Intinya kalo BUMDES harus di pegang oleh orang yg ahli di bidang usaha.. Harusnya jangan bicara gaji dulu.. tentunya dengan kesadaran.. karena yg namanya usaha itu perlu kesabaran dan membuat usaha produktif itu bukan persoalan gampang.. makanya BUMDES harus di pegang oleh orang-orang yg benar-benar berjiwa entrepreneur.
Di bumdes kami terjadi pihak kaur kasi meminta nota kosong sementara mereka tidak berbelanja ke bumdes apakah ini tidak termasuk penyalah gunaan kewenangan karna bisa berpotensi merugikan bumdes itu sendiri ?
@@DanyNdeso di tempat kami...ada kepala desa plus ketua BUMDES plus masyarakat ternyata koleganya membuat usaha peternakan ayam ( modal gabungan)disitu mereka" ini tdk dimusyawarahkan dulu dgn masyarakat...langsung membangun kandang ayam...bgmn km sebagai masyarakat utk bersikap...
daerah saya banyak yg berurusan polisi, karena wifi butuh izin bnyak, seperti jartaplok, pks dg isp, izin postel, ulo, serta izin penggelaran kabel dari dinas PU, klo pake antena izin kominfo dulu. klo sekedar ijin biasa cukup pks dg isp, tp klo dpt laporan dari orang ya siap" di penjara.
minjam bank aja,yg ada pertanggung jwban modal kembali utuh,banyak yg gagal usaha dan gulung tikar,apalg bumdes yg seolah tdk diberi sanksi apabila modal habis.tolong diperketat aturannya,agar dana dr pemerintah/uang rakyat habis oleh oknum yg tdk bertanggung jwb
Ada mekanisme pertanggungjawaban Bumdes yaitu musyawarah desa, desa tinggal mengagendakan melalui BPD utk mendengar laporan dr pengelola Bumdes, Utk urusan modal habis atau berkembang tergantung pengelolaan usahanya, tapi yg harus dimengerti bahwa usaha tak selalu menunjukan keuntungan tpi jg ada resiko kerugian Tinggal bagaimana transparansi dan akuntabilitas keuangannya bagaimana
ngurus bumbes itu ga sama dengan ngurus pemerintahan desa , pemerintahan desa ya gtu gtu saja kerjanya , ikutin saja prosedur uud , sudah rapih semua sedang bumdes itu binsis , ujung tombak pembangunan desa dan kemakmuran aparatur desa akan kesejahtraanya dari bumdes itu sendiri , jadi bumdes punya peran sangat fital dan penting , bumdes itu bukan marketing tapi pengelola usaha jangan samakan dengan marketing jualan panci yg dor to dor + digaji dia itu merumuskan , merancang , membangun , dan mengelola usaha , letak asetnya itu ada di IDE nya jadi bumdes itu lebih tepat adalah gaji iya , persentase dari usaha yg di kelolanya ya usaha makin maju oset usahanya makin besar , maka makin presntasenya juga makin besar selain itu kurang tepat jika team bumdes habis masa baktinya , aturan membuat sepeti itu , kurang tepat bikin aturanya menutur saya jika usahanya itu bagus berkembang , tak perlu ada pergantian baru , karna udah berkembang bukanya makin maju malah nyungsep , dari tadinya punya 20 unit usaha , di kekola dengan yg baru jadi 2 unit usaha , sisanya bangkrut karna di kelola dengan tangan orang yg kurang tepat , kurang ahli , bukan orang usaha jadi menuturku klo usaha bumdesnya melesat bertambah , artinya orang tsb aset desa juga , jadi ga perlu habis masa berlakunya , toh hasil dari usahanya juga buat masyrkat desa , trus jika emang aturan harus di ganti , tetep yg lama itu harusnya dapet sebagian royality dari usaha yg di buatnya itu + sekaligus bisa jadi penasihat keusahaan , karna membangun usaha dengan meminpin desa itu berbada , demikian menuturku
Iya memang benar BUMDES itu usaha desa yang tujuannya untuk menopang pembangunan desa tapi yang saya lihat blm ada yang benar dan jujur serta bertujuan membangun yang ada hasilnya dicampur dengan penghasilan pribadi inilah yang harus di benahi pengelola BUMDES harus orang yang propesional dalam bidang bisnis bukan Abal abal
@@MutiaraKumalasari-lf8ys sama BUMN juga yg ga beres banyak , yg beres banyak ga ada beda desa sama negara klo desa itu bukan ga ada yg bener , tapi usaha yg di binanya monoton , karna yg nmanya usaha itu harus Update belum ada desa buat minimarket sepeti idomart / alfmarat ?? pahdal bisa kalo mau ketua bumdes itu sama dengan mentri bumn , dia juga pengen usahanya maju dan berkembang , karna klo usahanya maju dia dapet presentase dari laba bukan cuma gaji saja masalahnya desa wilayahnya kecil , negara wilayahya besar negara bisa jualan prodak dan tak boleh ada saingan macem PLN , Gas 3kg , BBM , juga pam , jualan ga ada saingan masih bilang rugi juga katanya , kan ini ngaco sedang desa ga bisa sepeti itu , itu yg jadi kesulitan desa , desa ga bisa intervesi rakyatnya harus beli kesini klo ga dapet hukuman , sedang negara bisa intervesi rakyatnya
Assalamu'alaikum, izin bertanya,,, sesuai lampiran permendes no 3 tahun 2021 Terkait anggaran tangga BUMDes,, dituangkan nominal gaji penasehat, direktur dan pengawas,, pertanyaanya: 1. Kenapa tdk dituangkan gaji bendahara dan sekretaris. 2. Apabila BUMDes baru berdiri dan belum diketahui pendapatan BUMDes manakala standar gaji yg dituangkan dalam anggaran rumah tangga melebihi pendapatan BUMDes apakah tetap dibayarkan gaji sesuai ketentuan anggaran rumah tangga.
Gaji bkn bagian dr pembagian modal, tp biaya yg diperhitungkan sblm menghitung laba, utk penbagiannya ditetapkan di AD ART yg sudah disepakati di musdes
apakah sudah berjalan 3taunan tdk ada hasil,dan bagaimana pertanggung jwban pengurus bumdes apabila modal habis,kalao cuma menghabiskan dana tdk usah pake titel s,org awam saja brp milyar sanggup kalao utk menghabiskan dana,
Mohon izin... Untuk unit usaha misalkan ATK,dlm 1 tahun rata² hasil kegiatan unit usaha tsb tdk bs menutup biaya operasional. Kalaupun tak berkembang bs dkata rugi terus....#apakah bumdes sendiri punya kewenangan untuk membubarkan/menghentikan kegiatan unit usaha tsb.?.. Soalnya prospek kedepan tdk menghasilkan bahkan resiko rugi.#terima kasih atas penjelasannya #
Saya kira absurd jika dalam pendaftaran BUMDES harus melampirkan gaji karyawan, karena terutama bagi BUMDES yang baru dibentuk, jangankan melampirkan slip gaji karyawan, usahanya saja belum berjalan, kalau memang legalitas harus ditempuh cukuplah alur birokrasinya saja yang diutamakan.
Kadang dr pemdes TDK memikirkan hak pelaksana operasional BUMDES. Hnya kewajiban SJ yg di sorot. Sebaiknya pemdes jg diberi pembekalan soal BUMDES agar nnti bisa sinkron dgn BUMDES.
Semua pengelolaan ada d bumdes mas, kalau sampai pengurusnya gk dapat hak brrti ada yg salah dgn pengelolaanya, tugas pemdes kn memberi dukungn brupa penyertaan modal bumdes ?
@@DanyNdeso di kami keuangan langsung diambil oleh pemdes mau di awal atau akhir buku, kami sebagai pengelolanya hanya sebagai patung sawah (gk dianggap) itu problem besar kami.
@@dodiheryawan559 ngga bs begitu, itu mempengaruhi aliran kas, sampaikan pengaduan dong ke kecamatan, kalau mentok bikin surat pengaduan ke dinpermades, biar desa nya dibina, jenengan dr bumdes desa apa
@@DanyNdeso emg problem besar kami seperti itu pak, udah kami sampaikan juga ke pendamping desa & pendamping kecamatan tp msh sama sistemnya blm ada perubahan, sudah 2th kami seperti ini, saya dr bumdes marga mulya margajaya, kab. Bandung barat pak
Mengedukasi video nya Mas, maaf saya ada pertanyaan, jika di bumdes ada beberapa unit usaha dan pengelola nya sama, maka untuk gaji pengurus ambil nya dari per unit Ataukah digabung dari beberapa unit? Soalnya gaji kan jadi beban tiap unit.
Siap terima kasih.. Pengurus dan karyawan bumdes bisa beda, pengurus/pengelola pemberian gaji secara umum brp pun unitnya, kalau karywn bs di masing2 unit sesuai kebutuhan
Bagaiman,kami buka usaha,jualan bahan bangunan,namun sebagian di hutang,dan kami nagi sering di balas dgn kata2 yg menyakitkan hati,sehingga tiap tahun modalnya turun terus,akhirnya kami tdk bisa membiayai operasional,
izin bertanya pak🙏 jika gaji pegawai bumdes sudah di tetapkan di penyertaan modal apakah pegawai bumdes masih bisa mendapat gaji dari keuntungan unit usaha yg di kelola nya,, contoh nya dari penyertaan modal ditetapkan gaji pegawai bumdes sebesar 250.000/orang/bulan,,, setelah itu di beban masing² unit usaha dibunyikan lagi untuk gaji pegawai bumdes sebesar 10% per bulan dari masing² keuntungan unit usaha apa kah boleh????
Gaji pegawai bumdes tidak bisa dibebankan 2x, apalagi per unit usaha, kalau mau diberi insentif kinerja silahkan, dalam bentuk prosentase idealnya diberikan di akhir tahun, kalau diberi setiap bulan maka diperhitungkan di laba rugi sebagai beban/biaya selain gaji
Saya rasa, BPD tidak boleh jadi pengawas bumdesa, karena kedudukan pengawas bumdesa itu, dibawah penasehat yaitu kades, sedangkan BPD itu mengawasi setiap pembangun yg ada didesa,dan juga pengawas bumdesa ,boleh diberi teguran oleh kades kalau tdk menjalankan AD ART,
Terkait soal penggajian BUMDES pak..itu udah Jelas di Paparkan oleh pak dani..Ada biaya Variabel dan ada biaya tetap..jdi biaya tetap tdk mempengaruhi kaitannya dengan usaha jalan atau tidak..🙏🙏
Bagaimana Pak jika usaha Bumdes Sudah berkembang dan pengurus berpenghasilan besar.. kemudian pemdes tiba2 ingin mengganti pengurus.. apa Ada aturan agar pengurus bumdes tersebut tdk di ganti.. Krn kasian Pak pengurus Bumdes sudh bersusah payah mengembangkan Bumdes, tiba2 dia di gantikan dengan yg baru.
Penggantian hrus melalui musdes, ada tata aturannya di AD ART, bila tdk diindahkan pemerintah di tingkat di atasnya dpt memediasi, dr kecamaran sampai kabupaten
Terimakasi Untuk Penanya Dan Nara Sumber ini permasalahan serius yg harus pengurus Bumdes dan pengawas serta pemerintah desa tau. Karna selama ini pemdes selalu saklek dengan aturan² dan bahkan sering sekali Bumdesa dibenturkan dengan aturan yg di buat lagi oleh Pemdes contoh Perkades yg seharus tidak perlu ada lagi setelah banyaknya norma² diatas seperti UU, PP, dan PERMENDES. Kebanyakan salahnya disana. Contoh kayak di tempat sy sendiri itu pemerintah Desa membuatkan Perkades untuk pengelolaan Unit Usaha yg juga materi muatannya sama dengan apa yg sudah ditetapkan di dalam Permendes seperti Pembagian Sisa Hasil Usaha di Unit Usaha Itu sendiri. Sehingga pengurus Bumdes tidak bisa berbuat karna SHU nya habis di bagi duluan. Secara Kewenangan kan Pemdes memang berhak membuat aturan akan tetapi ini tentu membuat Bumdes kita jadi tidak bisa apa². Mohon penjelasannya Bpk Nara Sumber apakah boleh Perkades itu dibuat untuk unit usaha dan bagaimana kekuatan hukumnya dalam pengelolaan kerja Bumdes mohon penjelasannya apakah ini tidak melanggar norma² diatasnya terimakasi.....?????
Pertanyaan , dari mana modal yg di dapati oleeh bumde utk berdiridan kelangsungan bumdes tersebut
@@misstaha8660 penyertaan modal dari desa dan penyertaan modal masyarakat
Saya berharap Pengurus Bumdesma Aktif jangam menjadi pengurus Oprasional ketua Bumdesa.
Sampaikan di forum musdes/MAD
Intinya kalo BUMDES harus di pegang oleh orang yg ahli di bidang usaha..
Harusnya jangan bicara gaji dulu.. tentunya dengan kesadaran.. karena yg namanya usaha itu perlu kesabaran dan membuat usaha produktif itu bukan persoalan gampang.. makanya BUMDES harus di pegang oleh orang-orang yg benar-benar berjiwa entrepreneur.
Betul, kalau gaji g dibicarakan bgmn dgn target pendpaatan? Bukankah saling berhubungan?
Tidak nyambung komentar kita Chanel ..siapa yang tidak mau kerja ..pembagiannya harus jelas biar tidak salah gunakan ..
Saya Kira Kalau Bumdes Kalau belum. Dapet Keuntungane Harus memberikan gajih bisa going tikar
Di bumdes kami terjadi pihak kaur kasi meminta nota kosong sementara mereka tidak berbelanja ke bumdes apakah ini tidak termasuk penyalah gunaan kewenangan karna bisa berpotensi merugikan bumdes itu sendiri ?
Dari desa mana pak? Iya itu sangat rawan diselewengkan, alias pembelian fiktif
@@DanyNdeso bumdes mitra Dasan tereng lobar NTB pk
@@DanyNdeso tapi belum katagori pelanggaran kan Pk atau bagaiman ?
Penjelasan Bumdes melalui kasi pelayanan
Terimakasih infonya, salam silaturahmi dari BUMdes SALUYU Sindangraja Kec Jamanis kab Tasikmalaya Jawa Barat
Siap.. sukses selalu
Bolehkah pengurus BUMDES/aparat desa menjadi pelaku/pemegang/menjalankan bisnis pribadi dg menggunakan modal BUMDES...
Tidak boleh
@@DanyNdeso di tempat kami...ada kepala desa plus ketua BUMDES plus masyarakat ternyata koleganya membuat usaha peternakan ayam ( modal gabungan)disitu mereka" ini tdk dimusyawarahkan dulu dgn masyarakat...langsung membangun kandang ayam...bgmn km sebagai masyarakat utk bersikap...
@@DanyNdeso adakah undangan"nya untuk pelarangan hal tsb diatas pk...?
UU no 11 tahun 2021
Contoh surat izin BUMDES ke pengusaha wifi
Pakai NIB, daftar di oss, bosa online dan gratis
daerah saya banyak yg berurusan polisi, karena wifi butuh izin bnyak, seperti jartaplok, pks dg isp, izin postel, ulo, serta izin penggelaran kabel dari dinas PU, klo pake antena izin kominfo dulu. klo sekedar ijin biasa cukup pks dg isp, tp klo dpt laporan dari orang ya siap" di penjara.
Mantab sangat manfaat
Terima kasih
jadi gaji pengurus bumdes bisa dianggarkan dan dicantumkan di modal awal ya pak, dengan judul biaya tetap, begitu?
Ya harus diprogram
Bagai mana kalok uwang BUMK d pakai oleh kades nya.BUMK ketua menagih hutang uwang yg d pakai kades malah berbelit2 susah d kembalikan oleh kadesnya
Laporkan ke inspektorat,
Gaji pengurus bumdes itu dana dari mana...
Bisa dari penyertaan modal
Lanjut Mas Dani dan Mas Imam untuk koten2nya, kami tunggu materi selanjutnya
Siap.. terima kasih
minjam bank aja,yg ada pertanggung jwban modal kembali utuh,banyak yg gagal usaha dan gulung tikar,apalg bumdes yg seolah tdk diberi sanksi apabila modal habis.tolong diperketat aturannya,agar dana dr pemerintah/uang rakyat habis oleh oknum yg tdk bertanggung jwb
Ada mekanisme pertanggungjawaban Bumdes yaitu musyawarah desa, desa tinggal mengagendakan melalui BPD utk mendengar laporan dr pengelola Bumdes,
Utk urusan modal habis atau berkembang tergantung pengelolaan usahanya, tapi yg harus dimengerti bahwa usaha tak selalu menunjukan keuntungan tpi jg ada resiko kerugian
Tinggal bagaimana transparansi dan akuntabilitas keuangannya bagaimana
ngurus bumbes itu ga sama dengan ngurus pemerintahan desa , pemerintahan desa ya gtu gtu saja kerjanya , ikutin saja prosedur uud , sudah rapih semua
sedang bumdes itu binsis , ujung tombak pembangunan desa dan kemakmuran aparatur desa akan kesejahtraanya dari bumdes itu sendiri , jadi bumdes punya peran sangat fital dan penting , bumdes itu bukan marketing tapi pengelola usaha
jangan samakan dengan marketing jualan panci yg dor to dor + digaji
dia itu merumuskan , merancang , membangun , dan mengelola usaha , letak asetnya itu ada di IDE nya
jadi bumdes itu lebih tepat adalah gaji iya , persentase dari usaha yg di kelolanya ya
usaha makin maju oset usahanya makin besar , maka makin presntasenya juga makin besar
selain itu kurang tepat jika team bumdes habis masa baktinya , aturan membuat sepeti itu , kurang tepat bikin aturanya
menutur saya jika usahanya itu bagus berkembang , tak perlu ada pergantian baru , karna udah berkembang bukanya
makin maju malah nyungsep , dari tadinya punya 20 unit usaha , di kekola dengan yg baru jadi 2 unit usaha , sisanya bangkrut
karna di kelola dengan tangan orang yg kurang tepat , kurang ahli , bukan orang usaha
jadi menuturku klo usaha bumdesnya melesat bertambah , artinya orang tsb aset desa juga , jadi ga perlu habis masa berlakunya , toh hasil dari usahanya juga buat masyrkat desa , trus jika emang aturan harus di ganti , tetep yg lama itu harusnya dapet sebagian royality dari usaha yg di buatnya itu + sekaligus bisa jadi penasihat keusahaan , karna membangun usaha dengan meminpin desa itu berbada , demikian menuturku
Mantab
Iya memang benar BUMDES itu usaha desa yang tujuannya untuk menopang pembangunan desa tapi yang saya lihat blm ada yang benar dan jujur serta bertujuan membangun yang ada hasilnya dicampur dengan penghasilan pribadi inilah yang harus di benahi pengelola BUMDES harus orang yang propesional dalam bidang bisnis bukan Abal abal
@@MutiaraKumalasari-lf8ys sama BUMN juga yg ga beres banyak , yg beres banyak
ga ada beda desa sama negara
klo desa itu bukan ga ada yg bener , tapi usaha yg di binanya monoton , karna yg nmanya usaha itu harus Update
belum ada desa buat minimarket sepeti idomart / alfmarat ?? pahdal bisa kalo mau
ketua bumdes itu sama dengan mentri bumn , dia juga pengen usahanya maju dan berkembang , karna klo usahanya maju dia dapet presentase dari laba bukan cuma gaji saja
masalahnya desa wilayahnya kecil , negara wilayahya besar
negara bisa jualan prodak dan tak boleh ada saingan macem PLN , Gas 3kg , BBM , juga pam , jualan ga ada saingan masih bilang rugi juga katanya , kan ini ngaco
sedang desa ga bisa sepeti itu , itu yg jadi kesulitan desa , desa ga bisa intervesi rakyatnya harus beli kesini klo ga dapet hukuman , sedang negara bisa intervesi rakyatnya
Assalamu'alaikum, izin bertanya,,, sesuai lampiran permendes no 3 tahun 2021 Terkait anggaran tangga BUMDes,, dituangkan nominal gaji penasehat, direktur dan pengawas,, pertanyaanya: 1. Kenapa tdk dituangkan gaji bendahara dan sekretaris. 2. Apabila BUMDes baru berdiri dan belum diketahui pendapatan BUMDes manakala standar gaji yg dituangkan dalam anggaran rumah tangga melebihi pendapatan BUMDes apakah tetap dibayarkan gaji sesuai ketentuan anggaran rumah tangga.
Tergantung program kerja
Kalau ada ke untungan berapa persen ke gaji ke modal dan pad pembagianya berapa berapa persen mohon arahanya
Gaji bkn bagian dr pembagian modal, tp biaya yg diperhitungkan sblm menghitung laba, utk penbagiannya ditetapkan di AD ART yg sudah disepakati di musdes
terima kasih pormasinya
Sama2
Lalu bagaimana dengan aset bumdes yg tidak memiliki nilai hasil?
Ya brrti bukan aset, masuk di biaya
Banyak desa , tapi sedikit yg ada BUMDES, apa karena pemikiran perangkat desa bahwa pengurus BUMDES itu tak ada gaji hanya menunggu SHU.
Mereka pengurus apa investor ?
Apakah pengawas dan penasehat bakal mendapat gaji dr anggaran BUMDES ?
Boleh
Yuh....
?
apakah sudah berjalan 3taunan tdk ada hasil,dan bagaimana pertanggung jwban pengurus bumdes apabila modal habis,kalao cuma menghabiskan dana tdk usah pake titel s,org awam saja brp milyar sanggup kalao utk menghabiskan dana,
Pertanggungjwbn harus setiap tahun, ada mekanisme nya setiap tahun
Mohon izin...
Untuk unit usaha misalkan ATK,dlm 1 tahun rata² hasil kegiatan unit usaha tsb tdk bs menutup biaya operasional.
Kalaupun tak berkembang bs dkata rugi terus....#apakah bumdes sendiri punya kewenangan untuk membubarkan/menghentikan kegiatan unit usaha tsb.?..
Soalnya prospek kedepan tdk menghasilkan bahkan resiko rugi.#terima kasih atas penjelasannya #
Ada di AD/ART tentang penghentian unit usaha, sampaikan kendala dan permasalahan di laporan pertangjawaban
Saya kira absurd jika dalam pendaftaran BUMDES harus melampirkan gaji karyawan, karena terutama bagi BUMDES yang baru dibentuk, jangankan melampirkan slip gaji karyawan, usahanya saja belum berjalan, kalau memang legalitas harus ditempuh cukuplah alur birokrasinya saja yang diutamakan.
Mhn disimak dengan baik, mencantumkan tetap kewajiban, tetapi pada praktenya bisa diatur tersendiri, agar keuangan bumdes dapat lebih sehat
Pengurus Bumdesma aktif yg menjadi Ketua oprasional Bumdes justru Sangat Riskan memanipulasi data
Sampaikan di musdes/mad
Kadang dr pemdes TDK memikirkan hak pelaksana operasional BUMDES.
Hnya kewajiban SJ yg di sorot.
Sebaiknya pemdes jg diberi pembekalan soal BUMDES agar nnti bisa sinkron dgn BUMDES.
Semua pengelolaan ada d bumdes mas, kalau sampai pengurusnya gk dapat hak brrti ada yg salah dgn pengelolaanya, tugas pemdes kn memberi dukungn brupa penyertaan modal bumdes ?
@@DanyNdeso di kami keuangan langsung diambil oleh pemdes mau di awal atau akhir buku, kami sebagai pengelolanya hanya sebagai patung sawah (gk dianggap) itu problem besar kami.
@@dodiheryawan559 ngga bs begitu, itu mempengaruhi aliran kas, sampaikan pengaduan dong ke kecamatan, kalau mentok bikin surat pengaduan ke dinpermades, biar desa nya dibina, jenengan dr bumdes desa apa
@@DanyNdeso emg problem besar kami seperti itu pak, udah kami sampaikan juga ke pendamping desa & pendamping kecamatan tp msh sama sistemnya blm ada perubahan, sudah 2th kami seperti ini, saya dr bumdes marga mulya margajaya, kab. Bandung barat pak
@@dodiheryawan559 cb buat surat pengaduan ke dinpermades, nnti biar diprogram pas ada kegiatan monitoring,
Terimah kasih
Sama2.. sukses selalu
Mengedukasi video nya Mas, maaf saya ada pertanyaan, jika di bumdes ada beberapa unit usaha dan pengelola nya sama, maka untuk gaji pengurus ambil nya dari per unit Ataukah digabung dari beberapa unit? Soalnya gaji kan jadi beban tiap unit.
Siap terima kasih.. Pengurus dan karyawan bumdes bisa beda, pengurus/pengelola pemberian gaji secara umum brp pun unitnya, kalau karywn bs di masing2 unit sesuai kebutuhan
Saya usaha peternakan sapi apakah setiap pembelian sapi harus disertakan pajak nya kah ? Maaf saya masih baru jadi belum terlalu faham administrasi
Ngga wajib..
@@DanyNdeso berarti gak perlu pajak ya untuk setiap produk usaha
@@lilikpriyanto9639 iya
Bagaiman,kami buka usaha,jualan bahan bangunan,namun sebagian di hutang,dan kami nagi sering di balas dgn kata2 yg menyakitkan hati,sehingga tiap tahun modalnya turun terus,akhirnya kami tdk bisa membiayai operasional,
izin bertanya pak🙏
jika gaji pegawai bumdes sudah di tetapkan di penyertaan modal apakah pegawai bumdes masih bisa mendapat gaji dari keuntungan unit usaha yg di kelola nya,,
contoh nya dari penyertaan modal ditetapkan gaji pegawai bumdes sebesar 250.000/orang/bulan,,, setelah itu di beban masing² unit usaha dibunyikan lagi untuk gaji pegawai bumdes sebesar 10% per bulan dari masing² keuntungan unit usaha apa kah boleh????
Gaji pegawai bumdes tidak bisa dibebankan 2x, apalagi per unit usaha, kalau mau diberi insentif kinerja silahkan, dalam bentuk prosentase idealnya diberikan di akhir tahun, kalau diberi setiap bulan maka diperhitungkan di laba rugi sebagai beban/biaya selain gaji
terimakasih pak atas penjelasan nya
Banga Terima kasih atas edukasinya. Mau tanya apakah boleh gaji itu di peroleh dari Hasil presentasi perbulan untuk setiap unit per karyawan?
Sangat menginspirasi
Terima kasih.. sukses selalu
@@DanyNdeso Aamiin
Saya rasa, BPD tidak boleh jadi pengawas bumdesa, karena kedudukan pengawas bumdesa itu, dibawah penasehat yaitu kades, sedangkan BPD itu mengawasi setiap pembangun yg ada didesa,dan juga pengawas bumdesa ,boleh diberi teguran oleh kades kalau tdk menjalankan AD ART,
Nggih monggo, kondisional.. sy hajya menyampaikan normatifnya, idealnya memang bkn dr BPD
@@DanyNdeso bang dany tanya bang ada kah aturan utk jumlah anggota pengurus bumdes..?
@@darusbuana8468 ga ada, minimal ada penasehat, pengawas dan pelaksana operasional, kalau maksimal sesuai kemampuan
Mas boleh minta kontaknya
Boleh
Ms sebelummya mau tanya.. apa memang gaji bumdes itu pke persentase. Mkasih
@@kentos1232 kalau teknis bisa diatur di SOP, tp di AD/ART tertera minimal 500rb/bln, silahkan bs disimak, sdh dirilis
Terkait soal penggajian BUMDES pak..itu udah Jelas di Paparkan oleh pak dani..Ada biaya Variabel dan ada biaya tetap..jdi biaya tetap tdk mempengaruhi kaitannya dengan usaha jalan atau tidak..🙏🙏
Bagaimana Pak jika usaha Bumdes Sudah berkembang dan pengurus berpenghasilan besar.. kemudian pemdes tiba2 ingin mengganti pengurus.. apa Ada aturan agar pengurus bumdes tersebut tdk di ganti..
Krn kasian Pak pengurus Bumdes sudh bersusah payah mengembangkan Bumdes, tiba2 dia di gantikan dengan yg baru.
Penggantian hrus melalui musdes, ada tata aturannya di AD ART, bila tdk diindahkan pemerintah di tingkat di atasnya dpt memediasi, dr kecamaran sampai kabupaten
Terimakasi Untuk Penanya Dan Nara Sumber ini permasalahan serius yg harus pengurus Bumdes dan pengawas serta pemerintah desa tau. Karna selama ini pemdes selalu saklek dengan aturan² dan bahkan sering sekali Bumdesa dibenturkan dengan aturan yg di buat lagi oleh Pemdes contoh Perkades yg seharus tidak perlu ada lagi setelah banyaknya norma² diatas seperti UU, PP, dan PERMENDES. Kebanyakan salahnya disana. Contoh kayak di tempat sy sendiri itu pemerintah Desa membuatkan Perkades untuk pengelolaan Unit Usaha yg juga materi muatannya sama dengan apa yg sudah ditetapkan di dalam Permendes seperti Pembagian Sisa Hasil Usaha di Unit Usaha Itu sendiri. Sehingga pengurus Bumdes tidak bisa berbuat karna SHU nya habis di bagi duluan. Secara Kewenangan kan Pemdes memang berhak membuat aturan akan tetapi ini tentu membuat Bumdes kita jadi tidak bisa apa². Mohon penjelasannya Bpk Nara Sumber apakah boleh Perkades itu dibuat untuk unit usaha dan bagaimana kekuatan hukumnya dalam pengelolaan kerja Bumdes mohon penjelasannya apakah ini tidak melanggar norma² diatasnya terimakasi.....?????
Siap.. sama.. perkades per bumdes hanya satu, unit usaha bs banyak menyesuaikn program kerj
@@DanyNdeso klo BUMDES bangkrut/habis modal brp kali maksimal penyertaan modal bolh dilakukan dlm 1 periode anggaran mas dani?
Mantap....
Trims
Bang,boleh minta no wa??
Lewat email aja bang
dany.dwin@gmail.com