Bedah Editorial MI - Kartu Merah Untuk Hasyim
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 2 ก.ค. 2024
- DIPECATNYA Hasyim Asy’ari dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota KPU memang sudah sepatutnya. Kasus tindak asusila yang dilakukan Hasyim terhadap seorang anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Hag, Belanda, menunjukkan besarnya penyalahgunaan berdasarkan relasi kuasa sekaligus perilaku cacat moral.
Pemberhentian tetap Hasyim dijatuhkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), kemarin. Hasyim dinyatakan terbukti melakukan melakukan tindakan asusila dengan anggota PPLN Den Hag pada 3 Oktober 2023, sebagaimana didalilkan pengadu. Dalam persidangan, selain dipaparkan pemaksaan yang dilakukan oleh Hasyim, DKPP juga menyebutkan fakta persidangan berupa hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Hasyim dan anggota PPLN tersebut.
Sanksi pemecatan oleh DKPP ini sepatutnya segera disahkan Presiden dengan mengeluarkan Keppres. Selanjutnya, proses pergantian juga harus segera dilakukan mengingat akan berlangsungnya Pilkada Serentak 2024.
Di sisi lain, jejak pelanggaran Hasyim Asy’ari selama menjabat Ketua KPU semestinya menjadi pelajaran mahal tentang diperlukannya konsep pemberatan hukum dalam regulasi pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
Hasyim adalah contoh gamblang ketika pelanggaran demi pelanggaran terus dilakukan, namun hanya berbuah sanksi yang sama, yakni peringatan keras. Terbukti, bagi Hasyim, peringatan demi peringatan keras itu tidak pernah sungguh-sungguh membuatnya mengakhiri berbagai pelanggaran penggunaan kuasa yang ia miliki. Termasuk, relasi kuasa untuk memburu hasrat yang tidak patut dilakukannya.
Sejak menjabat Ketua KPU pada April 2022, setidaknya sudah enam sanksi peringatan, termasuk empat sanksi peringatan keras, dijatuhkan kepada Hasyim. Pelanggaran etik yang dilakukan pria dengan gelar doktor bidang sosial politik ini pun beragam hal dan berdampak nasional maupun sistemik.
Keberanian Hasyim melanggar aturan setidaknya sudah terlihat hanya setahun setelah menjabat. Pada 2022, ia melanggar etik terkait hubungannya dengan Ketua Umum Partai Republik Satu, Hasnaeni, atau yang akrab dijuluki Wanita Emas. Pada Maret 2023, ia mendapat sanksi peringatan atas pernyataannya yang dinilai partisan soal sistem proporsional tertutup untuk pemilihan legislatif.
Kemudian akhir 2023, DKPP menjatuhkan lagi sanksi peringatan keras terhadap Hasyim karena tidak menindaklanjuti aturan jumlah keterwakilan caleg perempuan.
Bukannya jera, tahun 2024 sikap partisan Hasyim malah makin menjadi-jadi. Ia melanggar kode etik terkait proses pendaftaran capres-cawapres, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perubahan syarat batas usia peserta pilpres.
Hasyim terbukti memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, tanpa berkonsultasi dengan DPR soal syarat usia minimum capres-cawapres. Sebulan setelahnya, atau Maret 2024, Hasyim terbukti lagi meloloskan calon eks terpidana korupsi ke Daftar Calon Sementara (DCS) DPD RI. Nama Irman Gusman dari DCS itu baru dicoret setelah adanya aduan masyarakat.
Di luar pelanggaran yang sudah disidang itu, Hasyim juga berulang kali membuat kontroversi. Ia pernah dituding foya-foya dengan menyewa jet pribadi. Namun, kala itu, Hasyim berdalih jet digunakan untuk kebutuhan monitoring logistik Pemilu 2024.
Kasus Hasyim kian memperjelas bahwa jabatan ketua KPU dengan perannya yang krusial dan strategis, amatlah rawan dengan pelanggaran etik. Kuasa besar yang dimiliki ketua KPU juga amat rawan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan politik.
Sebab itulah sepantasnya pemberatan hukum yang ada di dalam hukum pidana mesti diterapkan dalam pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan KPU. Sejauh ini, regulasi pelanggaran etik penyelenggara pemilu yang diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, hanya menyatakan bahwa sanksi yang dikeluarkan DKPP dapat berupa teguran tertulis; pemberhentian sementara; atau pemberhentian tetap.
Teguran tertullis sendiri terbagi atas dua jenis, yaitu peringatan atau peringatan keras. Namun, tidak terdapat pengaturan mengenai unsur sanksi dalam peraturan etik lainnya, termasuk mengenai pengulangan pelanggaran etik.
Padahal, pengulangan pelanggaran etik semestinya merupakan hal yang tidak dapat ditoleransi untuk pejabat seperti ketua KPU. Pelanggaran etik yang berulang menunjukkan tidak adanya unsur jera.
Bangsa ini semestinya tidak memberikan tempat bagi pejabat bermoral busuk untuk terus memimpin lembaga penting seperti KPU. Sebab itu, sanksi terhadap pelanggaran etik berulang di KPU harus diperberat
#Metrotv #KPU #hasyimasyari #ketuakpu
click our website :
- Media Indonesia: mediaindonesia.com
- E-paper Media Indonesia: epaper.mediaindonesia.com/
Jangan lupa Follow the Media Indonesia channel on WhatsApp: whatsapp.com/channel/0029VaEH...
Banyak pejabat yg bejat yg curng hrs di buka perlu di pecat
Dipecat tidak hormat dan juga pidananya harus dipertanggung jawapkan di depan hukum ( pengadilan )
👍👍👍
Pecat dgn cara tdk hormat .
Yg penting sdh dilaksanakan perintah bos utk ikutin MA
Yg melantik.persiden orang yg melanggar asusila.. pasti yg di lantik sangat memakukan
Miris dg mental para pejabat kita,naif,revolusi mental hanya jargon,niatnya menipu saja.
Selain dipecat,hukum pidana juga hrs bertindak dan juga kpk harus turun memeriksa anggaran di kpu.
Orang rusak .bikin rusak .tambah rusak.paraaah
Semoga para pejabat bisa mengedalikan segala napsu dunia terutama harta tahta wanita semoga jadi pelajaran bagi semua nya 🙏
Betul susila tidak merugikan orang lain karena itu urusan moral pribad beda dgn koropsi merugikan srluruh rakyat indonesia 🙏
Bukan saja harus di pecat hasyim asyari tp harus di penjarakan.
Melanggar asusila di KPU dipecat, bgmn yg melakukan hal sama di pesantren?
Waktunya untuk bertaubat semoga kpu bisa lebih jujur dan amanah
Kpu spt. Ketakutan kpp pd was2 dan blm selesai judi onlina sdh muncul yg tdk beres
Gara2 jkwi cawe2 semua jadi terbuka yg rusak2
Assalaamu'alaikum,
"Katakanlah: "Kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak (pula) akan mengulangi"." (QS. 34:49).
Wassalaam.
Menuju lndonesia cemas
Memang seharusnya ketua KPU dipecat dan cari pengganti yg jujur dan baik
para pejabat melakukan pelanggaran itu biasa yg apes aja yg sampsi di periksa
Kita kembali lagi ke moral pendidikan karena itu seperti sulit unruk menghilangkan yg nama nya judi dari yg kecil sampai besar contoh nya dari adu ayam domba atau pun bola semua berkaitan dgn judi seperti banyak kasus orang bank di putar dulu untuk di putar semua anggap di pertsruh kan suka tidak suka judi sebagai hiburan kpk untuk apa ?
Aku duga dari dulu pemilu pilpres mimang hasim ini tidak beres banyak pelanggaran2 yg di terobos.
Indonesia sdh darurat koropsi contoh Asabri taspen , gratifikasi proyek fiktif .waduh rakyat hidupnya sdh megap megap susah pejabat pesta pora.bpk presiden dgn sangat hormat brantas koropsi pak presiden yg tegas sdh muak rakyat.
Pejabat bejat harus dipecat !!!!!
itu baru bisa k AS pok asyim sebab or as Ng kurang ajar betul sekali dkpp nggak seperti pelawak kalau begini kelihatan serius dan ber wibawa
Jngan hasil pemilu juga salah hasyim jujur bgm hasil pemilu kemaren
Pejabat NEGARA pelaku MAKSIAT, wajib di HUKUM MATI, untuk efek jera bagi pejabat NEGARA,jadi apa NEGARA ini kalau PEJABAT nya pelaku MAKSIAT
"HARTA TAHTA WANITA" JEBAKAN POLITIK KETUA KPK&KPU DULU SEKARANG???
Huhuhu
Presidennya juga gak jujur, apalagi bawahannya
Setelah memenangkan Samsul khotbah yg nyindir presiden di depak juga 😂😂
Itu akibat dari perbuatan......menyesal sll datang dari belakang.......
bukan aja kartu merah tetapi hitam & tak bermoral (sangat terlambat utk memecat)!!! mungkin tugas khusus dari rezim udah selesai🙈
Blm setimpal dg perbuatan nya cuma pemecatan nya
sudah rusak negara ini
Banyak keluarga yg berantakan gara2 judi online, dosa yg paling besar, harusnya MUI mengeluarkan fatwa .
Kemana aja duit onlen larinya mudah,,an Mui gak ikut makan duitnya ya klu ada oknum ya tunggu saja azap dari Tuhan
hasim sangean kakek sugi 😂😂😂