Jenderal apaan yg gak punya jiwa nasionalisme??? Para penghianat bangsa pasti akan mencari kawan yg sejalan.. Mereka gak peduli dengan bangsa dan negara. Yg mereka pedulikan hanya duit.. Bila perlu semuanya mereka perjual belikan... Cuih...dasar gak punya malu..
Yg mengaku pemilik tanah laut yg ada surat HGB dan SHM wajib dituntut ganti rugi semua biaya yg dikeluarkan negara dalam proses pencabutan pagar laut tersebut serta dihukum sesuai aturan yg berlaku
SANGAT NYATA SEKALI, PARA PEMANGKU JABATAN TIDAK PEDULI, TIDAK SERIUS TERHADAP TUGAS DAN KEWENANGANNYA. DARI KESAN, SIKAP DAN POLA UCAPANNYA SERTA CARA PENYAMPAIAN, TIDAK LEBIH DARI SEKEDAR NORMATIF. BEGITU MENYEDIHKAN KEADAAN BANGSA INI.
Luar biasa pak Nusron Wahid, anda berani mengungkap siapa dalangnya. Pejabat yg lain pura2 tdk tahu dan pada tutup mulut gak ada yg berani. Smg orang baik spt anda tdk dipecat, dan Allah swt selalu melindungi anda.
TANGKAP ADILI PARA MALING NEGARA. PENGKHIANAT BANGSA !! Kalo hukum tidak jalan berarti dia juga terlibat .. GANTI. COPOT. TANGKAP PARA PEJABAT PENIPU MALING.
Periode Penerbitannya dapat di telusuri,Tangkap & Hukum pihak ATR BPN yang menerbitkan maupun pihak yang terindikasi memiliki sertifikat SHGB maupun SHM hingga audit kembali sertifikat yang telah melakukan pemalsuan / penggandaan sertifikat yang telah merugikan pihak pertama yang memiliki lahan yang bersertifikasi sebelum nya.
Kepuasan publik pd Mulyono (katanya) 80%, ini salah satu hasil pencapaiannya di akhir masa jabatan yaitu menjual laut ke swasta (oligarki), dimana sesuai UUD 45 harusnya laut dikuasai negara, wajar publik puas
Yang berhubungan dgn kedaulatan tidak boleh dilanggar. Laut yg dipagar jelas melanggar kedaulatan. Ayo aparat hukum, tunggu apa lagi tangkap yg lakukan pelanggaran. Tak perlu dibahas lagi sertipikatnya, sudah jelas tidak boleh sertipikat diatas laut, kok pakai dibahas, atau dicabut segala. Sudah jelas ilegalnya.
Tanpa menunggu adanya laporan....semestinya kepolisian harus memproses hukum kasus pagar laut dan penerbitan HGB....itukan sudah jelas sudah diketahui publik....kepolisian seharus mengetahui ada kesalahan ya harus segera menindak....itu kan dilapangan sudah ada bukti lebih dari dua.....
Ketika menteri kelautan LBP Ketika menteri ATR Hadi Chyt Duo yang sangat kuat nggak bakal ada yang mampu melawan ini. Saat yang tepat sekarang semoga om wowo berani mengorek kesalahan ini dua orang
Pak Anggota DPR-RI Segera Usut Tuntas Siapa Dalang Utama Pemasangan Pagar Laut Di Tangerang Banten, Bekasi, Sidoarjo Tersebut. Sertifikat SHM & SHGB Pagar Laut Segera Di Hapus Saja Pak Anggota DPR-RI.Terima Kasih.
Y ALLAH SWT. Yg sepertini mulai diperlihatkan yg MRAMPOK BUMI NUsantara, TNI-HEBAT. TNI-KUAT BERSAMA RAKYAT. Darah nyawa Demi Putra-Putri NUsantara, keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat NUSANTARA. BHINEKA TUNGGAL IKA
Kami laporkan tahun 2016 ke Bpn kab Bogor penerbitan shm bodong no 2893/2012 dan 3282/2013 illegal menggunakan surat palsu tanahnya tidak ada oknum pejabat Bpn kab. Bogor terlibat mafia tanah bongkaaaar … bukti laporan ke kementerian ATR BPN dan ke kanwil jawa barat ada shm bodong tanahnya tdk ada salah objek surat palsu mengandung pidana shm 2893/2012 dan 3282/2013 cacad adiministrasi dan penjualnya terbukti surat palsu menjual tanah shm 1978 jaminan BNI 2009.
Untuk menutupi kejahatan dan kebohongan pasti melakukan kejahatan dan kebohongan yg lain dan tidak akan pernah terjadi kejahatan dan kebohongan berdiri diatas kebenaran dan kejujuran.
Saya lihat pak hansip dikampun saya saja bangga . Mereka dengan setulus hati menjaga kampung wilayah nya dari rumah kerumah sampai masuk gang ke gang mereka menjaga 24 jam di desa dan kampung kampung. Laah itu emang laut gak ada yg jaga apa yah
Jadi permasalahan nya ada di tingkat desa( kades) yg menerbitkan Girik (Girik palsu) kemudian di BPN kab Tangerang. Kalau kades dan BPN Tangerang di proses maka terang benderang siapa yg punya inisiatif dan siapa yg mendanainya.
Bismillah ... ALLAH SWT akan memperlihatkan orang2 yg salah dan orang yang benar,pasti akan ada sangsi bagi orang2 yang salah dan memberikan pahala bagi orang2 yg benar.amiin ya robbal alamiin...🤲🤲🤲
Hadi cahyono ini segera diminta pertanggung jawabanya atas pemberian SERTIFIKAT laut tsbt, ini manusia penghianat Bangsa seorang mantan panglima TNI yg jelas2 tugasnya mengamankan darat,laut dan udara tapi memberikan sertifikat laut dikapling2 kpd pengusaha/korporasi menjadi hak milik atau bisnis dan mengabaikan kedaulatan negaranya tak punya etika dan akhlak sama spt junjungannya jokowi Ayoooo tangkap org ini yg diduga terlibat dlm Kasus ini
PAK PRABOWOH HARUS TEGAS BERANI TANGKAP USUT TUNTAS PERIKSAH LALU PENJARAKAN PARA ORANG YG TERKAIT DI ERA JOKOWI ... , JOKOWI , MENTRI 2X JAJARAN NYA DAN INTITUSIH YG TERKAIT KARENA TELAH MENGGADAIKAN MENJUAL NEGARA INI KE CINO CINO KOMUNIS DGN DALIL KERJASAMA ... IS THE BEST PAK PRABOWOH , TNI AL DAN RAKYAT BANTEN
Kepada jajaran ATR BPN lihatlah kejadian ini, bahwa para petinggi hanya butuh setoran mereka akan lepas tangan masalah selanjutnya, untuk itu berpegangteguhlah kepada aturan aturan yang berlaku, uang hanya bisa dinikmati secara indah jika kalian berjalan dalam koridor aturan, kalo tidak, uang yang kau dapatkan hanya akan menjerumuskanmu ke dalam jurang kehinaan
Dia ng akan berani terbitkan sertifikat yg jelas² melanggar UUD 45 kalau tdk didukung sm org² berkuasa saat itu..jkw, lbp dan menteri ATR Hadi si kumis
Saya sebagai rakyat sangat kecewa dgn para pejabat di republik indonesia ....justru sebaliknya saya bangga dan salut dgn perjuangan pak.KHOLIK yg bgt di garis depan utk membela para nelayan yg selama ini lautnya di RAMPOK para pejabat dan oligarki yg RAKUS dan TAMAK
saatnya rakyat bersatu dan berpartisipasi untuk membangun bangsa Indonesia yg berdaulat. singkirkan para perampok, pengadu domba dan pengkhianat negri dan segera adili ..... Merdeka!!!
HEBAT pak menteri ATR 2024 - 2029 yg sipil tapi lebih TEGAS dan BERANI cabut sertifikat yg melanggar hukum. Semoga pejabat laennya bisa mencontoh beliau tegas dan berani menegakkan hukum.
Audit seluruh aset wilayah NKRI, agar jls shm HGB dan surat surat tanah lain yg sifatnya merampas dgn dalih pik, psn dll oleh pihak pihak yg tidak bertanggung jawab spt peng kavlingan laut . P Prabowo hal spt perampasan tanah ini selesaikan dgn tangan besipun rakyat sangat mendukung . Kalau tidak mau mengakui usut dan yg terlibat tembak , agar negara tdk dikangkangi trs oleh pihak asing . Saatnya p Prabowo utk mengembalikan wilayah NKRI yg diobral oleh para pejabat yg terdahulu .
Secara hukum yang bangun Pagar tsb adalah legal dan konstitusional sebab mereka mengantongi SHM dan SHGB. soal ada catat dalam pengeluaran SHGB dan SHM tsb Sebaiknya yang ngeluarin harus bertanggung jawab dan diminta pertanggungan jawab hukum. maka sebaiknya cabut dulu SHGB dan SHM baru ada pembongkaran.
Mantan menteri ATR BPN Hadi tjahjono pura-pura tidak tahu.karna beliau pasti mendapat psrintah dari atasannya yairu Peresiden Mulyono untuk menerbitkan sertipikat HGU dan HM untuk pengusaha-pengusaha tersebut.
Ini ada bukti baru.. Bahwa orang sekitar yg mempunyai tanah tersebut adalah bohong.. Ternyata orang yang namanya tercantum itu sama sekali nggak punya tanah. Tapi pihak PIK2 menganulir bahwa orang tersebut pernah menjual tanah itu Padahal yg namanya tercantum itu nggak merasa punya tanah sama sekali Ini. Merupakan membohongi Masyarakat
Usut tuntas dari perangkat Desa sampai kementerian yg terlibat dalam pengurusan izin, juga tidak mungkin ada oknum anggota kepolisian dan TNI yg membekengki
Dari kejadian ini ada PELAJARAN BERHARGA UTK ASN DI BPN DISELURUH INDONESIA. Jangan terlalu mudah mengeluarkan HGB yg puluhan atau ratusan Ha….. Tetapi utk tanah milik Pribadi yg ratusan m2 atau 1,2,3 ribu m2….janganlah di persulit. Intinya JANGAN CARI UANG SAMPINGAN DARI JABATANNYA….karena anda sdh di gaji dr pajak yg dibayar rakyat.
Maribangkit kaum nasionalis dan agama bangkit kita lawan kezholiman yang telah memporak porandakan nilai-nilai hukum yang ada di republik ini,saat rakyat bersatu.
Semoga bumi air dan kemakmuran negeri ku bisa diwariskan ke anak cucu, tidak tergadaikan ke bangsa atau negara lain.. Semoga Negeri dipimpin oleh orang orang kompeten, dijauhkan dari salah urus, oleh orang minim nasionalisme dan minim integritas. .
Rata-rata perusahaan besar menggunakan nama anak perusahaan. Jika dikemudian hari ada masalah perusahaan besar bisa aman. Adanya nama pribadi besar kemungkinan sudah berbentuk saham. Sekarang pertanyaannya pihak berwajib berani tidak menindak mereka.
Sudah terbukti tidak menindaknya.....lihat tuh sudah sampai 30 km dibiarin.....dari 2023 ....sekarang aja muter muter gak ditangkap pelakunya padahal bukti sudah jelas dan lengkap ....
BPN tangerang aja diperiksa itu mereka yg mengeluarkan HGB dan SHM laut ,untuk perusahaan dan perorangan..seharusnya mereka tau laut tidak bisa dibuat HGB.
Ada 3 pihak penerbit shgb tergantung luasanbya. Jk luas diatas 250 ha, penerbitan olh menteri, 25-250 ha olh kanwil, dan lbh kecil atau sama dgn 25 ha olh bpn kab_kota. Tunggal lht sj luasannya... mudah melihat siapa yg ber tanggung jwb.
Yg mengeluarkan tuntut sampai keakar-akar masak gak tahu distu ada notaris n kuasa hukum dari keduabelah kan sangat mudah kalau menteri atr/bpr transparan, jangan hanya dicabut suratnya, tapi cabut juga orang" yg mengeluarkan dan yg memintak terbitkan shm hgb...jgn begitu dicabut kasusnya hilang percumah donk pak menteri.....
Tanah saya 350m2 tambakwedi gg cendrawasih tdk cacat dua2 dikuatkan ttd pejabat terkait(lurah/cam),tetap lurah masalahkan dgn membenarkan pemilik2 bangunan liar yg ternyata disaat tatap muka lurah tdk tahu beda lokasi tambakwedi langgar sama gg cendrawasih yg tercatat diletter c tsb.Sampai sekarang saya bingung atas permintaan lurah keputusan mediasi kelurahan sidang perkaran hal tsb.?
![[FULL] BI Buka Suara soal 1 Dollar Cuma Rp8 Ribu | iNews Siang | 02/02](http://i.ytimg.com/vi/3Ztz9O9sAeY/mqdefault.jpg)
![[FULL] BI Buka Suara soal 1 Dollar Cuma Rp8 Ribu | iNews Siang | 02/02](/img/tr.png)
Yg Mengajukan, dan yg menerbitkan SHM wajib di periksa dan di proses secara hukum. Kasus ini Penuh KONG KALIKONG dan dirasa dilakukan dngn sengaja.
Usut tuntas, org2 yg terlibat ini penkhianatan terhadap kedaulatan negara.
Sampai kepangkalnya
Jendral ciptaan mulyono pasti tau
Kerjanya juga untuk bossnya
Menjajah bangsanya sendiri ,semua cuci tangan
Tangkap mafia yg ada dan yg terlibat di dlm nya,,,habis laut nya mungkin negara yg di kutak kutak,,,dan di jual ulih mereka ini nanti nya,,,
Hampir semua mentri era yono pada korupsi
Bukan hanya sertifikat nya yg di cabut, tetapi pelaku yg terkait menerbitkan sertifikat harus di hukum
Usut tuntas bikin ijin HGB& SHM ' dari mulai jokowi dan bawahan nya sampai ke akar nya kades camat kapolsek setempat
Selalu ajah bawa nama Jokowi. inget ya Jokowi itu di lindungi Allah SWT. Sedangkan ente di lindungi dajal
Kacian 16 persen blm mooo onnn oon
gk bakalan terungkap sebelum Kapolri dan ketua KPK diganti
Basset yg comen bazeer
Mobil ri.26 aja ksusnya g ada yg ngaku yg udah jelas2 pnya siapa..negri konoha.
Hadi Tjahjanto nte kan lagi menjabat di thn itu.... Knp bilang ga tau.... Kmn aja nte...? Makan gajih buta doang...
Aneh... Masa si,, menterinya ngga tahu menahu...?
Jendral yg sangat nasionalis 😂
@@suwaryowaryo3043 jawabannya 11-12 dengan komandan tertingginya beliau saat itu alias YNTKTS (Yo ndak Tau,Kok tanya Saya) 😂
Jenderal apaan yg gak punya jiwa nasionalisme???
Para penghianat bangsa pasti akan mencari kawan yg sejalan..
Mereka gak peduli dengan bangsa dan negara.
Yg mereka pedulikan hanya duit..
Bila perlu semuanya mereka perjual belikan...
Cuih...dasar gak punya malu..
Mereka akan tuai hasilnya...😢
Yg mengaku pemilik tanah laut yg ada surat HGB dan SHM wajib dituntut ganti rugi semua biaya yg dikeluarkan negara dalam proses pencabutan pagar laut tersebut serta dihukum sesuai aturan yg berlaku
Sertifikat harus dicabut , usut tuntas itu presidennya Jokowi dan juga menterinya anteknya Jokowi
Pikiran loe kotor lur
@@miftahulhuda1935emang gmn mnurut pikiran lu yg gk kotor bos?
semua rumah di negara ini punya surat dari notaris sampai sertifikat tetapi kenapa notaris sertifikat itu tdk kuat apakah hukum negara ini tdk kuat
Bapakmu gak diperiksa
👍👍👍
Terbitnya direjim Jokowi dan Bpk Jokowi hrs bertanggung jawab yg dilakukan bawahanya
SBY di adili dulu korupsi Hambalang dan msh byk lg .. itu baru adil yg merugikan ..negara
Jgn pake bapak lagi...itu si jokowi
Rezimnya siapa ya itu ..usut tuntas ..siapa yg kong kalingkong ...
Benar, jokowi harus bertanggung jawab.
JOKOWI ,OJO KOYO KUWI
SANGAT NYATA SEKALI, PARA PEMANGKU JABATAN TIDAK PEDULI, TIDAK SERIUS TERHADAP TUGAS DAN KEWENANGANNYA. DARI KESAN, SIKAP DAN POLA UCAPANNYA SERTA CARA PENYAMPAIAN, TIDAK LEBIH DARI SEKEDAR NORMATIF. BEGITU MENYEDIHKAN KEADAAN BANGSA INI.
Betul banget... Ucapannya misterius....penuh tanda tanya.. ....
Luar biasa pak Nusron Wahid, anda berani mengungkap siapa dalangnya. Pejabat yg lain pura2 tdk tahu dan pada tutup mulut gak ada yg berani. Smg orang baik spt anda tdk dipecat, dan Allah swt selalu melindungi anda.
Kalo semua dicabut ya anda bener2 wahid. Tinggal tangkap dalangnya
Hukuman untuk Pejabat yang mengeluarkan/menyetujui terbitnya HGB apalagi SHM... Kapan di gelar ke Pengadilan?
TANGKAP ADILI PARA MALING NEGARA. PENGKHIANAT BANGSA !!
Kalo hukum tidak jalan berarti dia juga terlibat .. GANTI. COPOT. TANGKAP PARA PEJABAT PENIPU MALING.
Akankah kasus ini sengaja dibuat ber larut2 dan nantinya menguap begitu saja ???
Di tunggu sidang nya
Penjarakan mereka yg terlibat penjualan laut
NANTI DI SIDANG NELAYAN SELURUH INDONESIA KALO GA BERES2
Ayo pak kumis tanggung jawab, ini sertifikat keluar ketika ente jadi menteri, jgn Cemen jadi jenderal, tunjukan jiwa ksatria mu..
Mulyono dan antek - anteknya yg terlibat pagar laut,ketar ketir...
Yang ketar letir hanyalah rombongan 16% ....
Karena bingung menjatuhkan jokowi..
Seandainya lo ngak bisa beli rokok pasti juga menyalahkan jokowi
Periode Penerbitannya dapat di telusuri,Tangkap & Hukum pihak ATR BPN yang menerbitkan maupun pihak yang terindikasi memiliki sertifikat SHGB maupun SHM hingga audit kembali sertifikat yang telah melakukan pemalsuan / penggandaan sertifikat yang telah merugikan pihak pertama yang memiliki lahan yang bersertifikasi sebelum nya.
Kepuasan publik pd Mulyono (katanya) 80%, ini salah satu hasil pencapaiannya di akhir masa jabatan yaitu menjual laut ke swasta (oligarki), dimana sesuai UUD 45 harusnya laut dikuasai negara, wajar publik puas
Itu pun mau jabat 3 priode, bisa jadi seluruh Indonesia di jual.
Dimana pun tidak ada bapa yg akan menjerumuskan anaknya , namun anaknyalah yg kurang ajar!!!
ha ha ha ha, menjual laut tuh prestasi yah, ha ha ha.
@@wandiotoberman8537 ha ha ha ha, 4 periode deh, langit pun di jual.
Surveynya pasti di RRC 🤣
Sebagai rakyat kecil, saya berharap tuntut adili dan penjarakan oknum² yg terlibat, agar mereka² tersadar dari alam mimpi
Cuma di konoha laut bisa dikapling2 dan bersertipikat Hak Milik dan HGB ...ini prestasi konoha yg tdk akan bisa ditandingi negara manapun. Luar Biasa.
Occrp ga bakalan seenaknya bikin list nominator, kalo ga ada apa2.
Anak Cucu kita ngga akan terlupakan dgn jasa2 Mulyono Broo laut bisa dikapling2
Teruskan perjuangan mu pak Nusron dalam menjaga tanah air" jangan terulang lagi tanah kita dijual oleh orang yg tidak bertanggung jawab
masa sih pak baru tau, bapak kan mantan panglima, bapak mantan menteri, bukan mantan RT.
Berarti saat mentri hadi itulah sertifikat di terbitkan..
Ga usah ragu2 mas AHY tangkap yg terlibat semuanya
Yang berhubungan dgn kedaulatan tidak boleh dilanggar. Laut yg dipagar jelas melanggar kedaulatan. Ayo aparat hukum, tunggu apa lagi tangkap yg lakukan pelanggaran. Tak perlu dibahas lagi sertipikatnya, sudah jelas tidak boleh sertipikat diatas laut, kok pakai dibahas, atau dicabut segala. Sudah jelas ilegalnya.
Segerah proses mereka2 yg trlibat jngn tebang pilih...hukum hrus berdirih tegak....demi kedaulatan bangsa.🔥🔥🔥
Kalau hukum ini bener2 sebagai panglima di negara konoha ini, tentu pak kumis pun bisa masuk penjara, dan tentu pak kumis ga tinggal diam
Pak hadi yang bertanggung jawab, apa harus seret pak Jokowi biar, biar lebih jelas semu, , tapi biasanya , pak Jokowi ,, ko tanya saya,,
Tanpa menunggu adanya laporan....semestinya kepolisian harus memproses hukum kasus pagar laut dan penerbitan HGB....itukan sudah jelas sudah diketahui publik....kepolisian seharus mengetahui ada kesalahan ya harus segera menindak....itu kan dilapangan sudah ada bukti lebih dari dua.....
Usut tuntas sertifikat tsb kalau cacat hukum cabut semua sertifikat tsb dan tindak tegas pemilik sertifikat scr hukum, hukum mereka seberat- beratnya
Pejabat harus benar agar rakyat benar NKRI❤❤❤
Bagus ,tegas Nusron ( menteri Atr/ bpn) lajut agar negara tidak dilecehkan orang2 ber uang dan aparat korup serakah / jkw.
Ketika menteri kelautan LBP
Ketika menteri ATR Hadi Chyt
Duo yang sangat kuat nggak bakal ada yang mampu melawan ini.
Saat yang tepat sekarang semoga om wowo berani mengorek kesalahan ini dua orang
Pejabat Yang mengeluarkan sertifikat tersebut wajib di periksa
Gak salah dong di tjcap sebagai president corup oler OCCRP
Boleh saja.nanti kalian kan tau siapa yg Ter baik di antara kami purnawirawan negara ini.
Pak Anggota DPR-RI Segera Usut Tuntas Siapa Dalang Utama Pemasangan Pagar Laut Di Tangerang Banten, Bekasi, Sidoarjo Tersebut. Sertifikat SHM & SHGB Pagar Laut Segera Di Hapus Saja Pak Anggota DPR-RI.Terima Kasih.
tidak akan ada yang berani bangun pagar laut kalau tidak ada sertifikat SHM & HGB di daerah situ..... usut terbitnya SHM dan HGB nya.
Y ALLAH SWT. Yg sepertini mulai diperlihatkan yg MRAMPOK BUMI NUsantara, TNI-HEBAT. TNI-KUAT BERSAMA RAKYAT. Darah nyawa Demi Putra-Putri NUsantara, keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat NUSANTARA. BHINEKA TUNGGAL IKA
Yg di usut yg mengeluarkan sertipikat sama pemiliknya itu baru adil .semua manusia harus sama menerima keadilan.
nggak akan bangun pagar di laut itu kalau gak ada sertifikat..
Usut hukum yg merusak negara ,jangan pandang bulu cari orangnya ,hukum dan ambil hartanya
Àda2saja pagar laut nanti muncul lg pagar angkasa, bersihkan itu semua pak mentri.❤❤❤
Kami laporkan tahun 2016 ke Bpn kab Bogor penerbitan shm bodong no 2893/2012 dan 3282/2013 illegal menggunakan surat palsu tanahnya tidak ada oknum pejabat Bpn kab. Bogor terlibat mafia tanah bongkaaaar … bukti laporan ke kementerian ATR BPN dan ke kanwil jawa barat ada shm bodong tanahnya tdk ada salah objek surat palsu mengandung pidana shm 2893/2012 dan 3282/2013 cacad adiministrasi dan penjualnya terbukti surat palsu menjual tanah shm 1978 jaminan BNI 2009.
dulu beli tanah di jabodetabek hrs hati hati karena banyak sertifikat bodong / sertifikat ganda di jabodetabek...entah sekarang....
Pak Mentri Nusron harus bersihkan semua pagar laut di NKRI Indonesia tidak ada kecuali.,umumkan semuanya ke publik agar semua pihak mengerti aturan.
Liat bu titik saya jadi inget pa harto , presidenku sewaktu kecil dulu 😊
Oh yang dulu di nobatkan sebagai bapak terkorup di dunia..ya😂😂😂
Untuk menutupi kejahatan dan kebohongan pasti melakukan kejahatan dan kebohongan yg lain dan tidak akan pernah terjadi kejahatan dan kebohongan berdiri diatas kebenaran dan kejujuran.
Masa hadi tjayanto gak tau🤪nah dia yg jadi pimpinanya kkp di jamannya,jngan pura2 gak tau pak,jd selma menjabat taunya apa?😄
Gelap bagi yg buta mata hatinya, semuap oterang benderang tdk gelap bagi yg benar² tulus berpihak ke rakyat
Uda ad shm / shg berarti uda jelas pemilik pagar itu..langsung sj pemilik itu suruh cabut sendiri pagarny lnjut proses hukum❤❤
Saya lihat pak hansip dikampun saya saja bangga . Mereka dengan setulus hati menjaga kampung wilayah nya dari rumah kerumah sampai masuk gang ke gang mereka menjaga 24 jam di desa dan kampung kampung. Laah itu emang laut gak ada yg jaga apa yah
Jadi permasalahan nya ada di tingkat desa( kades) yg menerbitkan Girik (Girik palsu) kemudian di BPN kab Tangerang. Kalau kades dan BPN Tangerang di proses maka terang benderang siapa yg punya inisiatif dan siapa yg mendanainya.
Klu mrk jd tumbal n para penguasa gmn?d janjikan 10 th penjara tp dpt 100 m hhhh
Semakin cinta deh sama pak prabowo dan ibu tietiek. ❤
Tangkap Jokowi, AGUAN dan semua yg terlibat
Yg bertanggung jawab..ya yg ttd di SHM itu lh..harus di pidana kan
Mantabbs menteriku❤❤
Bismillah ... ALLAH SWT akan memperlihatkan orang2 yg salah dan orang yang benar,pasti akan ada sangsi bagi orang2 yang salah dan memberikan pahala bagi orang2 yg benar.amiin ya robbal alamiin...🤲🤲🤲
Bapak ini mantan kepala BIN loh dengan kapasitas bapak selama menjabat kepala BIN masa iya sih bapak masih bisa ber pura pura?
Upal aja juga diam..mosok inteljen ga tahu ada oemagaran laut ada upal smp sekian tahun tdk ada yg tahu.....oh negeriku
Kl ini belaga baik tp ikut melakukan kejahatan
kura kura dalam perahu
Hadi cahyono ini segera diminta pertanggung jawabanya atas pemberian SERTIFIKAT laut tsbt, ini manusia penghianat Bangsa seorang mantan panglima TNI yg jelas2 tugasnya mengamankan darat,laut dan udara tapi memberikan sertifikat laut dikapling2 kpd pengusaha/korporasi menjadi hak milik atau bisnis dan mengabaikan kedaulatan negaranya tak punya etika dan akhlak sama spt junjungannya jokowi
Ayoooo tangkap org ini yg diduga terlibat dlm Kasus ini
Gak mungkin kalau Mentri pak Hadi gak tau,orang dia Mentri nya waktu itu.emang anak kecil bisa dibohongi.
PAK PRABOWOH HARUS TEGAS BERANI TANGKAP USUT TUNTAS PERIKSAH LALU PENJARAKAN PARA ORANG YG TERKAIT DI ERA JOKOWI ... , JOKOWI , MENTRI 2X JAJARAN NYA DAN INTITUSIH YG TERKAIT KARENA TELAH MENGGADAIKAN MENJUAL NEGARA INI KE CINO CINO KOMUNIS DGN DALIL KERJASAMA ... IS THE BEST PAK PRABOWOH , TNI AL DAN RAKYAT BANTEN
Dari dulu saya tidak pernah dengar lautan ada sertifikatnya baru di pemerintahan jokowau lautan ada sertifikatnya. Aneh bin ajaib.
Kepada jajaran ATR BPN lihatlah kejadian ini, bahwa para petinggi hanya butuh setoran mereka akan lepas tangan masalah selanjutnya, untuk itu berpegangteguhlah kepada aturan aturan yang berlaku, uang hanya bisa dinikmati secara indah jika kalian berjalan dalam koridor aturan, kalo tidak, uang yang kau dapatkan hanya akan menjerumuskanmu ke dalam jurang kehinaan
Gw sih malu Ama dunia.pada ketawain Konoha...😢
Masa Konoha kalah SM oligarki 😢
Pecat BPN nya itu udah kongkalikong jelas memperkaya diri di atas kekuasaan nya....
Dia ng akan berani terbitkan sertifikat yg jelas² melanggar UUD 45 kalau tdk didukung sm org² berkuasa saat itu..jkw, lbp dan menteri ATR Hadi si kumis
Siapapun yg melanggar hukum hrs d usut tuntas.
Rakyat hrs ngawal kasu pagar d laut
Yg mengeluarkan surat shm &shgb harus di proses.... Kira"pidana gak ya...?
Hukuman mati atau seumur hidup karena mereka penghianat negri
Ya tinggal ada embel embel suap gak....dlm penerbitan sertifikat...
Mulyono monitor🔭😆😆
Panglima terlemah sepanjang sejarah, tapi salah satu yg terlama
Saya sebagai rakyat sangat kecewa dgn para pejabat di republik indonesia ....justru sebaliknya saya bangga dan salut dgn perjuangan pak.KHOLIK yg bgt di garis depan utk membela para nelayan yg selama ini lautnya di RAMPOK para pejabat dan oligarki yg RAKUS dan TAMAK
Hukum mati yang meberikan surat karena sama dengan menjual aset negara
saatnya rakyat bersatu dan berpartisipasi untuk membangun bangsa Indonesia yg berdaulat. singkirkan para perampok, pengadu domba dan pengkhianat negri dan segera adili ..... Merdeka!!!
Tangkap penghianat bangsa yg menjual laut wilayah negara kesatuan republik indonesia.
Hadirrr hajaaarr
Tanya mulyono
Sebenarnya kalau niat and sungguh-sungguh ingin tahu pelakunya dan yg menjualnya,, itu sangat gampang, apalagi sudah ada hgb dan SHM nya
Mulyono berencana tuhan yang menentukan
HEBAT pak menteri ATR 2024 - 2029 yg sipil tapi lebih TEGAS dan BERANI cabut sertifikat yg melanggar hukum. Semoga pejabat laennya bisa mencontoh beliau tegas dan berani menegakkan hukum.
Audit seluruh aset wilayah NKRI, agar jls shm HGB dan surat surat tanah lain yg sifatnya merampas dgn dalih pik, psn dll oleh pihak pihak yg tidak bertanggung jawab spt peng kavlingan laut . P Prabowo hal spt perampasan tanah ini selesaikan dgn tangan besipun rakyat sangat mendukung . Kalau tidak mau mengakui usut dan yg terlibat tembak , agar negara tdk dikangkangi trs oleh pihak asing . Saatnya p Prabowo utk mengembalikan wilayah NKRI yg diobral oleh para pejabat yg terdahulu .
Tidak cukup Hanya dengan mencabut SHM atau HGB.. Akan tetapi harus di usut Tuntas, siapa yang terlibat di selidiki dan yang melanggar hukum di HUKUM..
Secara hukum yang bangun Pagar tsb adalah legal dan konstitusional sebab mereka mengantongi SHM dan SHGB. soal ada catat dalam pengeluaran SHGB dan SHM tsb Sebaiknya yang ngeluarin harus bertanggung jawab dan diminta pertanggungan jawab hukum. maka sebaiknya cabut dulu SHGB dan SHM baru ada pembongkaran.
Dari kasus ini saya makin paham kenapa bu susi di pecat
Mantan menteri ATR BPN Hadi tjahjono pura-pura tidak tahu.karna beliau pasti mendapat psrintah dari atasannya yairu Peresiden Mulyono untuk menerbitkan sertipikat HGU dan HM untuk pengusaha-pengusaha tersebut.
Rakyat sebenarnya sudah tau pelakunya tapi rakyat menunggu kejujuran dari pejabat negara
Ini ada bukti baru.. Bahwa orang sekitar yg mempunyai tanah tersebut adalah bohong..
Ternyata orang yang namanya tercantum itu sama sekali nggak punya tanah.
Tapi pihak PIK2 menganulir bahwa orang tersebut pernah menjual tanah itu
Padahal yg namanya tercantum itu nggak merasa punya tanah sama sekali
Ini. Merupakan membohongi Masyarakat
Usut tuntas dari perangkat Desa sampai kementerian yg terlibat dalam pengurusan izin, juga tidak mungkin ada oknum anggota kepolisian dan TNI yg membekengki
Usut tuntas dan dicabuy sertifikatnya dilanjutkan dengan proses hulum para pelaku termasuk korporasi dan pemilik korporasi
Musnahkan sertifikat itu. Agar para Nelayan merasa tenang. Dan agar tidak muncul masalah baru di kemudian hari.
Dari kejadian ini ada PELAJARAN BERHARGA UTK ASN DI BPN DISELURUH INDONESIA. Jangan terlalu mudah mengeluarkan HGB yg puluhan atau ratusan Ha…..
Tetapi utk tanah milik Pribadi yg ratusan m2 atau 1,2,3 ribu m2….janganlah di persulit.
Intinya JANGAN CARI UANG SAMPINGAN DARI JABATANNYA….karena anda sdh di gaji dr pajak yg dibayar rakyat.
Saking majunya indonesia setelah mnjadi full member BRICS sampei laut dipagarin... keren indonesia.
Maribangkit kaum nasionalis dan agama bangkit kita lawan kezholiman yang telah memporak porandakan nilai-nilai hukum yang ada di republik ini,saat rakyat bersatu.
Tangkap yg terlibat
Semua menyoroti kasus pagar Laut dan melupakan 300t hukumnya kurang 6,5thn.
Semoga ini bukan pengalihan isu😅😅😅😅
Seritifikat Tanah, Sertifikat Laut..nanti ada Sertifikat udara.
Hayoo....kita singkirkan para penegak dan org2 Mulyono,agar negara ini sejahter
Semoga bumi air dan kemakmuran negeri ku bisa diwariskan ke anak cucu, tidak tergadaikan ke bangsa atau negara lain.. Semoga Negeri dipimpin oleh orang orang kompeten, dijauhkan dari salah urus, oleh orang minim nasionalisme dan minim integritas.
.
Rata-rata perusahaan besar menggunakan nama anak perusahaan. Jika dikemudian hari ada masalah perusahaan besar bisa aman. Adanya nama pribadi besar kemungkinan sudah berbentuk saham. Sekarang pertanyaannya pihak berwajib berani tidak menindak mereka.
Sudah terbukti tidak menindaknya.....lihat tuh sudah sampai 30 km dibiarin.....dari 2023 ....sekarang aja muter muter gak ditangkap pelakunya padahal bukti sudah jelas dan lengkap ....
Sibuk ngebongkar . Harusnya sibuk nangkep yang pemilik SHM dan HGB itu woi . Biar mereka nyanyi . Siapa yang beri itu shm dan hgb
Yang keluarin SHM dan HGB pejabat notaris nyi roro kidul...pantes semua pejabat tidak tahu pembangunan pagar laut ....❤❤❤
BPN tangerang aja diperiksa itu mereka yg mengeluarkan HGB dan SHM laut ,untuk perusahaan dan perorangan..seharusnya mereka tau laut tidak bisa dibuat HGB.
Tangkap perangkat desanya yg mengatakan pagar bambu tidak mengganggu nelayan
Ada 3 pihak penerbit shgb tergantung luasanbya. Jk luas diatas 250 ha, penerbitan olh menteri, 25-250 ha olh kanwil, dan lbh kecil atau sama dgn 25 ha olh bpn kab_kota. Tunggal lht sj luasannya... mudah melihat siapa yg ber tanggung jwb.
Yg mengeluarkan tuntut sampai keakar-akar masak gak tahu distu ada notaris n kuasa hukum dari keduabelah kan sangat mudah kalau menteri atr/bpr transparan, jangan hanya dicabut suratnya, tapi cabut juga orang" yg mengeluarkan dan yg memintak terbitkan shm hgb...jgn begitu dicabut kasusnya hilang percumah donk pak menteri.....
Sebaiknya semua pelanggaran hukum harus diselesaikan di pengadilan. Jika tdk..... Akan timbul hal hal pelanggaran hukum lagi.
Tanah saya 350m2 tambakwedi gg cendrawasih tdk cacat dua2 dikuatkan ttd pejabat terkait(lurah/cam),tetap lurah masalahkan dgn membenarkan pemilik2 bangunan liar yg ternyata disaat tatap muka lurah tdk tahu beda lokasi tambakwedi langgar sama gg cendrawasih yg tercatat diletter c tsb.Sampai sekarang saya bingung atas permintaan lurah keputusan mediasi kelurahan sidang perkaran hal tsb.?
Buatkan peta sertifikatnya & umumkan, agar bisa dipantau oleh masyarakat shg ada info tambahan dr masy. Sekitar
Mantaaap ibuu👍👍👍
Usut tuntas yg terlibat hukum sesuai uud yg berlaku..."!!
Kebenaran akan menemukan jalan nya,,,hukum alam mulai bekerja dengan sangat baik