Assalamualaikum pak , yang paling penting di revisi beri kekuatan untuk KPK dan tindak koruptor dengan hukuman mati , klw perlu di miskin kan dan juga warga sipil di beri kekuatan hukum dan hak sebagai warga negara indonesia , sehingga tidak terjadi pelanggaran ham
Pak Prabowo perlu tahu anda dipilih bukan karena parpol tertentu melainkan genuin pilihan rakyat secara pribadi. Sedangkan orang parpol itu hanya numpang menang aja.
Pak Prabowo belajar hukum tatanegara lagi apa itu systim presidentil. Gak usah dengar politisi seperti narsum ini, walaupun ratusan tahun nomenklatur kementerian gak apa. seribu kali pun dirombak kalau korupsi merajalela tetap gak guna.
Ya,,,,,,, ini jelas tidak bisa menjamin kinerja dari mentri kabinet Prabowo, sehingga inj hanya merupakan untuk memenuhi kementrian dari para Koalisi yg ada saat ini, sebab koalisi inj kan banyak partai, dari partai masing" Itu jelas meminta bermacam - macam jumlah mentri ada yg 2 , ada yg 3, bahkan ada yg lebih besar, sehingga jumlahnya besar maka, karena besar maka mentrinya harus di tambah,
Kebutuhan nya ya... Bagi bagi itulah yg lebih tepatnya. Krn tdk mau bertindak efektif dan efisien. Krn pemilu yg berbiaya tinggi... Balikin modal dulu dah.. Ujung-ujungnya korup.
sbnrnya smua trgntg dpr,krn dpr nya banci ya siap2 aja rakyat yg sengsara.34 mntri aja koruptur msh bnyk korupsi apa lgi klu udh tmbh.jgn2 pdi.p kebagian kursi jga ni
Assalamualaikum pak , yang paling penting di revisi beri kekuatan untuk KPK dan tindak koruptor dengan hukuman mati , klw perlu di miskin kan dan juga warga sipil di beri kekuatan hukum dan hak sebagai warga negara indonesia , sehingga tidak terjadi pelanggaran ham
Pak Prabowo gak usah urus parpol-parpol uruslah rakyat misalnya turunkan harga pupuk, mudahkan biaya pendidikan berantas korupsi itu saja.
Padahal pak Luhut sudah ingatkan Prabowo jangan masukkan toxic dalam pemerintahannya
Pak Prabowo perlu tahu anda dipilih bukan karena parpol tertentu melainkan genuin pilihan rakyat secara pribadi. Sedangkan orang parpol itu hanya numpang menang aja.
Pak Prabowo belajar hukum tatanegara lagi apa itu systim presidentil.
Gak usah dengar politisi seperti narsum ini, walaupun ratusan tahun nomenklatur kementerian gak apa. seribu kali pun dirombak kalau korupsi merajalela tetap gak guna.
Makanya pd waktu kampanye jgn buanyak janji janji.khan sekarang bingung dgn tagihan janjinya...........
Ya,,,,,,, ini jelas tidak bisa menjamin kinerja dari mentri kabinet Prabowo, sehingga inj hanya merupakan untuk memenuhi kementrian dari para Koalisi yg ada saat ini, sebab koalisi inj kan banyak partai, dari partai masing" Itu jelas meminta bermacam - macam jumlah mentri ada yg 2 , ada yg 3, bahkan ada yg lebih besar, sehingga jumlahnya besar maka, karena besar maka mentrinya harus di tambah,
Kebutuhan nya ya... Bagi bagi itulah yg lebih tepatnya. Krn tdk mau bertindak efektif dan efisien. Krn pemilu yg berbiaya tinggi... Balikin modal dulu dah.. Ujung-ujungnya korup.
aturan itu flexible..sesuai kebutuhan. UU itu jg flexible biar tdk ada gugatan. wesss...rebutan balung kabeh.
It's just easier to act a great join colla' curroption.... It's a classic suggestion frm an old(new) regime! Trmksh.
Kalau sampai ada revisi kementerian berarti Prabowo sangat lemah menghadapi pendukungnya sekaligus saya menyesal memilihnya
Presiden dipilih oleh parpol atau rakyat???????.gmn klu daerah pemenang prabowo menuntut utk putra daerahnya jd mentri juga??????
Harus ada menteri dari ethics dari papua , menteri dari etnic thionghoa dan dari ethnic lainnya , ok
sbnrnya smua trgntg dpr,krn dpr nya banci ya siap2 aja rakyat yg sengsara.34 mntri aja koruptur msh bnyk korupsi apa lgi klu udh tmbh.jgn2 pdi.p kebagian kursi jga ni
bgi /2 kekuasanan itu aja
Knp setelah pemilu...