Selamat sore Pak mengenai NISN tidak2 keluar kendati peserta didik sudah belajar 2 tahun, umurnya sudah tidak mudah lagi..akhirnya diikut sertakan Ujian Akhir.Datanya lengkap semua ...TPI sudah lulus tapi NISN belum juga keluar-keluar walaupun ulang2 operator konfirmasi...di lain pihak peserta sudah belajar 2...apakah bisa di usulkan kembali NISN kembali ..
Aturan ini, dalam keadaan tertentu, justru kontraproduktif dengan semangat konstitusional mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena, mereka yg tertunda atau pernah putus sekolah dan sudah berusia mahasiswa bahkan lebih, menjadi malas karena waktu yg harus ditempuh sedemikian lama padahal mereka yg di usia tersebut bisa jadi kemampuan akademisnya sudah setingkat mahasiswa. Aturan yg terlalu formalistik memperlakukan manusia seperti robot. Seharusnya pelaku kegiatan pendidikan atau pengajar, baik disekolah formal maupun non formal, bersuara mengenai hal ini, misalnya mengusulkan RPL atau solusi lainnya. Masak iya, hanya karena formalitas, seseorang yg kapasitas akademisnya sudah setingkat mahasiswa 'dipaksa' mengulang sekolah SMA atau bahkan SMP.
Namun demikian dari hasil uji coba tes penempatan beberapa tahun lalu, tidak lebih 10% yang memiliki kompetensi langsung kelas akhir. Saya kira tidak cukup asumsi, tapi perlu data pendukung ya. Ke depan saya setuju dengan rekognisi pengalaman lampau, dan kebijakan tersebut perlu didukung dengan hasil uji coba serta harapan masyarakat.
@@fauziekop Betul Pak, meskipun hanya 10% mereka tetap patut dipertimbangkan. Jangan karena minoritas, mereka jadi dirugikan haknya. Di samping itu, mereka yg 10% itu, bisa dijadikan salah satu indikator intelektualitas masyarakat. Artinya, dari sekian banyak masyarakat yg putus sekolah, ada diantara mereka yg kualitas pendidikannya bertumbuh dan harus diapresiasi. Akan tidak adil jika mereka 'dipaksa' untuk menempuh formalitas yg sama dengan mereka yg intelektualitasnya tidak bertumbuh.
Artinya tetap harus berbasis data ya pak, bukan asumsi atau besaran umur. Karena usia belum tentu linear dengan kompetensi atau capaian pembelajaran. Apalagi jika usia dihabiskan waktunya untuk hal yang kurang bermanfaat
@@fauziekop Betul Pak. Tanpa mengurangi rasa hormat, justru saat ini yg mengunakan asumsi adalah peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dengan mewajibkan mereka yg putus sekolah untuk mengulang pendidikan formal (tanpa mengukur pengetahuan materiilnya), sama saja dengan mengasumsikan bahwa mereka2 itu tidak bertumbuh pengetahuannya. Padahal, di era sekarang ini akses menuju ilmu pengetahuan sudah jauh berbeda dengan zaman pembuat undang-undang dulu. Oleh karena itu, sangat perlu difasilitasi dengan aturan-aturan yg memudahkan. Bukankah salah satu hal yg ingin dicapai oleh hukum itu (dalam hal ini aturan2 tentang pendidikan) adalah kemanfaatan? Apa manfaatnya mewajibkan orang yg sudah belajar dan paham akan suatu hal untuk mengulangi lagi hal tersebut hanya demi alasan formal?
Mohon maaf, ijazah itu adalah dokumen negara yang merupakan pengakuan terhadap kompetensi seseorang, sehingga harus memenuhi kriteria. Sedangkan sesuai ketentuan kita menganut pendidikan kesetaraan bukan ujian persamaan, pendidikan ada proses bukan langsung ujian. Lulus ada syarat berdasarkan nilai rapor bukan langsung kelas akhir. Jika memang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, sebagai warga negara bisa saja mengajukan yudisial review. Karena saat ini pemerintah melaksanakan undang-undang.
Siang Pak Fauzi. Izin bertanya pak.. Kalau ada kasus siswa saat di SMP Kelas 9, siswa tersebut sudah dipindahkan ke kelas 9 di dapodik, cuman operator terdatanya hanya tarik data saja selama ini dan akhirnya mengikuti ANBK. Setelah data dapodik ditarik per 31 Desember, saat bulan Februari, barulah diketahui bahwa siswa yang kelas 9 tersebut tidak masuk sebagai siswa yang mengikuti UPK dan menerima blangko Ijazah. Jadinya siswa tersebut tidak lulus disaat itu, harus mengulang di tahun pelajaran berikutnya. Akan tetapi, saat mengulang kelas 9, terpaksa untuk kelas realnya dia belajar dikelas 10, dan akhirnya siswa tersebut lulus mendapatkan ijazah, dan saat lulus dia melanjutkan di tempat kami. Sekarang dia belajar di kelas 11, akan tetapi di dapodik di kelas 10. Saat ini orang tuanya ingin pindah di tahun ajaran baru agar bisa mengikuti ujian dikelas 12, padahal ditahun ajaran baru nanti untuk rekam didiknya baru menjadi kelas 11. Kira2 untuk kasus tersebut, ada solusinyakah pak jika tahun depan dia pindah untuk jadi kelas 12, walaupun di rekam didik saat ini dia kelas 10 walaupun realnya dia belajar di kelas 11 saat ini? Mohon pencerahannya pak Fauzi
Tapi kalau orang tuanya tetap maksa pak? Dengan pindah sekolah ke formal yang menjanjikan bisa langsung kelas 12 dan bisa dapat Ijazah, gimana pak? Kira2 sebenarnya, siswa tersebut kemungkinan bisa dapat ijazah jugakah pak, andaikan orangtuanya ini benar pindah?
@MARTORTORP.SILITONGA sebenarnya klu rekam didik belum sampai kelas XII, itu resiko Pak. Resiko pada yang bersangkutan. Dapat ijazah atau tidak, saya tidak bisa memastikan. Pihak sekolah yang bisa menjawab.
Siap pak.. Saya sudah menyampaikan hal yang sama, sesuai dengan jawaban pak fauzi, pada beberapa waktu sebelumnya. Saya tanyakan hal ini, agar saya semakin yakin pak, bahwa jawaban yang saya sampaikan ke pihak orang tua dan siswa adalah udah sesuai. Jikalau siswa tersebut benar pindah, biarlah itu menjadi resiko mereka dan sekolah yang baru, karena tetap memaksakan yang belum waktunya. Terima kasih Pak Fauzi atas video-video pencerahannya, semoga sehat selalu dan makin terus bertambah video informasi yang diberikan bagi kami semua.
Tidak bisa pak, nanti ijazah tidak sah karena tidak memiliki NISN. Ibarat KTP tidak punya NIK. Mohon bisa diselesaikan urusan nisn, jika terpenuhi syarat tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan NISN. Kenapa bisa sampai kelas XII tidak keluar nisn, pasti tidak diurus residu data di dapodik
@@fauziekop sudah di luluskan oleh lembaga, kami di dinas verifikasi setelah mereka mengajukan permintaan blangko ijazah, dg berita acara kelulusan, setelah lewat tgl 5 Mei 2023, crosscek dg dapodik ternyata mereka ada yg Ndak ada NISNnya, tp 2 hari lalu sdh muncul NISNnya di dapodik
Sudah saya jelaskan di komentar di atas ya. Bisa selama ada belajar mandiri dan dibuktikan dengan pemetaan SKK oleh satuan pendidikan bahwa proses belajar ybs dilakukan dengan belajar mandiri. Ada bukti belajar mandiri, portofolio hasil tugas dsb. Bukan tanpa bukti atau portofolio. Nanti ngaku ngaku belajar mandiri saja
Harus difahami ini agar tidak salah berbagi
Betul pak
Terimakasih banyak bapak
Trimksh P Fauzi atas pencerahannya
Sama sama pak
Terima kasih pak...penjelasannya
Sama sama pak
terimakasih pa... atas penjelasannya
Sama sama pak
Selamat sore Pak mengenai NISN tidak2 keluar kendati peserta didik sudah belajar 2 tahun, umurnya sudah tidak mudah lagi..akhirnya diikut sertakan Ujian Akhir.Datanya lengkap semua ...TPI sudah lulus tapi NISN belum juga keluar-keluar walaupun ulang2 operator konfirmasi...di lain pihak peserta sudah belajar 2...apakah bisa di usulkan kembali NISN kembali ..
NISN tidak muncul juga karena diakibatkan oleh data tidak sinkron dengan dukcapil
Assalamualaikum pak Fauzi.....izin share videony..🙏
Dengan senang hati pak
Aturan ini, dalam keadaan tertentu, justru kontraproduktif dengan semangat konstitusional mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena, mereka yg tertunda atau pernah putus sekolah dan sudah berusia mahasiswa bahkan lebih, menjadi malas karena waktu yg harus ditempuh sedemikian lama padahal mereka yg di usia tersebut bisa jadi kemampuan akademisnya sudah setingkat mahasiswa. Aturan yg terlalu formalistik memperlakukan manusia seperti robot. Seharusnya pelaku kegiatan pendidikan atau pengajar, baik disekolah formal maupun non formal, bersuara mengenai hal ini, misalnya mengusulkan RPL atau solusi lainnya. Masak iya, hanya karena formalitas, seseorang yg kapasitas akademisnya sudah setingkat mahasiswa 'dipaksa' mengulang sekolah SMA atau bahkan SMP.
Namun demikian dari hasil uji coba tes penempatan beberapa tahun lalu, tidak lebih 10% yang memiliki kompetensi langsung kelas akhir. Saya kira tidak cukup asumsi, tapi perlu data pendukung ya.
Ke depan saya setuju dengan rekognisi pengalaman lampau, dan kebijakan tersebut perlu didukung dengan hasil uji coba serta harapan masyarakat.
@@fauziekop Betul Pak, meskipun hanya 10% mereka tetap patut dipertimbangkan. Jangan karena minoritas, mereka jadi dirugikan haknya. Di samping itu, mereka yg 10% itu, bisa dijadikan salah satu indikator intelektualitas masyarakat. Artinya, dari sekian banyak masyarakat yg putus sekolah, ada diantara mereka yg kualitas pendidikannya bertumbuh dan harus diapresiasi. Akan tidak adil jika mereka 'dipaksa' untuk menempuh formalitas yg sama dengan mereka yg intelektualitasnya tidak bertumbuh.
Artinya tetap harus berbasis data ya pak, bukan asumsi atau besaran umur. Karena usia belum tentu linear dengan kompetensi atau capaian pembelajaran. Apalagi jika usia dihabiskan waktunya untuk hal yang kurang bermanfaat
@@fauziekop Betul Pak. Tanpa mengurangi rasa hormat, justru saat ini yg mengunakan asumsi adalah peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dengan mewajibkan mereka yg putus sekolah untuk mengulang pendidikan formal (tanpa mengukur pengetahuan materiilnya), sama saja dengan mengasumsikan bahwa mereka2 itu tidak bertumbuh pengetahuannya. Padahal, di era sekarang ini akses menuju ilmu pengetahuan sudah jauh berbeda dengan zaman pembuat undang-undang dulu. Oleh karena itu, sangat perlu difasilitasi dengan aturan-aturan yg memudahkan. Bukankah salah satu hal yg ingin dicapai oleh hukum itu (dalam hal ini aturan2 tentang pendidikan) adalah kemanfaatan? Apa manfaatnya mewajibkan orang yg sudah belajar dan paham akan suatu hal untuk mengulangi lagi hal tersebut hanya demi alasan formal?
Mohon maaf, ijazah itu adalah dokumen negara yang merupakan pengakuan terhadap kompetensi seseorang, sehingga harus memenuhi kriteria. Sedangkan sesuai ketentuan kita menganut pendidikan kesetaraan bukan ujian persamaan, pendidikan ada proses bukan langsung ujian. Lulus ada syarat berdasarkan nilai rapor bukan langsung kelas akhir. Jika memang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, sebagai warga negara bisa saja mengajukan yudisial review.
Karena saat ini pemerintah melaksanakan undang-undang.
Pamong belajar e gk disebut rek....😅 Gur SKB tok...😊😊😅❤
Pamong belajar di SKB mengajar di kesetaraan otomatis jadi tutor ya... (Edisi ngeles). Terima kasih lain kali saya sebut juga
Siang Pak Fauzi.
Izin bertanya pak..
Kalau ada kasus siswa saat di SMP Kelas 9, siswa tersebut sudah dipindahkan ke kelas 9 di dapodik, cuman operator terdatanya hanya tarik data saja selama ini dan akhirnya mengikuti ANBK. Setelah data dapodik ditarik per 31 Desember, saat bulan Februari, barulah diketahui bahwa siswa yang kelas 9 tersebut tidak masuk sebagai siswa yang mengikuti UPK dan menerima blangko Ijazah.
Jadinya siswa tersebut tidak lulus disaat itu, harus mengulang di tahun pelajaran berikutnya. Akan tetapi, saat mengulang kelas 9, terpaksa untuk kelas realnya dia belajar dikelas 10, dan akhirnya siswa tersebut lulus mendapatkan ijazah, dan saat lulus dia melanjutkan di tempat kami.
Sekarang dia belajar di kelas 11, akan tetapi di dapodik di kelas 10. Saat ini orang tuanya ingin pindah di tahun ajaran baru agar bisa mengikuti ujian dikelas 12, padahal ditahun ajaran baru nanti untuk rekam didiknya baru menjadi kelas 11.
Kira2 untuk kasus tersebut, ada solusinyakah pak jika tahun depan dia pindah untuk jadi kelas 12, walaupun di rekam didik saat ini dia kelas 10 walaupun realnya dia belajar di kelas 11 saat ini?
Mohon pencerahannya pak Fauzi
Sebaiknya ikuti sesuai rekam didik di dapodik pak
Tapi kalau orang tuanya tetap maksa pak? Dengan pindah sekolah ke formal yang menjanjikan bisa langsung kelas 12 dan bisa dapat Ijazah, gimana pak? Kira2 sebenarnya, siswa tersebut kemungkinan bisa dapat ijazah jugakah pak, andaikan orangtuanya ini benar pindah?
@MARTORTORP.SILITONGA sebenarnya klu rekam didik belum sampai kelas XII, itu resiko Pak. Resiko pada yang bersangkutan. Dapat ijazah atau tidak, saya tidak bisa memastikan. Pihak sekolah yang bisa menjawab.
Siap pak.. Saya sudah menyampaikan hal yang sama, sesuai dengan jawaban pak fauzi, pada beberapa waktu sebelumnya. Saya tanyakan hal ini, agar saya semakin yakin pak, bahwa jawaban yang saya sampaikan ke pihak orang tua dan siswa adalah udah sesuai. Jikalau siswa tersebut benar pindah, biarlah itu menjadi resiko mereka dan sekolah yang baru, karena tetap memaksakan yang belum waktunya.
Terima kasih Pak Fauzi atas video-video pencerahannya, semoga sehat selalu dan makin terus bertambah video informasi yang diberikan bagi kami semua.
@MARTORTORP.SILITONGA sama sama pak
maap pak mau bertanya jika siswa paket c ikut belajar 3 tahun tetapi masuk dapodik di kelas 12 NISN belum ada apakah bisa dapat ijazah?
Tidak bisa pak, nanti ijazah tidak sah karena tidak memiliki NISN. Ibarat KTP tidak punya NIK. Mohon bisa diselesaikan urusan nisn, jika terpenuhi syarat tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan NISN. Kenapa bisa sampai kelas XII tidak keluar nisn, pasti tidak diurus residu data di dapodik
Permisi pak Fauzi. Ada nomor yang bisa saya hubungi tidak pak? Saya punya banyak sekali pertanyaan tentang PKBM pak. Terima kasih sebelumnya.
Bisa minta alamat email?
Bagaimana dengan NISN peserta didiknya baru keluar/muncul di dapodik setelah tanggal pengumuman kelulusan
Bisa diberikan selama tidak melewati tahun pelajaran dan sudah diluluskan.
Namun logikanya sebelum diluluskan dicek apakah peserta didik sudah mendapatkan NISN
@@fauziekop sudah di luluskan oleh lembaga, kami di dinas verifikasi setelah mereka mengajukan permintaan blangko ijazah, dg berita acara kelulusan, setelah lewat tgl 5 Mei 2023, crosscek dg dapodik ternyata mereka ada yg Ndak ada NISNnya, tp 2 hari lalu sdh muncul NISNnya di dapodik
Coba dikoordinasikan kembali dengan Dinas Pendidikan, cek apakah ybs ada di daftar calon penerima ijazah berdasarkan cut off 31 Desember 2022
@@fauziekop namanya ada di cutt off, cuma nisn mereka tdk ada, waktu me entry nilai rapor tetap bisa di upload, cuma Nisn nya tetap TDK ada
Dikota saya ada pkbm yang menawarkan paket c 1 tahun pembelajaran saja padahal sama sekali belum sma/smk apakah itu legal pak ?
Sangat tidak benar, tidak sesuai dengan Permendikbudristek 21 tahun 22 pasal 10 ayat 2. Ilegal itu.
@@fauziekop o iya pak makasih saya tanya dulu agar tidak tersesat
@@fauziekop kalau misalkan paket c seminggu masuknya 3x jam 16.00-17.30 tapi karena ada usaha pekerjaan masuknya hanya 1x seminggu apakah boleh pak ?
Sudah saya jelaskan di komentar di atas ya. Bisa selama ada belajar mandiri dan dibuktikan dengan pemetaan SKK oleh satuan pendidikan bahwa proses belajar ybs dilakukan dengan belajar mandiri. Ada bukti belajar mandiri, portofolio hasil tugas dsb. Bukan tanpa bukti atau portofolio. Nanti ngaku ngaku belajar mandiri saja
Jika tidak keberatan, mohon sebutkan kota kabupaten di mana. Cukup itu. Untuk nama satuan pendidikan, bisa jalur pribadi ke email saya
Mohon ijin share link untuk download sertifikat Uji Kesetaraan, terimakasih 🙏
Silahkan melalui Dinas Pendidikan kabupaten kota masing masing pak Harun. Begitu SOP nya
Up