Politik Dinasti, Apa yang Salah? | ROSI

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pakar Otonomi Daerah, Profesor Djohermansyah Djohan mengatakan politik dinasti adalah "musuh" di masa reformasi. Sebelumnya di pemerintahan orde baru, praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) begitu sarat terjadi.
Djohermansyah menyebut praktik politik dinasti juga terjadi di elite politik tingkat lokal. Ketika ada ketua partai atau pemimpin di suatu daerah yang sudah menjabat dua periode, maka cenderung ingin agar kebijakannya tidak diubah. Hal ini kemudian mendorong keluarganya seperti istri/anak/menantu/ipar/ponakannya untuk meneruskan kepemimpinan.
Djohermansyah melihat dalam penyelenggaraan demokrasi, perlu kesiapan tingkat pendidikan masyarakat dan ekonominya. Sebab, bisa saja masyarakat memberikan suaranya tergantung “NPWP”, Nomor Piro Wani Piro yang lekat dengan politik uang.
Menurut Djohermansyah, perlu adanya penguatan pendidikan rakyat, supaya ketika mengadopsi sistem one person one vote, demokrasi kita benar-benar maju dan menghasilkan pemimpin terbaik.
#pilkadajakarta #pilkada2024 #rosikompastv

[@dedisiswanto3892]

"Politik Dinasti merusak demokrasi itu benar, tapi apa bisa dihilangkan jika politik Dinasti itu sendiri di pelihara di partai politik, yg konon katanya partai membuat kader penerus bangsa, untuk itu jika politik Dinasti akan di hilang kan seyogyanya partai harus bisa memperbaiki dirinya sendiri"

[@deddyw17exist69]

kompas harus lebih tajam dan lebih independen...penyambung kewarasan kebenaran...

[@suherlan9231]

Setuju banget

[@tjoeksuwardojo6396]

Ini hanya berlaku untuk pemerintahan atau juga untuk partai. Karena dalamnya pemerintahan itu ada partai. Mumet gua

[@ripurchanal8288]

Se 7