Pakar Hukum UGM, Yance Arizona Angkat Bicara soal DPR Batalkan RUU Pilkada

KOMPAS.TV - Berbagai elemen masyarakat turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada di DPR dan mengawal putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat.
Para guru besar, akademisi, hingga aktivis berkumpul di Gedung Mahkamah Konstitusi dan melakukan pertemuan dengan hakim MK.
Sebelumnya, Mahasiswa di sejumlah universitas turun ke jalan untuk menyuarakan protes terhadap revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang baru saja disahkan.
Mereka menuntut agar revisi tersebut dibatalkan, dengan alasan bahwa perubahan yang dilakukan berpotensi merugikan prinsip-prinsip demokrasi.
Menurut para mahasiswa, revisi UU Pilkada yang baru mengubah sejumlah ketentuan penting dalam proses pemilihan kepala daerah.
Mereka khawatir bahwa perubahan ini dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam pemilihan, serta memberi kekuasaan lebih besar kepada elite politik.
Dalam aksi mereka, mahasiswa menyampaikan bahwa revisi tersebut tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat dan mengabaikan suara rakyat yang selama ini mendukung sistem Pilkada langsung.
Lebih lengkapnya, simak dialog KompasTV bersama narasumber Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada, Yance Arizona.
#revisiuupilkada #putusanmk
Baca Juga Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak Revisi UU Pilkada di Bandung Berujung Ricuh di www.kompas.tv/...

Artikel ini bisa dilihat di : www.kompas.tv/...

[@elikmarwiyah4032]

JOOSS....anda yang punya kepedulian pada negara wahai para pakar hukum HORMAT pada beliau semua...

[@abdulfatih9413]

Bukan kepentingan politik Prof, tapi kepentingan pribadi.....untuk menjegal oarang lain

[@eno3235]

Jangan lengah. Waktu penetapan masih panjang hingga 22 September. Bukan tidak mungkin orang yang sudah daftar, akhirnya dibatalkan karena tidak sesuai uu

[@suratmanimank9681]

HIDUP MK...
HIDUP PDIP...
HIDUP MEGAWATI...

[@paidipayah8735]

revisi UU PILKADA , DIBATALKAN / DITUNDA , DPR jgn bodohi rakyat...

[@tukiditukidi1664]

Kewenangan LembagaTinggi Negara kacau: MK, MA & DPR bisa mengubah/menetapkan Undang2 Pilkada yang sama, iki koplak tenan 😫🤡😫

[@gopalvenu6565]

Tujuan Baleg DPR hanya ingin memuluskan kaesang dan menggagalkan PDIP mengajukan calon gubernur di DKJ

[@titienrochayati6632]

Ngotot sekali ya anaknya untuk jadi gubernur.

[@PutuSudarmini-bm5fy]

Itu yg dikota gaduh, mahasewa, rombongan sakit hati kami didesa aman2 aja ngak ngaruh, karna rakyat sdh tau mana yg bener , dan mana yg cuma memecah belah, dari dulu sdh begini kita lihat saja nanti, ingat jangat bawa bawa nama rakyat

[@anhadi5660]

rakyt jangan sampai terlena akal2 an beradasi di DPR

[@YonoBudiSusilo]

Semoga kpnsisten, KAWAL.... jangan 2 hanya delik dan licik, karena rakyat bergerak.

[@muttaqintaqin8984]

Ayo PKS AMAR Anis Mardani

[@KiamatChange-ke8nd]

Pada ndak layak kerja. Tugas dan fungsi aja pada ndak ngerti. Matematik tulalit.

[@eddhievandentools8201]

Ahahhahaha...