Wamenlu Ungkap Perjuangan RI Lawan Uni Eropa di WTO Soal Nikel
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 30 ก.ย. 2024
- CNBC Indonesia menghadirkan MINDialogue Mining Outlook 2024 dengan tema "Critical Minerals in Geopolitcal Perspective" yang mengupas tuntas persoalan terkait mineral kritis dalam perspektif geopolitik.
Wakil Menteri Luar Negeri RI Pahala Mansury dalam dalam MINDialogue Mining Outlook 2024 mengungkapkan perkembangan terkini atas gugatan Indonesia dengan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) terkait larangan ekspor nikel.
Perlu diketahui Indonesia pada 2023 lalu dinyatakan kalah atas gugatan Uni Eropa di WTO, namun Indonesia melakukan banding gugatan atas kekalahan tersebut.
Selengkapnya simak dialog Safrina Nasution dengan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Pahala Nugraha Mansury dalam MINDialogue Mining Outlook 2024, CNBC Indonesia (Kamis, 20/06/2024)
Terus ikuti berita ekonomi bisnis dan analisis mendalam hanya di www.cnbcindone....
CNBC Indonesia terafiliasi dengan CNBC Internasional dan beroperasi di bawah grup Transmedia dan tergabung bersama Trans TV, Trans7, Detikcom, Transvision, CNN Indonesia dan CNN Indonesia.com.
CNBC Indonesia dapat dinikmati melalui tayangan Transvision channel 805 atau streaming melalui aplikasi CNBC Indonesia yang dapat di download di playstore atau iOS.
Follow us on social:
Twitter: / cnbcindonesia
Facebook Page: / cnbcindonesia
Instagram: / cnbcindonesia
/ cuap_cuan
Tiktok: bit.ly/38BYtJx
Spotify: spoti.fi/2BR7KkT
Harus ada UU Pelarangan Eksport bahan2 mentah. Kalau tidak ada , Percuma cuma omon omon doang , 5 , 10 , 30 thn dst nya setiap nego kita dibohongi dan dibodohi. Kebijakan berubah, Pejabat kong kalingkong dgn Barat , Penyelewengan ,Penyelundupan dsb nya.
Hebatnya negara penjajah itu kompak
Tolong admin , lain kali tanya, apakah ada UU Pelarangan Eksport bahan2 mentah dari Pertambangan, Perkebunan, dll ? Soalnya kita dibohongi dan dibodohi Barat dgn narasi Perubahan Iklim , merusak Lingkungan dsb nya .
Bersuara adalah peluang yg nyata , kesempatan yg bagus dan terbuka. Krena ada kekuatan di acara itu.
Bila maju ke pengadilan , maka negeri ini pasti kalah. Krena posisi aturan yg di miliki pemerintah lemah.
Data ekonomi di lembaga luar sana bukan atas nama pemerintah. Jd bila pemerintah maju ke WTO , maka hrs ada persetujuan pemilik data ekonomi itu . Secara hukum ekonomi negeri ini terkait data ekonomi bahasa ringannya itu numpang , bukan atas nama pemerintah.
Ya,,,,cukup sudah sangat lama indonesia ,,,di bohongi dan di bodohi dan di takut ni takuti ,,,As,,,NATO Uea dan hal ini di dukung oleh para elit politik dan mafia dan pejabat yg berkhianat di ,,,NKRI ,,,,sangat hebat bapak Jokowi menembus ,,,sidang di wto,,,,sampai ,7,x, ,,,dan BPK Jokowi menang ,,,sehingga saham saham ,,,yg di kuasai barat dah di tarik,,,,
Alhamdulillah YaaRobb
Kasih sayang Mu jua
RI7 TIM🇮🇩 #WtoW
#TataKeKolaSDA
#Saling menguntungkan