Pengamat: DPR Akan Kelihatan Berfungsi Saat Ada Oposisi yang Kuat | AKIM tvOne
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 26 ก.ย. 2024
- AKIM, www.tvOnenews.com - Pengamat: DPR Akan Kelihatan Berfungsi Saat Ada Oposisi yang Kuat | AKIM tvOne
Meski belum ada kepastian jumlah kementerian di kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto, DPR mulai menggodok rencana penambahan jumlah komisi di lembaga tersebut untuk periode 2024-2029.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah mengkaji rencana untuk menambah jumlah komisi demi mengimbangi jumlah kementerian yang juga akan bertambah pada pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
Sejumlah anggota DPR beralasan langkah ini perlu dilakukan agar pengawasan mereka terhadap kinerja pemerintah semakin efisien.
Namun rencana itu justru dinilai hanya akan menambah beban anggaran hingga berpotensi menjadi ajang bagi-bagi kursi pimpinan komisi.
Dengan peta politik yang minim oposisi, dalih untuk memperkuat pengawasan itu pun diragukan akan efektif.
AKIM01
TOM01
AS01
Saksikan live streaming tvOne hanya di www.tvonenews....
Dan jangan lupa untuk follow akun-Akun Sosial Media tvOnenews untuk mendapatkan beragam informasi terkini dan update dari kami:
Facebook - / tvonenews
Instagram - / tvonenews
Twitter - / tvonenews
TikTok - / tvonenews
Website - tvOnenews.com
Kalau berdalih, DPR tidak bisa memuaskan semua orang, lah iyalah. Maksudnya, memuaskan rakyat, ibarat pemilu, lebih banyak rakyat yang puas (ukurannya tentu orang pintar, cerdas, kritis). Begitu lo, Bung
Berdasarkan ribuan vidio2 kejahatan pemilu oleh ; Jokowi dan seluruh jajarannya , maka presiden syah 2024 -29 ; Bpk Anies RB
Anak Abah.
Bib, apa kabar fufufafa ? gibran kelas nya internasional ya ? cabul nya yg internasional ya bib ..
Karna kebanyakan anggota dpr cuma mentingin kepentingan partai dan orang2nya saja
Bukan kepentingan rakyat
Karna kebanyakan anggota dpr cuma mentingin kepentingan partai dan orang2nya saja
Bukan kepentingan rakyat
Anggota parlemen kebanyakan utak Atik uu tapi minim terjun kelapangan, pengawasan, pengecekan apakah suatu kebijakan sudah tepat dan jadi masukan kembali ke pemerintah.
Cuma bisa nyinyir one case one case untuk menyalahkan dan menjatuhkan pihak tertentu , tapi minim mengelola komprehensif proses dan memberi masukan yg konstruktif ke pemerintah pelaksanaan untuk perbaikan berkelanjutan.
Kebanyakan ngeributin case juga yg viral2 aja bukan yg mendasar…mencoba menemukan akar masalah dan memitigasi nya
Yg penting jgn korupsi aja