Wacana Pilkada Oleh DPRD: Menghemat Anggaran atau Mengorbankan Demokrasi?
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 20 ธ.ค. 2024
- KOMPAS.TV - Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD kembali mencuat, memunculkan pro dan kontra di kalangan pakar, politisi, dan masyarakat.
Dalam diskusi terbaru di program Satu Meja, berbagai sudut pandang mencuat, mulai dari efisiensi anggaran hingga risiko melemahnya kontrol publik terhadap kepala daerah.
Salah satu argumen utama mendukung Pilkada oleh DPRD adalah potensi penghematan anggaran negara. Data menyebutkan defisit anggaran 2024 yang mencapai Rp1.500 triliun menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk mempertimbangkan opsi ini. Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa penghematan ini bisa dibarengi dengan hilangnya akuntabilitas pemimpin daerah kepada rakyat.
Sebaliknya, pendukung Pilkada oleh DPRD menyebut efisiensi biaya sebagai alasan utama. Dari penyediaan saksi, logistik TPS, hingga biaya kampanye, pemilihan langsung dinilai terlalu mahal. Mereka menyarankan optimalisasi sistem IT dan transparansi dana kampanye untuk memangkas biaya tanpa mengorbankan demokrasi.
Dalam konteks ini, pidato mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2014 kembali relevan. Kala itu, ia menegaskan pentingnya Pilkada langsung demi menjaga kedaulatan rakyat.
"Demokrasi memang mahal, tetapi itulah harga dari legitimasi dan akuntabilitas," tegasnya.
Meski demikian, wacana ini masih terbuka untuk dikaji lebih lanjut. Apakah Indonesia siap kembali ke sistem Pilkada tidak langsung, atau akan tetap mempertahankan mekanisme pemilihan langsung yang telah berjalan sejak era reformasi?(UPLOADER:ERIC)
#pilkada #demokrasiindonesia #pemilihankepaladaerah
Panjang umur sehat sllu pak dedy..jgn bosan" mmperjuang keadilan di mgri ini❤❤❤
Silakan bapak2 ibu2 yth yg mendukung pilkada dipilih DPRD menggolkan wacana itu.rakyat akan bersatu di jalan menolaknya. Jangan main2 dgn hak rakyat
Turun jalan di tempat masing masing seluruh indonesia.
Ini cara KIM plus untuk menjadi kepala daerah. Kalah di jakarta kok langsung obok" sistem pilkada mau diubah kepala daerah dipilih DPRD...
Dua kali lima kayaknya ini pak Prabowo sama molyono suka obok obok aturan😂😂
Jangan sampai demokrasi dimundurkan lagi,,,hak rakyat untuk memilih jangan sampai di hilangkan,itu akan membuat para pemimpin yang lahir oleh kumpulan pemilik kepentingan, bukan dari pilihan rakyat.
Prabowo mulyono sama saja pura2 brpihak kerakyat tpi ujung2 nya sama saja mulyoni😅😅😅
Harus waspada agar pemimpin itu bukan boneka oligarkhi, bukan wayang yang digerakkan oleh Dalang oligarkhi.
Oligarkhi nasional itu wayang kecil yang di gerakan oleh Dalang oligarkhi Asing. ( NEO KOLONIALISME )
Terang benderang kembalinya sistem pemerintahan ORBA.
Betul apa yg di katskan bu bibifitri .
Pa.prabowo jangan ngomong2pilkada oleh dprd.lebih baik siapa yg koropsi di dpr atau dprd.cepet di kenakn sangsi yg berat dan di berhentikan itu jangan di beri prluang koropsi
Pendapat Bi Vitri Susanti dkk ,itu harus di pake acuan semua pihak ,.
Memang harus di evaluasi masalahnya ,Tapi bukan ber arti otomatis di pilih DPR, kami rakyat paling bawah tetap milih pemilihan langsung!.🙏🙏🙏
🎉🎉klo saran saya di pilih presiden lebih baik dari pada di pilih DPRD🎉🎉 baik buruk nya kepala daerah menjadi tanggung jawab presiden❤❤
Sekedar usul saran dari rakyat kecil yg punya pemikiran waras : Kembalikan saja Pilkada didaerah ke pemilihan lewat DPRD soalnya dengan pemilu kada langsung oleh rakyat ini banyak menimbulkan konflik, merusak tatanan hidup bermasyarakat, berkeluarga bersaudara rusak semuanya, dan menjadi ajang perjudian di akar rumput saling taruhan uang, hewan, mobil, motor, rumah, sawah ladang dan lain sebagai nya dan juga banyak terjadi konflik sampai harus kehilangan nyawa, terjadi pembunuhan, penyerangan, aniaya dan permusuhan dan juga biaya politik yg sangat tinggi, terjadi money politik sistim ini yg menyebabkan biang keladinya koruptor yg tjd di daerah, dan banyak aparatur yg harus terlibat bermain politik praktis utk mendukung pasangan calon mereka dengan harapan mereka punya kepentingan mempertahankan jabatan dan utk memperoleh jabatan di pemerintahan oleh krn itu birokrasi menjadi rusak dan menjadi sarang korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Harus di evaluasi lagi pemilu kada baik gubernur, bupati, walikota harus di kembalikan ke DPRD cukup Pilpres dan Pileg saja yg pemilihan secara langsung demi dan utk pembelajaran demokrasi langsung kpd masyarakat. Kalau saja Pilkada di daerah di kembalikan ke DPRD maka akan sangat menghemat keuangan Negara.... Dan pasti sistim pemerintahan di daerah akan kondusif dan akan berjalan dengan baik KKN akan berkurang dan mungkin akan hilang.... Tolong bapak2 yg duduk di DPR RI tolong mari kita pikirkan bersama tentang kondisi ini. Mari kita bawa persoalan ini di MK untuk dilakukan Yudisial Reviu ttg UU PemiluKada Agar Pemilu Kada Serentak di Tahun 2029 dikembalikan saja pemilihan lewat DPRD agar sesuai dengan Sila Ke 4 PANCA SILA yaitu KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN. jadi dasar Sila ke 4 ini yg menjadi landasan hukum utk memilih pemimpin didaerah yg di pilih oleh perwakilan rakyat yaitu DPR D. Semoga usul Saran ini menjadi perhatian kita bersama.
Kalau demokrasi berpihak pd rakyat, maka pencalonan bupati walikota gubernur jgn menggunakan pintu partai...adil to
Pak ddy❤❤❤
Bukan biaya PEMILU YG BOROS ANGGARAN. Namun para-para KORUPTORLAH KURAS ANGGARAN NEGARA. Kami tdk setuju pemilihan tdk langsung, kedaulatan Rakyat bisa salah arah
Pak SBY org yg cerdas sehingga tau situasi dempkrasi diIndonesia beda dgn pemimpin kurang cerdas cuma tau merusak demokrasi dan demi mementingkan pribadi dan kelompok2nya...sehingga hak2 rakyat dikebiri..tidak lagi demokratis yg jurdil..yg merusak tatanan demokrasi adala pemimpinnya ikut cawe2 sehingga aturan pilkada dilanggar..
Perpu yang diterbitkan karena ada tekanan luar biasa.. dari masyarakat dan mahasiswa..pada waktu itu.
Salam hormat bpk sby,yg menjalankan demokrasi yg benar.
Jika Kepala Daerah terpilih oleh DPRD melakukan korupsi maka yang ikut bertanggungjawab bisa Presiden dan DPRD. Makanya Pilkada langsung adalah demokrasi yang terbaik karena TIDAK akan menyalahi pak Prabowo nantinya.
Untuk menghemat Anggaran kita Cukup memilih Presiden dan DPR Dari calon per orangan
Calon Presiden memilih pembantu nya 1 paket dari Pemerintah Pusat sd Pemerintah Desa/Kalurahan/Kelurahan
CALON PRESIDEN MEMILIH
1.Calon Wakil Presiden
2.Calon Kabinet/Menteri menteri nya
3.Calon Gubernur, Calon Bupati/Calon Walikota, Calon Camat, Calon Kepala Desa/Kal.Kel
No.3 dipilih dari putera puteri ASELI Prov.Kab.Kota.Ke camatan, Desa/Kal.Kel ybs yg memenuhi syarat
Sebelum pemilu LUBER OLEH RAKYAT
DALAM PENCALONAN DAN PEMILU TIDAK ADA MAHAR ATAU SUAP DALAM BENTUK UANG ATAU BENTUK BARANG (POLITIK UANG )
Penggabungan pemilihan kepala daerah dan DPRD dalam satu paket dapat menghemat anggaran pemilu, meningkatkan efisiensi, dan mendorong stabilitas pemerintahan. Namun, perlu diantisipasi potensi dominasi politik yang dapat mengurangi fungsi pengawasan serta pilihan independen bagi pemilih.
Langkah pemilu serentak itu solusi bagi bangsa besar seperti indonesia raya.
Kalau kepala daerah d pilih oleh DPR,, berati secara demokrasi bangsa melangkah mundur.. tapi aneh ya, anggaran yang d pakai untuk memilih pemimpin negara ko merasa rugi,, dan d perhitungkan tapi jauh besar uang dan kekayaan negara yang d korupsi oleh oknum2 yang menyalakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi ....
DPR/DPRD pilihan rakyat tp tdk mendengarkan suara rakyat, rakyat tdk setuju pilkada dipilih DPRD, ini termasuk suara rakyat
Hak politik rakyat adalah pilkada langsung
Wacana kepalad daerah dililih DPRD ada hubungannya dg undang2 TNI yg baru, unt lancarkan TNI jadi kepalad daerah ditunjuk DPRD , ini berhianat hasil pejuang reformasi yg melawan KORUPSI KOLUSI NEPOTOSME masa ORDE BARU☹rakyat hrs menolak jaga demokrasi rakyat berdaulat👍
Tidak bisa di bayangkn, bahwa kepala Daerah akan di duduki koalisi besar partai politik,
Dan jgn lupa kepala daerah tersebut tdk akan memikirkan masyarakat lagi.
Ini kembali ke pemerintahan Orba.
Pusing.......
Kalau pilkada dipilih sama dprd berarti kita kembali ke zaman orde baru dengan alasan apapun rakyat pasti akan menolak
Nanti Gubernur, Bupati dan Walikota hanya takut sama DPRD
Rakyatnya jadi penonton!
Kali ini sangat setuju dengan pendapat bang Dedi Sitorus dan mbak bebitry
Sistem Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang (sogok menyogok) yg sangat merusak moral masyarakat (kotor dan jorok) berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasan dan penindakannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini dan pemborosan anggaran yg mana bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.. Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang(sogok menyogok) seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Sistem rusak dan bobrok ini wajib derevisi dan diganti.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..
Mana nih suara si 58% Komen dong, apakah pilkada oleh DPRD ada diprogram Presiden dan wapres pilihanmu sewaktu jd capres & cawapres?
Saya yg rakyat kecil tdk seruju pemilihan kepala daerah oleh DPRD .
Tito kamu itu kenyang 😊
Kalau DPR memilih. Pemimpin artinya sudah mundur kebelakang karena sudah mengambil hak 2 Demokrasi arti telah merampas hak rakyat untuk memilih pimpinannya secara langsung .
Polanya kayak isu 3 periode dulu.
Kalau respon masyarakat positif bakal di lanjut, kalau masyarakat respon negatif maka akan d stop.
Pernyataan halu..... kepala daerah melayani parpol.
Sejak Indonesia terbentuk kepala daerah itu melayani rakyat...
Apa mungkin baru lahir hingga tidak tahu di Indonesia sudah mengalami pemilihan calon di pilih wakil rakyat..DPR
usul....gubernur ditentukan oleh depdagri bupati tetap dipilih rakyat dpr cuman dua tingkat yakni pusat dan kabupaten
setuju dengan bivitri....
masyarakah harus mendapatkan hakpilih bukan elite
Sangat amat menurunkan demokrasi dpr memang perwakilan tapi perwakilan penguasa bukan perwakilan rakyat
Kedaulatan ada di tangan rakyat kenapa ada wacana pilihan kepala daerah itu melalui dprd
Dananya bisa di alihkan utk kesejahteraan Rakyat ,setuju
Kesejahteraan rakyat mna
Pemilu langsung suda tepat
Jangan lgi di balikan ke DPR
Lebih rusak lgi kalau DPR yg memilih ,salam 🇮🇩🇮🇩🇮🇩
Tolak Pemilihan Oleh DPRD itu Orde Baru. Ikan Busuk Dari Kepala Negara Menyularbke Kaki Tangannya Melebar.
Keren bu bivitri aqu ngikut
Otonomi daerah semakin kerdil jika pilkada dipilih dprd, karena potensi akan dipasang pimpinan boneka daerah oleh pusat.
Kalau gubernur dan bupati di pilih DPR, rakyat g puya gubernur dan bupati, yang puya gubernur dan bupati adalah DPR,
SUARA RAKYAT UNTUK RAKYAT,
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
BUKAN UNTUK KETUM & ELIT2 PARTAI POLITIK👎👎👎👎👎👎👎👎 👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎
Rakyat Sekarang Sudah Paham Jangan Pilihan Di Rubah Rubah Kembali.
Selama ini ada begal motor, sekarang pemerintah lakukan begal demokrasi
Lawan kembalinya Orde Baru yg kejam.
Kalau dipilih DPRD, gubernur DKI kmrn yg jadi pasti Ridwan Kamil, krn didukung Kim plus plus plus
Kalo takut biaya banyak gampang ,kaya arisan aja setiap partai mengirimkan calon kepala daerah lalu dikocok yang keluar itu yang jadikepala daerah live di tv nasional biar adil .daripada DPR yang milih ,emang DPR mewakili rakyat prett.
Kalau pilkada di pilih DPRD ,rakyat harus melakukan gerakan jangan pilih dprd
Mikir demokrasi terus kek yg disuruh Barat,, tapi lupa biaya.. dimana2 demokrasi akan melahirkan keborosan dan koruptor
pidato presiden tentunya uda difikirkan berkali2 dan niat itu uda ada jauh2 hari. jadi silahkan nilai sendiri level kualitas konseptual dan philosopy demokrasi nya.
Tidak perlu kajian rakyatnya sudah pintar pemerintah yang akan membodah rakyat
Kenapa Ibu Bivitri jauh lebih lengkap pemikirannya dari pada Pak Presiden Prabowo , Pak Presiden hanya berpikir uang tanpa berpikir keadilan jadi aneh Presiden yang dipikirkan rakyat kok tidak berpikir tentang keadilan dan justru hanya mengenai biaya yang dikeluarkan .
Yg dipikir pk prabowo cuma kekuasaan dan uang, kalau yg milih dpr/dprd itu kan yg nunjuk pk presiden/prabowo, nah itu bisa pakai uang, di tambah lg anghota dprd, nah itu juga ada amplop juga
Pilkada langsung 1 periode 8-10 tahun kayak filipina lebih hemat
Intinya ORDEBARU jilid2 akan di kembalikan
Kalo pilkada lewat DPRD, berarti rakyat sekabupaten/kota kalah dg jumlah DPRD hanya 50 orang.
Jangan di paksakan,pemilukada lewat dprd klu di paksakan bahaya rakyat pasti melawan.
Kalau pilkada di pilih oleh DPRD uda pasti DPRD pada kenyang dan pemenangnya ya koalisi KIM yg menguasai parlemen dan rakyat hanya bisa gigit jari ga bisa menentukan jago pilkada nya sendiri
Jangan KEBIRI KEDAULATAN RAKYAT.
KAMI TIDAK MAU PEMIMPIN HASIL KONGKALIKONG/KOMPROMI PARA ELIT.
TEGAKKAN DEMOKRASI 🇮🇩
Lawan Rezim NEO ORBA Jokowi-Prabowo...!🤟🤟🤟💪💪💪🇮🇩🇮🇩🇮🇩
Wah jangan2 orde baru jilid 2 akan muncul
mahal dan tidaknya biaya pemilu ada di K P U dan Bawaslu
Watak seseorang smpai kpnpun gak kn bisa hilang,aknkah watak otoriternya sdh mulai nmpk kmbali?
Kalau sampai di DPRD emailnya """ Duit kunci nya
Pa prabowo jangan hilangkan yang sudah baik dan demokrasi lebih baik pilkada di pilih rakyat saja jangan di robah lagi pa.
Apa arti Demokrasi di saat ini..?
Kenyataannya cuma membuat Rakyat menjadi Ribut, saling bermusuhan karena cuma beda pilihan.
Sebaiknya semua pejabat Publik diduduki oleh ASN /PSN saja.
Caranya :
Camat yg berprestasi bisa diangkat menjadi Bupati atau Walikota.
Bupati yg berprestasi bisa diangkat menjadi Gubernur.
Gubernur yg berprestasi bisa diangkat menjadi Presiden.
Kader kader dari Parpol cukup duduk di DPRD dan DPR RI.
Dan perlu dikaji ulang bahwa partai politik tdk perlu banyak banyak.
Cukup 5 Parpol saja. Caranya kita ambil swara yg tertinggi di pemilu.
Makan gratis blm di realisasikan,sudah mulai ngomong hk rakyat akan rampok...
Klo devisit pajak di naikan, rakyat boncos dong. Coba cari solusi lain, koropsi di tindak, BUMN gimana.,? Kok cuma rakyat yg di peras..
Hak rakyat cuma suara aj mau di rampas... 😢😢😢
Jangan ikuti partai politik ikuti aspirasi rakyat dipilih langsung oleh rakyat bukan di pilih oleh dprd
yg di untungkan pasti y kim plus yg lain cuma bs nonton
Korupsi yg perlu di brantass wowo bukan mengotak atik demokrasi kita yang udah ada,,,bisa gk wowo jdi peminpin untuk rakyat,,kalau gk bisa mundur aja wowo jdi presiden nkri
Benci ya tetep benci aja...😂😂
Apa bedanya politisi dan mafia? Kalo mafia, kepentingannya itu di dalam dunia hitam. Sedangkan politisi itu ya... minimal ke arah terang. Jangan kau dekati orang politik. Kalo-kalo ya kalo-kalo preman.
Rakyat kecil gak bisa ikut kompetisi nanti woyy. Kalau di pilih dpr hanya kawan dan gerombolan tertentu.. saya rakyat tidak setuju. Jangan macem2 para elit nanti rakyat marah
Tidak fair kalau didalam Pilkada di pilih DPR atau DPD kalau dalam pemilu lalu tidak pernah ada wacama ini..Coba kalau wacana ini di keluarkan sewaktu pilpers atau piles atau pilkada..Saya yakin yang mendukung pasti kalah
Selama tito masih ada dlm kabinet mka Negeri ini masih dalam keadaan tidak baik² saja.
Sepertinya Prabowo Subianto mau kembali ke orde baru. Militerisme, DIKTATOR. Nanti yang jadi gubernur, bupati dan walikota dari militer. Awas... jangan-jangan sebentar lagi akan ada penghilangan paksa oleh pemerintah pada orang yang komen dan berani kritik pemerintah. Hati-hati...
Jika loyalitas pada masyarakat d sampaikan... Knampakannya samaa sja ibk. Sbab bagaimanapun loyalnya para politisi yg mnjabat d pilih dpr ataupun warga y sama saja krna hutang mereka atas dukungan parpol yg mngusung...😂😂😂
Klen aj la yg ngaturnya mau langsung mau melalui DPRD... Ad kemauan sekelompok. Rakyat ni dh ngerti...
Pilihan tak langsung akan terjadi lagi milih pimpinan seperti milih kucing dlm karung.yg dienakkan DPRnya ada transaksi wani Piro.
Jgn rampas kedaulatan rakyat. Demokrasi dari rakyat oleh rakyat ut rakyat. Bukan dari elite oleh elite ut elite dinasty dn oligharki
PENGHALAL SEGALA CARA AKAN SELALU MENGHALALKAN SEGALA CARA DEMI KEPENTINGANNYA
Wowo kangen di demo.
Belum 100 hari jadi presiden tp udh bikin publik panas😂😂
😅
Pendapat anda ttg Kepala Daerah dipulih DPRD hanya melayani Dprd Ini hanya ilustrasi anda. Jangan berlindung atas Demokrasi. Yg penting kesepakatan elemen Bangsa.
Betul pa sby bagus pilkada harus di pilih rakyat bulan dprd.
TANYAKAN PADA TITOKARNAFIAN.......BANYAK MANA BANSOS ,PILPRES YG MENCAPAI 500 T DENGAN PILKADA KEMARIN.
klau ga nyakin rakyat untuk memilih, ya jgn suruh rakyat byr pajak...
Tito pasti dong dukung presidennya
Kalau cuman masaala anggaran besar untk pilkada pendin itu anggaran calong² itu suruh pake uang sendiri bupati gubornur wali kota suruh pake uang peribadi itu calon tetap demokrasi kita jalan supaya masarakat tdk ada yg
BIVITRI INI BICARA BERDASAKAN NALARNYA YG SDH TERKONTAMINASI, SEHINGGA BICARA DEMOKRASINYA DIA HANYA BERDASARKAN KEPENTINGANNYA 😮😮
Ternak mulyono tidak bisa membedakan apa itu esensi dari demokrasi.
Bivitri itu akademisi, bukan elit partai lol
Asal ngomong itu Tito.👍
YTH BPK PRESIDEN RI PRABOWO.S
AUDIT ANGGARAN KPU & BAWASLU PUSAT SAMPAI DAERAH YG HABISKAN UANG RAKYAT TRILIUNAN RUPIAH......🙏🙏
.pa prabowo fokus sama janji" kampanye aja di jalani dulu,jangan menentang rakyat kalau ga pengin di demo rakyat
Gagasan presiden prabowo kepala daerah dipilih DPR ini tanda mengulangi pemerintahan orde baru ujung2 nya DPR transaksi Uang artianya korupsi
Semua kok mau diambil mau diwakili, gini dah rakyat tdk mewakilkan utk memilih pemimpinya jangan rampas hak rakyat