@@herjunokuning6351kalau di pilih DPR lah PKS pasti ada yang jadi pemimpin daerah kan bisa jual beli jabatan toh kalau pun rakyat gak suka ya di paksa di suruh suka holoh 😮
Hak Rakyat untk memilih Kepala Daerahnya sendiri ...bisa diambil oleh DPRD ?? Tentunya tdk segampang itu kalian para Anggota DPRD yng bernafsu untk Pilkada langsung
Mungkin diangggap mudah karena nanti klo digulirkan ke DPR, kita kan paham jumlah kursi yg pro pemerintah sangat besar. Itulah mungkin yg mjd dasarnya.
Haram DPRD memilih pemerintah daerah oleh DPRD ,itu kemunduran politik namanya .kami TDK setuju utk memilih memilih utk memilih pemerintah , gubernur, bupati.
Dilempar Kepala Derah dipilih oleh DPRD Kembali ke pemerintahan yg mundur Kita sdh modern pemimpin dipilih langsung oleh Rakyat Untuk menghemat kita cukup memilih Presiden Calon Presiden ada yg Dicalonkan per orangan sebelum pemilu sdh memilih : 1.Calon Wakil Presiden 2.Calon Kabinet / Menteri menteri nya 3.Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Camat, Calon Kepala Desa/Kalurahan Calon Calon tsb dipilih dari putera puteri ASELI Prov.Kab.Kota, Camat, Kepala Desa/Kal yg memenuhi syarat dan tdk ada mahar atau suap Dalam bentuk uang atau barang dalam pencalonan maupun dalam pemilihan LUBER oleh Rakyat
Demokrasi belah bambu kegaduhan elit politik aman tentram.murah sandang murah pangan.Demokrasi yg pas di terapkan Pilpres dan legislatif di pilih langsung oleh rakyat.Gub .dan Bupati oleh wakil rakyat
Jadi presiden aja jalur ordal, mau percaya pemimpin begini? Awal pembentukan kabinet mentri aja udah naujubilah brutalnya, kebelakangnya kebijakan aneh2 pasti bermunculan
Belum bekerja sdh buat rencana pilkada .. Hello kerja dulu...5 thn itu sebentar berlalu ,kan ...jgn pula hanya bagi" susu sperti yg dilakukan wapres kan ada bawahan mentri sosial...kapan kerjanya kerjakanlah masalah" bangsa ini .
Klo bupati, walkot dipilih langsung sangat bagus tapi klo terpilihnya tdk dengan duit untuk membeli suara. Jd pendidikan politik dlm demokrasi perlu diperhatikan
Efeknya kekalahan sangat menyakitkan bagi pihak Golkar sampai ancam2 rakyat Indonesia.yang hak kedaulatan nya ingin mereka rampas hahaha 😂😂😂😂 Golkar kalian menyedih kan
Kepala Daerah sudah Seharusnya dipilih oleh DPRD demi hemat anggaran karena jika pemilu kepala daerah dipilih oleh rakyat maka program tidak sejalan dengan presiden. contohnya pemilu Jakarta, antara Jokowi Dan Anies tidak sejalan sehingga program pembangunan Pusat dan daerah terbentur program satu sama lain.
Partai merah kemaren teriak parcok sama bansos, sekarang ngomel ngomel lagi pilkada dipilih DPRD, maunya apa coba?, saya orang kampung gak peduli mau dipilih rakyat atau DPRD, yang penting orang yang sudah di kasih amanah bisa dijalankan dengan baik, persetan dengan sistem, intinya negara ini baru demokrasi kalau partai merah yang menang😂😅
Pemilihan langsung bersamaan waktunya saja semuanya… mulai pemilihan presiden, DPR, DPRRI, DPD, Gubernur dan kepala daerah lainnya… mungkin itu lebih hemat dan pastikan penguasa dan ASN tidak bermain curang ataupun cawe-cawe…. Penjarakan saja mereka yang bermain curang itu tanggung jawab pemerintah…. Pemilu adalah pesta demokrasi rakyat.. buatlah undang-undang yang pro pada rakyatnya bukan pada penguasa apalagi pengusaha
Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang (sogok menyogok) yg sangat merusak moral masyarakat (kotor dan jorok) berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasan dan penindakannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini dan pemborosan anggaran yg mana bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.. Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang(sogok menyogok) seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Sistem rusak dan bobrok ini wajib derevisi dan diganti.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..
Wacana itu muncul krn paslon kim flus banyak yg kalah.Jgn ubah2 lagi UU tentang pilpres dan pilkada dipilih langsung oleh rakyat.Jgn hianati hasil reformasi.Krn reformasi makan korban nyawa.Yg sekarang tinggal menikmati nikmatnya kekuasaan
Jika hasil evaluasi maka pilkada dipilih DPR ini tidak benar. Harusnya evaluasi letak kurangnya dimana bukannya memotong hak komstitusi demokrasi rakyat. Glodok😂😂
Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang (sogok menyogok) yg sangat merusak moral masyarakat (kotor dan jorok) berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasan dan penindakannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini dan pemborosan anggaran yg mana bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.. Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang(sogok menyogok) seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Sistem rusak dan bobrok ini wajib derevisi dan diganti.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..
Buat apa kita pilih wakil rakyat,,kalau kita juga yg harus pilih kepala daerah sampai presiden,,,, biarkanlah wakil kita yg milih kepala daerah sampai presiden,,,tapi kalau memang ahrus rakyat yg memilih langsung kepala daerah sampai presiden,,,,lebih baik hilangkan saja DPR/MPR buat apa namanya ada wakil rakyat,,,kalau rakyatnya yg mesti milih juga pemimpinnya
Ass Wr.Wb... Pilkada adalah "pesta demokrasi" itu konstitusi...jadi sdh gamblang...🙏 Jadi skrg sy usul : calonnya hrs 1. KTPnya dilokasi & sdh terkenal oleh masyrktnya 2. Punya track record baik di lokasi minimal 4 tahun seblm saat maju jadi calon. 3. Blm pernah bermasalah dg hukum. Hal ini akan mengurangi money politik...
Kalau sampai kepala daerah di pilih oleh DPRD ini pertarungan presiden Prabowo dan partai gerindra ,pemilu presiden dan legislatif 2029; dengan rakyat.nanti Gubernur dan Bupati, walikota jadi mesin ATM bersama DPRD itu liat saja nantinya Pasti gubernur dan bupati teriak² dan rakyat suda tdk direspon lagi oleh eksekutif
Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang (sogok menyogok) yg sangat merusak moral masyarakat (kotor dan jorok) berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasan dan penindakannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini dan pemborosan anggaran yg mana bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.. Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang(sogok menyogok) seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Sistem rusak dan bobrok ini wajib derevisi dan diganti.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..
Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang (sogok menyogok) yg sangat merusak moral masyarakat (kotor dan jorok) berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasan dan penindakannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini dan pemborosan anggaran yg mana bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.. Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang(sogok menyogok) seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Sistem rusak dan bobrok ini wajib derevisi dan diganti.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..
Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang (sogok menyogok) yg sangat merusak moral masyarakat (kotor dan jorok) berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasan dan penindakannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini dan pemborosan anggaran yg mana bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.. Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang(sogok menyogok) seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Sistem rusak dan bobrok ini wajib derevisi dan diganti.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..
Presiden kok malahan ngurusan pemilu mana kerjay gak ada malahan krjay murubah undang2 mungkin dia pingin presiden di pilih dpr seperti jaman orde baru
Apa maksud bang adian Masing² calon keluarkan 30m dst nya... Itu uang apa dan transaksi ttg apa itu kok demokrasi bicara uang dan uang asli brengsek semua prosesnya hasil nya pasti bicaranya kembalikan uang miliaran yg sdh mrk kluarkan dan akhirnya tak ada 1 pun pejabat yg katanya adalah pilihan rakyat tsb mikirin rakyatnya.
Refli harun tidak hafal pancasila sila ke 4. Ini akibat kebanyakan baca buku demokrasi dari barat. Jelas2 sila ke 4 pancasila menyebut sistem perwakilan
Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang (sogok menyogok) yg sangat merusak moral masyarakat (kotor dan jorok) berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasan dan penindakannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini dan pemborosan anggaran yg mana bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.. Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang(sogok menyogok) seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Sistem rusak dan bobrok ini wajib derevisi dan diganti.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..
Saya lbh sepakat dipilih DPRD, soalnya partai politik dalam memilih calon pemimpin juga ga selektif,rata2 yg berduit yg dicalonkan, rakyat ga tau juga latarbelakang calon yg akan dipilih,blm lg klo habisin duit byk, ujungnya sibuk ngembaliin modal yang sdh keluar
Banyak rakyat selisih paham karena beda pilihan. Lebih baik biaya 37t pilkada di berikan langsung ke rakyat. Setuju kami usulan Pak Presiden Prabowo Subianto. Biar Gubernur Bupati dipilih DPRD. ❤❤❤
Presiden kok malahan ngurusan pemilu mana kerjay gak ada malahan krjay murubah undang2 mungkin dia pingin presiden di pilih dpr seperti jaman orde baru
Memang maknyus Pak Refly dan Mas Adi!
Pokoknya jangan sampe ya, Orang2 peka-es berkuasa dimana2, Setelah mereka kalah pilkada kemarin, & Viralnya video pak suswono kemarin ? 🙏🏻🤔
@@herjunokuning6351kalau di pilih DPR lah PKS pasti ada yang jadi pemimpin daerah kan bisa jual beli jabatan toh kalau pun rakyat gak suka ya di paksa di suruh suka holoh 😮
Harun koyok tukang. Sulap 😅
Pilkada bisa murah tapi lelang jabatan bisa lebih mahal
Kita lawan apapun alasannya haram menerima pilkada kembali dipilih DPRD😂
Pilkada gak usah pake
1.Baliho
2.Spanduk
3.kampanye Akbar
4.kaos2
Cukup setiap calon dtng2 ke warga diskusi 2 arah yg di selenggarakan KPU
Tujuannya sdh jelas...ingin melanggengkan kekusaannya,aeperti suharto..setelah kepala daerah di pilih DPRD,giliran preaiden dipilih oleh DPR DAN MPR.
Gak setujuu.. jangan renggut hak rakyat, pilkada tetap harus langsung dipilih rakyat
Kami rakayat mengharamkan pulkada di pilih DPRD
Demokrasi yang ingin di matika
Hak Rakyat untk memilih Kepala Daerahnya sendiri ...bisa diambil oleh DPRD ?? Tentunya tdk segampang itu kalian para Anggota DPRD yng bernafsu untk Pilkada langsung
Mungkin diangggap mudah karena nanti klo digulirkan ke DPR, kita kan paham jumlah kursi yg pro pemerintah sangat besar. Itulah mungkin yg mjd dasarnya.
Bagusnya uang PILKADA itu di berikan langsung ke rakyat....
KATAKAN STOP PEMILU
Lebih baik bupati walikota gubernur di pilih langsung oleh rakyat kehendak hati ❤ Rakyat daripada DPR
Haram DPRD memilih pemerintah daerah oleh DPRD ,itu kemunduran politik namanya .kami TDK setuju utk memilih memilih utk memilih pemerintah , gubernur, bupati.
Dilempar Kepala Derah dipilih oleh DPRD Kembali ke pemerintahan yg mundur
Kita sdh modern pemimpin dipilih langsung oleh Rakyat
Untuk menghemat kita cukup memilih Presiden
Calon Presiden ada yg
Dicalonkan per orangan
sebelum pemilu sdh memilih :
1.Calon Wakil Presiden
2.Calon Kabinet / Menteri menteri nya
3.Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Camat, Calon Kepala Desa/Kalurahan
Calon Calon tsb dipilih dari putera puteri ASELI Prov.Kab.Kota, Camat, Kepala Desa/Kal yg memenuhi syarat dan tdk ada mahar atau suap
Dalam bentuk uang atau barang
dalam pencalonan maupun dalam pemilihan LUBER oleh Rakyat
Yg bikin mahal partai politik sendiri yg ciptakan bravo
Ada pejabat katanya GK mengeluarkan uang menjadi anggota DPR ...yaitu Maruarar Sirait ..itu sih pengakuannya ...hare gini percaya ???? Kwkwkw
Dia kejar jdi pejabat buat cari uang yg sudah dia hambur.
Apabila pilkada tetap dipilih oleh DPRD diperiode yang datang sekalian aja pemilihan Presiden RI dipilih oleh MPR RI
Kita lawan, rakyat dan Mahasiswa siap kepung istana Prabowo kalau sampai usulan Prabowo di setujui DPR
Demokrasi belah bambu kegaduhan elit politik aman tentram.murah sandang murah pangan.Demokrasi yg pas di terapkan Pilpres dan legislatif di pilih langsung oleh rakyat.Gub .dan Bupati oleh wakil rakyat
Jadi presiden aja jalur ordal, mau percaya pemimpin begini? Awal pembentukan kabinet mentri aja udah naujubilah brutalnya, kebelakangnya kebijakan aneh2 pasti bermunculan
PEMILIH LEBIH JUJUR DARI PENYELENGGARA
Pemilihan legislatifnya juga harus proporsional tertutup
Belum bekerja sdh buat rencana pilkada .. Hello kerja dulu...5 thn itu sebentar berlalu ,kan ...jgn pula hanya bagi" susu sperti yg dilakukan wapres kan ada bawahan mentri sosial...kapan kerjanya kerjakanlah masalah" bangsa ini .
Klo bupati, walkot dipilih langsung sangat bagus tapi klo terpilihnya tdk dengan duit untuk membeli suara. Jd pendidikan politik dlm demokrasi perlu diperhatikan
Penyelenggaraan pemilunya dan para elit politik tidak bekerja secara efektif, terus hak rakyat yang mau di amputasi lagi.
Klo pingin ongkosnya murah, nomer ktp warga doundo aja. Yg keluar jadiin kepala daerah
Murah bnget
Efeknya kekalahan sangat menyakitkan bagi pihak Golkar sampai ancam2 rakyat Indonesia.yang hak kedaulatan nya ingin mereka rampas hahaha 😂😂😂😂 Golkar kalian menyedih kan
Kepala Daerah sudah Seharusnya dipilih oleh DPRD demi hemat anggaran karena jika pemilu kepala daerah dipilih oleh rakyat maka program tidak sejalan dengan presiden. contohnya pemilu Jakarta, antara Jokowi Dan Anies tidak sejalan sehingga program pembangunan Pusat dan daerah terbentur program satu sama lain.
Pemerintah jangan mematikan demokrasi dg pilkada di pilih DPRD
Partai merah kemaren teriak parcok sama bansos, sekarang ngomel ngomel lagi pilkada dipilih DPRD, maunya apa coba?, saya orang kampung gak peduli mau dipilih rakyat atau DPRD, yang penting orang yang sudah di kasih amanah bisa dijalankan dengan baik, persetan dengan sistem, intinya negara ini baru demokrasi kalau partai merah yang menang😂😅
Dalam pilkada langsung mereka mengambil hati rakyat, dipilih dprd hanya merayu dewan saja, rakyat gak punya andil
Pemilihan langsung bersamaan waktunya saja semuanya… mulai pemilihan presiden, DPR, DPRRI, DPD, Gubernur dan kepala daerah lainnya… mungkin itu lebih hemat dan pastikan penguasa dan ASN tidak bermain curang ataupun cawe-cawe…. Penjarakan saja mereka yang bermain curang itu tanggung jawab pemerintah…. Pemilu adalah pesta demokrasi rakyat.. buatlah undang-undang yang pro pada rakyatnya bukan pada penguasa apalagi pengusaha
Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang (sogok menyogok) yg sangat merusak moral masyarakat (kotor dan jorok) berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasan dan penindakannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini dan pemborosan anggaran yg mana bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.. Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang(sogok menyogok) seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Sistem rusak dan bobrok ini wajib derevisi dan diganti.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..
KAMI SEBAGAI RAKYAT TIDAK SETUJU PILKADA DI PILIH OLEH DPRD ITU TANDA NYA AKAN MENGUNTUNG KAN PASLON PASLON YANG CURANG 👈👈
Sebaik nya masi di pilih rakyat rubah saja uud dan aturan yg. Tegas
🤣😃😁INI SEH KEMBALI KE POLITIK DAGANG SAPI DONGGGGG😄😀😂
Baca keputusan MK55 thn 2018.. Prabowo itu pasti blm baca atau dia DPT masukan yg salah
Setuju...HARAM HUKUM nya PILKADA DIPILIH DPR....
Undang2 buatan manusia.. Kapanpun bisa diubah kalau undang2 itu bahaya/brutal/jorok wajib diubah boss
Salahin swndiri bagi bagi duit buat menang, tuh pasti kerasa besar duit yg dibagi di banten, jabar jateng
Wacana itu muncul krn paslon kim flus banyak yg kalah.Jgn ubah2 lagi UU tentang pilpres dan pilkada dipilih langsung oleh rakyat.Jgn hianati hasil reformasi.Krn reformasi makan korban nyawa.Yg sekarang tinggal menikmati nikmatnya kekuasaan
Sebaikx di tes aza yg maw jadi presiden,DPR,DPRD gubernur bupati walikota dllx biar gak make anggaran byak
Ujung ujungnya politisasi.....
Jika hasil evaluasi maka pilkada dipilih DPR ini tidak benar. Harusnya evaluasi letak kurangnya dimana bukannya memotong hak komstitusi demokrasi rakyat. Glodok😂😂
Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang (sogok menyogok) yg sangat merusak moral masyarakat (kotor dan jorok) berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasan dan penindakannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini dan pemborosan anggaran yg mana bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.. Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang(sogok menyogok) seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Sistem rusak dan bobrok ini wajib derevisi dan diganti.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..
Buat apa kita pilih wakil rakyat,,kalau kita juga yg harus pilih kepala daerah sampai presiden,,,, biarkanlah wakil kita yg milih kepala daerah sampai presiden,,,tapi kalau memang ahrus rakyat yg memilih langsung kepala daerah sampai presiden,,,,lebih baik hilangkan saja DPR/MPR buat apa namanya ada wakil rakyat,,,kalau rakyatnya yg mesti milih juga pemimpinnya
Mari dukung demokrasi.........siap utk mengulang kembali tragedi mei 98.
DPRD Tambah kaya 1 suara Wani Piro .....😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Tp DPRD nya kamu yg pilih kemarin
Wacana pilkada tidak langsung, karena calon kim plus jakarta kalah dan pilbup di pulau jaea calo kim plus kalah.
Ass Wr.Wb...
Pilkada adalah "pesta demokrasi" itu konstitusi...jadi sdh gamblang...🙏
Jadi skrg sy usul : calonnya hrs
1. KTPnya dilokasi & sdh terkenal oleh masyrktnya
2. Punya track record baik di lokasi minimal 4 tahun seblm saat maju jadi calon.
3. Blm pernah bermasalah dg hukum.
Hal ini akan mengurangi money politik...
Ini negara buka sistem parlementer ini presidensil
Kalau sampai kepala daerah di pilih oleh DPRD ini pertarungan presiden Prabowo dan partai gerindra ,pemilu presiden dan legislatif 2029; dengan rakyat.nanti Gubernur dan Bupati, walikota jadi mesin ATM bersama DPRD itu liat saja nantinya Pasti gubernur dan bupati teriak² dan rakyat suda tdk direspon lagi oleh eksekutif
rakyat bukan matrre..tpi rakyat butuh uang utk makan sehari"..buat apa pergi ke TPS klo gak ada uang..lbih baik kerja..
Mungkin bisa dipertimbangkan combine method
Kepala daerah dipilih dprd biar bisa melanggengkan kekuasaannya dan menjadi penghianat reformasi yg diperjuangkan dengan darah dan airmata.
Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang (sogok menyogok) yg sangat merusak moral masyarakat (kotor dan jorok) berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasan dan penindakannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini dan pemborosan anggaran yg mana bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.. Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang(sogok menyogok) seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Sistem rusak dan bobrok ini wajib derevisi dan diganti.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..
👍👍👍🙏🙏🙏
Pilkada 1 periode 8-10 tahun lebih hemat kayak filipina, biaya triliunan tapi banyak korupsi buat balik modal
Buat nutup malu dipilkada jagoan kim + banyak yg kalah.
LangsuNG YES
Gubernur bupati camat presiden yg pilih pasti 58% doyan dan senang
Ini Nara sumber kok ga nyambung ngomong macem2, yg dimasalahkan pa Prabowo itu Dana APBN/D yg digunakan untuk pilkada
Dua duanya tidak cocok, selama bangsa ini koruptif, moral buruk. Hitung hitungan anggaran hanyalah angka tak berarti.
Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang (sogok menyogok) yg sangat merusak moral masyarakat (kotor dan jorok) berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasan dan penindakannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini dan pemborosan anggaran yg mana bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.. Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang(sogok menyogok) seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Sistem rusak dan bobrok ini wajib derevisi dan diganti.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..
Mulai bau baunya tercium arahnya mo kemana..
Mau tdk ada biaya, semua pemimpin Presiden sampai bupati seumur hidup..
Udah 2029 jadiin pdip br kuasa.biar damai ga tr lalu bnyk koropsi.
Nah!ne ada benarnya...
Yng lain omon omon saja,kulitnya domba taringnya serigala.
Emg klo di pilih DPR jg g bs main tuh?
ini mah gara gara kalah pilkada jakarta,karna sudah yogok tetap kalah,rugi dong.
Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang (sogok menyogok) yg sangat merusak moral masyarakat (kotor dan jorok) berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasan dan penindakannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini dan pemborosan anggaran yg mana bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.. Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang(sogok menyogok) seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Sistem rusak dan bobrok ini wajib derevisi dan diganti.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..
Pengalihan isu
Lawan...
Di jogetin aja😂😂😂😂😂
Aku dapat uang dari calon, kalin dapat ?
Presiden kok malahan ngurusan pemilu mana kerjay gak ada malahan krjay murubah undang2 mungkin dia pingin presiden di pilih dpr seperti jaman orde baru
Prabowo mulai br eksen.
Apa maksud bang adian Masing² calon keluarkan 30m dst nya...
Itu uang apa dan transaksi ttg apa itu kok demokrasi bicara uang dan uang asli brengsek semua prosesnya hasil nya pasti bicaranya kembalikan uang miliaran yg sdh mrk kluarkan dan akhirnya tak ada 1 pun pejabat yg katanya adalah pilihan rakyat tsb mikirin rakyatnya.
LAWAN
Refli harun tidak hafal pancasila sila ke 4. Ini akibat kebanyakan baca buku demokrasi dari barat. Jelas2 sila ke 4 pancasila menyebut sistem perwakilan
Pilkada langsung seperti saat ini lebih banyak mudharat/bahayanya daripada manfaatnya karena hampir semua lapisan masyarakat secara umum dapat terlibat politik uang (sogok menyogok) yg sangat merusak moral masyarakat (kotor dan jorok) berbeda dengan dipilih DPRD maka kalau tidak boleh tidak ada politik uang hanya berkutat beberapa orang saja di parlemen dan pasti lebih gampang pengawasan dan penindakannya daripada mengawasi seluruh rakyat Indonesia yg pada saat pilkada langsung hampir semua elemen baik yang calon atau yg akan memilih dapat terlibat politik uang dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk peserta calon pilkada langsung seperti saat ini dan pemborosan anggaran yg mana bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat.. Kita harus jujur pada diri sendiri dan siap introspeksi diri juga evaluasi. sangat sulit untuk menghilangkan politik uang(sogok menyogok) seperti saat ini ketika pilkada langsung.... Makanya pilkada langsung jangan diterus-teruskan.. Sistem rusak dan bobrok ini wajib derevisi dan diganti.. Cukup sudah pengalaman pahit ini jadikan pelajaran bagi kita semua..
Mau melancarkan rencana fufu fafa 😂😂😂😂😂 2029
refli kamu tidak berguna, apakah kamu yg menentukan?? omon omon station tv hanya konsumsi mata
Presiden sdh mulai ngakali.pilpresny crg pilkadany curang eh..?mllh mau di akal2in lg
Bela jokowi , boong rakyat alihkn ratusan invstor asing di ikn boros apbn dan angkt wamen bukan amnat uud 45 boros apbn
Politik jangan dikaitkan dengan HALAL HARAM...politik mana yang halal bang
Saya lbh sepakat dipilih DPRD, soalnya partai politik dalam memilih calon pemimpin juga ga selektif,rata2 yg berduit yg dicalonkan, rakyat ga tau juga latarbelakang calon yg akan dipilih,blm lg klo habisin duit byk, ujungnya sibuk ngembaliin modal yang sdh keluar
😅😅
Banyak rakyat selisih paham karena beda pilihan.
Lebih baik biaya 37t pilkada di berikan langsung ke rakyat.
Setuju kami usulan Pak Presiden Prabowo Subianto.
Biar Gubernur Bupati dipilih DPRD. ❤❤❤
PARRRRAAH ABIS...DEMOKRASI SMAKIN DIKERDILKAN...
Wajib langsung, kami rakyat mau juga di suap calon, ntar Para dewan kenyang, kami sengsara,, sorriii yeee
Presiden kok malahan ngurusan pemilu mana kerjay gak ada malahan krjay murubah undang2 mungkin dia pingin presiden di pilih dpr seperti jaman orde baru
Paling juga pengenya kaya gitu.