[FULL] Wantimpres Jadi DPA, Refly Harun Hingga Margarito Kamis Buka Suara | SATU MEJA
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 13 ต.ค. 2024
- JAKARTA, KOMPAS.TV - Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres akan dibahas khusus dan jadi usul inisiatif DPR. Dalam revisi tersebut Wantimpres akan diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
Jumlah anggota DPA nantinya akan diserahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih, jadi sorotan karena dianggap sebagai bagi-bagi jatah kekuasaan.
Benarkah Dewan Pertimbangan Agung dibuat untuk memberikan masukan kepada Presiden mendatang atau demi kepentingan bagi-bagi jabatan?
Produser: Leiza Sixmansyah
Thumbnail: Rafsyan
#wantimpres #dpa #balegdpr
========================================================
Sahabat KompasTV, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel TH-cam KompasTV, juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update mengenai isu-isu terkini di Indonesia.
Jangan lewatkan live streaming KompasTV 24 jam non stop di www.kompas.tv/.... Agar tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube KompasTV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi video terbaru dari KompasTV.
Sahabat KompasTV juga bisa memperoleh informasi terkini melalui website: www.kompas.tv
Media sosial KompasTV:
Facebook: / kompastv
Instagram: / kompastv
Twitter: / kompastv
TikTok: / kompastvnews
Mau koment kritis nanti d cari
Mau diem doang gemes
Solusinya cukup tau muak mual muntah senyumin aja
Akan progres apapun yang berbau pemerintahan
Kuatkan mentalmu
jika konstitusi dan negara sedang dimainkan lawan
Negara bukan untuk mengurusi elit.tapi ngurusi kepentingan rakyat...jujurlah
Tenang ajaaa.....surga disiapkan
Nerakapun juga sudah disiapkan, biarkan mereka memilihnya, yang mana ?!!!
Anggota DPR yg setuju, Rekeningnya perlu diPeriksa
Kembali saja ke UUD 45 yg asli
Kalau ngk begitu caranya DPR ngk bakal ada duit pemasukan , karena system' sogok menyogok dan pemberian izin izin membangun pa saja sudah ngk bisa mendapatkan uang , akan ditangkap KPK , jadi cara DPR mencari pemasukan adalah dgn cara mengolkan UUD yang seharusnya bertentangan dgn rakyat.
Ya gak semudah itu juga Om . Mereka juga tau gak akan mungkin masuk ke rekening mereka dan keluarga dekat mereka.
@@romdoni4369 maksudnya tersandera itu bukan sebelum dua bulan tiga bulan kebelakang , itu mungkin dh 5 atu 6 tahun sebelumnya , makanya DPR selalu manut ngk bisa apa apa , iya aja bawaannya.
Kita rakyat dianggap bodoh padahal kita tahu ini adalah akal2an si doi, kita tahu kan siapa sidoi itu?
Pak saya ini tunanetera sudah 13 tahun menjadi guru honorer. Coba bahas dulu tentang nasib kami dan stop refisi undang2 yang hanya untuk kepentingan golongan tertentu saja
Betul sekali bro. Mereka hanya memikirkan kemakmuran pribadi dan golongan mrk saja tanpa ada niat memakmurkan rakyat yang notabene memilih dan membiayainya 😢
Up
Up
Up
Se7
Rakus kekuasaan.. Uang Negara hanya habis buat menggaji mereka para begundal2 kekuasaan...
Rakyat ditipu dgn gaya kepemimpinannya , kerjanya pencitraan bagi baju kaos ngk taunya ada udang di balik batu.
Simpan rekaman.. klo ngomong g mau jabatan... biasanya mau banget
Kata2nya kebalikan
REZIM JOKO TUGASNYA HANYA MERUSAK
Betul cuma untuk kehidupan mereke 2 tok
@@ngakakmilenial2000tapi rakyat suka banget sama iming iming yg semu ,bahkan mahasiswa pun udah di pasum , demo cuman lipstik aja biar kliatan manis
selamat datang new orde baru dsn srlamat ya utk ygmekilih 58 % dan saya bangga dg pilihan 16 %
Rakyat inginkan U U D dibuat soal korupsi supaya hartanya bisa disita siapapun yg melakukan korupsi wang negara/ rakyat.
Yang pakai ijazah palsu jangan masuk dlm pemerintahan, apalagi mau masuk jd watim pres/ atau menghidupkan. Dpa
😅
Justru itu kemauan beliau agar tetap bisa meneruskan ambisi nya
KLO DPA DI ANGKAT KEMBALI! BERARTI YAKIN KEMUNDURAN PEMERINTAHAN.
Dewan pertimbangan anak2 pejabat...
SUDAH BUATLAH KAMU SUKA YANG TERPENTING ROMBONGANMU DAPAT JATAH JABATAN, TAPI KESABARAN RAKYAT JUGA BISA MELEDAK MENJADI REVOLUSI,,,
DPR ini ada" saja ...Yg ditunggu itu UU perampasan harta hasil korupsi....eh...malah ada ruu rubah wantmores jadi dpa....
Prabowo bila belum siap jadi pemimpin NEGARA MUNDUR SAJA JANGAN MEMBUAT ATURAN YG MENGHAMBUR HAMBUR KAN UANG NEGARA
Se7bnget
INDONESIA DUA PRIODE DI ACAK2 MUKIDI, HARUSNYA PRABOWO BANGKIT MELAWAN DAN MELURUSKAN YG BENGKOK DARI REZIM MUKIDI
@@adimulyo4893ORA WANI, cuma omon2 doang beraninya.😢😢😢
mikidi kontholmu kui....
Wah ,.jangan dong nanti yg kuasa Gibran.. Kalau mundur ya sama wakilnya sekalian.😊
HIDUP DEWAN PENDERITAAN RAKYAT!!!...😂...
Rakyat berharap ada restrukturisasi dan perampingan organ di K/L, mis: hapus KSP, seluruh Wamen dan Kementerian yg langsung bersentuhn dg rakyat biar Pemda yg kerjakan ... Termasuk DPR cukup ketua, wakil dan Sekr. Semua fasilitas itu jika dihitung jadi Rp. dpt dimanfaatkan bg kesejahteraan rakyat.
DPR adalah Lembaga suara rakyat maka perlu juga mendengarkan Pertimbangan suara rakyat bukan keputusan 9 fraksi saja donggggg 🫵
Salam Legislasi,,,,usul pak Dewan terhormat, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, sebaiknya seperti itu proses melahirkan Undang-Undang dan lembaga Negara apapun namanya, yang seharusnya manfaat untuk rakyat
Petinggi Negara ternyata orientasinya untuk kepentingan nya
Margarito ini sebenarnya blm terlihat sebagai ahli hukum tata negara, klau refly kelihatan jelas sebagai ahli hukum tatanegara bsa dilihat dr bagaimana cara menjelaskan tpi klau pak kamis menjelaskan sesuatu dgn gaya yg terlalu emosional...
Semua pejabat ngomong rakyat rakyat padahal rakyat yg mana Dayak Jawa Bugis Banjar saya liat ga pernah ada masyarakat yg diwancarai aneh aja rakyat rakyat terus ceritax semua ga ada buktix ko
Sangat setuju sekali Margarito klw kasih pendapat gk nyambung gk karuan ujung pangkal ke mn asal omdo....
..Margarito bisa menjelaskan hrs nunggu lagi hari KAMIS X
DPA gak perlu. Yang perlu UU anti korupsi : hukum mati koruptor. Ayo! Negara darurat korupsi !!!
Sia² & buang² APBN, tanpa DPA pun gak masalah...
Berfikirlah yg rasional
@@Muchdirinberpikir rasional apakah artinya, pikirkan para pejuang kecurangan yg belum punya jabatan 😅😅😅😅
baru saja nyimak "bocor alus" & Engingeng...😁
Setelah mencermati diskusi ini alangkah baiknya dibatalkan Krn pasti memungkinkan kerusuhan
Kalau untuk urus masalah rakyat tentu nggak ada waktu / sibuk / prosedural dll.. NAMUN jika untuk kepentingan sendiri semua jadi cepat dan lancaar .. ha ha ha .. negara "konoha" memang topppp 👋👋👋
Wahh pembawa acaranya Pak agung.. salam Hormat pak agung saya Santo pak..
terlalu kasat mata... ini kan sederhana biar sang anak bisa di mirroring sama bapaknya...
Sangat setuju bagus , demi keamanan
Pejabat Negara harus bersih dari kuropsi dan bermasalah
UU apapaun bentuknya oreintasinya adalah kesejahteraan rakyat, UU tentang DPA itu manfaatnya apa untuk rakyat?
Memang ngga ada malunya koalisi
Indonesia maju ini semua uu bisa dirobah dpt diduga demi rakus nya penguasa menurut saya mungkin indonesia ngga sape 20 thn lagi akan bubar
Sudahlah ya itu lah konsekwensi nya kamu memilih 02 ya jogetin aja gaes gaes.
Moderator nya Cerdas2...😀👍💪🇮🇩
Semestinya yang hrs di perhatikan DPR memantapkan undang undang tentang merampasan aset, Korupsi dan lain lain bukan sibuk ngurusi pembagian kekuasaan tapi tdk mengutamakan kepentingan rakyat
MAKIN GILA,YG LALU BIARLAH BERLALU,YG LALU HARUS DI KUBUR,BUKA LEMBARAN BARU YG LEBIH BAIK.
Dinegeri ini adalah tempat yg paling mudah untuk menciptakan lapangan kerja dimuka bumi. Harap ini dipikirkan oleh pemerintah.
GUA HERAN RAKYAT MUNGKIN TIDAK BUTUH DPR , TP DPR KENAPA TERUS ADA ??
DPR ITU FUNGSINYA APA KERJA NYA APAH . RAKYAT SULIT PEJABAT ELITE
Rakyat butuh DPR, Polisi, TNI, Jaksa, Hakim dll tapi yang jujur, amanah, dapat dipercaya rakyat Indonesia yang berpihak pada kesejahteraan rakyat Indonesia terutama rakyat kecil dan miskin.
INTINYA " Tegas " MENJUJUNG TINGGI HUKUM " AMANAH " Bertujuan MENSUKSESKAN CITA-CITA NASIONAL " Kebijakan nya JANGAN MERUGIKAN RAKYAT , PEJABAT Yang Tidak Berfungsi PANGKAS Menghabiskan UANG NEGARA " Apalagi Pengkhianat Negara " CEPAT HENTIKAN " Jangan RAPAT TERUS Kalau RAKYAT MENDERITA ...‼️
Yang penting ada jabatan baru yg bisa dibagi demi menghabiskan uang rakyat,itulah pengabdi negara sejati.
Sepertinya secara umum bukan untuk kepentingan rakyat bukankah untuk kepentingan pribadi dan kelompok saja ?
Yg diharapkan dlm perubahan ini adalah masukan dari tokoh masyarakat adalah yg punya bobot dan fungsinya dpa, bukanya omongan asal2an.
Kalau DPA dihidupkan kembali,kenapa tidak kembali kepada UUD 1945 saja kan lebih utuh.
Inikan langkah awal untuk menuju ke situ Mas. Jadi tunggu saja langkah berikutnya step by step
Acara bagus nih, host nya juga keren, masuk nih jadi acara vaforit setelah ilc
Jika memang DPA jadi dibentuk lagi harus ada persyaratan untuk pengecekan Keaslian Ijazahnya bagi para anggota/ketua. Agar rakyat tdk merasa terbohongi oleh para pejabat munafik/pejabat busuk.
Untuk bang refli dan ibu siti aku kasi 2 jempol deh... Untuk narsum lainnya.... Jika bisa jangan diundang deh... Karena penjelasan nya nggak berpihak untuk kemaslahatan rakyat dan bangsa...
Saya berharap,,banyak DPR yg akalnya masih waras dan sehat,,,jangan d sahkan
Apakah kita rakyat msh hrs diam aja melihat kesewenangan yg terjadi didepan mata oleh penguasa zolim saat ini......dimana jiwa perjuangan kita yg dulu ada, jgn mau seenaknya dikubur oleh mereka
Yg lebih jls untuk mendapatkan jabat dan lebih tepatnya bagi bagi jabatan . Yg jls lg untuk membuat rakyat lebih mlarat lg dan sengsara .... Ini pendapat rakyat jelata N sudra ... Mohon para wakil rakyat melek paningale dan gunakan isi kepala mu ...
Hukum di Republik ini bisa di ubah sesuai dng keinginannya lingkaran penguasa..
Terus fungsinya DPR untuk apa kalau bukan untuk menampung suara rakyat. Apakah kurang dengan DPR , mungkin iya kurang karna fungsi DPR sekarang buat nampung suara Petinggi Pejabat dan kolomerat. Udah bukan menampung suara rakyat maka di buat DPA , biar Dewan Pemimpin Aman
Jangan dipercaya org / manusia yg terbiasa pembohong smpai hari kiamat tetap dia pembohong.
sebenarnya menurut aku, gimana itu?, soal apa-apa saja?, kitakan punya rujukan-rujukan atau pengalaman-pengalaman negara -negara-negara yang sudah maju, anggap saja kekurangan atau minimnya ilmu pengetahuan (yang ada di indonesia) kitakan bisa, "mencontoh atau mencari ide dari negara-negara yang sudah maju, yang perlu di ketahui negara Indonesia bukan satu saja negara yang berazaskan, " demokrasi", lihat pengalaman-pengalaman negara-negara demokrasi yang sudah duluan sukses dan maju di negaranya di luar Indonesia dari sekedar mempersebsikan apa-apa saja yang belum kita jalani hingga menimbulkan ketakutan-ketakutan bagi diri tiap pengamat❤kenapa ya tingkat ahli yang di akui di Indonesia belum tentu di akui juga oleh negara-negara lain atau dunia❤kata revisi berarti penggantian, kalau ada yang di ganti maka perlu ada pengganti, kalau semua-semua mau kita tolak lalu apa yang memproses, dengan kata lain kalau semua kita tolak pembentukan atau undang-undang lalu kedepannya badan atau undang-undang apa yang kita pakai? ❤😂❤😂
UU kpk harus direfisi... UU perampasan harta kasil korupsi...
Tidak pernah memikirkan rakyat , yg di pikirkan kepentingan pribadi anak , anak mantu cucu , dan kroni kroni kolega , di buat ambyar , dng dpa , masuk petibes aman 😂😂😂😂
Rafli harun mantaaaaaaap...bikin uu untuk kesejahteraan rakyat itu lebih bermanfaat..bukan bikin DPA yg membuang anggaran dan mikir elit politik
Statementnya Bang Margarito sulit dicerna dan terkesan agak menghindar 😂
Sangat berbahaya klu tercipta nya DPA,bahkan carut marut akan negara Indonesia,kami sebagai rakyat indonesia sdh cukup menderita dgn undang undang yg di terbitkan DPR RI ,jdi kami berharap DPR RI ,ini hrs peka ke rakyat indonesia,suatu saat akan di minta pertanggung jwbn di Aherat kebijakan DPR RI kelak nanti setelah mati ,
Gonta ganti nama lembaga dari Wantimpres mnjdi dpa. Tapi fungsi, tugasnya TDK jelas. Mengapa tidak dibentuk lembaga negara yg punya fungsi, tugas yg nyata dan dirasakan oleh rakyat. Lembaga negara yg mewakili rakyat dan dirasakan rakyat. Lembaga yg pny kewenangan memecat DPR yg melakukan korupsi...?
bung Margarito sbg ahli hukum tata usaha negara koq pembetukan UU bisa menafsirkan pembentukan UU dgn melupakan filosofi histori saat dibubarkan/dihapus dari UU, koq sbg ahli bisa membenarkan hal2 yg prinsipil sekalipun fungsi DPA tsb tdk sama dgn yang lalu, kasihan "ahli ilmu" bisa "melacurkan" demi membela kekuasaan"
jika anggota DPR semua menyetujui DPA di hidupkan kembali,, apa ini semua partai sudah gak mikir rakyat kecil.
Salut dgn pendapat YANG Rafly . yg jelas para penguasa takut turun /. pensiun...ketahui .penderitaan rakyatmu.....mungkin kaitannya dgn pilpres yll.....
Kalo wantimpres kurang berfungsi ataupun DPA lebih baik ditiadakan saja semua. Menteri2 aja dah banyak sekali, jadi dayang buang2 uang karena tidak efektif.
Panik memang panik tp jangan lupa diri cuma itu ok
UUD tdk ada gunanya dinegeri ini akan ditabrak atau dirubah kalo tdk sesuai keinginannya.
Betul saudaraku
Sy sebagai rakyat jelata, tdk setuju klau DPA dihidupkan kembali, wahai DPR ingatlah kmadalah wakil rakyat unt membayar gaji DPA apakah harus mengurangi hasil dr gaji rajyar yg hrs dipotong unt asuransi kendaraan yg sudah ada jadi dobel
Ya bro persoalan rakyat banyak , tapi rakyat menjerit terus, dimana hati nurani mu untuk rakyst
Saya juga heran sama DPR,kalau bikin UU untuk kepentingan rakyat lamanya setengah mati bakkan tidak jadi,tapi untuk kepentingan penguasa cepatnya seperti jet tempur siluman rusia,,
Negara antah berantah.....negara suka-suka, menuju Indonesia Cemas!!!!!😢😢😢
Giliran bikin UU untuk kepentingan rakyat berlarut-larut sampai bertahun-tahun giliran bikin UU untuk kepentingan kelompok tertentu gercep
DPA sudah tutup buku di UUD kalo mau dihidupkan lagi hrs amandemen UUD bukan dg UU
Pertanyaan Seriusnya, Emang apa Urgensinya, sampai2 Sesuatu yg udh dibubarkn kembali dihidupkn lagi, meski hrs melawan konstitusi.????😮😮😢😢
Kasihan lihat Pak Margarito ... hati nurani nggak bisa dibihongi ya Pak
Saluut bang Refly ❤
Margarito Kamis narasinya gak mutu, beda dengan Bung Rafli Harun pemikirannya sangat mudah di pahami dan daging semua top markotop
MEmng ga bermutu si Margarito, muter muter aja narasinya g ada arah
Betul
Kementerian jadi 40 atau lebih... Dpa dibentuk menampung orang prabowo.. Yg tdk tertampung di kementerian... Soal ada output atau tdk ada... Yang penting ada uang bulanan.. 😊😊😊😊
Strategi licik baru cari banyak kawan agar bisa dipakai kambing hitam yang bertanggung jawab atas rendahnya tingkat kesejahteraan dan kecerdasan kehidupan bangsa dan negara .... atau bisa juga menjadi cara atau media baru untuk bagi-bagi kekuasaan dan bagi-bagi pintu korupsi ...
Jabatan itu mungkin GURIH SEKALI ya, sehingga ogah gantian.. Mungkin
Luar biasa rakus nya😂😂😂😂
Aneh DPR ini, revisi peramparan aset para koruptor aja mangkrak malah bikin lagi lembaga yang hanya mementingkan kekuasaan.
Dan memang hrs bgini bagus, disitu mantan pejabat yg org2 baik, tertampung disitu
Anggota DPR mah ok ok aja
Apa gunanya ? Hanya bagi-bagi jabatan hanya upaya bagi jabatan dan kekuasaan. Tambah lagi pengeluaran biaya tanggungan negara menghidupi lembaga-lembaga kekuasaan antara para tokoh-tokoh politik. Tidak adea gunanya untuk rakyat. Mubazir.
Pak lurah itu, kl ngomong sellu kebalikannya😂😂
9:30 Termasuk DPR nya juga gak tau kerja nya ngapain aja. Melakukan pengawasan tapi gak tau apa yg di awasin.
Alhamdulillah 5 kali pemilu tdk pernah milih caleg baik dpr/d, krn tau mereka membuat UU dan kesepakatan hanya utk kepentingan penguasa dan partainya. jd apa yg kau mau buat ,lakukanlah sesukamu.
DPA di hidupkan, KKN , langgeng.aman .
Hukum diacak acak, reformasi selamat tinggal, kembali ke orde baru
Merdeka Atau ngamuk tunggu maunyakami.
Yg jelas bagi bagi kekuasaan/jabatan untuk tim sukses yg tidak terakomodir menjadi Menteri
DPA atau Council of State,artinya Kedaultan Pemerintah di jaga atau DPA adalah Pelindung Negara sebagai ballance Kedaulatan Negara...artinya juga DPA adik Iparnya Mahkamah Konstitusi...Why Amandemen BAB 16 Kpnstitusi..
.?
Ballance kedaulatan rakyat....
Kalau DPA dihidupkan kembali, berarti UUD 1945 harus diamandemen lagi karena sebelum amandemen ada pasal yang menjelaskan tentang DPA
Rakyat dibodohin terus demi mereka yg nafsu dgn kekuasaan rakyat jadi tumbal yg penting bapak senang gitulah rencana mereka kura kura
Mafia Berkuasa Untuk Jang Berkuasa
Untuk DPR,RI mesti nya yg di bahas bagai mana cara untuk mensejahterakan rakyat , bukan pejabat
SALAM CERDAS DAN WARAS , klau DPR masih mau dukungan rakyat , untuk Margarito tetap saya doa, kan ngemis2 , tebal muka gak ada mu yg ada hanya penjilat demi cuan, untuk akademis nya 0 besar OK
Negara kita makin rusak klo DPA dihidupkan lagi yang dulu sudah dihapus, ini akan menampung pejabat -pejabat yang sudah tidak ada jabatannya untuk menambah nepotisme.
Kalau mau menghambat kebijakan pemerintah jadilah anggota DPR yg beroposisi, teriak-teriak diluar itu cuma bikin gatal telinga doang
Kalau tdk mikirin Orang banyak silahkan jgn biarkan Hancur hanya karena kue kue disana kalau itu dilakukan Rakyat akan turun kejalan
Baik nya HP pas lagi diskusi seperti ini di simpan dulu ngak sih...😅
oh apa ini juga jadi solusi untuk bagi bagi jabatan 😅
Meski UU di ubah ubah ,kalau rakyat tdk sejahtera negaranya banyak korupsi buat apa di ubah ubah.
Pikirkan rakyat pak.....coba lihat kondisi rakyat. Sekarang, utk apa DPA ga ada gunanya bagi rakyat.
Uu masyarakat adat dulu di sah kan hai wakil rakyat
Margarito..... Margarito...