Apabila oligarki masuk dalam kancah politik dan menjadi penguasa negara, akibatnya pemerintah tak berdaya menegakkan aturan hukum terhadap bisnis para Oligarki, cita-cita dan pengorbanan para pahlawan bangsa seolah tak berarti, sedih melihatnya
Pengawasan hutan banyak yg makan gaji buta,dan cara kerja nya mengada-ada,contoh kalau masyarakat yg bikin ladan dengan luas 1 atau 2 hektar,selalu di cegah oleh pengas hutan,tetapi kalau penguasaan yg buka lahan yg ratusan hektar,dilindungi oleh pengawas hutan dimaksut
masyarakat dilarang dan dipandang ilegal serta diperhadapkan dengan proses hukum, tetapi untuk korporasi besar jutaan hektar dengan alasan ijin HGU serta untuk para pengusaha besar seperti Surya Paloh, Aburizal Bakrie, dll.aman saja........masyarakat merambah wilayah hutan lindung dan sejenisnya karena mereka sudah tak punya lahan, lahannya sudah dihabiskan oleh pihak korporasi........
Saya sangat yakin sekali,bahwa semua ini adalah kelalaian pemerintah dalam pengawasan hutan kawasan,sehingga perusahaan laluaasa untuk menguasai lahan tersebut,kerna ada pihak2 tertentu yg mendekeng atau melindungi perbuatan mereka
Jadi rindu zaman pak Soeharto yang mengutamakan rakyat kecil untuk punya lhan sawit transmigrasi manusia juga butuh hutan untuk bergantung hidup sebaliknya juga satwa juga butuh hutan tapi kembali lagi pada pemerintah.pemerintah yang bijaksana tentu lebih mementingkan rakyat bukan gajah atau binatang buas
Harusnya Menteri KLH membuat aturan Agar perusahan Sawit yg mendapat izin Perkebunan ratusan ribu Hektar mewajibkan setiap 100 Hektar lahan Sawit harus dipotong 10 Hektar dibuat Hutan utk habitat satwa hutan dari 10 Hektar lahan = 9 hektar hutan + 1 hektar dibuat embung utk menapung air hujan agar kalau hujan deras tidak terjadi banjir bandang..
Akibat pengusaha sawit hutan habis, iklim rusak, banjir dimana mana, negara harus serius menangani perluasan/penambahan lahan sawit. Jangan hanya karena alasan SDM/tenaga kerja/sumber mata pencaharian masyarakat lalu lingkungan di rusak... Semoga pak Mentri dapat memantau harga penjualan minyak sawit sehingga dapat menyetop peramba hutan..
Wahai media,,, tidak ada perambahan hutan tapi itu atas restu pemerintah,,, buktinya semua petani sawit beli tanah dan berkorban harta sama nyawa untuk menjadikan perkebunan sawit selama 3tahun menderita sekeluarga,,, 🙏
Masalahnya apa klu memang itu lahan sangat di butuhkan masyarakat untuk keberlangsungan hidup,hanya harus di kontrol pemanfaatan nya agar bisa produktif
Kalau sudah begini terlihat pemerintah daerah Riau lemah dan perlu penanganan khusus. Kalau dilihat tidak ada koordinasi antar lembaga, sedangkan pihak aparat keamanan sepertinya tutup mata ..entah sampai kapan penyelesaian perambahan hutan akan berhenti...apa pak Jokowi langsung menangani saja dan para menterinya tidur saja
Ini akibat perijinan diberikan kpd kpl daerah jadi cara pikirnya kpl daerah cumak mimpin 2 Priode urusan jangka panjang tdk dimiliki kpl daerah yg penting mereka dpt kembali modal utk jadi kpl daerah,NKRI diambang kerusakan cukup parah NKRI😭😭😭😭
Bukan salah masyarakat,gimana masyarakat mau maju.klu mau cari kebun udh susah bnyk d kuasai perusahaan,tdk mungkin juga seumur hidup bekerja d perusahaan turun temurun. Kunci ya kebijakan negara,klu ingin masyarakat maju ya di sediakan lahan atau Tran
Petani Indonesia lah yg paling mandiri,karena pingin punya hasil sendiri,tanam Sawit pun modal sendiri.Karena gak tau yg awan,niatnya pingin punya ladang.😭😭😭😭😭😭😭
Yg penting UU agraria di tepati untuk warga individu dibatasi untuk memiliki beberapa hektar tanah. Nyatanya masih banyak orang yg punya tanah lebih dari 40 hektar .
Saya izin berpendapat, masyarat atau pemilik kebun sawit memang salah berkebun di kawasan hutan negara. Namun perlu saya jelaskan disini, kawasan hutan dirambah menjadi perkebunan bukan pendatang yang mengklaim hutan kemudian menebang pohon dan menanam sawit tetapi ini dilakukan oleh masyarat adat asli sana seperti yang di katakan narasumber Pak Sianipar. Karena mengelola hutan menjadi perkebunan itu butuh waktu lama bukan hanya setahun saja tetapi bertahun2. Dan mirisnya masyarat asli sana mengakui kawasan tersebut milik nenek moyang mereka bukan kawasan hutan yg di lindungi. Akhirnya mereka menebang pada zaman dulu mengunakan singso dan membutuhkan waktu lama kemudian di tanam sawit dan di jual ke masyarakat pendatang. Salahnya masyarakat pendatang tidak memgetahui asal usul tanah tersebut. Dan memang ketika terjadi jual beli tanah hanya tertulis diatas kwitansi saja dan setelah itu di terbitkan surat oleh kepala desa yang menyatakan kawasan tanah tersebut tidak bermasalah dgn org lain maupun negara. Disini sudah banyak kekeliruan mulai masyarakat asli suku sana yg mengakui hutan itu tanah nenek moyang mereka dan menebang pohon lalu di tanam sawit dan di jual, kepala desa nya juga salah besar karena tidak mengetahui wilayahnya itu termasuk kawasan hutan atau tidak. Seperti yg kita ketahui ya tanda tangan itu resmi dan kepala desa juga termasuk pemerintah. Jadi masyarakat pendatang itu ya percaya saja tanah itu tidak bermasalah karena ada tanda tangan kepala desa. Logikanya, ga mgkn kebun sawit yg berdiri diatas tanah terlarang ditebang dan di tanami pepohonan lagi ya mau ga mau harus di bebaskan dari kawasan hutan terlarang perkebunan sawit itu.
Masyarakatnya tidak mempedulikan sesama makhluk hidup, pemerintah harus tegas dan wajib dihum didenda yang seberat berat berat berat dan beratnya !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jika memang tanah itu hutan lindung kenapa tidak ada pengawasan dari pemberintah jika emang ada yang salah segeralah usut terutama dari pemberintah yang terkait jangan langsung kemasyarakatnya
Sekuat SURAT desa,tapi PETA WILAYAH KEHUTANAN MILIK NEGARA INDONESIA 🇮🇩MASIH ADA DLM PETA KEMENTRIAN BANGSA NEGARA INDONESIA 🇮🇩. pokoknya RESIKO tanggung sendiri.trmksh sllu utk semuanya
seharusnya pemerintah membatasi memberikan tanah kepada pengusaha dan merikan kepada masyarakat, yang aneh terkadang,kalo masyarakat membuka hutan,di larang,alam tidak ada ijin,tapi bila ada pengusaha/ yang punya uang banyak si ijinkan karena ada ijin dari pemerintah "memang nasib orang bahwa selalu tertekan/tidak punya uang banyak untuk mengurus ijin.
Untuk maksud dan tujuan menciptakan lapangan kerja dan pemasukan kas negara dalam bentuk retribusi yang harus dibayar oleh pemilik kebun memang sudah tepat.....kita harus dukung pemutihan ini. Akan tetapi lahan yang memang sudah diperuntukkan sebagai lahan konservasi dan hutan lindung sebaiknya dipertahankan..... Sedangkan masalah Eropah menolak CPO Indonesia dengan alasan merusak hutan....itu lebih bersifat politis karena produk minyak yang mereka hasilkan dari kacang kedelai, biji bunga matahari, jagung....jauuuuuhh kalah daripada CPO.... Ingat kita jangan mau dibodohi...dijajah dan ditekan orang luar negeri bahkan sesama anak bangsa kita dibenturkan dengan mempengaruhi para ahli botanical untuk menetapkan tanaman sawit tidak termasuk tanaman penyangga ekologi, padahal sawit juga punya batang keras dan pohon yang terbungkus pelepah....umumnya panjang....konsumsi air masih wajar2...yang mengkonsumsi air lbh dari sawit juga banyak seperti eukaliptus dan yang terpenting sumbangsihnya bagi ekonomi RI berimbas positif pada perbaikan ke berbagai tatanan hidup masyarakat bahkan dunia.
Utamakan kelanjutan kehidupan manusia manusia berkembang biak,manusia butuh tempat tinggal, butuh lahan bercocok tanam , berkebun, utamakan manusianya ketimbang hewanya
Kalau yang memakai lahan negara rakyat kecil bukan perusahaan pemerintah tidak bisa apa2 memang negara harus memberi makan rakyat nya cuma perlu di atur berapa untuk rakyat dan negara harus mengambil seluruh perkebunan sawit milik perusahaan dan di berikan ke rakyat dan yg di kawasan hutan di kembalikan perusahaan hanya boleh bikin pabrik pengolahan saja dan semakin banyak pabrik sawit maka antar pabrik akan bersaing harganya..
Pihak berwenang di daerah itulah yang bertanggung jawab, karena izin usaha dan izin -izin semacamnya itu mereka lah yang memberikan nya...... Andaikan izin -izin itu tidak di berikan maka hutan itu tidak ada yg berani mengelolanya
Kalau masyarakat kecil yg buka JD bahan berita,tp kok Perusahaan yg buka lahan diam kok gak di beritakan.Apa salah kita orang kecil ini,ada kok di Riau ini mkn yg perusahaan belum ketahuan dilahan Taman Tesonelo.
Betul itu bosss, tak kirain mau audit perusahan yg jahat diriau ini, eh... Malah audit tanah yg satu jengkal deh🤣🤣🤣🤣 pemerintah GK punya nyali audit PT. Indrustri yg besar2 diriau, Taulah..🤣
Kalau mau audit, jangan masyarakat dong pak, tolong audit tuh perusahaan yg besar di Riau ini kalau benar2 peduli sama rakyat, jangan beraninya sama masyarakat kecil, kami beli tanah ada surat dari desa, dan dari camat.. jadi apalagi pak??
Klw GITU BAWA APARAT KEAMANAN DRI TNI DAN POLRI 🇮🇩,jgn banyak alasan seluruh PENGABDI BANGSA NEGARA INDONESIA 🇮🇩.YG BERPEDOMAN ATURAN HUKUM SYSTEM PEMERINTAHAN BANGSA NEGARA INDONESIA 🇮🇩.trs berkomunikasi dgn APARAT KEAMANAN DISETIAP WILAYAH DAERAH BANGSA NEGARA INDONESIA 🇮🇩. trmksh sllu Utk semuanya
Saya sangat prihatin terhadap pemerintahan kita ini.kenapa selalu masyarakat kecil yg ditindas,apa pemerintah tidak sadar bahwa perusahan perusan asing yg membuka lahan ribuan hektar demi kepentingan sendiri....???sementara masyarakat punya lahan hanya hitungan jari
Lagipula percuma juga kita habiskan hutan kita utk kebun sawit tapi minyak goreng tetap mahal. Semua produsen minyak sawit hanya cari untung sebesar-besarnya dgn mengincar pasar ekspor, yg semakin kaya hanya pemilik pabrik minyak sawit, sementara rakyat hanya bisa pasrah dgn minyak goreng mahal, sementara instansi yg bertugas menjaga hutan tetap terus membagi-bagikan lahan hutan kepada pengusaha besar, gak peduli hutan sdh hampir hampir.
Klo per orangngan itu artinya masyarakat yang menerima manfaat nya..... Klo perusahaan itu namanya elite-elite dan pemilik saham perusahaan yg ada di wilayah itu....
Kong kalikong antara pemerintah daerah dengan pengusaha Sawit... Sebetulnya Gampang Minta surat dari pengusaha, siapa yang mengeluarkan surat dan memberi izin selesai...Tapi, Kalau bisa di persulit mengapa harus di permudah Ujung Ujungnya Duit..Apa perlu Jokowi juga yang harus turun tangan...??? Di jamin 100% Pasti, Bakalan banyak yang terseret..
Kalau mau diaudit, di provinsi RIAU jago nya, mafia tanah boss.. ayok audit sampai daerah plosok nya kalau pemerintah punya nyali membantu masyarakat indonesia
Jgn Lupa di sumatra barat bang tepat nya di PT INKASI RAYA,, ada tana adat yg di larang yg di kelolah pabrik,, yg ber kuasa di sana pimpinan adat INDRAPURA PESSEL SUMBAR
Itu memang benar...kami bukan meramba hutan.kami beli dari warga setempat.yaitu putra daerah, baru kami memeras keringat untuk mengelolanya,pagi ,,,,sore,,,,////malam,tlg jangan masyarakat kecil mau ditindas.klo punya taring,, banyak perusahaan yg begitu luas tanah yg di kelola.
Gagalnya pemerintah daerah, hukum yg lemah masih terjadi di daerah,, izin yg memberikan itu didaerah, tdk ada penegakan hukum yg tegas ya percuma jika ada peraturan.
Kalo memang membawa manfaat lebih besar. Menjadi sumber kehidupan rakyat yg bisa mensejahterakan rakyat dan negara. Kenapa harus di obok obok oleh pihak kain
Memang seharusnya harga buah sawit itu dibawah Rp 1000,-/kg sehingga harga minyak goreng bisa ditekan. Buah sawit itu bahan, sedangkan minyak sawit itu produk akhir (produk jadi). Kalau harga bahan sudah mahal, jangan harap harga produk akhirnya murah. Selama ini harga buah sawit sudah terlanjur manja dengan harga yg sangat tinggi tetapi bahkan pemilik sawit pun mengeluhkan mahalnya harga minyak goreng. Lucu kan..? Jadi harga TBS Rp 300,- s/d Rp 500,- saja itu sudah cukup. Soal pupuk? Tidak usah pakai pupuk kimia, mahal. Pakai pupuk kompos saja murah. Belajar bikin pupuk kompos mulai sekarang !👍🏾
Coba datang ke kalimantan barat banyak tambang tambang ilegal disana masih kurang media biar tercium oknum oknum yang tidak bertanggung jawab Lahan sawit juga mungkin banyak juga yang ilegal
Lahan sdh di bagi oleh pemerintah kepada korporasi yg punya modal , kenapa hanya petani biasa di peasalahkan....indonesia bukan hanya di miliki segintir orang kaya...
Kalau tentang ini yg salah adalah pemerintah... Mengapa tdk di jaga atau di buat batas.atau di paret dll... Kalau sudah begini apa rakyat itu mau di gusur???... Kalau tentang penetapan hutan lindung,konservasi,hp dll penetapan ini adalah peninggalan Belanda....
Itula kelakuan warga pendatang salah satu suku disumatera yang sering mereka lakukan d Ngan datang kedaerah tertentu utk menggarap hutan dan mengajak beberapa keluarganya utk tinggal didalam hutan dan lama lama jadi kampung mereka dan penduduk pribum tersingkir dari situ
Bikin imvestigasi kayak BBC mengungkap konflik Plasma perusahaan dgn masyarakat, celakanya Metro tv ni mengungkap kesalahan masy. Merambah hutan kawasan, dan celakanya tdk ada menyinggung perusahan yg tidak memenuhi kewajiban Plasma atau merambah hutan secara luas
Cba dlu bpk presiden jokowi dtang kedaerah peranap riau yg sekarang konflik sama perusahaan akasia yg sampe sekarang belum tuntas pokok masalahnya. biar kami masyarakat disana tauh spa yg salah klau kmi yg salah jadi kmi tauh angkat kaki.tlonglah kmi yg didaerah peranap inhu kyaknya ad main jga pemerintah disini kok gk tuntas,pdahal kmi sdh mngajukan ke daerah pekan baru smpai ke pengadilan pun sdh di ushakn.
Sebelumnya saya minta maaf jika saya salah berkomentar jika anda diposisi rakyat kecil yang hanya bergantung hidup dari kebun sawit lebih gajah yang mati apa rakyat kecil Indonesia yang kehilangan mata pencarian untuk kelangsungan hidup keluarga terkecuali gajah bisa membiayai hidup rakyat .maaf sebelumnya ini cuma pendapat orang kecil bukan perusahaan yang pakai izin hgu
Mulai dari dulu investigasi, perambahan hutan, penyandraan hewan lindung, merusak ekosistem, tapi kok bisa lahan konservasi ber SK Camat. berarti ada permainan di pemangku kpentingan, termasuk yang mengeluarkan SK tersebut. miris
Kok unik yah.... Kalau yang mengolah masyarakat kan tinggal di arahkan dan diberi pembinaan, ketimbang masyarakat pada nganggur yang ujung ujung malah menyusahkan negara, kan lebih baik mengolah tanah air sendiri, dari pada tanah air kelola oleh perusahan yang hampir sebagian besar saham terbesar nya di pegang oleh orang asing.. Masa Iyah masyarakat harus terus terusan menjadi buru bangsa lain di negeri sendiri... Mikerrrr
Itu masyarakat pendatang bukan masyarakat lokal, masyarakat lokal dapat apa selain panas dan banjir? Perambah Tesso Nilo dan taman nasional di Riau, banyak dari Sumut dan Jawa.
@@mataelang2999 suruh cari lahan lain. Jangan di taman nasional. Sekarang Pekanbaru kalau musim panas, bisa sampai 39-40 derajat karena hutan diganti sawit semua.
Tak ada lagi namanya yg peduli sama marga satwa ,,jangan karena di beri uang sekepok jadi hancur segudang ,,wahai pemerintah peduli lindungi lah marga satwa jangan di biarkan parah hewan hewan mati akibat hutan lindung di rusak para pengusaha yg tidak peduli sama sekali.. NKRI harga mati🇲🇨
Anda bilang NKRI harga mati...?? 😏🤣 Jangan sok paling cinta NKRI pak bos,... Bisa bisa anda berkomentar NKRI harga mati tapi anda lebih peduli dengan binatang ketimbang putra dan putri negri ini, NKRI tidak akan pernah lahir kalau dulu banyak orang orang seperti anda, "orang yang lebih peduli dengan binatang ketimbang sesama manusia... Ingat ..... NKRI itu adalah sebuah negara bos, Anda tau negara .. 👉Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut,..👈 Jadi jangan sok paling cinta NKRI jika anda lebih memikirkan binatang ketimbang mereka putra putri bangsa yang sendang berjuang mencoba menciptakan sumber penghasilan lewat bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sekeluarga... Dan satu lagi yang harus anda Ingat NKRI di perjuangkan oleh semua elemen, semua kelompok, putra putri terbaik bangsa,... Dengar satu tekad Untuk MERDEKA'.......!!!!!!! Dari tangan sang penjajah,.. Bukan di perjuangkan oleh yang sendang anda perjuangkan.. 🥴
Harusnya metro tv juga buat investigasi mengapa harga sawit 900/kg
Pemerintah wajib mengaudit semua lahan sawit. Tidak hnya di riau, di kawasan Sinawar Jambi n daerah lain banyak pengusaha sawit dilahan konservasi.
Sejak dahulu dokumen pemerintah tidak beres....
TUGU MONAS seperti dikatakan metri keuangan Sri Mulyani gak bersurat....
Apabila oligarki masuk dalam kancah politik dan menjadi penguasa negara, akibatnya pemerintah tak berdaya menegakkan aturan hukum terhadap bisnis para Oligarki, cita-cita dan pengorbanan para pahlawan bangsa seolah tak berarti, sedih melihatnya
Selagi pada doyan duit.. Semua berjalan mulus.
Masyarakat jadi tumbal... Hutan di buka, hewan buas masuk pemukiman.
@@gabrielboy1599 betul. Sgt miris
Perambahan hutan Riau tidak mutlak dilakukan masyarakat melainkan juga dilakukan oleh perusahan yg bekerjasama dengan pemerintah daerah.
Benar itu bosss, diriau jagonya perusahaan mafia tanah💯👍👍
Betul bos,di Indonesia yang disorot cuma masyarakat yang merambah hutan,tetapi perusahaan yang merambah hutan ratusan ribu hutan mana pernah disorot,
Pengawasan hutan banyak yg makan gaji buta,dan cara kerja nya mengada-ada,contoh kalau masyarakat yg bikin ladan dengan luas 1 atau 2 hektar,selalu di cegah oleh pengas hutan,tetapi kalau penguasaan yg buka lahan yg ratusan hektar,dilindungi oleh pengawas hutan dimaksut
Tolong lah Pak presiden,, jangan di gusur masyarakat nya,, udah butuh perjuangan bayak menjadikn itu
Saya lebih suka hutan dijadikan Kebun sawit oleh masyarakat, dari pada hutan dijadikan kebun sawit oleh PT
masyarakat dilarang dan dipandang ilegal serta diperhadapkan dengan proses hukum, tetapi untuk korporasi besar jutaan hektar dengan alasan ijin HGU serta untuk para pengusaha besar seperti Surya Paloh, Aburizal Bakrie, dll.aman saja........masyarakat merambah wilayah hutan lindung dan sejenisnya karena mereka sudah tak punya lahan, lahannya sudah dihabiskan oleh pihak korporasi........
Saya sangat yakin sekali,bahwa semua ini adalah kelalaian pemerintah dalam pengawasan hutan kawasan,sehingga perusahaan laluaasa untuk menguasai lahan tersebut,kerna ada pihak2 tertentu yg mendekeng atau melindungi perbuatan mereka
Jadi rindu zaman pak Soeharto yang mengutamakan rakyat kecil untuk punya lhan sawit transmigrasi manusia juga butuh hutan untuk bergantung hidup sebaliknya juga satwa juga butuh hutan tapi kembali lagi pada pemerintah.pemerintah yang bijaksana tentu lebih mementingkan rakyat bukan gajah atau binatang buas
Harusnya Menteri KLH membuat aturan Agar perusahan Sawit yg mendapat izin Perkebunan ratusan ribu Hektar mewajibkan setiap 100 Hektar lahan Sawit harus dipotong 10 Hektar dibuat Hutan utk habitat satwa hutan dari 10 Hektar lahan = 9 hektar hutan + 1 hektar dibuat embung utk menapung air hujan agar kalau hujan deras tidak terjadi banjir bandang..
Akibat pengusaha sawit hutan habis, iklim rusak, banjir dimana mana, negara harus serius menangani perluasan/penambahan lahan sawit. Jangan hanya karena alasan SDM/tenaga kerja/sumber mata pencaharian masyarakat lalu lingkungan di rusak... Semoga pak Mentri dapat memantau harga penjualan minyak sawit sehingga dapat menyetop peramba hutan..
Diseluruh kalimantan juga sama hutan habis , menjadi perkebunan sawit ,karena Hutan ya udah Rusak akibat pembalakan liar ,
Indonesia itu bukan milik pembuat undang-undang tapi milik masyarakat
Wahai media,,, tidak ada perambahan hutan tapi itu atas restu pemerintah,,, buktinya semua petani sawit beli tanah dan berkorban harta sama nyawa untuk menjadikan perkebunan sawit selama 3tahun menderita sekeluarga,,, 🙏
Masalahnya apa klu memang itu lahan sangat di butuhkan masyarakat untuk keberlangsungan hidup,hanya harus di kontrol pemanfaatan nya agar bisa produktif
Kalau sudah begini terlihat pemerintah daerah Riau lemah dan perlu penanganan khusus. Kalau dilihat tidak ada koordinasi antar lembaga, sedangkan pihak aparat keamanan sepertinya tutup mata ..entah sampai kapan penyelesaian perambahan hutan akan berhenti...apa pak Jokowi langsung menangani saja dan para menterinya tidur saja
Assalamualaikum utk SELURUH TEAM METRO TV BESERTA KELUARGA, salam sht walafiat, bersyukur, berdoa, bahagia, sejahtera sllu utk semuanya.
Ini akibat perijinan diberikan kpd kpl daerah jadi cara pikirnya kpl daerah cumak mimpin 2 Priode urusan jangka panjang tdk dimiliki kpl daerah yg penting mereka dpt kembali modal utk jadi kpl daerah,NKRI diambang kerusakan cukup parah NKRI😭😭😭😭
Sumatera harus lestari, pulau sumatera jangan dirusak karena ini adalah tabah yang menghormati hutan dan satwa
Bukan salah masyarakat,gimana masyarakat mau maju.klu mau cari kebun udh susah bnyk d kuasai perusahaan,tdk mungkin juga seumur hidup bekerja d perusahaan turun temurun.
Kunci ya kebijakan negara,klu ingin masyarakat maju ya di sediakan lahan atau Tran
Petani Indonesia lah yg paling mandiri,karena pingin punya hasil sendiri,tanam Sawit pun modal sendiri.Karena gak tau yg awan,niatnya pingin punya ladang.😭😭😭😭😭😭😭
Yg penting UU agraria di tepati untuk warga individu dibatasi untuk memiliki beberapa hektar tanah. Nyatanya masih banyak orang yg punya tanah lebih dari 40 hektar .
Saya izin berpendapat, masyarat atau pemilik kebun sawit memang salah berkebun di kawasan hutan negara. Namun perlu saya jelaskan disini, kawasan hutan dirambah menjadi perkebunan bukan pendatang yang mengklaim hutan kemudian menebang pohon dan menanam sawit tetapi ini dilakukan oleh masyarat adat asli sana seperti yang di katakan narasumber Pak Sianipar. Karena mengelola hutan menjadi perkebunan itu butuh waktu lama bukan hanya setahun saja tetapi bertahun2. Dan mirisnya masyarat asli sana mengakui kawasan tersebut milik nenek moyang mereka bukan kawasan hutan yg di lindungi. Akhirnya mereka menebang pada zaman dulu mengunakan singso dan membutuhkan waktu lama kemudian di tanam sawit dan di jual ke masyarakat pendatang. Salahnya masyarakat pendatang tidak memgetahui asal usul tanah tersebut. Dan memang ketika terjadi jual beli tanah hanya tertulis diatas kwitansi saja dan setelah itu di terbitkan surat oleh kepala desa yang menyatakan kawasan tanah tersebut tidak bermasalah dgn org lain maupun negara. Disini sudah banyak kekeliruan mulai masyarakat asli suku sana yg mengakui hutan itu tanah nenek moyang mereka dan menebang pohon lalu di tanam sawit dan di jual, kepala desa nya juga salah besar karena tidak mengetahui wilayahnya itu termasuk kawasan hutan atau tidak. Seperti yg kita ketahui ya tanda tangan itu resmi dan kepala desa juga termasuk pemerintah. Jadi masyarakat pendatang itu ya percaya saja tanah itu tidak bermasalah karena ada tanda tangan kepala desa. Logikanya, ga mgkn kebun sawit yg berdiri diatas tanah terlarang ditebang dan di tanami pepohonan lagi ya mau ga mau harus di bebaskan dari kawasan hutan terlarang perkebunan sawit itu.
Masyarakat jg ingin sejahtera pak, tindak dl perusahan² yg banyak di riau tp tdk memiliki izin, yg penting bayar kpd pejabat² tertentu..
Untk apa binatang Gajah, itu di pelihara. Yg di pentingkan lh kehidupan manusia, atau masyarakat.
Coba tanya sama sang pencipta ....yg berhak hidup di bumi bukan hanya manusia tpi semua mahluk hidup berhak punya generasi kehidupan.
Masyarakatnya tidak mempedulikan sesama makhluk hidup, pemerintah harus tegas dan wajib dihum didenda yang seberat berat berat berat dan beratnya !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jika memang tanah itu hutan lindung kenapa tidak ada pengawasan dari pemberintah jika emang ada yang salah segeralah usut terutama dari pemberintah yang terkait jangan langsung kemasyarakatnya
Dilaporkan AJA DI KEMENTERIAN PERTANAHAN/AGRARIA YG SEKARANG DI PIMPINAN OLEH BAPAK HADI.trmksh atas INFONYA
Menghentikan ekspor CPO dulu adalah kebijakan yang sangat bodoh.... Akhirnya rakyat petani sawit yang harus menanggung penderitaan
Seharusnya ini menjadi perhatian khusus pemerintah.
Sekuat SURAT desa,tapi PETA WILAYAH KEHUTANAN MILIK NEGARA INDONESIA 🇮🇩MASIH ADA DLM PETA KEMENTRIAN BANGSA NEGARA INDONESIA 🇮🇩. pokoknya RESIKO tanggung sendiri.trmksh sllu utk semuanya
Semua tanah di indo milik negara/ pemerinta, tapi jangan lupa kalau negara/pemerinta, adalah mik rakyat ingat itu........😗😗😗😗😗😗
Dan WAJIB HARUS JELAS DATA SURAT SERIKAT dri PERTANAHAN DIWILAYAHNYA DAN DASAR HUKUMNYA JELAS.trmksh sllu utk semuanya
seharusnya pemerintah membatasi memberikan tanah kepada pengusaha dan merikan kepada masyarakat, yang aneh terkadang,kalo masyarakat membuka hutan,di larang,alam tidak ada ijin,tapi bila ada pengusaha/ yang punya uang banyak si ijinkan karena ada ijin dari pemerintah "memang nasib orang bahwa selalu tertekan/tidak punya uang banyak untuk mengurus ijin.
Untuk maksud dan tujuan menciptakan lapangan kerja dan pemasukan kas negara dalam bentuk retribusi yang harus dibayar oleh pemilik kebun memang sudah tepat.....kita harus dukung pemutihan ini. Akan tetapi lahan yang memang sudah diperuntukkan sebagai lahan konservasi dan hutan lindung sebaiknya dipertahankan..... Sedangkan masalah Eropah menolak CPO Indonesia dengan alasan merusak hutan....itu lebih bersifat politis karena produk minyak yang mereka hasilkan dari kacang kedelai, biji bunga matahari, jagung....jauuuuuhh kalah daripada CPO.... Ingat kita jangan mau dibodohi...dijajah dan ditekan orang luar negeri bahkan sesama anak bangsa kita dibenturkan dengan mempengaruhi para ahli botanical untuk menetapkan tanaman sawit tidak termasuk tanaman penyangga ekologi, padahal sawit juga punya batang keras dan pohon yang terbungkus pelepah....umumnya panjang....konsumsi air masih wajar2...yang mengkonsumsi air lbh dari sawit juga banyak seperti eukaliptus dan yang terpenting sumbangsihnya bagi ekonomi RI berimbas positif pada perbaikan ke berbagai tatanan hidup masyarakat bahkan dunia.
Utamakan kelanjutan kehidupan manusia manusia berkembang biak,manusia butuh tempat tinggal, butuh lahan bercocok tanam , berkebun, utamakan manusianya ketimbang hewanya
Kalau yang memakai lahan negara rakyat kecil bukan perusahaan pemerintah tidak bisa apa2 memang negara harus memberi makan rakyat nya cuma perlu di atur berapa untuk rakyat dan negara harus mengambil seluruh perkebunan sawit milik perusahaan dan di berikan ke rakyat dan yg di kawasan hutan di kembalikan perusahaan hanya boleh bikin pabrik pengolahan saja dan semakin banyak pabrik sawit maka antar pabrik akan bersaing harganya..
Pihak berwenang di daerah itulah yang bertanggung jawab, karena izin usaha dan izin -izin semacamnya itu mereka lah yang memberikan nya......
Andaikan izin -izin itu tidak di berikan maka hutan itu tidak ada yg berani mengelolanya
Pemerintah perlu bertindak, kasian satwa satwa kehilangan tempat tinggal kehidupan nya
Kalau masyarakat kecil yg buka JD bahan berita,tp kok Perusahaan yg buka lahan diam kok gak di beritakan.Apa salah kita orang kecil ini,ada kok di Riau ini mkn yg perusahaan belum ketahuan dilahan Taman Tesonelo.
Betul itu bosss, tak kirain mau audit perusahan yg jahat diriau ini, eh... Malah audit tanah yg satu jengkal deh🤣🤣🤣🤣 pemerintah GK punya nyali audit PT. Indrustri yg besar2 diriau, Taulah..🤣
Di Riau kerusakan hutan luar biasa hebat karena semua pejabatnya bermain. Kades, camat, Bupati dan gubernur Riau pasti terlibat.
Tidak hanya di riau di kalimantan timur pun sama.. pemerintah tutup mata kalah dgn cukong2 sawit
Kalau mau audit, jangan masyarakat dong pak, tolong audit tuh perusahaan yg besar di Riau ini kalau benar2 peduli sama rakyat, jangan beraninya sama masyarakat kecil, kami beli tanah ada surat dari desa, dan dari camat.. jadi apalagi pak??
Klw GITU BAWA APARAT KEAMANAN DRI TNI DAN POLRI 🇮🇩,jgn banyak alasan seluruh PENGABDI BANGSA NEGARA INDONESIA 🇮🇩.YG BERPEDOMAN ATURAN HUKUM SYSTEM PEMERINTAHAN BANGSA NEGARA INDONESIA 🇮🇩.trs berkomunikasi dgn APARAT KEAMANAN DISETIAP WILAYAH DAERAH BANGSA NEGARA INDONESIA 🇮🇩. trmksh sllu Utk semuanya
Saya sangat prihatin terhadap pemerintahan kita ini.kenapa selalu masyarakat kecil yg ditindas,apa pemerintah tidak sadar bahwa perusahan perusan asing yg membuka lahan ribuan hektar demi kepentingan sendiri....???sementara masyarakat punya lahan hanya hitungan jari
Lagipula percuma juga kita habiskan hutan kita utk kebun sawit tapi minyak goreng tetap mahal. Semua produsen minyak sawit hanya cari untung sebesar-besarnya dgn mengincar pasar ekspor, yg semakin kaya hanya pemilik pabrik minyak sawit, sementara rakyat hanya bisa pasrah dgn minyak goreng mahal, sementara instansi yg bertugas menjaga hutan tetap terus membagi-bagikan lahan hutan kepada pengusaha besar, gak peduli hutan sdh hampir hampir.
pemerintah daerah yg hrs bertanggung jawab..
Kebun kelapa sawit bukan milik masyarakat kecil,tp yang berduit.
Klo per orangngan itu artinya masyarakat yang menerima manfaat nya.....
Klo perusahaan itu namanya elite-elite dan pemilik saham perusahaan yg ada di wilayah itu....
Itu bagus tanaman berguna
Kong kalikong antara pemerintah daerah dengan pengusaha Sawit... Sebetulnya Gampang Minta surat dari pengusaha, siapa yang mengeluarkan surat dan memberi izin selesai...Tapi, Kalau bisa di persulit mengapa harus di permudah Ujung Ujungnya Duit..Apa perlu Jokowi juga yang harus turun tangan...??? Di jamin 100% Pasti, Bakalan banyak yang terseret..
DOR MAFIA TANAH DEMI RAKYAT KECIL. Pejabat yg terkait ke nak suap oleh pengusaha yg nakal . Rakyat harus kompak , dor mafia tanah
Makanya HGU harus dicabut...
Berikan KPD rakyat...sebap rakyat butuh makan..
Masi segar ingatan kita tentang PT. TOGANDA milik D.L sitorus,. Nyatanya masi jalan terus tu perusahaan.
Tanah Tuhan yg di olah masyarakat.sejak kapan negara ciptakan tanah.rakyat yg berkuasa bkn negara
Kalau mau diaudit, di provinsi RIAU jago nya, mafia tanah boss.. ayok audit sampai daerah plosok nya kalau pemerintah punya nyali membantu masyarakat indonesia
👍👍👍
Rakyat butuh makan ,gk seperti pejabat yg punya gaji bulanan .
Jgn Lupa di sumatra barat bang tepat nya di PT INKASI RAYA,, ada tana adat yg di larang yg di kelolah pabrik,, yg ber kuasa di sana pimpinan adat INDRAPURA PESSEL SUMBAR
Beli tanah kok dibilang merambah ,narasi yang salah .
Betul
Itu memang benar...kami bukan meramba hutan.kami beli dari warga setempat.yaitu putra daerah, baru kami memeras keringat untuk mengelolanya,pagi ,,,,sore,,,,////malam,tlg jangan masyarakat kecil mau ditindas.klo punya taring,, banyak perusahaan yg begitu luas tanah yg di kelola.
Di bangka belitug hutan hampir
Habis di tanam sawet
Petugas sih gak kalah tapi kan mengedapankan sikap manusiawi
Gagalnya pemerintah daerah, hukum yg lemah masih terjadi di daerah,, izin yg memberikan itu didaerah, tdk ada penegakan hukum yg tegas ya percuma jika ada peraturan.
Tinggal lapor aja ke pihak berwajib ... Gitu aja koq repot .... Cumunguuuttt ... 💪
Dengan begitupun , minyak goreng bisa mahal di dalam negeri.
Cara mengurangi pengganguran cuman membebaskan membuka lahan... Pi di batasi jangan serakan sendiri
Yg jelas tdk adanya pengawasan yg serius dari pihak pemerintah.stelah terjadi baru di permasalahkan
tangkap oknum2 pejabat nya,, terutama kades, lurah, camat nya
Tangung jawab kades, camat, gubernur!!!
Kalo memang membawa manfaat lebih besar. Menjadi sumber kehidupan rakyat yg bisa mensejahterakan rakyat dan negara. Kenapa harus di obok obok oleh pihak kain
Carut marut bangsa akibat oknum pejabat yang berpola pikir penjajah yang tak bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara .
Memang seharusnya harga buah sawit itu dibawah Rp 1000,-/kg sehingga harga minyak goreng bisa ditekan.
Buah sawit itu bahan, sedangkan minyak sawit itu produk akhir (produk jadi).
Kalau harga bahan sudah mahal, jangan harap harga produk akhirnya murah.
Selama ini harga buah sawit sudah terlanjur manja dengan harga yg sangat tinggi tetapi bahkan pemilik sawit pun mengeluhkan mahalnya harga minyak goreng. Lucu kan..?
Jadi harga TBS Rp 300,- s/d Rp 500,- saja itu sudah cukup.
Soal pupuk? Tidak usah pakai pupuk kimia, mahal. Pakai pupuk kompos saja murah. Belajar bikin pupuk kompos mulai sekarang !👍🏾
Tanam sendiri sawit kau bodat.... Biar murah minyak makanmu....
Atur cok atur kau tanam sendiri kau panen sendiri kau buat minyak goreng mu sendiri
Mampos kau sawit mu dak ade harga !
Siapae suroh tanam sawit , bodat !
Apa Pemerintah suroh kalian nanam sawit ?? Pikir pakai otakmu !
Mampos la kau!
Coba datang ke kalimantan barat banyak tambang tambang ilegal disana masih kurang media biar tercium oknum oknum yang tidak bertanggung jawab
Lahan sawit juga mungkin banyak juga yang ilegal
Lahan sdh di bagi oleh pemerintah kepada korporasi yg punya modal , kenapa hanya petani biasa di peasalahkan....indonesia bukan hanya di miliki segintir orang kaya...
Kalau tentang ini yg salah adalah pemerintah...
Mengapa tdk di jaga atau di buat batas.atau di paret dll...
Kalau sudah begini apa rakyat itu mau di gusur???...
Kalau tentang penetapan hutan lindung,konservasi,hp dll penetapan ini adalah peninggalan Belanda....
Bagus pegi kota semua begadang..
Itu caranya negara ambil dari PETANI ganti Rugi lahan konservasi ,kembalikan ke fungsi awal ..
Hidup lah bansa ku hidup tanah akhir nya rakyat kecil juga kena dampak nya
Itula kelakuan warga pendatang salah satu suku disumatera yang sering mereka lakukan d Ngan datang kedaerah tertentu utk menggarap hutan dan mengajak beberapa keluarganya utk tinggal didalam hutan dan lama lama jadi kampung mereka dan penduduk pribum tersingkir dari situ
Bikin imvestigasi kayak BBC mengungkap konflik Plasma perusahaan dgn masyarakat, celakanya Metro tv ni mengungkap kesalahan masy. Merambah hutan kawasan, dan celakanya tdk ada menyinggung perusahan yg tidak memenuhi kewajiban Plasma atau merambah hutan secara luas
Ini yg harus bertanggungjawab ya kepala daerah
Tanah hutan lindung bukit Suligi sudah penuh sawit semua yg tersisa cuma bukit yg berbatu ...yg nga mungkin sawit tumbuh d atas nya .
Kenapa sekarang baru terbangun.apa tidurnya kurang yenyakk?atau ada unsur lain.
HEBAT KALO BISA BONGKAR MASALAH INI KALO GAK MASUK KUBUR.
Cba dlu bpk presiden jokowi dtang kedaerah peranap riau yg sekarang konflik sama perusahaan akasia yg sampe sekarang belum tuntas pokok masalahnya. biar kami masyarakat disana tauh spa yg salah klau kmi yg salah jadi kmi tauh angkat kaki.tlonglah kmi yg didaerah peranap inhu kyaknya ad main jga pemerintah disini kok gk tuntas,pdahal kmi sdh mngajukan ke daerah pekan baru smpai ke pengadilan pun sdh di ushakn.
Sebelumnya saya minta maaf jika saya salah berkomentar jika anda diposisi rakyat kecil yang hanya bergantung hidup dari kebun sawit lebih gajah yang mati apa rakyat kecil Indonesia yang kehilangan mata pencarian untuk kelangsungan hidup keluarga terkecuali gajah bisa membiayai hidup rakyat .maaf sebelumnya ini cuma pendapat orang kecil bukan perusahaan yang pakai izin hgu
Jangan rakyat yang disalahkan yang cuma buka sedikit .bagai mana dengan PT besar yang menggarap sesukanya
Dipidanakan langsung kepala desa Yang menjual tanah secara ilegal.
By Lois Sitompul
Ini yg harus di proses PAK JOKOWI. PENJARA KAN SEMUA YG TERLIBAT, KALAU PERLU TEMBAK MATI
Salah satu kegagalan pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya.
Kasih tau ke media luar negeri, agar Indonesia disalahkan atas perubahan iklim dan dapat sanksi dari mereka
Yang disorot cuma perambahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat,lalu mereka perusahaan" yang jg merambah tak pernah disorot
Mulai dari dulu investigasi, perambahan hutan, penyandraan hewan lindung, merusak ekosistem, tapi kok bisa lahan konservasi ber SK Camat. berarti ada permainan di pemangku kpentingan, termasuk yang mengeluarkan SK tersebut. miris
Bener kata A Hok mantan Gub Jakarta.
Negara atau aparat tidak boleh Klah sama preman,tpi kenyataan nya kalah
Kok unik yah....
Kalau yang mengolah masyarakat kan tinggal di arahkan dan diberi pembinaan, ketimbang masyarakat pada nganggur yang ujung ujung malah menyusahkan negara, kan lebih baik mengolah tanah air sendiri, dari pada tanah air kelola oleh perusahan yang hampir sebagian besar saham terbesar nya di pegang oleh orang asing..
Masa Iyah masyarakat harus terus terusan menjadi buru bangsa lain di negeri sendiri...
Mikerrrr
Itu masyarakat pendatang bukan masyarakat lokal, masyarakat lokal dapat apa selain panas dan banjir? Perambah Tesso Nilo dan taman nasional di Riau, banyak dari Sumut dan Jawa.
@@suryandii
Di sini kadang kadang yang unik...
Coba cek di lapangan bos ku biar tau fakta nya...
@@mataelang2999 suruh cari lahan lain. Jangan di taman nasional. Sekarang Pekanbaru kalau musim panas, bisa sampai 39-40 derajat karena hutan diganti sawit semua.
@@suryandii karena populasi di kota over itu bos,...
coba di kota itu tanaman mi pepohonan mudah mudah gak seperti itu...
Salam akal sehat bos...
Dimana pemerintah Indonesia..? Kenapa tidak dibanyakkan lowongan kerja.? Warga Sumatera mau makan apa.?
Itu semua karena tidak di atur kehidupan yang berkeadilan,
Semua itu ada sebab, sehingga menjadi akibat
Itulah kelemahan pemerintah,,
Lebih penting suap daripada pajak,,
Tak ada lagi namanya yg peduli sama marga satwa ,,jangan karena di beri uang sekepok jadi hancur segudang ,,wahai pemerintah peduli lindungi lah marga satwa jangan di biarkan parah hewan hewan mati akibat hutan lindung di rusak para pengusaha yg tidak peduli sama sekali..
NKRI harga mati🇲🇨
Anda bilang NKRI harga mati...??
😏🤣
Jangan sok paling cinta NKRI pak bos,...
Bisa bisa anda berkomentar NKRI harga mati tapi anda lebih peduli dengan binatang ketimbang putra dan putri negri ini, NKRI tidak akan pernah lahir kalau dulu banyak orang orang seperti anda, "orang yang lebih peduli dengan binatang ketimbang sesama manusia...
Ingat .....
NKRI itu adalah sebuah negara bos,
Anda tau negara ..
👉Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut,..👈
Jadi jangan sok paling cinta NKRI jika anda lebih memikirkan binatang ketimbang mereka putra putri bangsa yang sendang berjuang mencoba menciptakan sumber penghasilan lewat bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sekeluarga...
Dan satu lagi yang harus anda
Ingat NKRI di perjuangkan oleh semua elemen, semua kelompok, putra putri terbaik bangsa,...
Dengar satu tekad Untuk MERDEKA'.......!!!!!!! Dari tangan sang penjajah,..
Bukan di perjuangkan oleh yang sendang anda perjuangkan..
🥴
Mmg sangat miris, tanah rakyat dipakai tp cpo hrs minta ijin daerah lain...rakyat terjajah diatas tanahnya sendiri
Pajak naik, tanah dirampas, hutan rusak, dalil menaikkan pendapatan tp rakyat sekitar tetap miskin
@@brother75 ada orang politik dan dtk kekuasaan atau orang² yg dkt dng istana.sehingga aparat tidak berdaya