Bagus itu.. Karena anggaran pilkada yg sangat banyak, cost politik yg dikeluarkan paslon juga mahal, jika dipilih oleh DPRD pling² mungkin hanya ada biaya transaksional dgn anggota dewan/partai..dan itu bisa untuk mmbantu mengganti biaya politik yg dikluarkan mnjadi dewan..
Akal2an penguasa.. Agar mrk leluasa bagi2 jatah.. Yg ditunjuk sesuai selera penguasa bukan rakyat. Pejabat pun berlomba2 deket penguasa. Yg ada pejabat hy mementingkan kepentingan penguasa bukan rakyat.
Masukan dan saran : Sebaiknya tetap melalui suara rakyat, hanya bagaimana demokrasi suci kembali, setiap saksi mendapat perlindungan hukum yang jelas, tidak boleh ada media yang menayangkan quick count kecuali media yang independen, ada tindakan tegas kepada pelaku kecurangan atau yang mengotori kemurnian suara rakyat terutama pada pemilihan kepala desa, bupati, gubernur, presiden.
Biaya pilkada mahal baru sadar ya . Berapa pun banyak uang pasti habis . Ya tentu mahal klo uang itu di bagi2 kan untuk di tukar dgn suara pemilih . Untuk belanja bansos . Di bagi2 kan ke kades2 . Dan di bagi2 kan ke hal2 yg tidak perlu . Coba belajar kampanye dgn gagasan itu akan jauh lebih mendidik dan bermanfaat untuk rakyat bangsa dan negara ini .
perbaiki aparat hukumnya dulu pak. berantas korupsi nya. sahkan RUU perampasan aset. percuma koruptor dipenjara kalo masih punya aset. kalo sudah gt gpp dipilih DPR bik bupati atau gubenur. jd rakyat bisa percaya dengan DPR untuk milih bupati atau gubenur.
@@MuhammadYusuf-bu5tn ah sama aja sebaiknya kembalikan ke jaman orba. Gak usah ada PEMILU JURDIL itu akal2 amerika aja.. sebaiknya semua kebijakan itu diatur oleh PARTAI BERKUASA, karena RAKYAT KITA BODOH SEMUA.. dan tak pantas ikut pemilu ❤❤
Kalau mau hemat beneran. Ga usah pemilu saja. Coba saja jalanin pemerintahan 1tahun tanpa dpr dan dprd, kalau ternyata bisa berjalan tanpa problem, maka dpr ga dibutuhkan. Sebenarnya kl mau jujur, yg paling dibutuhkan adalah keseriusan dlm penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
Tapi jangan lupa juga, dengan cara itu di negara tetangga pemerintahannya tidak stabil. Di Malaysia, Gubernur disebut menteri besar. Kalau koalisi pecah, menteri besar jatuh. Di Kedah dalam 1 periode dua kali ganti Menteri Besar. Di Perak 3x, di Johor 3x. Murah, tapi tak stabil jika tidak ada partai pemenang mutlak.
Dipilih secara langsung, sebagai wakil terbaik dari daerah tersebut lalu diacak penempatannya oleh presiden, krn setiap yg terpilih sebagai warga negara Indonesia siap ditempatkan dimana sj, putra dearah yg bertugas ditempatnya sendiri akan ada lobi2 dgn anggota dprd makanya sering terjadi korupsi..siapa yg mau mengawasi siapa..krn konco2..ada yg ka daerah, anak/ istri/ suami ketua dprd kl tdk saling kenal tdk akan ada main mata, yg ada saling mengawasi, politik uang jg tdk akan ada lagi
Bagus idenya...seharusnya pemilu hanya u presiden dan legislatif pusat dan daerah. Setelah itu pemimpin kota, kabupaten dan propinsi dipilih/hak pemenang legislatif di daerah tsb. Lebih fair, ga buang uang tll banyak, ga buang waktu.
Pemimpin di daerah Bupati , Walikota dan Gubernur itu pembantu Presiden seyogyanya ya yang milih Presiden sehingga program Presiden dapat di jalankan dengan baik.
Terus kalau DPRD yg jumlah anggotanya puluhan orang maka kandidad calon gubernur,bupati,walikota,akan mudah menyuapnya,belum lagi saat pencalonan bisa2nya elit politik tampa mengikutkan rakyar untuk menentukan peminpinnya
Tak sadar kakek ini menterinya itu banyak kali makan banyak biaya setiap bulan udah berapa menggaji menteri belum lagi uang tunjang uang sikut uang sundul uang sepaknya. Kalau dprd yg milih udah jelas ngikutin arahan pimpinan partai.
Seandainya kemarin Pilkada Jakarta, kepala daerah balik dipilih DPRD maka KIM plus bisa langsung main tunjuk siapa yg mereka suka. Biar rakyat melongo aja walu gak suka sama kepala daerahnya hahhaa
Mohon pak presiden...kepala daerah sebatas gubernur yg di pilih sama DPRD...karena kalau sepenuh nya di pilih sama DPRD kami yakin....maka kami rakyat tidak merasa kepuasan di daerah... terutama kabupaten...🙏🙏
Pastiin pemimpin tidak cawe cawe dalam pilkada sehingga menghasilkan pemimpin yang di ingini rakyat gak seperti sekarang pemimpinnya cawe cawe mendukung calon tertentu 👍
Klu gubernur di pilih olh DPRD TRS msyrkt apa gunanya merasa tak msyrkt tdk di perlukan atau tdk di hargai gak msyrkt, dan itupun klu gubernur di pilih olh DPRD, paling yg di pilih org" Dekat mreka, sdh tdk pantas gubernur di pilih oleh DPRD, yg berhak milih masyarakat, karna gubernur, seperti presiden, cuman kalah wilayah saja.
Saya lebih setuju DPR,GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA dipilih LANGSUNG OLEH pak presiden agar TIDAK ADA LAGI PEMBANGKANG PRESIDEN.. dan segala TUJUAN CITA2 PRESIDEN PASTI BERJALAN MULUS..
Betul, biaya pilkada terlalu mahal, golput banyak yg menang diatas 45% berapa surat suara gak dipakai, rakyat klau gak dikasih uang jg males milih. apa diundi aja biar murah
Tunjukkan kemimpinanmu pak prabowa Indonesia bersih dari korupsi bratas narkoba tegakan hukum di Indonesia kalo hukum tegak Indonesia jadi negara yang makmur semua rakyat Indonesia takut sangsinya
KLO Boleh mah Bukan DPR-RI yg milih. Tapi DPRD Kab/Kota untuk Bupati dan Walikota, dan DPRD Prov. Untuk Gubernur. Jadi jelas pertanggung jawabannya. Itu kalo asumsi wakil rakyat yg milih pemimpin daerah. Nah ada satu isu lagi, dimana wapres menekankan pada pidatonya dimana itu, katanya Bupati/Walikota dan Gubernur ga boleh ada program lain, selain program Presiden nah Klo itu jalan fikir dan asumsi birokrasinya, maka harusnya Bupati/Walikota dan Gubernur di tunjuk langsung oleh presiden dan atau Menteri Dalam Negeri, itu baru jelas pertanggung jawabannya. Jadi segala kebijakan dan kinerjanya pertanggungjawabannya langsung ke-Presiden. Bukan kepada rakyat yg ada di daerah masing-masing. Dan ini sebenarnya bagus, sebab itu tadi, lebih efisien dan bisa mengurangi baik itu konflik, ataupun pemborosan anggaran. Tapi akan salah kaprah jika yg milih DPR-RI. Karena dasarnya, jika DPR-RI yg milih maka DPRD jadi tidak memiliki fungsi apapun,.... Dan jika DPRD tidak lagi ada fungsinya, maka sekalian hapus dan tiadakan DPRD itu juga akan lebih menghemat anggaran,.. alihkan semua tugas2 kecil DPRD ke kantor Bupati atau kantor Gubernur 🙏🙏🙏
SAYA SETUJU KALO DPR,GUBERNUR& WALIKOTA DIPILIH LANGSUNG OLEH PRESIDEN, AGAR TIDAK ADA PEMBANGKANG PRESIDEN DAN TUJUAN CITA PRESIDEN DAPAT BERJALAN MULUS DAN TIDAK ADA PEMBERONTAKAN.. KAYAK ZAMAN VOC DULU
KALO SAYA JADI PAK PRABOWO MAKA SAYA LEBUR SEMUA PARTAI JADI SATU, PARTAI NUSANTARA. SETELAH ITU DPR,GUBERNUR,WALIKOTA SAYA TUNJUK LANGSUNG. SAYA TUNJUK YG SETIA KEPADA SAYA SEBAGAI PRESIDEN MUTLAK.. DAN SAYA BUAT JABATAN PRESIDEN SEUMUR HIDUP AGAR TIDAK ADA PEMBERONTAKAN LAGI..
Biyaya pilkada mahal maka dari itu harur jurdil rakyat memilih jng diintimidasi, disogok babsos dan duit amlop serta parcok dikerahkan untuk memenangkan pasangan curang yng tak punya prestasi
Mao brantas korupsi.sampe ngejar. Keantartika. Ke jauhan.omongan.nya .ini yg dibilang manusia takabur..gajah didepan mata tidak kelihatan semut disebrang lautan jelas kelihatan.
Uang kertas tidak ada ajinya, hanya dibuang buang, disebar2 dan di hambur2kan untuk foya2, pencitraan, proyek mangkrak dan sok2an, berlagak sultan padahal utangnya menggunung😂😂
Emang bener kok bowo kali ini, coba aja tu tanya yg mau jadi bupati aja nyampe di level nominal T. Jadi anggota dewan aja, level nominal puluhan M😂😂😂 Sumber korupsi celahnya bisa dari situ, si calon terpilih harus "balas budi" dll, alhasil kerja ga maksimal🤣🤣🤣
Potensi bagaining politics sebatas kalangan elit partai dan dewan perwakilan rakyat daerah. Rakyat daerah hanya jadi penonton bukan lagi pelaku aktif demokrasi. Balik aja ke jaman orde baru mungkin lebih baik daripada reformasi full kkn
Tapi bener kok, mending duit pemerintah untuk pilkada, kotak surat petugas TPS kordinator dll, di pake buat bangun sekolah memperbaiki kualitas nya embung, makan siang gratis, dll. Daripada di buang² begitu, kalau gubernur bupati walikota nya gak bener yg paling bertanggungjawab besar ya DPR itu lah
![เปิดบ้าน โคตรสวย ป๋องกพล รู้จักตั้งนาน เพิ่งรู้ว่ารวย!!! l [Nickynachat]](http://i.ytimg.com/vi/tmgCF_2HfYI/mqdefault.jpg)
Bagus itu.. Karena anggaran pilkada yg sangat banyak, cost politik yg dikeluarkan paslon juga mahal, jika dipilih oleh DPRD pling² mungkin hanya ada biaya transaksional dgn anggota dewan/partai..dan itu bisa untuk mmbantu mengganti biaya politik yg dikluarkan mnjadi dewan..
Pokoknya kalo berani & jantan, pilpres & pilkada, Tetap dipilih oleh rakyat atau kami semua disini, oke ? 🙏🏻🤔
Pejabat akan berlomba2 deket dg penguasa... & kepala daerah pun hy mementingkan kepentingan penguasa bukan rakyat.
Mantab pak presidenku di rombak semua pemilihan langsung ini cost tinggi ahir nya klu ga jorok ga kembali modal
Akal2an penguasa..
Agar mrk leluasa bagi2 jatah..
Yg ditunjuk sesuai selera penguasa bukan rakyat.
Pejabat pun berlomba2 deket penguasa.
Yg ada pejabat hy mementingkan kepentingan penguasa bukan rakyat.
Masukan dan saran : Sebaiknya tetap melalui suara rakyat, hanya bagaimana demokrasi suci kembali, setiap saksi mendapat perlindungan hukum yang jelas, tidak boleh ada media yang menayangkan quick count kecuali media yang independen, ada tindakan tegas kepada pelaku kecurangan atau yang mengotori kemurnian suara rakyat terutama pada pemilihan kepala desa, bupati, gubernur, presiden.
Gak setuju pak,, hak rakyat mau di hilangkan
Sangat setuju sekali, biar pejabat² daerah tidak ikut jabatan politik tapi jabatan karir 👍
Biaya pilkada mahal baru sadar ya . Berapa pun banyak uang pasti habis . Ya tentu mahal klo uang itu di bagi2 kan untuk di tukar dgn suara pemilih . Untuk belanja bansos . Di bagi2 kan ke kades2 . Dan di bagi2 kan ke hal2 yg tidak perlu . Coba belajar kampanye dgn gagasan itu akan jauh lebih mendidik dan bermanfaat untuk rakyat bangsa dan negara ini .
perbaiki aparat hukumnya dulu pak. berantas korupsi nya. sahkan RUU perampasan aset. percuma koruptor dipenjara kalo masih punya aset. kalo sudah gt gpp dipilih DPR bik bupati atau gubenur. jd rakyat bisa percaya dengan DPR untuk milih bupati atau gubenur.
Bukan pemikiran baru, itu kembali ke yang dulu lagi...
Presiden juga dipilih DPR RI saja drpd buang buang uang trilyunan
Iya
kalo pilpres antusias masyarakat untuk memilih pemimpin masih tinggi, berbeda dengan pilkada yang hampir ⅓ DPT tidak mau datang ke Tps.
@@MuhammadYusuf-bu5tn ah sama aja sebaiknya kembalikan ke jaman orba. Gak usah ada PEMILU JURDIL itu akal2 amerika aja.. sebaiknya semua kebijakan itu diatur oleh PARTAI BERKUASA, karena RAKYAT KITA BODOH SEMUA.. dan tak pantas ikut pemilu ❤❤
Gak setuju .. Dipilih dprd..
Udah bener pemilu aja.. Jangan diubah2 aturannya pak..
Sangat setujuu..dipilih wakil rakyat..disamping biaya mahal..penegakan perda tdk bs maximal..karena ada unsur ewoh pekewuh..
Kalau mau hemat beneran. Ga usah pemilu saja. Coba saja jalanin pemerintahan 1tahun tanpa dpr dan dprd, kalau ternyata bisa berjalan tanpa problem, maka dpr ga dibutuhkan. Sebenarnya kl mau jujur, yg paling dibutuhkan adalah keseriusan dlm penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
Tapi jangan lupa juga, dengan cara itu di negara tetangga pemerintahannya tidak stabil. Di Malaysia, Gubernur disebut menteri besar. Kalau koalisi pecah, menteri besar jatuh. Di Kedah dalam 1 periode dua kali ganti Menteri Besar. Di Perak 3x, di Johor 3x. Murah, tapi tak stabil jika tidak ada partai pemenang mutlak.
Dipilih secara langsung, sebagai wakil terbaik dari daerah tersebut lalu diacak penempatannya oleh presiden, krn setiap yg terpilih sebagai warga negara Indonesia siap ditempatkan dimana sj, putra dearah yg bertugas ditempatnya sendiri akan ada lobi2 dgn anggota dprd makanya sering terjadi korupsi..siapa yg mau mengawasi siapa..krn konco2..ada yg ka daerah, anak/ istri/ suami ketua dprd kl tdk saling kenal tdk akan ada main mata, yg ada saling mengawasi, politik uang jg tdk akan ada lagi
Bagus idenya...seharusnya pemilu hanya u presiden dan legislatif pusat dan daerah. Setelah itu pemimpin kota, kabupaten dan propinsi dipilih/hak pemenang legislatif di daerah tsb. Lebih fair, ga buang uang tll banyak, ga buang waktu.
Pemimpin di daerah Bupati , Walikota dan Gubernur itu pembantu Presiden seyogyanya ya yang milih Presiden sehingga program Presiden dapat di jalankan dengan baik.
Mantab polll pak presiden ku ini yg di tunggu2 dari dulu
Terus kalau DPRD yg jumlah anggotanya puluhan orang maka kandidad calon gubernur,bupati,walikota,akan mudah menyuapnya,belum lagi saat pencalonan bisa2nya elit politik tampa mengikutkan rakyar untuk menentukan peminpinnya
Bagus Pak...
Dana triliyunan bisa buat yg lain buat rakyat
Tak sadar kakek ini menterinya itu banyak kali makan banyak biaya setiap bulan udah berapa menggaji menteri belum lagi uang tunjang uang sikut uang sundul uang sepaknya.
Kalau dprd yg milih udah jelas ngikutin arahan pimpinan partai.
Lebih besar mana sama korupsi tambang2 di Indonesia??? Tolong berantas dulu mafia2 tambang. Klo mahalnya biaya soal Pilkada mah kecil wo. .
Namanya pesta ya mahal, apalagi pesta yg d lakukan diatas ketimpangan sosial ekonomi d masyarakat bawah 👍
Sangat setuju..pilkada spt jaman orba..seorang kepala daerah..berani perintahkan untuk tegakkan perda..sekarang amburadul..
Pertanyaannya, apakah rakyat percaya DPR? Sampai sekarang Pemberantasan korupsi masih dalam tahap Omon2 tanpa ada kebijakan yg berarti
Seandainya kemarin Pilkada Jakarta, kepala daerah balik dipilih DPRD maka KIM plus bisa langsung main tunjuk siapa yg mereka suka. Biar rakyat melongo aja walu gak suka sama kepala daerahnya hahhaa
Mohon pak presiden...kepala daerah sebatas gubernur yg di pilih sama DPRD...karena kalau sepenuh nya di pilih sama DPRD kami yakin....maka kami rakyat tidak merasa kepuasan di daerah... terutama kabupaten...🙏🙏
Pastiin pemimpin tidak cawe cawe dalam pilkada sehingga menghasilkan pemimpin yang di ingini rakyat gak seperti sekarang pemimpinnya cawe cawe mendukung calon tertentu 👍
Cukup presiden dan dpr saja yg kita pilih langsung. Setuju terlalu mahal.
Bagusnya pilkada dipilih oleh DPRD pilkada lsg ini telah menimbulkan byk perpecahan di masyarakat dan meningkatkan korupsi krn biayanya besar
Klu gubernur di pilih olh DPRD TRS msyrkt apa gunanya merasa tak msyrkt tdk di perlukan atau tdk di hargai gak msyrkt, dan itupun klu gubernur di pilih olh DPRD, paling yg di pilih org" Dekat mreka, sdh tdk pantas gubernur di pilih oleh DPRD, yg berhak milih masyarakat, karna gubernur, seperti presiden, cuman kalah wilayah saja.
Setuju banget,,cukup dpr dan presiden yang pemilihan langsung
Saya lebih setuju DPR,GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA dipilih LANGSUNG OLEH pak presiden agar TIDAK ADA LAGI PEMBANGKANG PRESIDEN.. dan segala TUJUAN CITA2 PRESIDEN PASTI BERJALAN MULUS..
Bukan hanya biaya tp tatanan berbangsa jg ga spt yg diharapkan, banyak sogokan, permusuhan antar anak bangsa yg dpt mengakibatkan perpecahan, dst
Jika sj pilkada DKI dipilih DPRD maka sdh pasti calon yg diusung banyak partai yg menang sebab mereka menguasai kursi DPRD
Betul, biaya pilkada terlalu mahal, golput banyak yg menang diatas 45% berapa surat suara gak dipakai, rakyat klau gak dikasih uang jg males milih. apa diundi aja biar murah
mantap pak lanjut kan bupati walikota gubenur di pilih dewan aja pak yg di pilih masyarakat dewan sama presiden aja pak negara makmur pak
Kalo pemilih presiden anggota dpr pasti dapatnya yg berkualitas sprt bapak prabowo..
saya setuju
satu pemilihan
jabatan 10tahun untuk
2029
Tunjukkan kemimpinanmu pak prabowa Indonesia bersih dari korupsi bratas narkoba tegakan hukum di Indonesia kalo hukum tegak Indonesia jadi negara yang makmur semua rakyat Indonesia takut sangsinya
KLO Boleh mah Bukan DPR-RI yg milih. Tapi DPRD Kab/Kota untuk Bupati dan Walikota, dan DPRD Prov. Untuk Gubernur. Jadi jelas pertanggung jawabannya. Itu kalo asumsi wakil rakyat yg milih pemimpin daerah.
Nah ada satu isu lagi, dimana wapres menekankan pada pidatonya dimana itu, katanya Bupati/Walikota dan Gubernur ga boleh ada program lain, selain program Presiden nah Klo itu jalan fikir dan asumsi birokrasinya, maka harusnya Bupati/Walikota dan Gubernur di tunjuk langsung oleh presiden dan atau Menteri Dalam Negeri, itu baru jelas pertanggung jawabannya. Jadi segala kebijakan dan kinerjanya pertanggungjawabannya langsung ke-Presiden. Bukan kepada rakyat yg ada di daerah masing-masing.
Dan ini sebenarnya bagus, sebab itu tadi, lebih efisien dan bisa mengurangi baik itu konflik, ataupun pemborosan anggaran.
Tapi akan salah kaprah jika yg milih DPR-RI. Karena dasarnya, jika DPR-RI yg milih maka DPRD jadi tidak memiliki fungsi apapun,.... Dan jika DPRD tidak lagi ada fungsinya, maka sekalian hapus dan tiadakan DPRD itu juga akan lebih menghemat anggaran,.. alihkan semua tugas2 kecil DPRD ke kantor Bupati atau kantor Gubernur
🙏🙏🙏
Ganti sistem tp tdk mengurangi substansil, namun lebih menanamkan kpd trus dan efesiensi.
Para elit sendiri yg mengajarkan pilkada itu mahal
Setuju! Demokrasi jg nda bikin kenyang😢. Yg kenyang cm KPU dan BAWASLU
Betul . Pilkada hanya untuk Presiden dan DPR pusat saja , agar rakyat tidak terkotak kotak.
SAYA SETUJU KALO DPR,GUBERNUR& WALIKOTA DIPILIH LANGSUNG OLEH PRESIDEN, AGAR TIDAK ADA PEMBANGKANG PRESIDEN DAN TUJUAN CITA PRESIDEN DAPAT BERJALAN MULUS DAN TIDAK ADA PEMBERONTAKAN.. KAYAK ZAMAN VOC DULU
KALO SAYA JADI PAK PRABOWO MAKA SAYA LEBUR SEMUA PARTAI JADI SATU, PARTAI NUSANTARA.
SETELAH ITU DPR,GUBERNUR,WALIKOTA SAYA TUNJUK LANGSUNG.
SAYA TUNJUK YG SETIA KEPADA SAYA SEBAGAI PRESIDEN MUTLAK.. DAN SAYA BUAT JABATAN PRESIDEN SEUMUR HIDUP AGAR TIDAK ADA PEMBERONTAKAN LAGI..
Kemunduran demokrasi, hak rakyat pilih dihilngkan...
Segera reviai UU nya Pak Presiden...
Aparat dan ketetapan hukumnya di perbaiki pak.
S7 di smping hmat biaya jg mengurangi prsturuan antr kubu.msrkat jd dmai
Biyaya pilkada mahal maka dari itu harur jurdil rakyat memilih jng diintimidasi, disogok babsos dan duit amlop serta parcok dikerahkan untuk memenangkan pasangan curang yng tak punya prestasi
Yg milih kepala daerah dprd, terus yg milih anggota dprd siapa ya????
Boleh saja tapi harusnya ada perubahan mininal masuk Senayan tanpa batas minimum 4%
Setuju pa,..kasihan para calon habis uang banyak dan kalah...yg menang pun akhirnya nyari celah korupsi u balikin modal.
Eee bapak presiden kita baru sadar to😊. Selama ini kemana saja sebagai ketum parpol?😂
Cocok pak, segera dibuatkan undang-undangnya, untuk menghemat dana negara
Kepala daerah cocoknya dari ASN karier.. yg jadi bupati minimal pernah jadi camat, gubernur pernah jadi bupati..
Bener kayak dulu bupati bener bener tau tata pemerintahan nya
Gara2 jagoannya kalah di DKI?😅😂
Ko mulut sma pantat luh sma sih ngomong nya 🤣🤣🤣🤣🤣
Gub dipilih presiden saja sbb mrk perwakilan pusat utk daerah/provinsi
Mao brantas korupsi.sampe ngejar. Keantartika. Ke jauhan.omongan.nya .ini yg dibilang manusia takabur..gajah didepan mata tidak kelihatan semut disebrang lautan jelas kelihatan.
Uang kertas tidak ada ajinya, hanya dibuang buang, disebar2 dan di hambur2kan untuk foya2, pencitraan, proyek mangkrak dan sok2an, berlagak sultan padahal utangnya menggunung😂😂
SETUJU PRESIDEN DIPILIH LANGSUNG OLEH DPR MPR,DPRD DIPILIH GUBERNUR BUPATI...
Bodoh
TERUS MAUNYA JADi PRESiDEN SEUMUR HiDUP GiTU MAUNYA🤣
Emang bener kok bowo kali ini, coba aja tu tanya yg mau jadi bupati aja nyampe di level nominal T.
Jadi anggota dewan aja, level nominal puluhan M😂😂😂
Sumber korupsi celahnya bisa dari situ, si calon terpilih harus "balas budi" dll, alhasil kerja ga maksimal🤣🤣🤣
Halu, mana ada yang sampe T
Potensi bagaining politics sebatas kalangan elit partai dan dewan perwakilan rakyat daerah. Rakyat daerah hanya jadi penonton bukan lagi pelaku aktif demokrasi. Balik aja ke jaman orde baru mungkin lebih baik daripada reformasi full kkn
Statment yang jadi bahan gorengan media
Tapi bener kok, mending duit pemerintah untuk pilkada, kotak surat petugas TPS kordinator dll, di pake buat bangun sekolah memperbaiki kualitas nya embung, makan siang gratis, dll. Daripada di buang² begitu, kalau gubernur bupati walikota nya gak bener yg paling bertanggungjawab besar ya DPR itu lah
kepanikan politik
dpr nya aja bubarin udah gaji gede minta fasilitas rumah mewah mobil mewah bener" wakil rakyat buat mewah"😂😂😂
Jadi dpr biaya jg mahal
Rubah saja dengan sistem parlementer boss..jangan presidensial
Paten
Nanti yg kenyang dprd nya aja pak
Mari coba simak rencana DT. yg akan membentuk DOGE....
Department of Government Efficiency yg akan di pimpin Elon
Musk dan Vivek Ramaswamy
Sepakat pak... baiknya tingkat kabupaten dan kota, pilkada ditiadakan
cukup profinsi aja sama pilpres
😂😂😂😂😂😂❤❤❤❤❤❤👍👍👍👍👍👍
harusnya memang dipilih dprd sesuai sila ke 4 Pancasila. makanya kembalikan UUD 45
Yg baik itu Presiden dipilih MPR. Kepala Daerah dipilih DPRD.
Rakyat cukup milih wakil rakyat.
ya pak prabowo yg dipilih rakyat presiden saja dari gubenur bupati yg milih cukup DPRD aja