Definition of International Law According to Mochtar Kusumaatmadja
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 1 มิ.ย. 2020
- In this video, Dunia Agit discusses the definition of international law according to Mochtar Kusumaatmadja. This discussion is extracted from Mochtar Kusumaatmadja's book, entitled "Introduction to International Law", published by PT. Alumni, Bandung.
Hopefully it can help all friends in studying international law.
#DefinitionInternationalLaw #UnderstandingInternational Law #AccordingMochtarKusumaatmadja #MochtarKusumaatmadja #IndonesianLegalScholar #Justathome #onlinestudies #Learnfromhome #internationallaw #definitionofinternationallaw
terima kasih atas ilmunya sangat mudah di pahami.
Bagus sekali penjelasannya, meskipun belum kuliah, sudah dapat dimengerti.
Cara menjelaskan nya mudah dipahami
Terima Kasih atas Ilmu yang diberikan sangat bermanfaat
Terimakasih atas penjelasan materi ini bapak, sangat jelas
Sangat kreatif dan informatif. Mantab
Kalau kata Wendy Duong, tidak ada teori hukum yang dapat menyelesaikan (seluruh) sengketa wilayah.
Karena tidak ada negara yang mau melepaskan dan mengorbankan kepentingan nasionalnya hanya karena peraturan hukum, termasuk hukum internasional.
Alih-alih menjadi landasan penyelesaian
permasalahan internasional, hukum internasional justru dapat menjadi cikal bakal konflik internasional (ingat kasus Israel-Palestina dan perjanjian pihak yang bermain di dua kaki ?)
Lalu masih pentingkah hukum internasional ?
Masihkah ia harus ditaati ?
betul sekali apa yang dikatakan Wendy Duong. di satu sisi memang ada perstiwa hukum semacam itu, yaitu kedua negara tidak ada yang mau mengorbankan kepentingan nasionalnya. karena memang, sejak perjanjian Westphalia disahkan oleh para pihak, maka memang kepentingan nasionallah yang menjadi tonggak utama di dalam melakukan kerja sama internasional. jadi dalam hukum internasional, menitik beratkan kepentingan nasional negara-negara. jadi lebih ke arah kerja sama, negosiasi atau penyelesaian-penyelesaian sengketa secara damai, yaitu saling menguntungkan. lantas bagaimana kalau tidak muncul kata sepakat? maka ada penyelesaian melalui hukum, melalui mekanisme ICJ dan lain sebagainya. Lantas bagaimana dengan Palestina? nah untuk kasus ini memang harus kita lihat bagaimana sejarahnya. kalau kita lihat sejarah singkatnya, bahwa sengeketa Palestina ini awalnya adalah karena kekalahan Kekhalifahan Turki Usmani kepada Inggris dan Perancis. dan Inggris tidak melakukan mandat dari Turki Usmani, bahwasannya Palestina harus dimerdekakan, tapi malah memberikan Israel Tanah dan memerdekakannya melalui Balfour Declaration. penyelesaian ini kelihatannya memang cukup sulit, karena mengingat perlunya kesadaran dari pihak-pihak yang bersengketa untuk saling berdamai. dan kalaupun berdamai, tidak ada yang saling dirugikan.
saya pikir, hukum internasional masih sangat penting, karena tugasnya menampung kepentingan semua negara-negara, dan menjaga terjadinya konflik yang lebih besar lagi. PBB sebagai wujud dari Hukum Internasional, cukup efektif untuk menekan terjadinya konflik yang mengarah kepada perang dalam dunia modern saat ini.
menarik sekali pertanyaannya...sebuah feedback yang bagus...terima kasih...salam...🙏
penjelasannya bagus sekali
Terimakasih penjelasannya pak
Terima kasih
Mantap
Keren penjelasan ny👍👍👍
Makasi banyak kaka informasi dan ilmu nya semoga bermanfaat
Terimakasih sudah berbagi, saya seorang pengagum Prof. Muchtar Kusuma Atmadja, bagaimana perjuangan beliau dari 1957-1982 tentang UNCLOS (1982), beliau mencetuskan bahwa Indonesia adalah Negara Kepulauan. 🙏
Alhamdulillah...terima kasih kembali 🙏🏾 alm. Prof Mochtar, memang sosok yang lengkap...semoga video ini bisa turut memberikan sumbangsih, meskipun kecil, dalam menyebarkan pemikiran alm. Prof Mochtar...terima kasih sudah mampir ke sini...salam.. 🙏🏾
Sdh selayaknya beliau diangkat sbg pahlawan nasional
👍
❤️Abdul Rohim simagunsong ❤️ dasar Hukum Pancasila. 1. keturunan yang maha esa. Berarti memang dari agama. 2. kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti memang ada .H A M. Hak asasi manusia. 1.ada hak Manusia yang punya agama. Ada hak sebagai manusia. Tetapi yang sudah terjadi bukan seperti ini . Sudah tidak ada Ham manusia . Yang berkerja di bidang Hukum sudah banyak tidak tahu agama nya.
karena orang yang memberikan Hukum suka 2 Hawa nafsu nya dan akal 2 LAN. Dia sudah tidak takut kepada yang menciptakan manusia. Karena di pendidikan nya. Banyak aparat Hukum melupakan diri nya adalah manusia yang punya❤️ Hati ❤️ agama ❤️ karena Pembayaran uang untuk pendidikan nya. Dan asal kan dia punya nama gelar. Dan orang tua nya pun Bangga punya anak .dan orang tua nya pun rela mencari kan untuk anak nya . Seperti menjual ladang nya . Yang penting tercapai cita-cita anak nya.ada orang tua yang Sampai puluhan tahun menabung untuk cinta 2 anak nya. Berapa pun jumlah uang pembayaran biaya pendaftaran. Dia usaha kan. Yang di mintak yang membuat dia mendapatkan pekerjaan dan. nama. gelar Nya dan di situ pula mereka sudah semakin ber kurang nya ke percayaan agama nya. seharusnya dia dalam pen dididikan nya dia di nilai oleh putuskan kemampuan nya. Salam siswa. Tut Wuri Handayani.dirgahayu Handayani. Bela bangsa dan negara Indonesia 🇮🇩. NKRI. negara kesatuan republik Indonesia 🇮🇩 R R I . Radio republik Indonesia 🇮🇩❤️
I love it. Thank you Agit.
Terima kasih kembali Mariko. Senang melihat anda menonton video ini. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini...salam.
terima kasih sharing ilmunya..
Sama-sama, semoga bermanfaat...
Keren dan bermanfaat sekali videonyaa 👍 berkarya teruss semangatt!!! 😊😊😉😉
Alhamdulillah...terima kasih sudah menonton video pembelajaran di Channel kami...salam...
Bagus sy ke sini karna ada tugas oleh kaprodi sy ibu arum tarina
Dari kampus mana kak ?
keren banget bang videonya sangat membantu
Alhamdulillah...terima kasih ya ...semoga bermanfaat...salam.
Terimakasih untuk materinya 🙏🏻
Terima kasih kembali...salam... 🙏🏾
Mariage
Terima kasih atas videonya yg sgt bermanfaat. Salam kenal.
Bisa jadi bahan rujukan lain utk mahasiswa saya. Bagus videonya.
Terima kasih sudah mampir... alhamdulillah, semoga bermanfaat...salam kenal juga ya...🙏🏾
Alhamdulillah penjelasannya mudah dipahami. Semoga sehat selalu Agit
Alhamdulillah...Aamiin...Terima kasih apresiasinya kak @Hanif Rahmat Widya Putra semoga sehat selalu kak ...
Masyaallah terimakasih ilmunya kak
Sangat lugas penjelasan, sehingga mudah di mengerti 🙏
Terima kasih..
Supeeer sekali. Terima kasih ilmunya Kak. Saya Maba di STIH IBLAM Jakarta.
Materi yg sangat bermanfaat dn mudah dipahami oleh Maba seperti saya
Terima kasih, semoga Bermanfaat
Nama : Tobri Miftah Sudrajat
NIM :19310123
Materi yg merincikan suatu pendapat dari seorang yg sangat berpengaruh di Mata Hukum . Dan penyampaian yg mudah dicermati .
Ijin bertanya kak, seperti yg kita ketahui hukum internasional memiliki sumber2 yaitu : materil dan formil ,yg ingin saya tanyakan yaitu apa peran kedua sumber hukum ini dalam mengatasi kasus internasional yg mencakup bidang ekonomi? Trimakasih
Mau tanya bang.. jika dalam melakukan tugas hukum internasional ... Apakah kita bekerjasama dengan badan hubungan internasional
Halo @ZulvovicDimitri ...terima kasih sudah mampir ke channel ini ya. mohon maaf sebelumnya, sebenarnya saya belum begitu maksud dengan pertanyaannya...kira-kira dalam konteks apa ya?
Terimakasih penjelasanya kak,sangat lugas dan jelas👍
Izin bertanya bang , presiden punya ga si kewenangan yang bersifat eksklusif untuk membentuk perjanjian internasional?
Terima kasih untuk pertanyaannya. Semoga jawaban ini bisa bantu memberi gambaranya ya…
Mungkin yang dimaksud oleh Dananta Wira adalah kewenangan ekslusif presiden dalam konteks internal ya.
Ada dua hal terkait kewenangan presiden ini, pertama kewenangan mewakili negara dalam konteks perjanjian internasional dan kedua terkait kewenangan pengesahan perjanjian internasional dengan peraturan presiden.
Kalau dalam konteks eksternal, tentu saja, negara, menurut Konvensi Wina mengenai “law and treaties” 1969, pada Article 7, diwakilkan oleh Presiden, Menteri luar negeri. Bolehkah yang lain mewakili, misalkan kementerian lain? Boleh tapi diwajibkan untuk menunjukkan full powers (surat kuasa) dari presiden dan menteri luar negeri.
Begitu juga menurut undang-undang internal kita, yaitu UU nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Pasal 11, bahwa pengesahan perjanjian internasional itu bisa dilakukan menggunakan perpres. Artinya juga bisa dilakukan oleh presiden, melalui perpres.
Kalau pengesahannya menggunakan undang-undang bagaimana? Menurut pasal 10 UU 24 tahun 2000 pengesahan melalui undang-undang, artinya pengesahannya presiden bersama dengan DPR, itu berkenaan dengan :
1. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
2. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
3. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
4. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
5. pembentukan kaidah hukum baru;
6. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
Mudah-mudahan menjawab pertanyaanmu ya Dananta Wira,…salam.
Nama : Koko Minako
Nim. : 19310152
Kelas. : C
mantap menambah wawasan kita akan hukum internasional
Kira-kira masih relevan gak pak pengertian HI menurut Prof Mochtar untuk saat ini?
Terima kasih sudah mampir ke materi ini. Pertanyaan yang bagus nih...semoga jawaban ini bisa memberi gambaran ya...
Untuk pengertian Mochtar masih sangat relevan untuk menggambarkan hukum internasional. Dari sudut pandang subjeknya, ia tidak membatasi hanya pada hubungan negara2 saja, melainkan subjek selain negara, dan itu merupakan sebuah pemikiran yang futuristik, menurut saya dan beberapa ahli. Jadi saya kira masih sangat relevan untuk menggambarkan hukum internasional saat ini...terima kasih sudah singgah ya...salam... 🙏🏾
:)
Kak mau nanya S2 Hukum internasional ada gak ya di Malaysia?
Di Malaysia tentu ada studi Hukum Internasional 🙏🏽
Nama:achmad faisal
Nim. :19310008
Video sangat jelas dan bisa di pahami,
hukum internasional itu hukum yang sesungguhnya atau bukan ?
Maaf kak ijin bertanya apakah tren perjanjian internasional antar negara ,baik perjanjian multilateral maupun bilateral ,semakin mengurangi kepatuhan masyarakat internasional terhadap hukum kebiasaan internasional?
Mohon penjelasannya pak
Halo Ni Made Pande Diah Maharani. Pertanyaan yang bagus ya.
Sebenarnya tren perjanjian internasional itu tidak mengurangi kepatuhan masyarakat internasional terhadap kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional itu adalah salah satu sumber hukum internasional terpenting setelah perjanjian internasional. Menurut pasal 38 ICJ, dalam penyelesaian sengketa antar negara, yang harus dilihat adalah perjanjian dan kebiasaan terlebih dahulu. Jadi sebenarnya, secara hukum, perjanjian itu, juga harus melihat kebiasaan internasional. seperti apa yang diputuskan di dalam kasus sipadan dan ligitan, hakim memutus berdasarkan hukum kebiasaan internasional, artinya hukum yang diterapkan di dalam suatu negara, berdasarkan dua hal, yaitu opinio juris dan state practice.
jadi Ada dua elemen yang harus ada dalam kebiasaan internasional untuk bisa dipakai sebagai sumber hukum internasional:
(1). Praktek Negara-negara (State Practice): penerapan aturan atau tradisi di negaranya sendiri. Unsur-unsur yang dilihat dalam praktek negara adalah seberapa lama hal itu (Aturan) sudah dilakukan secara terus menerus (jadi melihat duration dari penerapannya); keseragaman atau kesamaan dari praktek tersebut dalam berbegai kesempatan dan berbagai pihak yang terlibat (uniformity) serta kadar kebiasaan yang dimunculkan oleh tindakan tersebut (generality). Lihat Fisheries Jurisdiction (Merits) Case (1974) ICJ Reports, hal 3 dan North Sea Continental Shelf Cases (1969) ICJ Report, hal 3
(2). Opinio Juris sive Necessitatis. Ini adalah pengakuan subyektif dari negara-negara yang melakukan kebiasaan internasional tertentu dan kehendak untuk mematuhi kebiasaan internasional tersebut sebagai sebuah hukum yang memberikan hak dan kewajiban bagi negara-negara tersebut.
jadi idealnya, di dalam mengaggas suatu perjanjian internasional, memang harus dan tidak bertentangan dengan hukum di negaranya (hukum kebiasaan). dan hukum internasional menghormati kebiasaan tersebut.
mudah-mudahan jawaban singkat ini bisa memberi gambaran tentang perjanjian dan hukum kebiasaan internasional. salam.
Contohnya apa ya kak?
Otomatis subscribe
Terima kasih kak 🙏🏽
Bang ,apakah HI juga berlaku secara otomatis di suatu negara?
Siap. Ada yang langsung berlaku (penganut monisme) dan ada yang tidak langsung berlaku (penganut dualisme). Berlakunya HI, atau konkritnya Perjanjian internasional ini masih bergantung pada hukum di negaranya masing². Bisa disimak dalam playlist di channel ini tentang primat hukum internasional, yaitu tentang monisme dan dualisme: th-cam.com/video/16qJMVk7rNE/w-d-xo.html
Mungkin ini bisa jadi referensi juga th-cam.com/video/16qJMVk7rNE/w-d-xo.html tentang primat hukum internasional.
Nama: Islan Sanjaya
Npm: 19211232
Vidio pembelajarannya bagus dan mudah di pahami ,saya suka
Bang ijin bertanya
Mau tanya bang ,mengapa hukum dunia dipandang sebagai gagasan utopia dalam konteks realitas kekinian hukum internasional bang?
Mohon pencerahannya bang
Halo Indra Pradana pertanyaannya bagus.
secara singkat, mungkin karena adanya konsep kedaulatan di dalam setiap negara. sehingga hukum dunia, menjadi dipandang sebagai utopia saja. nah, ini kami ada tulisan singkat mengenai pertanyaan kamu, semoga bisa membantu untuk menjelaskan ya: kebunpikiran.blogspot.com/2021/03/hukum-dunia-sebuah-utopia-mungkinkah_26.html
Salam.
Terimakasih bangg
MNC ga termasuk min?
Terima kasih...Sebenarnya MNC ini masih diperdebatkan apakah masuk ke dalam subjek HI Publik atau bukan. Akan tetapi, MNC bisa digolongkan ke dalam subjek hukum Perdata Internasional. 🙏🏾
nama:rachel anzani
npm:19211259
terimakasi pak materi nya sangat jelas dan mudah dimengerti
Bang, berarti apakah hukum internasional itu termasuk dalam kaidah hukum?
terima kasih Shintia Noita, hukum internasional itu, salah satu sumber hukum nasional. seperti hukum yang terkait hukum laut kita, itu penormaannya ditranformasikan dari UNCLOS 1982 tentang hukum laut. jadi hukum internasional itu juga merupakan kaidah hukum. terima kasih.
@@DuniaAgit thanks u bang
Siap...sama2...👍🏼