Konflik Agraria, Bara yang Tak Kunjung Padam | LIPSUS
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 7 ม.ค. 2019
- Perampasan lahan, kriminalisasi petani, monopoli tanah dan segudang konflik agraria lainnya masih terus terjadi, sepanjang tahun di Indonesia.
Sejak Indonesia merdeka hingga reformasi berbagai persoalan tersebut tak kunjung menemukan jalan keluar.
Meski rezim berganti, konflik tanah dan lahan masih berulang hingga kini di era Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla.
Kebijakan reforma agraria menghadapi banyak tantangan, tak pernah jadi prioritas program hingga adanya tumpang tindih kebijakan.
Lantas bagaimana nasib warga yang bersengketa dan bagaimana strategi solusi pemerintah?
Simak selengkapnya di Lipsus kumparan
smarturl.id/Kk85boSf
smarturl.id/nBs8MliC
----------------------------------------------------------------------------------------------
Homepage: kumparan.com/
Twitter : smarturl.id/9gtQ7qwP
Facebook : smarturl.id/iql4Ud57
Instagram : smarturl.id/g5mkAe6I
TH-cam : smarturl.id/KXSqPzet
![BOWKYLION - เจ้านายคะ (work-life imbalance) [Official MV]](http://i.ytimg.com/vi/6bFj8G2pOi4/mqdefault.jpg)
Ungkap oknum2 yg terlibat. Agak miris jokowi bagi2 sertifikat tapi di lain hal ada yg susah dpt sertifikat
Dimana2 sih, rakyat vs korporasi, rakyat vs pemerintah. Entah sampai kapan ini terjadi.
Mantap ini baru jurnalis. Mengungkap yg seharusnya diungkap. Dan menjadi watchdog (pengawas) seperti seharusnya
Ga kaya media konvensional, menjual nama jurnalis dan menjilat pihak tertentu demi untung sendiri
justru chanel yang seperti ini yang harusnya subscribenya banyak, kontenya jelas, bermanfaat, dan menambah wawasan.. good luck untuk kedepanya.
Miris banget masalah negara kita ini, penegak hukum yg seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat malah ikut menambah masalah
Itulah gunanya notaris dan PPAT. Itulah gunanya surat SHM...
Saatnya Fakultas Hukum dosen + jurusan Hkm Adat + Agraria + HTUN, Fak Sospol DIBERI BEASISWA juga dipertimbangkan sbg PNS 👍🌺
Harus ada komisi pemberantasan mafia tanah.supaya masyarakat bisa mengadu.
Di daerah kami, kalimantan Barat, ketapang, nanga tayap shm masyarakat di kuasai oleh salah satu perusahaan /perkebunan kelapa sawit
Miris, ada orang yang berjanji untuk berubah menjadi lebih baik, namun ketika ia berkuasa perlahan-lahan malah berbalik ke arah yang sebaliknya
semoga lekas selesai....
sengketa Agraria kerap kali terjadi, ini menandakan kurangnya faham terhadap reformasi Agraria. sengeketa ini muncul karena kurang tegasnya dari pemerintah, apa bila tanah tersebut nyata di Bucu C ada penguasanya Maka Tanah tersebut miliknya warga dan Hak warga setempat utk menyuruh kluar siapaoun yang menempatinya.
Betul itu!.
Banyak kasus sengketa meski sertifikat tanah ada, namun di dalam Hukum Agraria sertifikat itu hanya bisa digunakan sebagai alat pembuktian yg kuat bukan sebagai alat pembuktian yg mutlak, kmrn saya melakukan riset utk tugas kuliah mengenai tanah Transmigrasi di daerah PPU. bantuan Hukum yang di janjikan sudah dilakukan namun tidak sepenuhnya dipenuhi. UUPA tidak pernah ada perubahan dari tahun 1960 bahkan landrente (Belanda) ato skrng disebut PBB masih berlaku. Adanya program rumah subsidi dari PakPres malah menghambat pekerjaan Badan Pertanahan hingga utk proses peralihan hak saja membutuhkan waktu hampir 2 bulan, memang bener Api Agraria belum padam..
"hal hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat singkat nya"... --lalu serbu dan patok
Hal seperti ini sudah dari dahulu ada..untuk kelanjutanya semoga pihak2 pemimpin wilayah daerahnya masinng2 memberi kejelasan pada masyarakat dan anggota2/ pihak yang berkepentingan..mana tanah masyarakat mana tanah salah satu pihak (atas nama seseoarang)..kami sebagai masyarakat mohon bagi kepala wilayah masing2 daerah agar lebih tegas dalam hal ini..jagan ada saling suap..atau kepentingan pribadi..berilah keadilan..telusuri sejarah awal mulanya..siapa yang berhak memilikinya
Salah satu keluarga sy di Banjarbaru, Kalimantan Selatan baru2 ini juga jd korban mafia tanah. Dipaksa ngejual dgn harga yg sangat jauh dari harga pasaran yg sebenarnya.
Semoga di tempat lain dan di waktu yg akan datang masalah seperti ini di Indonesia cepat selesai.
Sahabat KPA, mohon diakomodir masyarakat yang memperjuangkan hak atas menguasai tanah dari negara demi terwujudnya cita cita luhur bangsa Indonesia tercinta
Panjang umur perlawanan panjang umur petani indonesia
Pernah dengar tidak tentang pencatatan aset tanah di perovinsi dki .di DKI saja banyak pencatatan aset berantakan . dasar orde baru!
Orde reformasi coy
Orde Ahok sialan!
Orde baru sudah lewat oe ...sekarang sistem IT...saya lupa apa nyebutnya...sebenarnya masalah pertanahan itu salah dari awal ..sekarang dikit demi sedikit sudah di berantas..namun masi ada oknum2 tertentu yang masih bebas mengasai degan kepentinganya..
@@gastraxp2740 era industri 4.0 kalo ndak salah.
Mengapa.... Mengapa....
Nasib kita sama,dimana mana tanah dirampas....
TNI di mana-mana mengklaim tanah rakyat
Terus saya lihat di banner pagar markas kodam saya lihat slogan nya "TNI bersama rakyat sama "TNI kuat bersama rakyat" itu terus saya analisa video di atas baru tahu saya ternyata kontras banget dengan slogan yang saya lihat di banner itu mohon maaf kalo ada salah kata .
Mantep
Sehat selalu ibu Dewi Kartika
Mantap ni chanel. Jurnalistik good bikin beritanya. Katanya TNI cinta Rakyat tapi ngambil tanah rakyat.
Buat aturan dan UU,bahwa pemerintah TDK boleh mengambil dan merebut lahan tani yg SDH di tempati dan di fungsikn olh para petani,yg jlas ada pajaknya buat negara,begitu saja,yg mn aturannya Khan jlas bahwa tanah garapan yg SDH di kuasai olh petani akn bisa di sertifikati,terkecualibtanah itu ada surat shmnya dan kitir pajaknya,cukup
LYang sabar bu. lengkapi riwayat tanahnya, jangan ada yang dibuat-buat. jangan dipalsukan...yang senyatanya saja, bayar pajak. Siapkan saksi yang ada selama ini. Sehingga kuat keberadaan bapak ibu dalam memiliki tanah.
Tolong perhatikan rakyat kecil,
Tanah/lahan garapan bpk sya jga msih sengketa.Ulah dari oknum2 yang serakah, luas lahan kurang lebihnya 4.150'hk. udh bnyk mntak bntuan kesna kmri, kepengecara dll tp jga gak ad yg bsa menyelesaikanya... kmna lgi hrs meminta bantuan dn solusi.
Mantap kumparan
keren banget kumparan !
Sedih kalau melihat ini sama kasus seperti tanah saya di desa kanci kecamatan astanajapura dan desa waruduwur kecamatan mundu kabupaten cirebon🤦♂️
Permasalahnya sebagian besar tanah tanah itu masuk kedalam aset negara kalaupun mau dilepaskan tidak boleh ada unsur kerugian negara bisa bisa ditangkep kpk, untuk menghindari kerugian negara dalam proses pelepasan aset negara harus ada pembayaran ganti rugi kepada negara sebagai pemasukan negara dan dasar pelepasan, sayangnya tidak semua masyarakat mau membayar ganti rugi, masyarakat maunya tanah tanah itu diberikan secara gratis. Akhirnya dead lock deh ini yang terjadi di daerah saya. Klo kata pak de ruwet ruwet rumet.
Ternyata negeri ini semakin sakit , sejak melihat video ini semakin mengelus dada sebagai rakyat kecil mah
Ga dihutan .... Ga di kota ..... TNI AD .... Merasa berkuasa dengan uniformnya
Semoga secepatnya terselesaikan dengan baik ..... 🙏🙏🙏
*Mari terus kawal reforma Agraria*
Semoga lekas sembuh negara
pesisir cilacap pun sama
Info hgu di youtobe keyword: HGU VS Garapan
Entahlah namanya rakyat kecil selalu jadi Bahan percobaan orang-orang yg tidak bertanggung jawab.
sungguh ironi di negeri ini, aparat kalo emang kokoh mengklaim hak rakyat kecil, tidak salah kalo mereka oknum yg tangguh, kini saatnya harus menunjukkan taring mengklaim kepulauan pasir kep, natal dan cocos harus kalian klaim kami rakyat kecil mendukungmu" bravo prajurit tangguh.
Buat suatu kelompok/komunitas/perkumpulan, sewa pengacara, ajukan gugatan di pengadilan
Jangan terlalu manja lah semuanya minta ke pemerintah, semakin berkembang negaranya semakin berkembang pula masyarakatnya
Biar adu pembuktian di pengadilan saja
@@georgiusnugrahaputra5458 maaf, tdk semudah itu & murah. Utk makan saja mungkin susah
@@anwarfahrudin3400 makanya dibentuk perkumpulan mas, bareng2, nggak mungkin dong sendiri2 melawan sebuah institusi besar yang sangat kompak dengan nama tni ad
Saya cuman pengen ngasih saran sih mas, hehe, apa yang bisa dilakukan
Komentar anda ini sebenarnya sudah dilakukan tapi tetap gak berefek, karena pemerintah sendiri lah biang masalahnya
klu di jawa relatif aman!! klu di luar jawa hmm... harus berfikir seribu kali karena sertifikat banyak yg fiktif dan permainan mafianya kental sekali
Rakyat yg di jajah negaranya sendiri..
Banyak oknum yg sifatnya macam kompeni..
betul brow kekurangan lawan kali
"...Jangan nuduh dong, laporkan saja..."
Pegawai2Agraria sejak dahulu kalah cara kerja mereka tdak JUJUR,,,,contoh banyak tanah masyarakat yg diambil alih tanpa sebab.Karena waktu presiden yg tamak,dan rakus itu,menyuruh masyarakat yg miskin tranmigrasi dari kota kedesa,so masyar
akat ini berkebun,,,menanam,,,,hasilnya dijual dan dimakan,,,untuk kehidupan sehari,,,hari,,,,.Agraria hindari bertindak sesuka hati anda,kasihan masyarakat.
Mau dikemanakan rakyat kecil,
Memang sih agraria ini pelik. Di samping hukum yg dari jaman belanda masih dipakai, sampai kepentingan orang2 di atas sana. Saran saya kalau masih punya sertifikat Letter C/girik seperti itu, sebaiknya langsung dijadikan SHM saja. Biar kalau ada hal2 begini kekuatan hukumnya lebih kuat
ajukan saja ke pengadilan, karean sertifikat merupakan bukti kuat
Kesimpulannya.... yang salah siapa? Perlu ditinjau lagi regulasi agraria di negeri ini!
Kasian rakyat yang jadi korban...
PTSL tidak berjalan di Jakarta akibat mafia tanah berkedok yayasan melibatkan istansi terkait
Laporkan saja,nanti diurus kalo terbukti
Kemarin sih pas debat ngomongnya gitu
Ahli waris menggugat yang telah di jual sekarang sudah ber serifikat
Pertanyaanya... Apakah tanpa segel atau kitir bisa membuat sertivikat?
Kok jauh di Kalimantan n Sumatra, di kota no. 2 NKRI Ada kasus SURAT IJO . Pemkot Surabaya sejak era order baru menguasai lahan dgn memberi sertifikat HAK SEWA diatas TANAH ex penjajah Belanda dll. Pemkot sudah menjadi TUAN TANAH ngganti BELANDA.
konflik agraria sbenarnya knflik undang2...saling tmpang tndih dan berbenturan stu sma lainnya,percuma presiden mngeluarkan perpres sbanyak apapun gak bakal ngaruh,slama uu agraria gak di revisi..
Bukan UU nya yg salah tp" kelakuan" oknum yg pejabat publik yg korup. Info youtobe Keyword : HGU VS Garapan
Diwilayah aku yg ada sertifikatnya di lenyap kan
Reupload? Kenapa yaa?
Kenapa hayooo???
Karena ada kesalahan penulisan titik di data luasan lahan konflik..
mengikuti pesenan bos :D
Di desa pengasinan kec gng sindur petani singkong sdr Nali bin Bendol bersaudara buta huruf mempunyai warisan 1.4ha SURAT GIRIK lama th 70 pemutihan girik baru tnh berkurang 8850 m2 girik baru th 1984 blm pernah dijual kpd siapapun jg tnh kebun singkong tsb, sdh 100th lbh dr kakek nenek tinggal di lokasi tiba2 disuruh ttd oleh PT PENGEMBANG janji dikasih 1000m2 diatas srt pernyataan tnp meterai dan uang 40 jt hrs keluar dr lokasi dg alasan sdh dijual oleh oknum mafia tnh dg 8 SHM DIDUGA BODONG sdh 2x tsb diukur OKNUM mengaku dr BPN ...dipenda jg sdh menutup pajak an Bendol
... Bgm ini BPN !! Km sdh mohon pembatalan SHM BODONG TSB
Because our democracy is sick
Pemeritah cuma nonton doang. Ga mau diselesaikan....
TNI Tidak tahu malu tanahnya di pinjam sampe hari kiamat, yang punya melarat.
Miris melihat para pemimpin negeri ini
masalah pertanahan akan selamanya ada. Kumparan? setau saya memihak pihak tertentu. Layak ditonton?
Bukannya kalo konflik seperti ini bukan dari jaman jkw ya?
Lebih tepat kalo bilang itu merupakan masalah dari dulu yg dibawa sampe ke pemerintaham sekarang
Dan kalo ganti presiden ya sama aja,
Kurang tepat kalo bilang terjadi konflik, seakan membawa pendengar untuk menilai bahwa "oh ini hanya terjadi di masa jkw",
Cmiiw
Cabut izin,pasal 33.
TANAH NEGARA TU ADALAH TANAH RAKYAT JUGA,TNI GAK BOLEH AMBIL SEMBARANH TANAH ..KAN MEREKA AMBIL BJKAN BELI AMA NEGARA..KALAU TANAH ITU DAH DIPAKAI AMA RAKYAT..TNI JANGAN MASUK LAGI KESITU...KAN MASIH ADA TANAH NEGARA YG LAIN..JANGAN ALASAN TANAH ITU PERNAH DI KENCINGIN TNI TRUS UDAH MILIK TNI..,PERNAH TERJADI DI ACEH TNI MENGKLEM TANAH BLANG PADANG ITU MILIK TNI..ITU TANAH PEMDA ACEH SEBAGAI LAPANGAN TUK ACARA2 PEMERINTAHAN ..INI ALASAN MEREKA TANAH ITU BERADA DI DEPAN RUMAH PANGLIMA TNI TRUS JADI MILIK TNI..AROGAN NANYA..
Susah sihhh kalau letter C/girik gitu...
Lawan wong wong pemerintahan meski benar iku angel amgeeel
PTSL JG DIMANFAATKAN OLEH KEPDES DKK MENSAHKAN TNH YG BERMASALAH ALASAN HILANG OLEH KADES KEMUDIAN TERBIT SHM AN ORG LAIN ( ISTRI PEJABAT.) WKT BPN MENGUKUR TNH DIKAWAL POLWAN PEMILIK TNH ASLI TDK DIBERI TAU ADA PTSL
TNI AD ... yg selalu sewenang2 terhadap rakyat ..... sepertinya ingin bikin kerajaan sendiri yg meresahkan rakyat Indonesia
Dengan moto yg menakutkan
*TNI AD kok dilawan..... !!!!*
Itulah yg selalu terngiang & di ucapkan klrg besarnya
PT. Tanggamus Indah Perusahaan perkebunan dengan HGU sudah tidak berlaku dan izin perusahaan yang tidak pernah jelas masih beroperasi di kabupaten Tanggamus Lampung. th-cam.com/video/AXNCXJEY7KY/w-d-xo.html
:(
reupload ya? apakah ada yg keberatan huehehee
Iya, karena ada sedikit kesalahan penulisan titik--seharusnya koma--di data luasan lahan konflik agraria kk..
tni mau nguasai semua tanah yg ada d pesisir jawa, jelas rakyat punya bukti punya sertifikat tpi tni ngotot meng klem dengen alasan aset negara,,
Jahat ya TNI
jokowi gagal menginterpretasikan reforma agraria. ujungnya land reform ala jokowi menguntungkan investasi asing...
Saya setuju
Gue juga setuju 👍
Kata jokowi saat debat kemarin,g punya beban masa lalu,,lh ini salah satu beban,,,gimana nih pakde
Omong kosong Letkol Zamril, Omong kosong
Kebiasaan buruk tni
"Pasti yg disalahin pemerintahan", jadi salah siapa gblk?
bal padhal yg benar itu pemerintahan daerah yg disalahkan, lewat bupati, walikota, gubernur.. jgn ujug2 langsung pemerintah pusat