Sudah merugikan banyak orang.. yg mau pergi ke luar negri, yg sudah terlanjur pesan tiket pesawat & hotel terkendala blm ada paspor ga bisa bikin paspor, harus online tp lg eror, offline dateng ke imigrasi langsung disuruh daftar online.. wess luuppuuttttt
Pimpinan polri agar segera memberikan pendidikan imtek ttg Kominfo agar polri ttp konsisten dalam melindungi negara secara modern dan terpercaya....sebagai masukan dari masyarakat awam.
Sangat perlu adanya reformasi Kemenkominfo, masyarakat sudah sangat lama tahu bahwa Kemenkominfo tidak kompeten di bidangnya. Contoh simpelnya judol yg ga bisa diatasi, kominfo cuma bisa sms spam ke masyarakat yg justru saya blokir krn ganggu kenyamanan. juga berbagai kebocoran data yg sering terjadi, ayolah.... tunjuk orang2 seperti pak Ignatius Jonan yg merubah wajah perkeretaapian di Indonesia menjadi maju.
Saya pernah Kuliah Kerja Peraktek di KOMINFO... Judul TA saya juga mengambil kegiatan di KOMINFO... sedikit banyak tau juga lingkungan kerja disana. Masuk kerja jam 10 pagi dateng baca koran. istirahat jam 12 sinag sampai jam satu. Jam 3 siang udah sepi pada balik. wkwkwkwkwk itu KONINFO..
Departemen penerangan vs kominfo itu tdk sama . Ini nampaknya ada salah kaprah. Kualitas sdm termasuk pejabatnya hrs di asses lagi. Alih2 dapat ketahanan IT, Jangan2 semua pejabatnya gaptek
Kebanyakan meeting diluar kantor, buat dapetin uang dines. Bahkan kalo di chek saat kerja praktek disana. 1 tahun itu hidupnya dines, menurut saya mindahin meeting dengan zoom meeting juga di hotel² seluruh nusantara. Outputnya juga gak pernah jelas. Sebagai yang pernah melihat kegiatan disana. Wajib bgd buar reformasi. Kalo mau tanya ada IT disana jawabnya ada? Klo saya dalemin pada buta semua tuh perihal IT. Ora jelas, malah kalo bisa gw bilang cuman sbatas helpdesk aja. Ada kebakaran siram..gak pernah punya solusi apapun.
@@TigaRaksa-g7fplonga plongo......ditambah oon.......ini nih kalo pemimpin kalau milih bawahane hanya karena kedekatan....dan nepotisme.....dulu pada ngujat p harto.....sekarang lebih bodoh lagi.
Menteri Kominfo, Kepala BSSN dan Kepala Pusat Data Sentral Nasional WAJIB MUNDUR !!! Dari penjelasan mereka di depan DPR-RI nampak bahwa mereka kurang paham arsitektur Keamanan data dan perkembangan cyber security terkini yang sudah sangat sophisticated. Dan nampak bahwa Data Center Management nya LEMAH & AMBURADUL. Back-up system suatu Data Center adalah basic standard, kalau back-up data system saja tidak terjamin, maka dapat dipastikan security system nya SANGAT LEMAH.
Tahun 72 , saya tinggal Di Negara Kanoha, ternyata saya yakin terdapat bukti Kanoha sudah wujud pada tahun 1945 , 17 Augutus 1945 tarikh kelahiran kanoha. Indonesia masih mencari - cari Merdeka yang suci, Merdeka dari kemiskinan . Pengalaman magang di Indonesia 50 tahun sungguh traumatik, meninggal kesan psychic sampai barangkali sehingga aku menutup mata. Namun aku Ga menyesal, telah aku abadikan dalam sebuah naskah kreatif mengenai pertembungan dua bangsa tiri dari pertiwi yang satu . Bangsa kanoha lahir buta terhadap kebodohan, buta terdapat kemiskinan justeru mereka memusuhi kebenaran dan civilitas, mengagungkan ketahyulan dan anarkisme. Indonesia telah berjasa pada-Ku melalui pendidikan formal dan non formal tanpa penafian, sayang aku meninggalkan kemiskinan di negara kanoha. Aku terus mengamati kanoha dengan penuh kekecewaan . Apakah kanoha negara fiktif terwujud oleh oppressi Belanda masa kolonial dan paska kolonial. I keep wandering, kapan penderitaan kanoha berakhir? Empire datang dan pergi Apakah nasib KANOHA berakhir seperti USSR . Indonesia tidak boleh menjadi penjajah seperti Belanda menjual kemerdekaan dengan kemiskinan dan kebobokan .
ilustrasinya itu lho disamakan dengan koper ...hahhaha, yg bener itu td yg komen "kalau sesuatu diserahkan kepada yg bukan ahlinya, tunggu saja kehancuran" .... menarik juga komen dewan , apa perlu UU, apa perlu anggaran utk perbaikan hal ini ... yg bener itu perlu menteri baru yg punya kompetensi, kapabilitas dan intergritas terhadap bidangnya.
Panjang x lebar x tinggi Selama pejabat indonesia 1. Mikir bagaimana menyelamatkan kepentingan dompet dan fasilitas lebih dahulu diatas kepentingan negara 2. Bagaimana menyelamatkan muka dahulu daripada menyelamatkan aset negara. 3. Berpikir prinsip ekonomi yg tidak pada tempat dan keberuntukan. 4. Perut harus lebih besar daripada perih 5. Mikir lama masa jabatan dari pada lama masa dampak kebijakan. 6. Koneksi, donasi, ijazah lebih utama dibanding skill dalam merekrut SDM Ya akan begini begini saja yg terjadi, saling lempar ujungnya minta anggaran ditambah. Kan tuwaaeeeeeek..........😂😂😂😂😂😂
Sekarang DPR ikut menyalahkan, padahal yang buat undang undang untuk merubah pusat data yang asalnya dikelola sendiri sendiri menjadi di pusat kan menjadi Nasional. Pusat data nasional rawan dibandingkan dikelola sendiri ( stand alone).
Gak ada yang salah dengan UUnya, konsepnya udah bener, cuma emang oon aja tata cara pengelolaannya. Masalah pengelolaan itu kan teknis, tertuang dalam SOP, dan itu urusannya di instansi yang bersangkutan.
Dpr bobrok cuma dibagian korupsi aj sisanya mereka masih kerja bener walau agak miring dikit dan peraturannya kadang masih mihak,nah masalahnya kominfo ini kementrian yang bertanggung jawab ama internet dan data di indonesia eh org didalemnya gak ngerti apa apa tentang teknologi
@@andyanto7444nah...kwkwkw. mnding kerja diswasta...lebih dihargai ketika sesuai bidangnya. Klo diliat dri skill nya jauh lebih mumpuni yng swasta. Jujut aja, sekelas perusahaan digital swasta jika punya server itu rata2 mangharamkan penggunaan windows server.
@@gigantic9717 betul gan.. ga akan mengggunakan windows server karena rawan penyusup dan virus ... gw yang cuma mengerjakan skripsi aja ada backup.. lah ini data sepenting di Indonesia tidak punya backup data pusat negara Indonesia,, kocak.
Hebat untuk Rapat Kerja Nasional DPR RI dengan Menkoinfo dan Kepala BSSN Indonesia (Highlight Full). Masyarakat Indonesia berhak untuk tahu gangguan informasi dan komunikasi Pusat Data Nasional karena serangan siber dalam bentuk ransomware. DPR mencecar Komunikasi dan informasi, Telkom dan BSSN Bapak-bapak dari anggota DPR RI yang terhormat : Perjuangkan hak rakyatmu atas informasi dan komunikasi yang aman, nyaman dan terkendali. NKRI adalah harga mati.
Yang harus dibuka agar rakyat tahu : 1. Berapa dana yang digelontorkan untuk BSSN per tahunnya dan per tahunnya berapa? 2. Berapa kontrak kelola data yang bocor? Berapa dana kontrak sewa servernya? 3. Di KUHP, kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas atau bencana maka dipidana penjara. Sementara kebocoran data nasional bukan sekedar bencana skala nasional, tetapi bisa jadi (perlu dibuktikan) termasuk kejahatan negara yang dilakukan pejabat negara. Apakah para pejabat negara ini akan diproses hukum karena tidak melakukan back up data?? 4. Kemana KPK yang diam dan tidak menyelidiki tindak pidana korupsi? Bukankah ini bau amis karena menghabiskan dana ratusan milyar, bahkan hampir 1 trilyun?? 5. Menteri Kominfo jelas2 bersalah dalam kasus ini, kenapa masih menyalahkan daerah? 6. Hal yang tidak pernah disadari soal negara ini adalah budaya bagi-bagi kekuasaan dan salah satunya ini... menteri dari partai yang bukan ahlinya bahkan mungkin gaptek meski lulusan UI. PDIP juga wajib mempertanggungjawabkan kepada rakyat.
Saya sangat berterima kasih kepada ramai senior yang dihormati, Datuk, doktor, pegawai, dan pakcik. Terima kasih kepada anda semua; kebaikan dan kemurahan hati anda yang besar tidak akan saya lupakan.
kominfo kalau pilih orang tuh yang ahli di bidangnya, saya kurang inget kapan tapi pernah denger mereka malah pilih orang yang ga ada hubungannya dengan IT. pantes bisanya cuma main blokir. Telkomsel sendiri punya indonesia tapi harga paling mahal. gimana ceritanya.
Ayo semuanya kita tidak perlu merubah orang2 tua saat ini. kita didik aja generasi kita dan generasi muda logika dan mentalnya supaya Indonesia bisa benar benar emas... Kita tunggu aja mereka yang tua dan bertengger diatas lengser... Setelah itu kita tunjukkan kemampuan kita untuk merelay baton dari para pejuang kemerdekaan kita... Jangan menyerah terhadap bangsa ini
ransomware itu harus diklik baru aktif, gak bakal jalan sendiri tanpa ada yang mengeksekusi, itu pun file ransomware harus di download dulu, meskipun hacker pakai backdoor untuk mengirim filenya ke komputer terget, file backdoor pun harus di download dan dibuka dulu baru bisa jalan. windef harusnya bisa mendeteksi, kecuali systemnya gak up to date dan kemungkinan paling buruk mereka pake aplikasi crack yang mewajibkan windefnya di nonaktifkan dulu. ini jelas ada unsur kelalaian dan pengetahuannya tentang security di pertanyakan.
Menteri diminta mundur karena malu? lah, dia kan ikut bosnya 🤣bosnya aja gak punya malu, anaknya disodori padahal gak punya rekam jejak yg memadai sampai aturan jg diutak-atik..Gimana bisa punya rasa malu!?
Rapat Komisi 1 DPR RI dengan Kominfo dan BSSN: Analisa Peretasan PDN dan Langkah ke Depan Rapat Komisi 1 DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) membahas peretasan Pusat Data Nasional (PDN). Rapat ini diwarnai dengan kekecewaan dan kritikan tajam dari anggota DPR RI terhadap kesiapan dan respon pemerintah dalam menghadapi serangan siber. Berikut adalah rangkuman detail dari rapat tersebut: **A. Kritik dan Kekecewaan DPR RI:** 1. **Komunikasi Publik yang Buruk:** Pernyataan dari Kominfo dan Telkom dinilai tidak terkoordinasi, saling lempar tanggung jawab, dan menimbulkan keresahan publik. 2. **Kesiapan PDN yang Minim:** DPR menyoroti beberapa kelemahan fatal dalam infrastruktur dan tata kelola PDN yang menyebabkan kerentanan terhadap serangan: * Sistem backup data yang tidak mandatory, hanya 44 dari 282 instansi yang memiliki backup. * Penggunaan VMware versi lama yang rentan. * Autentikasi VPM yang belum menerapkan multifactor authentication. * Kurangnya sosialisasi dan pelatihan bagi pengguna PDN tentang fitur keamanan. * Keterlibatan BSSN yang minim dalam perencanaan dan desain awal PDN. 3. **Respon Penanganan yang Lambat:** Penanganan peretasan dinilai lambat, tidak memiliki crisis center yang terpadu, dan terkesan reaktif, tidak proaktif. 4. **Kerugian dan Dampak yang Besar:** Peretasan ini mengakibatkan kerugian finansial dan non-finansial yang besar, terganggunya layanan publik, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap keamanan data nasional. **B. Klarifikasi dan Jawaban dari Kominfo & BSSN:** 1. **Kominfo mengakui kelemahan regulasi dan SOP terkait backup data.** Akan segera diterbitkan Keputusan Menteri yang mewajibkan backup data bagi seluruh pengguna PDN. 2. **Telkom selaku mitra Kominfo mengklaim telah menyediakan fasilitas backup yang memadai.** Kesalahan dilimpahkan pada kurangnya kesadaran dan keterbatasan anggaran instansi pengguna untuk memanfaatkan fasilitas backup. 3. **BSSN mengaku baru dilibatkan setelah PDN berdiri.** Peran BSSN terbatas pada asistensi dan monitoring, tidak memiliki kewenangan dalam perencanaan dan desain. 4. **Terkait dugaan kebocoran data, BSSN menyatakan masih dalam proses forensik.** Namun, dipastikan belum ada tanda-tanda data keluar dari sistem karena masih terenkripsi. 5. **Terkait pelaku, BSSN menduga non-state actor dengan motif ekonomi.** Investigasi masih berjalan dan belum ada kesimpulan final. **C. Usulan dan Rekomendasi DPR RI:** 1. **Membentuk Satgas Nasional**: Beranggotakan Kominfo, BSSN, akademisi, pakar cyber security, dan unsur terkait untuk: * Menangani peretasan PDN dan memulihkan data. * Mereview dan membenahi tata kelola, infrastruktur, dan sistem keamanan PDN. 2. **Memperkuat Kewenangan BSSN**: Merevisi undang-undang untuk memberi kewenangan lebih besar kepada BSSN dalam hal: * Perencanaan dan desain sistem keamanan nasional, termasuk PDN. * Melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran keamanan siber. 3. **Meningkatkan SDM dan Anggaran Keamanan Siber**: * Mempercepat lulusan Politeknik Siber dengan kurikulum yang relevan. * Meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak swasta dalam pengembangan SDM siber. * Meningkatkan anggaran keamanan siber untuk pengadaan teknologi dan infrastruktur yang memadai. 4. **Membangun Early Warning System yang Efektif**: Meningkatkan kemampuan deteksi dini dan respon cepat terhadap ancaman siber. 5. **Meningkatkan Koordinasi dan Sinergi**: Membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antar instansi pemerintah dalam hal keamanan siber. **D. Poin Penting Lainnya:** * **Urgensi Backup Data**: DPR dan pakar sepakat bahwa backup data harus bersifat mandatory, bukan opsional. * **Transparansi dan Akuntabilitas**: Diperlukan transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah dalam penanganan kasus ini dan upaya pembenahan ke depan. * **Peran Aktif Stakeholder**: DPR mendorong semua pihak, termasuk akademisi, praktisi, dan masyarakat untuk ikut aktif dalam mengawal keamanan siber nasional. **E. Kesimpulan:** Rapat ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi dan membenahi sistem keamanan siber nasional, khususnya terkait dengan PDN. Dibutuhkan langkah-langkah konkret dan terukur dari pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik dan mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan.
tidak perlu membentuk satgas , sudah saatnya org2 yg isi kementerian itu anak2 muda yang kompeten. semua project digtal harus di garap internal demi keamanan nasional dan tentunya internal juga yang bertanggung jawab.
Dikunci heker minta uwang terangkan bp yang baik dan jujur kan bisa di tangkap. Pram mono salam kenal semua dari skbi pramono bin sunan alm kec LBH indonesia kenel atas angin hadir hari ini. ungkap semua DPR DLL. trimakasi semua.
Karena Data Nasional juga berisi jerohan yg bersifat sangat rahasia bagi negara dan bangsa ini, maka saya usul agar DPR membentuk Pansus untuk bisa membongkar siapa yg hrs bertanggung jawab atas tragedi nasional raibnya data nasional
telah kudugong 🤣 Pusat Data Center tumbang dan hampir semua line kena imbas. masalahnya yang paling kena impact terbesar HANYA IMIGRASI‼️ gimana jika skenario ransomware adalah sebuah kesengajaan agar petinggi² dan jendral² di kasus Timah, Antam, Vina, judi online agar bisa kabur keluar negeri, karena ujung kasus ini semua terkorelasi sama. Dai Bachtiar, Hendarso Danuri dan masih banyak lagi. sebentar lagi akan ada jendral dengan skenario mati.
@@alitardhywijaya7538sebenernya karena imigrasi paling "patuh" sama aturan buat rajin setor data ke PDN. Tapi karena kepatuhannya ini eh pas kena ransomware dia paling terdampak. Padahal imigrasi penting karena kan buat paspor. Paling kasian yang mau kuliah ke LN (karena kuliah kan udah ada jadwal ga mungkin di ubah), diaspora yang butuh buat perpanjang kerja/tempat tinggal (bisa kena deportasi kalo gada paspor). Mana katanya back up data cuma opsional (padahal harusnya wajib).
@@Mochiizuki selalu buka segala krmungkinan bro.. Gini dh pke akal aja sekelas DATA NASIONAL gk ada backup tu gk masuk akal.. Sebernernaya masalah ini simpel, hacker itu cuma punya data yg terkunci. Klo PDN punya backup tinggal putus server, matikan jaringan di data yg teretas sma si hecker dan lakuin recovery pke backup itu maslah selesai...
@@jowowi2354 iya, ada back up tp ga semua instansi, pas sidangnya dijelasin ga semua request ticket untuk back up data. Keknya yang dipermasalahkan itu kenapa kok back up data harus 'request dulu' bukan 'mandatory' semua berkala (walopun katanya karena kebutuhan tiap instansi beda2) Kalo soal ransomware nya mah yaudahlah cuma kan mitigasinya itu yang dipermasalahin.
Belum kelar memblokir judol,eh malah kebobolan,memalukan,di akhir jabatan presiden,kabinet nya gak bisa kerja ternyata,berat berat nanti prabowo meneruskan tanggung jawabnya
Tanpa permintaan backup oleh tenant PDN(S) harusnya punya redundansi. Jadi saat 1 server down bisa berpindah ke server backupnya. Bukan masalah backup data tapi ke SLA PDN(S) itu sendiri. Lucu ini para bapak-bapak yang terhormat.
Berangkat kerja - absen - ngopi - scroll² media sosial - makan - pulang. Kurang lebih begini pak aktifitas saya tinggal diakuin saja kok ribet pak pak terus besok mengundurkan diri udah cuan juga kan ya
Memang begitulah di negara mukidi, meletakan orang yg bukan ahlinya. Anak2 yg bekemampuan hacking dan computer tingkat internasional malah di penjara bukannya di didik dan di mamfaatkan kemampuan anak2 kita yg kompeten. Ini kominfo malah lebih pintar anak smk.😂
Jangan2 penyerangan hecker dari internal sendiri karena minta tebusan,terus dengar belum tebusannya dipenuhi hecker akan memberikan kuncinya utk buka sistem
Inalilahinya sdh dari dlu pak. Buktinya Nomor hp sy bs kesebar. Buktinya sy kok bs chat2 dan sms dr nomor² yg tdk sy kenal, bahkan dlu ada calon legeslatif yg mempromosikan dirinya ke nomor sy. Apakah ini bukan kebocoran data jg?
Jika kita amati.... Ini adalah pangkal awal mulanya negeri ini amburadul,akan timbul efek ekonomi sulit,data ilang ntah kemana. Kemunduran akan dimulai kayaknya
Itu DPR poinnya membahas kesalahan Kemenkominfo yang intinya "Kenapa lu goblok kali bisa sampai seperti ini, dan lebih Goblok lagi kenapa lu ini ga ada yang mau ngakuin kesalahan lu, malah membanding-bandingkan dengan Ransomware negara lain"
permusyarawatan ini nampak jelas mana pahlawan pendekar, kesatrianya dan sebaliknya. ( sebaliknya disini kunci awalnya bisa 2 kategori saja ) dibedakan dng arahnya solusi atau cuman ajak argumen.. BEGITU JELAS, bahkan jati diri pejabat petinggi NKRI ini akan fokus & kerja utk solusinya ( pendekar dan satria sejatinya bertangung jawab , bukan ngeyel saja uda di tandai licik apalagi.. )
Pak Prabowo, Menteri Kominfo seperti ini segera didiskwalifikasi dlm kabinet mendatang. Bpk ingat waktu Capres lawan Jokowi dulu dialah yg banyak menjelekkan Bpk, lihat jejak digitalnya.
Rombak dan Revisi tim siber, tak ada guna mereka dibayar pakai duit raykat jika mereka tak mampu bekerja secara totalitas untuk menjaga database kita.. saran jangan tradisikan sistem rekrut dengan jalur titipan maupun sistem orang dalam, biar kedepannya lebih baik dan tidak sebobrok saat ini.✌️🙂
Nggk ada gunanya juga di cecar mereka, wong mereka ngg paham....karena bukan ahlinya nya. Jadiiiii Nikmati saja lah ..akhir bulan toh tetap gajian toh 😅😅😅
dan itu bukan hanya bssn dan kominfo, semua menteri, instasi dan substansi semua kepala bukan ahlinya misalnya menteri pertanian kepalanya bukan ahli pertanian
Banyak Anggota komisi ngk ngerti masalah cuma cari pamor aja bicara. Udh berapa kali dibilang Backup Harus DIMINTA masih aja tnya yang sama terus2an. Klo Telkom aktif minta backup namanya Korupsi. Masuk nya KPK karna ada uang disana..
Selow PASTI 1000% PULIH Dibayar 8juta Dollar Pake APBN PAJAK RAKYAT Dibayar Atas Nama Pribadi GENGSI DONK AtasNama KEMENTERIAN 😅😅😅😅wkwkwkwk DiServer Ada Nama Pejabat Sinkron NoRek
koreksi bila saya salah... kadang infrastruktur IT di instansi2 tertentu di pemerintahan itu biasanya didukung oleh vendor... yang mana mungkin kebanyakan vendor tidak dibayar untuk support secara terus menerus.... belum lagi biasanya pembayaran dari Pemerintah / BUMN itu kadang sangat lama untuk pelunasaan
“Apabila amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat”. Orang itu (Arab Badui) bertanya, “Bagaimana hilangnya amanat itu?” Nabi saw menjawab, “Apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat.” (HR. Al-Bukhari).
Coba siapa tau bisa.... BIOS cpu servernya di ubah tahunnya mundur 2023... Bila bisa backup dan salin ke hardisk baru. Nanti backup itu di buka di BIOS sesuai tanggalnya
Yg disuruh kerja bukan diserahkan ke yg ahli tapi ke yg bisa nyogok dia dan sanak saudara golongan mereka² sendiri, jadi tata kelola indonesia ini sangat² menyedihkan...
Terus terang untuk security Cyber kalau di tender dari dalam negeri belum ada yg mampu,yg punya kemampuan dari luar negeri,cuma mereka mau atau tdk, kalau setiap lembaga-lembaga mau dipasang security Cyber akan memakan waktu bisa 2 tahun,inipun perangkat yg sdh ada 15 thn lalu, malah sekarang sdh ada perkembangan teknologi security Cyber yg lebih canggih.
Pram mono salam kenal semua dari skbi pramono bin sunan alm kec LBH indonesia. Kebocoran data nasionaL ungkap semua DLL . dan kasus vina alm cirebon dan m eki alm kasus.dll.
Pemerintah harus menganggarkan cukup, ajukan anggaran yg sesuai dg kecukupan data dan keamanannya, nah DPR harus pinter juga mengetahui biaya yg harus dianggarkan dan kualitas server, sehingga tidak ada ditipu atau dimarkup...
saya bisa bantuin, Hanya butuh imbalan gaji saja utk Kebutuhan ( karena saya yg wajib pajak ini, yg uda lama menganggur & ngidam akan kehangatan bansos yg sampai skrng belum juga dptkan bansos ) sbg give&treats, akan saya berikan hint & tips akan intelektual Digitalisasi ejensi. juga saya paparkan dari yg terutama. Akan saya terangin inti, & pastinya bantuan juga akan ejensi digitaliasi intelektual. saya nanti sampaikan, juga hints diawal dulu akan invasi yg rentang akan kelemahan menambah lagi PR baru lagi, sebelum menumpuk (Saya usahakan menahan penyampaian kata kata yg strees dan kekahwatiran warga NKRI ini)
Udah di enkripsi udah ga bisa diapa-apain lagi itu, bahkan komputer terbaik pun perlu waktu jutaan tahun. Ya bakal berbeda kalau sebelumya udah ada back up datanya
Tdk mgkn klo tdk pnya back up aneh jatohnya, skelas hp aja pnya back up in sdh ke jaringan ms iya sih, jd ada indikasi tnda kutip bgtukah @@andikaprayogi6541
pimpinanya bijak, yang dikubu dpr banyak yang gapaham apa yang dijelaskan dari pihak telkom, telkom.menyelaskan teknikal tapi pihak dpr yang belakang selalu menyudutkan dan menyatakan bahwa, mereka bersalah, bukan diskusi untuk mencari solusi, tapi saling sudut"an, dan pihak kominfo selalu menyalahkan dana, dan menyalahkan tenant, tapi pihak telkom mengatakan bahwa kk nya sudah sesuai, bahwa sop yang dilakukan telkom sesuai, tapi kominfo tidak mau mengatakan bahwa kknya sopnya tidak benar, harusnya tidak seperti itu, kyk lihat rapat anak sekolah, gaada inovasinya, gaada akar permasalahanya, sudah ada masalah yang dibahas siapa yang salah dan apa yang dilakukan sebelum ada masalah, harusnya ini gini ini gitu, tapi solusinya pas sudah ada masalah itu apa
Anggaran nya sangat Besar,,untuk Project ini masa gak ada backup data nya..sekelas usaha kecil aja bisa ada backup data dan gak perlu Dana sebesar itu..
Ingat dan ingat, yang berbicara ini manusia yg paling suci dan yang paling mulia. Suatu urusan serahkan kepada ahlinya Klau bukan ahlinya yang pegang tunggu kehancuranya. ( Hadis riwayat tarmizih)
hints nya , itu kominfo nya di selidiki isi wassapnya... saya uda survey lewat intelektual saya, ada isi chat ancaman ( gertakan ) ke tenantnya/ vendornya...
Inilah buktinya ego sektoral sepertinya ada kepentingan masing-masing, lebih baik ada pemeriksaan forensik secara menyeluruh hingga tindak lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku....!!!!!!??
Saran gw sbg ahlinya ahli IT, core to the core, mending bayar 8M $$, trus tawarin double, antara 15-20M $$ buat si hacker itu jadi konsultan kominfo aja. Daripada besok2 dibobol lagi.. rugiiii donkkk 😂😂
saran seharusnya bawa sosok yang ahli dalam bidang IT atau hacking, soalnya saya ngerasa banyak hal yang janggal dari server yang cukup aneh untuk di pahami
pertanyaannya, siapa yg minta tebusan? kalo mereka dapat pesan permintaan tebusan itu dari seseorang, dia itu siapa? dan mau di tebus kemana? kan nantinya bisa di tracking ke situ akhirnya... yah kalo orang dalem si gak bakal di kasi tau sih...
Pak mentri mau laporkan apa...? Sementara yg lapor pak mentri BBSN aja ngk di libatkan dalam pembuatan PDSN Dan ini tanggung jawab pak mentri beserta instansi terkait serta kerja komisi kurang fahamnya terhadap sistem....
Beginilah akibatnya mahalnya duduk di kursi pemerintahan. Saat sudah duduk bukan menjalankan tupoksinya tapi malah berpikir keras untuk mengembalikan modal duduk. Semua sama saja hanya memikirkan menimbun harta bukan benar bekerja demi bangsa
Menko impo ini kalau di korea utara sd di ajak jln" sama kinjonnun ketempat hukuman mati org seperti ini td boleh pemerinta anggap biasa rahasia negara td boleh di lindungin
![[FULL] Gaya Menkeu Sri Mulyani Dicecar DPR Tajam, Jawab Sambil Senyum hingga Ajak Selfie](http://i.ytimg.com/vi/lu-TCCFz6SE/mqdefault.jpg)
![[FULL] Gaya Menkeu Sri Mulyani Dicecar DPR Tajam, Jawab Sambil Senyum hingga Ajak Selfie](/img/tr.png)
Sudah merugikan banyak orang.. yg mau pergi ke luar negri, yg sudah terlanjur pesan tiket pesawat & hotel terkendala blm ada paspor ga bisa bikin paspor, harus online tp lg eror, offline dateng ke imigrasi langsung disuruh daftar online.. wess luuppuuttttt
Pimpinan polri agar segera memberikan pendidikan imtek ttg Kominfo agar polri ttp konsisten dalam melindungi negara secara modern dan terpercaya....sebagai masukan dari masyarakat awam.
Sangat perlu adanya reformasi Kemenkominfo, masyarakat sudah sangat lama tahu bahwa Kemenkominfo tidak kompeten di bidangnya.
Contoh simpelnya judol yg ga bisa diatasi, kominfo cuma bisa sms spam ke masyarakat yg justru saya blokir krn ganggu kenyamanan.
juga berbagai kebocoran data yg sering terjadi, ayolah.... tunjuk orang2 seperti pak Ignatius Jonan yg merubah wajah perkeretaapian di Indonesia menjadi maju.
Cocok
Saya pernah Kuliah Kerja Peraktek di KOMINFO... Judul TA saya juga mengambil kegiatan di KOMINFO... sedikit banyak tau juga lingkungan kerja disana. Masuk kerja jam 10 pagi dateng baca koran. istirahat jam 12 sinag sampai jam satu. Jam 3 siang udah sepi pada balik. wkwkwkwkwk itu KONINFO..
😂😂😂 seperti nya kebanyakan instansi begitu😢
Departemen penerangan vs kominfo itu tdk sama . Ini nampaknya ada salah kaprah. Kualitas sdm termasuk pejabatnya hrs di asses lagi. Alih2 dapat ketahanan IT, Jangan2 semua pejabatnya gaptek
Kebanyakan meeting diluar kantor, buat dapetin uang dines. Bahkan kalo di chek saat kerja praktek disana. 1 tahun itu hidupnya dines, menurut saya mindahin meeting dengan zoom meeting juga di hotel² seluruh nusantara. Outputnya juga gak pernah jelas. Sebagai yang pernah melihat kegiatan disana. Wajib bgd buar reformasi. Kalo mau tanya ada IT disana jawabnya ada? Klo saya dalemin pada buta semua tuh perihal IT. Ora jelas, malah kalo bisa gw bilang cuman sbatas helpdesk aja. Ada kebakaran siram..gak pernah punya solusi apapun.
😂😂😂 ddk dan baca2 koran di gaji. Hbs yg masuk otak eror.😂😂
waduh
Beginilah akibatnya jika Penjilat, Buzzer, Timses, Kerabat, Kawan Dekat diangkat jadi PEJABAT... Dungu & Amatiran... Jadi sasaran empuk para HACKER...
pantasan judi onlen dan pinjol sulit di berantas , karna mereka gak bisa apa apa
Si MUKA BADAK MANA TAU MALU.
Mentrinya plonga plongo karena tidak menguasai masalah nya.
@@TigaRaksa-g7fplonga plongo......ditambah oon.......ini nih kalo pemimpin kalau milih bawahane hanya karena kedekatan....dan nepotisme.....dulu pada ngujat p harto.....sekarang lebih bodoh lagi.
@@TigaRaksa-g7f Yg ngangkat mentrinya sapa dulu doong !?
Ketika Negara Memberi Gaji Kepada Orang² Bodoh inilah Yang Terjadi.
Asli dah pajak yg kita bayar buat pejabat gk kompeten 😭
Hayo gimana nih buzer2nya......opo tambah oon.....😅😅😅😅
bukan ke bodoh si, lebih ke tolol
Jogetin aja, ok gas ok gas
Yassalam
😂😂, kacau
Menteri Kominfo, Kepala BSSN dan Kepala Pusat Data Sentral Nasional WAJIB MUNDUR !!! Dari penjelasan mereka di depan DPR-RI nampak bahwa mereka kurang paham arsitektur Keamanan data dan perkembangan cyber security terkini yang sudah sangat sophisticated. Dan nampak bahwa Data Center Management nya LEMAH & AMBURADUL. Back-up system suatu Data Center adalah basic standard, kalau back-up data system saja tidak terjamin, maka dapat dipastikan security system nya SANGAT LEMAH.
Backup data bukan tidak terjamin.. tp memang tidak ada backup data pusat negara secara otomatis dan permanen.. 😁😄
Mundur? yang ada tetap tahan sampai durasi menterinya habis, soalnya mereka masih mau mengeruk kekayaan negara habis itu lepas tangan xixixii
Menteri, BSSN, Kominfo, Telkom Indonesia, Telkom Sigma. Negara sudah hancur, project korup semua😂
ktnya Back up data aja butuh anggaran... bisa ber M M.☺, lah gajinya buat apa klu ndak utk kerjanya spt itu
Mana mungkin mereka akan mundur bung....sini beda dengan Jepang/Korsel!!!
Mau hapus kasus, bakar gedung kejaksaan.
Mau hapus jejak digital, pinjam tangan hacker.
Realita hidup di negeri konoha
Tahun 72 , saya tinggal Di Negara Kanoha, ternyata saya yakin terdapat bukti Kanoha sudah wujud pada tahun 1945 , 17 Augutus 1945 tarikh kelahiran kanoha. Indonesia masih mencari - cari Merdeka yang suci, Merdeka dari kemiskinan . Pengalaman magang di Indonesia 50 tahun sungguh traumatik, meninggal kesan psychic sampai barangkali sehingga aku menutup mata. Namun aku Ga menyesal, telah aku abadikan dalam sebuah naskah kreatif mengenai pertembungan dua bangsa tiri dari pertiwi yang satu . Bangsa kanoha lahir buta terhadap kebodohan, buta terdapat kemiskinan justeru mereka memusuhi kebenaran dan civilitas, mengagungkan ketahyulan dan anarkisme. Indonesia telah berjasa pada-Ku melalui pendidikan formal dan non formal tanpa penafian, sayang aku meninggalkan kemiskinan di negara kanoha. Aku terus mengamati kanoha dengan penuh kekecewaan . Apakah kanoha negara fiktif terwujud oleh oppressi Belanda masa kolonial dan paska kolonial.
I keep wandering, kapan penderitaan kanoha berakhir?
Empire datang dan pergi Apakah nasib KANOHA berakhir seperti USSR . Indonesia tidak boleh menjadi penjajah seperti Belanda menjual kemerdekaan dengan kemiskinan dan kebobokan .
mau ngehapus kasus pake kasus yang lebih besar ? ente gblk kah ? wkwkwk
Setuju 🎉
Sepemikiran
Komen tercerdas.mgkin ini mau hpus jejak mega korup
Seru sekali kakek kakek bicara IT😂😂😂
Ya gitu kalau jd pemimpin karna menang TUA doang..
@@Lazy_G lelucon nasional tahun ini
Apakah ini Ada kerja sama orang dalem,ada kepentingan khusus,utk melindungi kelompok dan kekuasaannya oleh pengkianat pengkianat negara ini,
ilustrasinya itu lho disamakan dengan koper ...hahhaha, yg bener itu td yg komen "kalau sesuatu diserahkan kepada yg bukan ahlinya, tunggu saja kehancuran" .... menarik juga komen dewan , apa perlu UU, apa perlu anggaran utk perbaikan hal ini ... yg bener itu perlu menteri baru yg punya kompetensi, kapabilitas dan intergritas terhadap bidangnya.
Panjang x lebar x tinggi
Selama pejabat indonesia
1. Mikir bagaimana menyelamatkan kepentingan dompet dan fasilitas lebih dahulu diatas kepentingan negara
2. Bagaimana menyelamatkan muka dahulu daripada menyelamatkan aset negara.
3. Berpikir prinsip ekonomi yg tidak pada tempat dan keberuntukan.
4. Perut harus lebih besar daripada perih
5. Mikir lama masa jabatan dari pada lama masa dampak kebijakan.
6. Koneksi, donasi, ijazah lebih utama dibanding skill dalam merekrut SDM
Ya akan begini begini saja yg terjadi, saling lempar ujungnya minta anggaran ditambah.
Kan tuwaaeeeeeek..........😂😂😂😂😂😂
Sekarang DPR ikut menyalahkan, padahal yang buat undang undang untuk merubah pusat data yang asalnya dikelola sendiri sendiri menjadi di pusat kan menjadi Nasional.
Pusat data nasional rawan dibandingkan dikelola sendiri ( stand alone).
Gak ada yang salah dengan UUnya, konsepnya udah bener, cuma emang oon aja tata cara pengelolaannya.
Masalah pengelolaan itu kan teknis, tertuang dalam SOP, dan itu urusannya di instansi yang bersangkutan.
Blon ada undahg undang mas baru Perpres saja mentrinya aja belegug yg begitulah klw mentri dari kelompok penjilat bodoooohhh
Dpr bobrok cuma dibagian korupsi aj sisanya mereka masih kerja bener walau agak miring dikit dan peraturannya kadang masih mihak,nah masalahnya kominfo ini kementrian yang bertanggung jawab ama internet dan data di indonesia eh org didalemnya gak ngerti apa apa tentang teknologi
DPR itu gak pntg2 amat utk rakyat,yg ada gontok2 meninabbobokan yg sedang berkuasa,karena wakil2 partai nya pada dpt jatah menteri
Benar banget,,,sesuatu yg di urus Oleh yg Bukan Ahli nya,,maka Tunggulah Kehancuran nya ,,,,
USSR saja hancur apalagi NKRI
Auto hancur tinggal menunggu waktu
Seharusnya keminfo hired ahli2 IT indonesia yang skr banyak bekrja di sektor swasta. Sistem perekrutan karyawan ASN di kemeninfo harus direformasi.
@@embod9209 pertanyaannya adalah: apakah ahli IT swasta mau menjadi ASN dengan gajinya?
@@andyanto7444nah...kwkwkw. mnding kerja diswasta...lebih dihargai ketika sesuai bidangnya. Klo diliat dri skill nya jauh lebih mumpuni yng swasta. Jujut aja, sekelas perusahaan digital swasta jika punya server itu rata2 mangharamkan penggunaan windows server.
@@gigantic9717 betul gan.. ga akan mengggunakan windows server karena rawan penyusup dan virus
... gw yang cuma mengerjakan skripsi aja ada backup.. lah ini data sepenting di Indonesia tidak punya backup data pusat negara Indonesia,, kocak.
Sistem rekruit untuk yang bayar pungli.
@@gigantic9717cma orang bodoh yg makai windows buat server🤣🤣🤣masih ad LINUX yg lbih mumpuni buat server🤣🤣🤣
Hebat untuk Rapat Kerja Nasional DPR RI dengan Menkoinfo dan Kepala BSSN Indonesia (Highlight Full). Masyarakat Indonesia berhak untuk tahu gangguan informasi dan komunikasi Pusat Data Nasional karena serangan siber dalam bentuk ransomware. DPR mencecar Komunikasi dan informasi, Telkom dan BSSN Bapak-bapak dari anggota DPR RI yang terhormat : Perjuangkan hak rakyatmu atas informasi dan komunikasi yang aman, nyaman dan terkendali. NKRI adalah harga mati.
Pertama kali saya terwakili oleh DPR 😂😂😂
Ayo menkominfo telkom bssn TANGGUNG JAWAB!
Ini pungli preman cyber.
dari mana duit nya
Disini saya bs belajar analogi dari kakek2 yg ga ngerti IT 😅
HIDUP JAMAN TEKNIK INFORMATIKA YANG SESUNGGUHNYA 😊
Negriku kok amburadul. Orang cerdas sangat banyak. Kenapa yg dipilih seperti ini. 😢
karna ordal biasa jadi gini, orang cerdasnya kalah sama uang sogok pas masuk ngelamar kerjaannya
Karena
- Ga ada orang dalam
- Umurnya ga tua
Lu ngomong gitu tapi pilihnya 02 yA sama aja bro.
Apa hubungannya bego? Dasar Anis ahli neraka jahanam@@XtraOX
Yang harus dibuka agar rakyat tahu :
1. Berapa dana yang digelontorkan untuk BSSN per tahunnya dan per tahunnya berapa?
2. Berapa kontrak kelola data yang bocor? Berapa dana kontrak sewa servernya?
3. Di KUHP, kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas atau bencana maka dipidana penjara. Sementara kebocoran data nasional bukan sekedar bencana skala nasional, tetapi bisa jadi (perlu dibuktikan) termasuk kejahatan negara yang dilakukan pejabat negara. Apakah para pejabat negara ini akan diproses hukum karena tidak melakukan back up data??
4. Kemana KPK yang diam dan tidak menyelidiki tindak pidana korupsi? Bukankah ini bau amis karena menghabiskan dana ratusan milyar, bahkan hampir 1 trilyun??
5. Menteri Kominfo jelas2 bersalah dalam kasus ini, kenapa masih menyalahkan daerah?
6. Hal yang tidak pernah disadari soal negara ini adalah budaya bagi-bagi kekuasaan dan salah satunya ini... menteri dari partai yang bukan ahlinya bahkan mungkin gaptek meski lulusan UI. PDIP juga wajib mempertanggungjawabkan kepada rakyat.
Kominfo...foo..foo...fooo.... ini mentri buzzeerrr ya begini jadinya....keamanan data nasional siap digondol ke luar indonesia.
kementrian di kasih relawan ya kek gitu
Saya sangat berterima kasih kepada ramai senior yang dihormati, Datuk, doktor, pegawai, dan pakcik. Terima kasih kepada anda semua; kebaikan dan kemurahan hati anda yang besar tidak akan saya lupakan.
Iseng cari di wikipedia pak menteri background pendidikan sarjana Sosial, s2 nya manajemen pembangunan sosial. Yaa.. Gimana.. ya .
jan lupa jabatan lain nya ketum projo😊
Masih mending lah daripada yg ijasahnya gak jelas, walopun keduanya ga ada yg mending 😂
Dri dulu Kominfo diisi orang tdk becus dri jmn departemen penerangan smpai Kominfo salah urus slma 50 tahun
@@berbagiilmu6935
waktu chef rudi yg jabat dia kompeten sebetulnya,sayang diganti ma mukidi buat bagi2 jatah..
@@maranelloit751 sama aja si Rudy kagak becus
Disaat manusia sudah tdk mampu, disitu manusia harus kembali bersujud mohon pertolongan Tuhan, sekali lagi pertolongan Tuhan, JANGAN LUPA TUHAN😊😊😊
Kamu benar, tapi kurang tepat, ini masalah Cybercrime kamu cuman berdoa gk akan kebuka kunci Ransomware nya
kominfo kalau pilih orang tuh yang ahli di bidangnya, saya kurang inget kapan tapi pernah denger mereka malah pilih orang yang ga ada hubungannya dengan IT. pantes bisanya cuma main blokir.
Telkomsel sendiri punya indonesia tapi harga paling mahal. gimana ceritanya.
Anda kudet ya, Telkom bukan milik Indonesia lagi, sudah dijual ke asing.
@@RickyCasandra ya, saya ga pernah pakai telkom mungkin lebih dari 10 tahun lalu saking mahalnya jadi ga tertarik cari infonya lagi.
Ayo semuanya kita tidak perlu merubah orang2 tua saat ini. kita didik aja generasi kita dan generasi muda logika dan mentalnya supaya Indonesia bisa benar benar emas... Kita tunggu aja mereka yang tua dan bertengger diatas lengser... Setelah itu kita tunjukkan kemampuan kita untuk merelay baton dari para pejuang kemerdekaan kita... Jangan menyerah terhadap bangsa ini
BSSN : Hacker minta tebusan 131 milyar
HACKER : Saya minta 30 milyar bukan 131 milyar. Wah lebih brutal dari saya kelakuan memerasnya.
beneran ini bang???
hhhhhh
@@ddpotter7080 di Kanoha apa pun böleyim mau heck bayar dong komisi heckingnya. Mau naik kelas aja kepsek minta bayar. Ini kan 131 milyard
Yang 101 M fee...cuan bro..😅
@@ddpotter7080 itu sindiran bang, artinya pejabat korup lebih "bgsd" dr penjahat itu sendiri.
Ayooo...jaksa dan KPK segera bertindak....? nurul arifin (anggota DPR komisi -1) segeralah hasil RDP dilaporkan ke menkopolhukam dan persiden.
Bubarin aja... Kominfo cuma bisa bikin blokir2.. 😂
😂 Kerja mudah, kagak kasih solusi, gaji gede 😂 itu orang di pilih sama siapa ya 😅
Inilah klu menterinya dipilih karena hanya karena tim sukses, bukan karena kemampuan kerjanya
Gelo anjir apalagi yang tiba-tiba ngedeem orang orang buat ga judol dengan bahasa yang sok akrab pake pantun cringe.
ransomware itu harus diklik baru aktif, gak bakal jalan sendiri tanpa ada yang mengeksekusi, itu pun file ransomware harus di download dulu, meskipun hacker pakai backdoor untuk mengirim filenya ke komputer terget, file backdoor pun harus di download dan dibuka dulu baru bisa jalan. windef harusnya bisa mendeteksi, kecuali systemnya gak up to date dan kemungkinan paling buruk mereka pake aplikasi crack yang mewajibkan windefnya di nonaktifkan dulu. ini jelas ada unsur kelalaian dan pengetahuannya tentang security di pertanyakan.
KALAU PUNYA MALU PD NEGARA DAN BANGSA. MUNDURLAH PAK MENTRI , KARENA ANDA GA MAMPU.
Presiden nya juga donk?
Katanya tidak ada visi & misi mentri, yang ada hny visi & misi presiden
Telat, harusnya dari dulu😅3 bulan lagi juga turun@@andito900
Bosnya aja gak punya malu dan culas 😂
Menteri diminta mundur karena malu? lah, dia kan ikut bosnya 🤣bosnya aja gak punya malu, anaknya disodori padahal gak punya rekam jejak yg memadai sampai aturan jg diutak-atik..Gimana bisa punya rasa malu!?
Rapat Komisi 1 DPR RI dengan Kominfo dan BSSN: Analisa Peretasan PDN dan Langkah ke Depan
Rapat Komisi 1 DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) membahas peretasan Pusat Data Nasional (PDN). Rapat ini diwarnai dengan kekecewaan dan kritikan tajam dari anggota DPR RI terhadap kesiapan dan respon pemerintah dalam menghadapi serangan siber.
Berikut adalah rangkuman detail dari rapat tersebut:
**A. Kritik dan Kekecewaan DPR RI:**
1. **Komunikasi Publik yang Buruk:** Pernyataan dari Kominfo dan Telkom dinilai tidak terkoordinasi, saling lempar tanggung jawab, dan menimbulkan keresahan publik.
2. **Kesiapan PDN yang Minim:** DPR menyoroti beberapa kelemahan fatal dalam infrastruktur dan tata kelola PDN yang menyebabkan kerentanan terhadap serangan:
* Sistem backup data yang tidak mandatory, hanya 44 dari 282 instansi yang memiliki backup.
* Penggunaan VMware versi lama yang rentan.
* Autentikasi VPM yang belum menerapkan multifactor authentication.
* Kurangnya sosialisasi dan pelatihan bagi pengguna PDN tentang fitur keamanan.
* Keterlibatan BSSN yang minim dalam perencanaan dan desain awal PDN.
3. **Respon Penanganan yang Lambat:** Penanganan peretasan dinilai lambat, tidak memiliki crisis center yang terpadu, dan terkesan reaktif, tidak proaktif.
4. **Kerugian dan Dampak yang Besar:** Peretasan ini mengakibatkan kerugian finansial dan non-finansial yang besar, terganggunya layanan publik, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap keamanan data nasional.
**B. Klarifikasi dan Jawaban dari Kominfo & BSSN:**
1. **Kominfo mengakui kelemahan regulasi dan SOP terkait backup data.** Akan segera diterbitkan Keputusan Menteri yang mewajibkan backup data bagi seluruh pengguna PDN.
2. **Telkom selaku mitra Kominfo mengklaim telah menyediakan fasilitas backup yang memadai.** Kesalahan dilimpahkan pada kurangnya kesadaran dan keterbatasan anggaran instansi pengguna untuk memanfaatkan fasilitas backup.
3. **BSSN mengaku baru dilibatkan setelah PDN berdiri.** Peran BSSN terbatas pada asistensi dan monitoring, tidak memiliki kewenangan dalam perencanaan dan desain.
4. **Terkait dugaan kebocoran data, BSSN menyatakan masih dalam proses forensik.** Namun, dipastikan belum ada tanda-tanda data keluar dari sistem karena masih terenkripsi.
5. **Terkait pelaku, BSSN menduga non-state actor dengan motif ekonomi.** Investigasi masih berjalan dan belum ada kesimpulan final.
**C. Usulan dan Rekomendasi DPR RI:**
1. **Membentuk Satgas Nasional**: Beranggotakan Kominfo, BSSN, akademisi, pakar cyber security, dan unsur terkait untuk:
* Menangani peretasan PDN dan memulihkan data.
* Mereview dan membenahi tata kelola, infrastruktur, dan sistem keamanan PDN.
2. **Memperkuat Kewenangan BSSN**: Merevisi undang-undang untuk memberi kewenangan lebih besar kepada BSSN dalam hal:
* Perencanaan dan desain sistem keamanan nasional, termasuk PDN.
* Melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran keamanan siber.
3. **Meningkatkan SDM dan Anggaran Keamanan Siber**:
* Mempercepat lulusan Politeknik Siber dengan kurikulum yang relevan.
* Meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak swasta dalam pengembangan SDM siber.
* Meningkatkan anggaran keamanan siber untuk pengadaan teknologi dan infrastruktur yang memadai.
4. **Membangun Early Warning System yang Efektif**: Meningkatkan kemampuan deteksi dini dan respon cepat terhadap ancaman siber.
5. **Meningkatkan Koordinasi dan Sinergi**: Membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antar instansi pemerintah dalam hal keamanan siber.
**D. Poin Penting Lainnya:**
* **Urgensi Backup Data**: DPR dan pakar sepakat bahwa backup data harus bersifat mandatory, bukan opsional.
* **Transparansi dan Akuntabilitas**: Diperlukan transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah dalam penanganan kasus ini dan upaya pembenahan ke depan.
* **Peran Aktif Stakeholder**: DPR mendorong semua pihak, termasuk akademisi, praktisi, dan masyarakat untuk ikut aktif dalam mengawal keamanan siber nasional.
**E. Kesimpulan:**
Rapat ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi dan membenahi sistem keamanan siber nasional, khususnya terkait dengan PDN. Dibutuhkan langkah-langkah konkret dan terukur dari pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik dan mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan.
Ni mentri kecakapannya itu buzzer, cuap-cuap bukan IT teleinformatika, makanya nerangin kemana* maslah negara maju gini-gitu intinya ngeles, wes embo
tidak perlu membentuk satgas , sudah saatnya org2 yg isi kementerian itu anak2 muda yang kompeten. semua project digtal harus di garap internal demi keamanan nasional dan tentunya internal juga yang bertanggung jawab.
Sejak Menteri yg dulu sibuk korupsi, tdk mikir ttg Judi online, Tik Tok merusak anak2, Youtobe yg nampil porno
Dikunci heker minta uwang terangkan bp yang baik dan jujur kan bisa di tangkap. Pram mono salam kenal semua dari skbi pramono bin sunan alm kec LBH indonesia kenel atas angin hadir hari ini. ungkap semua DPR DLL. trimakasi semua.
Si kakek2 bssn ini sepertinya sudah kadaluarsa perlu di update untuk masalah IT jadi perlu diganti yang kompeten
Benar dan betul..
Karena Data Nasional juga berisi jerohan yg bersifat sangat rahasia bagi negara dan bangsa ini, maka saya usul agar DPR membentuk Pansus untuk bisa membongkar siapa yg hrs bertanggung jawab atas tragedi nasional raibnya data nasional
telah kudugong 🤣 Pusat Data Center tumbang dan hampir semua line kena imbas.
masalahnya yang paling kena impact terbesar HANYA IMIGRASI‼️
gimana jika skenario ransomware adalah sebuah kesengajaan agar petinggi² dan jendral² di kasus Timah, Antam, Vina, judi online agar bisa kabur keluar negeri, karena ujung kasus ini semua terkorelasi sama. Dai Bachtiar, Hendarso Danuri dan masih banyak lagi.
sebentar lagi akan ada jendral dengan skenario mati.
ganyampek bang soal imigrasi, minta penjelasan lagi
@@alitardhywijaya7538sebenernya karena imigrasi paling "patuh" sama aturan buat rajin setor data ke PDN. Tapi karena kepatuhannya ini eh pas kena ransomware dia paling terdampak. Padahal imigrasi penting karena kan buat paspor. Paling kasian yang mau kuliah ke LN (karena kuliah kan udah ada jadwal ga mungkin di ubah), diaspora yang butuh buat perpanjang kerja/tempat tinggal (bisa kena deportasi kalo gada paspor).
Mana katanya back up data cuma opsional (padahal harusnya wajib).
@@Mochiizuki selalu buka segala krmungkinan bro.. Gini dh pke akal aja sekelas DATA NASIONAL gk ada backup tu gk masuk akal.. Sebernernaya masalah ini simpel, hacker itu cuma punya data yg terkunci. Klo PDN punya backup tinggal putus server, matikan jaringan di data yg teretas sma si hecker dan lakuin recovery pke
backup itu maslah selesai...
@@jowowi2354 iya, ada back up tp ga semua instansi, pas sidangnya dijelasin ga semua request ticket untuk back up data. Keknya yang dipermasalahkan itu kenapa kok back up data harus 'request dulu' bukan 'mandatory' semua berkala (walopun katanya karena kebutuhan tiap instansi beda2)
Kalo soal ransomware nya mah yaudahlah cuma kan mitigasinya itu yang dipermasalahin.
Pemimpinnya yang benar-benar mengusai dalam bidangnya data nasional harus benar-benar di jaga 100% keamanan nya.
Belum kelar memblokir judol,eh malah kebobolan,memalukan,di akhir jabatan presiden,kabinet nya gak bisa kerja ternyata,berat berat nanti prabowo meneruskan tanggung jawabnya
gaada hubunganya goblok
Masih ngurusin ini rakyat nya aja gak di urusin jadi jangan salahkan hecker yang membalasnya wkwkkwk😂😂😂
Semoga segera dapat solusi jalan keluarnya, sangat kecewa, namun tetap harus ada perubahan
Pejabat-pejabat kita hny pintar main tilep duit, tapi kinerja nya payah dan parah.
Tanpa permintaan backup oleh tenant PDN(S) harusnya punya redundansi. Jadi saat 1 server down bisa berpindah ke server backupnya. Bukan masalah backup data tapi ke SLA PDN(S) itu sendiri. Lucu ini para bapak-bapak yang terhormat.
Harusnya DPR pecat semua anggotanya semua yg berwenang
Berangkat kerja - absen - ngopi - scroll² media sosial - makan - pulang. Kurang lebih begini pak aktifitas saya tinggal diakuin saja kok ribet pak pak terus besok mengundurkan diri udah cuan juga kan ya
Memang begitulah di negara mukidi, meletakan orang yg bukan ahlinya. Anak2 yg bekemampuan hacking dan computer tingkat internasional malah di penjara bukannya di didik dan di mamfaatkan kemampuan anak2 kita yg kompeten.
Ini kominfo malah lebih pintar anak smk.😂
Di saat seperti ini kok gk ada KECEBONG muncul ya..🤔🤔🤔
Saya gak heran bro, kecuali di China. Malah anak muda berbakatnya dibiayain utk latihan hacking & jd pasukan cyber army. ✌️
Jangan2 penyerangan hecker dari internal sendiri karena minta tebusan,terus dengar belum tebusannya dipenuhi hecker akan memberikan kuncinya utk buka sistem
Inalilahinya sdh dari dlu pak. Buktinya Nomor hp sy bs kesebar. Buktinya sy kok bs chat2 dan sms dr nomor² yg tdk sy kenal, bahkan dlu ada calon legeslatif yg mempromosikan dirinya ke nomor sy. Apakah ini bukan kebocoran data jg?
Nomor lu recycle, nomor daur ulang
@@mang_inchanel4200 Gaptek
Gak bisa di buat uud hukuman Utuk pejabat yang kurang kompeten ya
menterinya ketum projo, yang ngasi jabatannya juga perlu diperiksa. gila aja keamanan kaya gini bocor. kalah sebelum perang🙂
gaji gede...ga bisa kerja!!!
Sumpah dah orang-orang ini ga ada yang berani mengakui kesalahannya, di putar-putar terus perkataannya untuk mengamankan posisinya
Jika kita amati....
Ini adalah pangkal awal mulanya negeri ini amburadul,akan timbul efek ekonomi sulit,data ilang ntah kemana.
Kemunduran akan dimulai kayaknya
Tenang aja aki aki yg ada di kominfo lagi liat tutor yt. Cara atasi hacker sama cara backup data
DPR pada gak tau yang di bahas. Yang harus kerja malah ngapain. Kalo gak bisa kerja jangan mau dikerjain. Malu!!!
Itu DPR poinnya membahas kesalahan Kemenkominfo yang intinya
"Kenapa lu goblok kali bisa sampai seperti ini, dan lebih Goblok lagi kenapa lu ini ga ada yang mau ngakuin kesalahan lu, malah membanding-bandingkan dengan Ransomware negara lain"
permusyarawatan ini nampak jelas mana pahlawan pendekar, kesatrianya dan sebaliknya. ( sebaliknya disini kunci awalnya bisa 2 kategori saja ) dibedakan dng arahnya solusi atau cuman ajak argumen..
BEGITU JELAS, bahkan jati diri pejabat petinggi NKRI ini akan fokus & kerja utk solusinya
( pendekar dan satria sejatinya bertangung jawab , bukan ngeyel saja uda di tandai licik apalagi.. )
Pejabat komkoninfo ibarat anak jaman sekarang yg hanya neggunakan iphone tapi tak bisa menggunakan fitur² didalam nya yang penting gaya😂😂😂
Betulll...
Menteri Komimfo tolong yg mengelola ttg IT yg ahlinya, di Indonesia ini banyak
Pilih yg terbaik dari yg terbaik, seperti yg dilakukan telegram
Dipilihlah yang ada orang dalam nya
@@enysupianisitumorang5330 mrk plih WA
Ternyata selama ini kita BAYAR PAJAK BUAT BAYAR ORANG" YANG CUMA BERMODAL TITEL DOANG... BUKAN BUAT BAYAR PELAYAN MASYARAKAT😅
Miris 😂
@@WalkingAroundHere. tapi KENYATA'AN
Begitulah bertetitel tapi tidak ada isinya toh ijazahnya nembak semuanya 😂😂😂
Pak Prabowo, Menteri Kominfo seperti ini segera didiskwalifikasi dlm kabinet mendatang. Bpk ingat waktu Capres lawan Jokowi dulu dialah yg banyak menjelekkan Bpk, lihat jejak digitalnya.
Mundurlah, punya malu dikit. Klo gak mampu
Rombak dan Revisi tim siber, tak ada guna mereka dibayar pakai duit raykat jika mereka tak mampu bekerja secara totalitas untuk menjaga database kita.. saran jangan tradisikan sistem rekrut dengan jalur titipan maupun sistem orang dalam, biar kedepannya lebih baik dan tidak sebobrok saat ini.✌️🙂
Nggk ada gunanya juga di cecar mereka, wong mereka ngg paham....karena bukan ahlinya nya. Jadiiiii Nikmati saja lah ..akhir bulan toh tetap gajian toh 😅😅😅
dan itu bukan hanya bssn dan kominfo, semua menteri, instasi dan substansi semua kepala bukan ahlinya misalnya menteri pertanian kepalanya bukan ahli pertanian
Kalau di enkripsi ya udah ga bisa di apa-apakan, tapi kalau ada back up datanya tinggal ketawain aja hackernya waktu dia memeras
Menkes jg bgtu 😂
Banyak Anggota komisi ngk ngerti masalah cuma cari pamor aja bicara. Udh berapa kali dibilang Backup Harus DIMINTA masih aja tnya yang sama terus2an. Klo Telkom aktif minta backup namanya Korupsi. Masuk nya KPK karna ada uang disana..
Selow PASTI 1000% PULIH
Dibayar 8juta Dollar Pake APBN PAJAK RAKYAT
Dibayar Atas Nama Pribadi
GENGSI DONK AtasNama KEMENTERIAN
😅😅😅😅wkwkwkwk
DiServer Ada Nama Pejabat Sinkron NoRek
koreksi bila saya salah... kadang infrastruktur IT di instansi2 tertentu di pemerintahan itu biasanya didukung oleh vendor... yang mana mungkin kebanyakan vendor tidak dibayar untuk support secara terus menerus.... belum lagi biasanya pembayaran dari Pemerintah / BUMN itu kadang sangat lama untuk pelunasaan
Tenang ajaaa, mereka gak bisa mecat gw, cuman marah2 doank. yang penting itu apa kata Jokowi😂😂😂😂
ngomong apasih goblok
ORANG PINTAR DI BUANG... orang yang dekat dengan pejabat politisi yg di angkat.
kenapa ga pada mundur, stidaknya dpecat lah jgn cm d ceramahin gt doank
gda tnggungjwabnya
“Apabila amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat”. Orang itu (Arab Badui) bertanya, “Bagaimana hilangnya amanat itu?” Nabi saw menjawab, “Apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat.” (HR. Al-Bukhari).
Indonesia perlu minta bantuan pedagang DATA!
1:15:23 ... kaget gue kirain kang sutisna
Ujung ujugngnya anggaran 13:10
Coba siapa tau bisa.... BIOS cpu servernya di ubah tahunnya mundur 2023... Bila bisa backup dan salin ke hardisk baru. Nanti backup itu di buka di BIOS sesuai tanggalnya
2:12:25 jangan dibuka dipublik dulu
Semoga menjadi pelajaran. Berilah tugas dan ttgjawabbkepada orang yg ahli, bukan pertemanan separtai.
Yg disuruh kerja bukan diserahkan ke yg ahli tapi ke yg bisa nyogok dia dan sanak saudara golongan mereka² sendiri, jadi tata kelola indonesia ini sangat² menyedihkan...
Terus terang untuk security Cyber kalau di tender dari dalam negeri belum ada yg mampu,yg punya kemampuan dari luar negeri,cuma mereka mau atau tdk, kalau setiap lembaga-lembaga mau dipasang security Cyber akan memakan waktu bisa 2 tahun,inipun perangkat yg sdh ada 15 thn lalu, malah sekarang sdh ada perkembangan teknologi security Cyber yg lebih canggih.
Pram mono salam kenal semua dari skbi pramono bin sunan alm kec LBH indonesia. Kebocoran data nasionaL ungkap semua DLL . dan kasus vina alm cirebon dan m eki alm kasus.dll.
Pemerintah harus menganggarkan cukup, ajukan anggaran yg sesuai dg kecukupan data dan keamanannya, nah DPR harus pinter juga mengetahui biaya yg harus dianggarkan dan kualitas server, sehingga tidak ada ditipu atau dimarkup...
Yang jadi Pekerjanya kominfo udah tua tua dah pikun pilun dah saatnya di ganti generasi muda semua yang pinter pinter,
saya bisa bantuin, Hanya butuh imbalan gaji saja utk Kebutuhan
( karena saya yg wajib pajak ini, yg uda lama menganggur & ngidam akan kehangatan bansos yg sampai skrng belum juga dptkan bansos ) sbg give&treats, akan saya berikan hint & tips akan intelektual Digitalisasi ejensi.
juga saya paparkan dari yg terutama.
Akan saya terangin inti, & pastinya bantuan juga akan ejensi digitaliasi intelektual.
saya nanti sampaikan, juga hints diawal dulu akan invasi yg rentang akan kelemahan menambah lagi PR baru lagi, sebelum menumpuk (Saya usahakan menahan penyampaian kata kata yg strees dan kekahwatiran warga NKRI ini)
Udah di enkripsi udah ga bisa diapa-apain lagi itu, bahkan komputer terbaik pun perlu waktu jutaan tahun. Ya bakal berbeda kalau sebelumya udah ada back up datanya
Tdk mgkn klo tdk pnya back up aneh jatohnya, skelas hp aja pnya back up in sdh ke jaringan ms iya sih, jd ada indikasi tnda kutip bgtukah @@andikaprayogi6541
pimpinanya bijak, yang dikubu dpr banyak yang gapaham apa yang dijelaskan dari pihak telkom, telkom.menyelaskan teknikal tapi pihak dpr yang belakang selalu menyudutkan dan menyatakan bahwa, mereka bersalah, bukan diskusi untuk mencari solusi, tapi saling sudut"an, dan pihak kominfo selalu menyalahkan dana, dan menyalahkan tenant, tapi pihak telkom mengatakan bahwa kk nya sudah sesuai, bahwa sop yang dilakukan telkom sesuai, tapi kominfo tidak mau mengatakan bahwa kknya sopnya tidak benar, harusnya tidak seperti itu, kyk lihat rapat anak sekolah, gaada inovasinya, gaada akar permasalahanya, sudah ada masalah yang dibahas siapa yang salah dan apa yang dilakukan sebelum ada masalah, harusnya ini gini ini gitu, tapi solusinya pas sudah ada masalah itu apa
Nggak pernah kepikiran di kepala gw klo gw bakal setuju sama pemikiran dan perkataan DPR seperti di video
Sebagai orang yang sudah 10+ tahun cari nafkah di bidang IT, sedih mendengar jawaban2 bapak2 ini.
Sangat
Anggaran nya sangat Besar,,untuk Project ini masa gak ada backup data nya..sekelas usaha kecil aja bisa ada backup data dan gak perlu Dana sebesar itu..
Ingat dan ingat,
yang berbicara ini manusia yg paling suci dan yang paling mulia.
Suatu urusan serahkan kepada ahlinya Klau bukan ahlinya yang pegang tunggu kehancuranya.
( Hadis riwayat tarmizih)
hints nya , itu kominfo nya di selidiki isi wassapnya... saya uda survey lewat intelektual saya, ada isi chat ancaman ( gertakan ) ke tenantnya/ vendornya...
Inilah buktinya ego sektoral sepertinya ada kepentingan masing-masing, lebih baik ada pemeriksaan forensik secara menyeluruh hingga tindak lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku....!!!!!!??
Kapan sadar? Bukan IT saja segala bidang.
Mantap cara tehnik taktik BAPAK PRABOWO.saya pribadi suka sama politik bapak. Tehnik ayam jago mengobrak Abrik anak ayam dan indok nya
pak mentri bilang kalau backup itu perlu biaya/anggaran..... kenapa begitu ya ? ... apa setiap backup harus nambah pc baru ? hdd baru ?...
menit berapa bang yang bilang gitu, padahal denger" anggaran pdn udh 700 M
Saran gw sbg ahlinya ahli IT, core to the core, mending bayar 8M $$, trus tawarin double, antara 15-20M $$ buat si hacker itu jadi konsultan kominfo aja. Daripada besok2 dibobol lagi.. rugiiii donkkk 😂😂
Emang paling top dah pemerintah negara kita. Saya udah idolain dari dlu. Keren banget🎉🎉🎉🎉
Inilah yg terjadi kalo pemerintah tidak pakai hati dan otaknya untuk melayani masyarakat
saran seharusnya bawa sosok yang ahli dalam bidang IT atau hacking, soalnya saya ngerasa banyak hal yang janggal dari server yang cukup aneh untuk di pahami
Serahkan pada ahlinya...noc SDH ratusan kali mengingatkan coba cek komen nocturno dimana mana dari tahun 2020
pertanyaannya, siapa yg minta tebusan?
kalo mereka dapat pesan permintaan tebusan itu dari seseorang, dia itu siapa?
dan mau di tebus kemana? kan nantinya bisa di tracking ke situ akhirnya...
yah kalo orang dalem si gak bakal di kasi tau sih...
Presiden yg bertanggung jawab krn menempatkan orang yg tdk kompeten pada tempatnya
Pak mentri mau laporkan apa...? Sementara yg lapor pak mentri BBSN aja ngk di libatkan dalam pembuatan PDSN Dan ini tanggung jawab pak mentri beserta instansi terkait serta kerja komisi kurang fahamnya terhadap sistem....
Menit 54:40 kaya dustin mau batuk nahan dulu obrolan wkwk
Beginilah akibatnya mahalnya duduk di kursi pemerintahan. Saat sudah duduk bukan menjalankan tupoksinya tapi malah berpikir keras untuk mengembalikan modal duduk. Semua sama saja hanya memikirkan menimbun harta bukan benar bekerja demi bangsa
Menko impo ini kalau di korea utara sd di ajak jln" sama kinjonnun ketempat hukuman mati org seperti ini td boleh pemerinta anggap biasa rahasia negara td boleh di lindungin