Pak mentri, pengawasan akan BUMDesa harus diperkuat lagi, kerna demokrasi dan masih rendahnya warga masyarakat desa dalam mengawasi kenerja pengurus BUMDesa.
bicara hanya lantang aja kalau pengawasan nya soal anggaran bumdes itu emgk istabil , Peraturan hanya di mulut aja tpi tidak pernah nyata di masyarakat ...heheheh
Sy pemuda desa ... Nenganalisis persoalan bumdes di desaku jujur aja peraturan2 desa saat ini jau dari cita2 bangsa .. Katanya bumdes memberikan mampaat ke masyarakat ternyata hanyala meperkaya oknum pemerinta desa sj ...sandainya anggaran dana desa itu di kawal dengan sistem yg sepertih kpk mungkin saat indonesia akan maju, Tpi setelah bapak bicara soal uu desa kami masyarakat tdk mendengarkan lagi , kalian hanya tau bicara tapi tdk pernah turum lapangan untuk menyelidiki bagaimna si anggaran dana desa itu setelah di ambil alih oleh pemerinta desa .
Assalamualaikum pk menteri... bolehkah kpl desa+ketua BUMDES+warga ( koleganya kpl desa tsb) mendirikan usaha peternakan ayam dg menggunakan DD(dana desa) yg sebelumnya tanpa dimusyawarahkan dulu dgn masyarakat...klo mmng tdk boleh...apakah ada UUnya...
A.Jais.tpp.
Mantap pendidikan BUMDes.
Tetap terus dilanjutkan.
Yg terpenting,membudayakan masyarakat belanja di bumdes
Senang bisa menjelaskan menyangkut Bumdesa
Perketat pengawsan,yg paling utama pilih pjbt pengawas yg kredibel,yg jujur tdk mau di suap,pasti indonesia akan maju
Pak mentri, pengawasan akan BUMDesa harus diperkuat lagi, kerna demokrasi dan masih rendahnya warga masyarakat desa dalam mengawasi kenerja pengurus BUMDesa.
bicara hanya lantang aja kalau pengawasan nya soal anggaran bumdes itu emgk istabil ,
Peraturan hanya di mulut aja tpi tidak pernah nyata di masyarakat ...heheheh
sepakat
Bumdes di desa saya mengganggu usaha saya,
Hadir
Sulit jika tdk ada profitnya pak .
Dari mana sumber gaji Pelaksana ops. BUM Desa dan Karyawannya
Sy pemuda desa ...
Nenganalisis persoalan bumdes di desaku jujur aja peraturan2 desa saat ini jau dari cita2 bangsa ..
Katanya bumdes memberikan mampaat ke masyarakat ternyata hanyala meperkaya oknum pemerinta desa sj ...sandainya anggaran dana desa itu di kawal dengan sistem yg sepertih kpk mungkin saat indonesia akan maju,
Tpi setelah bapak bicara soal uu desa kami masyarakat tdk mendengarkan lagi , kalian hanya tau bicara tapi tdk pernah turum lapangan untuk menyelidiki bagaimna si anggaran dana desa itu setelah di ambil alih oleh pemerinta desa .
Assalamualaikum pk menteri... bolehkah kpl desa+ketua BUMDES+warga ( koleganya kpl desa tsb) mendirikan usaha peternakan ayam dg menggunakan DD(dana desa) yg sebelumnya tanpa dimusyawarahkan dulu dgn masyarakat...klo mmng tdk boleh...apakah ada UUnya...
Hacfir