bukan urusan kita lagi. Tapi urusan dg yg illahi.. Kita kembalikan saja kpd yg menCIPTAkan.. Jujur kadang kita setress menghadapi hal hal yg diskriniminatif dilapangan.. Krn merasa rugi kuliah teknik sipil.. Tdk ada gunanya.. Tapi smg kedepan dg adanya chanell ini akan mnjadi terang benderang bagi yg sengaja melanggarnya, alam akan mengHAKIMi.. Rahayu pak samsul.. Boleh minta no.hp nya nggih!?
@@zegalaciptazegalacipta9407 siapp disebalik itu kalau sudaah rejeki tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengambilnya kecuali Yang Maha Kuasa tetap berikhtiar ditempat lain.. silakan via chat WA O81351O9O3O8
Ijin bertanya Pak... Apakah kepala ukpbj bisa mengangkat personil pokja diluar ukpbj sementara personilnya ada yang jabfung pengelola barang jasa justru tdk diangkat sbg personil pokja. Apakah tdk melnggar perpres??
Pak mau tanya nih...ada lelang kami ikuti diportal jelas persyaratan kualifikasinya non kecil tp dr hasil evaluasi ada perusahaan kecil yg lolos evaluasi, perusahaan tersebut sdh ada kontrak dari pelelangan kualifikasi kecil. Bagamaina itu pak, adakah regulasi yang mengatur tentang kualifikasi itu. Krn pengertian kami bahwa perusahaan tersebut TDK konsisten. Mohon pencerahannya pak. Terima kasih.
@@wadiamir4602 utk tender barang tidak ada larangan usaha kecil menang dipaket non kecil selama mampu menyediakan. Tujuannya agar tahun berikutnya kualifikasi kecil ini naik peringkat menjadi kualifikasi menengah atau besar karena kekayaan bersih atau omset meningkat sesuai ketentuan UU 20/2008 tentang UMKM
Mantap pak, sangat membantu. Pak, dalam syarat personil manajerial pekerjaan kualifikasi usaha menengah dan besar, apakah manajer Keuangan diharuskan lulusan S1 atau boleh D3? Dan apa ada ketentuan harus dari program strudi tertentu?
Coba di cek perlem 12/2021 apakah masih terdapat syarat manajer keuangan. Jika Iya maka tingkat pendidikan tergantung penetapan dalam dokumen pemilihan
adakah contoh spesifikasi teknis utk konstruksi yg dapat kami unduh, krn di daerah kami spek teknis konstruksi yg diserahkan PPK merupakan spek umum dari Dirjen bina marga
Berarti konsultan perencananya tidak bekerja... output konsultan harus termasuk 5 komponen spesifikasi yang ada dalam SDP PMPUPR.. jika hanya copas sdp berarti konsultan perencana tidak bekerja
ijin bertanya pak samsul.. untuk pengadaan jasa cleaning service di kantor pemerintah dengan nilai hps 900juta yg diperuntukkan untuk usaha kecil, apakah mensyaratkan ISO 9001 termasuk tindakan diskriminatif ?
tergantung seberapa penting dan besarnya bobot bahan2 tersebut harus tersedia sebelum ditetapkan jadi pemenang... jika harusnya disediakan saat akan bekerja tentu tidak perlu sebelum menang tender...
kalau dalam HPS PPK mencantumkan biaya menyewa kantor perwakilan baru silakan. Tapi jika tidak menurut saya tidak fair. Kecuali terkait fasilitas service center terkait barang yang diadakan bisa saja dalam syarat berkontrak
Izin bertanya Pak Samsul, di video ini Pak Samsul sampaikan bahwa untuk Pekerjaan Kualifikasi Usaha kecil hanya 1 Personel Manajerial, tapi di video ini pada menit ke 4.50 tertulis 2 Pak pada gambar yang Bapak tampilkan, Ada Pelaksana dan Ahli K3. Jadi apakah yang bapak maksud 2 itu ya Pak? Dan apabila Pokja menentukan lebih dari persyaratan tersebut, Pokja melanggar Peraturan mana ya Pak? trims.
Maaf saya koreksi personil manajerial teknis 1 dan personil manajerial K3 1 sehingga secara total utk paket kualifikasi kecil adalah 2 orang. terimakasih atas koreksinya
@@samsul_ramli Baik Pak, terima kasih konfirmasinya Pak Samsul. Oh iya Pak untuk pertanyaan saya yang kedua bagaimana ya Pak? yaitu : Apabila Pokja menentukan lebih dari persyaratan tersebut, apakah Pokja melanggar ya Pak? Apabila melanggar, Pokja melanggar Peraturan mana ya Pak? Trims.
@@fritzferlinkwannandar8155 bukan pokja yang kena sanksi tapi PPK yang memaksakan meletakkan persyaratan berlebihan utk ditetapkan pokja..sanksi administratif paling ringah dan paling berat adalah perdata digugat penyedia
Kalau penetapan izin usaha seperti SIUP, Tanda Daftar Pariwisata, Sub Klasifikasi SBU dll ditetapkan bersama antara Pokja dan PPK ya pak ? Kalau PPK meminta lebih dari satu subklasifikasi SBU misalnya, apakah Pokja bisa mengajukan perubahan ?
Kualifikasi disesuaikan dengan HPS, Spesifikasi dan Rancangan Kontrak PPK.. jadi kebutuhan 1 atau lebih subklasifikasi ditetapkan pokja berdasarkan itu
bertanya lagi pak samsul,kalau dalam.pekerjaan pengaspal.jalan dari PPKom meminta persyaratan bahwa penyedia harus mempunyai AMP dan bachingplan beton yang masih laik beroperasi yg ditunjukan dengan bukti telah di tera atau telah diuji oleh lembaga pengujian alat2 berat
tergantung kebutuhan pekerjaan. Untuk long segment yang umumnya multiyear maka kebutuhan AMP dan Batching plant bisa saja disyaratkan sejak pemilihan. Tapi untuk yang sifatnya sederhana dan menengah menurut saya berlebihan
@@samsul_ramli terima kasih pak samsul,kalau boleh saya minta no WA bapak,jadi sewaktu-waktu saya konsultasi karena dimasa pandemi ini dan menjelang akhir tahun tender malah banyak sedangkan personil kami cuma 4 orang sehingga pokja saling bergiliran pasangannya pak,tapi kalau dibolehkan pak,terima kasih sebelumnya (suhartono UKPBJ Kab.Semarang)
pokja
Sangat membantu Pak
👍👍
mantap pak....
terimakasih Pak
Tks share ilmux pak samsul... Mantap 👌👍
Sama2
Mantul pak... tercerahkan, salam pengadaan. 🙏
Salam Pengadaan
Pak d tmpt km Pokja Bengkulu selatan sering bermain proyek.. tiba klw arahan pokja kalah sering menghilangkan tiba paket d LPSE, Jd bingung pak gimna cara dg atran yg sulit yg sngt menguntungkan Pokja nie
jangan menyerah cari dipaket lain dan tempat lain.. mungkin rejekinya ada
Assalamualaikum bismillah izin bertanya .. Terkait Pembuktian kualfikasi oleh Pokja apakah bisa ditambah waktunya dikarenakan hanya satu penyedia yang hadir? mohon pencerahaanya
Jika ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan misal keadaan kahar atau kejadian yang tak diduga
Izin bertanya pak, apakah saudara kandung atau anak dari KPA/PPk/pejabat pengadaan boleh mengikuti pemilihan menjadi penyedia dan apabila terpilih apakah sah...
Trima kasih sblmya atas jawabannya pak🙏🙏
Sangat potensial pertentangan kepentingan. Soal sah tidaknya tergantung pada terjadi tidaknya pertentangan kepentingan. Tapi jika diketahui pada tahapan apapun segera dilakukan audit atau ditolak menjadi pemenang
Pak Tolong di jelaskan lagi, personil menejerial hanya 1 pada paket kecil menit 4.37 s/d 5.12 , sebelumnya terimakasih
Ya seperti itu hanya boleh mempersyaratkan 1 personil manajerial utk syarat tender
Apakah ada group wa utk member pak ?
chat.whatsapp.com/BCY8nA2Yc0HG1STSfR3fNE
Sampai skr pokja di daerah kami blm mengerti materi yg di sampaikan scr gamblang oleh pak samsul. Mungkin pokja daerah kami akan ngerti setelah kami akan cb buat sepanduk dan akan pampang didepan ruang pokja ttg tupoksi pokja yg hanya kecil bagian nya dan syarat2 yg berlebihan yg mereka syarat kan dgn suka2
semoga segera mereka memahami regulasi
Utk proses tender lainnya jg kami akan berkonsultasi jg dgn pak samsul. Keb ada paket tender yg lg berproses pak.semoga dgn kami cb ikut masuk dlm proses tender ini kami akan lebih bnyk lg memdptkan data2 dari kinerja pokja di daerah kami selama ini msh jauh dari amanat kepmen PUPR 14/2020.trimakasih supportnya pak samsul. Mohon beri kami masukannya nanti
@@henriparsita5848 Silakan semoga bisa membantu
Malam pak. Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) tidak valid karena pada Elemen huruf E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi E.2. Tinjaun Manajemen tertera nama perusahaan lain. ini alasan POKJA menggugurkan penyedia. apakah kesalahan penulisan dapat menggurkan penyedia pak? mohon pencerahannya pak🙏
Jika perusahaan yg salah tersebut juga ikut menawar maka ketika diudit pokja akan divonis membiarkan dan turut serta persekongkolan.. kalau seperti ini lebih baik digugurkan dibanding membayar temuan atau blacklist
@@samsul_ramli perusahaan lain yg dimaksud dalam dokumen penawaran tidak ikut dalam proses penawaran pak.
@@HamsiSArs selama kesalahan bukan pada Pakta Komitmen maka bisa diklarifikasi utk memastikan apakah kesalahan tersebut menyebabkan antara isian dan pakta komitmen sama atau tidak
@@samsul_ramli trimakasih atas tanggapannya pak.
Izin bertanya pak..
Apakah pokja boleh membatalkan paket pekerjaan yang sudah ada pemenangnya???
Tetapi belum penanda tanganan kontrak??
Mohon infonya trims
Harus dilihat dari kronologis kasusnya.. intinya mungkin terjadi pembatalan pemenang atau penolakan atas pemenang dari ppk
@@samsul_ramli izin pak.
Permasalahan nya ada pada biaya penerapan SMKK..
Pokja membatalkan pemenang tender dengan alasan biaya penerapan komponen SMKK tidak ada atau (0) nol
Saya menawar atas dokumen BoQ..
Dri dokumen BoQ tersebut tidak tertera biaya penerapan komponen SMKK..
Apakah itu suatu tindakan melanggar hukum?
Mohon info ny pak.
tidak menyatakan biaya K3 dalam HPS adalah pelanggaran sehingga tender memang harus digagalkan
Bgaimana jika ppk dan konsultan perencana mensinyalir kerjasama dlm mnetapkan persyaratan personal dan peralatan yg aneh2 oleh 3 serangkai pokja
Ppk.k.perencana atas pesanan kontraktor.
Bgaimana bpk mnyikapi ini ..
Terkait bangunan sederhana tingkat resiko kecil tapi minta ska madya atau utama.
Yg aneh lagi buat gedung minta ska ahli utama tehnik elektro..
Mohon pencerahannya bang..
Untuk niat jahat dan perbuatan jahat sudah ada pihak2 yang berwenang utk melaksanakan tugasnya..
Nasihat dan pendapat hanya utk orang2 yang tidak berniat jahat.. karena tidak semua kekeliruan didasari niat jahat bisa jadi hanya ketidaktahuan karena kekurangan referensi dan keilmuan utk itulah channel ini dibuat.
Pak Samsul, Trimakasih atas penjelasannya Saya ikut nyimak diskusi antara Asri Cipta dan Bpk, semoga ada pengawasan atau regulasi yg sifatnya pencegahan atas kemungkinan2 Kong x kong seperti yg di ungkap Asri Cipta, krn beberapa kasus di lapangan mungkin ada terindikasi seperti itu...🙏
@@komangderesna1080 harus menjadi upaya bersama meningkatkan pengetahuan karena sering terjadi didasari ketidaktahuan..
Bagaimana jika penyedia sudah memenuhi syarat dalam dokpil dan ditetapkan pemenang namun tidak mampu memenuhi syarat untuk berkontrak pada saat rapat persiapan kontrak?
Penyedia harus dapat memenuhi jika tidak maka dia dapat mengundurkan diri sebagai calon penyedia. Kalo sanksi tergantung alasan bisa diterima oleh PPK atau tidak
Mohon maaf bapak
Bpk ini tugas di kemen pupr.lkpp.atau dari lsm?
Knp saya bertanya demikian agar yg mnyimak ini khususnya dari ppk.pokja agar berhati2 dlm.mnetapkan persyaratan ( nyeting agar hy rekanan tertentu saja yg bisa ikut lelang dg harapan bisa turun pnawaran sdikit)..
Saya praktisi konstruksi dari thn 1995 sd 2020
Saya sangat5 setuju dg pencerahan bpk..
Tp dlm pelaksanaan pokja semena2..
Saat anwizing ditanya..
Jawabsn pokja hy..
Jika bisa ikut persyaratan lelang ikut tender jk tdk tdk usah ikut.
Demikian jwaban3 pokja.
Mohon klarif dan gmana caranya agar pokja jera..
Tks pak.
Biodata saya ada di samsulramli.net
Garis besarnya saya hanya peraktisi dan pecinta PBJ saja untuk itulah channel ini sy buat agar membangun kesadaran dan pemahaman bersama
Benar paksamsul.
Saya jadi sadar sekarang..
Kewajiban kita hanya sharing pengetahuan ttg pengadaan lelang jasa konstruksi yg benar mnurut aturan perundangan yg ada juga mlurusksn jika ada klasul yg ditafsirkan berbeda oleh masing2 insan..
Masalah mau dipakai atau tdk bagi yg memangku kebijakan atau yg dpt amanah mjalankannya atau tdk bukan urusan kita lagi.
Tapi urusan dg yg illahi..
Kita kembalikan saja kpd yg menCIPTAkan..
Jujur kadang kita setress menghadapi hal hal yg diskriniminatif dilapangan..
Krn merasa rugi kuliah teknik sipil..
Tdk ada gunanya..
Tapi smg kedepan dg adanya chanell ini akan mnjadi terang benderang bagi yg sengaja melanggarnya,
alam akan mengHAKIMi..
Rahayu pak samsul..
Boleh minta no.hp nya nggih!?
@@zegalaciptazegalacipta9407 siapp disebalik itu kalau sudaah rejeki tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengambilnya kecuali Yang Maha Kuasa tetap berikhtiar ditempat lain.. silakan via chat WA O81351O9O3O8
@@samsul_ramli tks pak samsul..
Tuhan memberkati
Rahayu
Ijin bertanya Pak... Apakah kepala ukpbj bisa mengangkat personil pokja diluar ukpbj sementara personilnya ada yang jabfung pengelola barang jasa justru tdk diangkat sbg personil pokja. Apakah tdk melnggar perpres??
Melanggar instruksi kepala LKPP
Terima kasih Pak...
Mhn bertanya pa ada suatu daerah di semua paket kecil personil manajerial ada 3 orang. Mhn penjelasan
Dapat diduga tidak sesuai regulasi standar
Pak mau tanya nih...ada lelang kami ikuti diportal jelas persyaratan kualifikasinya non kecil tp dr hasil evaluasi ada perusahaan kecil yg lolos evaluasi, perusahaan tersebut sdh ada kontrak dari pelelangan kualifikasi kecil. Bagamaina itu pak, adakah regulasi yang mengatur tentang kualifikasi itu. Krn pengertian kami bahwa perusahaan tersebut TDK konsisten. Mohon pencerahannya pak. Terima kasih.
harus jelas duluini tender apa..
@@samsul_ramli tender pengadaan barang dan jasa pak. Kontrak nya TDK ada 1 bulan setelah tender non kecil ini. Terima kasih
@@wadiamir4602 utk tender barang tidak ada larangan usaha kecil menang dipaket non kecil selama mampu menyediakan. Tujuannya agar tahun berikutnya kualifikasi kecil ini naik peringkat menjadi kualifikasi menengah atau besar karena kekayaan bersih atau omset meningkat sesuai ketentuan UU 20/2008 tentang UMKM
Mantap pak, sangat membantu. Pak, dalam syarat personil manajerial pekerjaan kualifikasi usaha menengah dan besar, apakah manajer Keuangan diharuskan lulusan S1 atau boleh D3? Dan apa ada ketentuan harus dari program strudi tertentu?
Coba di cek perlem 12/2021 apakah masih terdapat syarat manajer keuangan. Jika Iya maka tingkat pendidikan tergantung penetapan dalam dokumen pemilihan
@@samsul_ramli Terimakasih pak 🙏
adakah contoh spesifikasi teknis utk konstruksi yg dapat kami unduh, krn di daerah kami spek teknis konstruksi yg diserahkan PPK merupakan spek umum dari Dirjen bina marga
Berarti konsultan perencananya tidak bekerja... output konsultan harus termasuk 5 komponen spesifikasi yang ada dalam SDP PMPUPR.. jika hanya copas sdp berarti konsultan perencana tidak bekerja
@@samsul_ramli output dari konsultan yg diberikan ke PPK adalah KAK langsung diupload PPK ke sistem pdhal tender konstruksi
@@nikmatisenja2847 konsultan tdk menghasilkan KAK tapi spek.. KAK adalah tugas konsultan bukan output konsultan perancang
ijin bertanya pak samsul.. untuk pengadaan jasa cleaning service di kantor pemerintah dengan nilai hps 900juta yg diperuntukkan untuk usaha kecil, apakah mensyaratkan ISO 9001 termasuk tindakan diskriminatif ?
Tidak ada anjuran atau larangan utk PPK mensyaratkan hal tersebut..
Apakah surat dukungan pabrikan terhadap material misalx besi, alumunium dapat dijadikan penambahan syarat teknis?
tergantung seberapa penting dan besarnya bobot bahan2 tersebut harus tersedia sebelum ditetapkan jadi pemenang... jika harusnya disediakan saat akan bekerja tentu tidak perlu sebelum menang tender...
Ijin pak, sekarang baiknya disebut pokja atau pokmil?...🙂🙏
Dalam Perpres tdk ada pokmil.. adanya Pokja.. Pokja sendiri sdh aingkatan..
ijin bertanya pak. apakah boleh mensyaratkan penyedia dari luar daerah harus memiliki kantor perwakilan di tempat kerja?
kalau dalam HPS PPK mencantumkan biaya menyewa kantor perwakilan baru silakan. Tapi jika tidak menurut saya tidak fair. Kecuali terkait fasilitas service center terkait barang yang diadakan bisa saja dalam syarat berkontrak
Izin bertanya Pak Samsul, di video ini Pak Samsul sampaikan bahwa untuk Pekerjaan Kualifikasi Usaha kecil hanya 1 Personel Manajerial, tapi di video ini pada menit ke 4.50 tertulis 2 Pak pada gambar yang Bapak tampilkan, Ada Pelaksana dan Ahli K3. Jadi apakah yang bapak maksud 2 itu ya Pak? Dan apabila Pokja menentukan lebih dari persyaratan tersebut, Pokja melanggar Peraturan mana ya Pak? trims.
Maaf saya koreksi personil manajerial teknis 1 dan personil manajerial K3 1 sehingga secara total utk paket kualifikasi kecil adalah 2 orang. terimakasih atas koreksinya
@@samsul_ramli Baik Pak, terima kasih konfirmasinya Pak Samsul. Oh iya Pak untuk pertanyaan saya yang kedua bagaimana ya Pak? yaitu : Apabila Pokja menentukan lebih dari persyaratan tersebut, apakah Pokja melanggar ya Pak? Apabila melanggar, Pokja melanggar Peraturan mana ya Pak? Trims.
@@fritzferlinkwannandar8155 bukan pokja yang kena sanksi tapi PPK yang memaksakan meletakkan persyaratan berlebihan utk ditetapkan pokja..sanksi administratif paling ringah dan paling berat adalah perdata digugat penyedia
@@samsul_ramli Baik Pak Samsul, terima kasih Pak jawabannya.
Kalau penetapan izin usaha seperti SIUP, Tanda Daftar Pariwisata, Sub Klasifikasi SBU dll ditetapkan bersama antara Pokja dan PPK ya pak ? Kalau PPK meminta lebih dari satu subklasifikasi SBU misalnya, apakah Pokja bisa mengajukan perubahan ?
Kualifikasi disesuaikan dengan HPS, Spesifikasi dan Rancangan Kontrak PPK.. jadi kebutuhan 1 atau lebih subklasifikasi ditetapkan pokja berdasarkan itu
kalau PPKom mensyaratkan yg agak berlebihan boleh pak samsul,apa tidak
PPK ukurannya adalah kewajaran HPS dan spesifikasi.. setiap syarat harus sesuai dengan biaya yang dianggarkan...
bertanya lagi pak samsul,kalau dalam.pekerjaan pengaspal.jalan dari PPKom meminta persyaratan bahwa penyedia harus mempunyai AMP dan bachingplan beton yang masih laik beroperasi yg ditunjukan dengan bukti telah di tera atau telah diuji oleh lembaga pengujian alat2 berat
tergantung kebutuhan pekerjaan. Untuk long segment yang umumnya multiyear maka kebutuhan AMP dan Batching plant bisa saja disyaratkan sejak pemilihan. Tapi untuk yang sifatnya sederhana dan menengah menurut saya berlebihan
@@samsul_ramli terima kasih pak samsul,kalau boleh saya minta no WA bapak,jadi sewaktu-waktu saya konsultasi karena dimasa pandemi ini dan menjelang akhir tahun tender malah banyak sedangkan personil kami cuma 4 orang sehingga pokja saling bergiliran pasangannya pak,tapi kalau dibolehkan pak,terima kasih sebelumnya (suhartono UKPBJ Kab.Semarang)
@@suhartonosoehardjosoehardj7368 O81351O9O3O8