วีดีโอ

Terimakasih prof terus kembangkan 🔥

Diawali dengan bertanya di akhiri dengan pertanyaan

Sangat mencerahkan prof, terima kasih ilmunya!

Ga usah harus pakai gelar panjang profesor dll, sekolah tinggi2 kok otaknya somplak, jika keputusan yg diambil dari hasil kejahatan maka putusan tersebut tidak Syah, walau MK itu sifat final/binding, itu kalau hakimnya waras, jika hakimnya otak somplak apakah masih harus dijalankan, lagi pula moral hakim negri ini belum ada yg bisa diteladani, moralnya bejat, mata duitan, mempermainkan hukum, menyalah gunakan wewenang, harus dirubah MK ini, negri ini berdiri atas perjuangan tokoh2 bangsa dengan pengorbanan jiwa raga kok cuma diwakili mulut2 hakim 9 orang yg otaknya pada somplak, hukum apa iniiiiii?

Hukum itu cacatnya oleh ketidak Adilan dalam menerapkan hukum itu cacat

Ayo batalkan pak. Masa MK itu Tuhan? Gak bisa dianulir kalau cacat? Itu jelas Cacat etika, moral, norma, jelas memuat kesengajaan kecurangan yg TSM. Hanya dengan senjata 'putusan final dan mengikat' ? Ayo pak, MK 90 itu salah dimata nurani , moral dan fakta. Perusakan tatanan negara. Buka lagi kasusnya. Bslikin hukum yg benar.

Negara Indonesia kan negara kesatuan berbentuk Republik, bukan negara kerajaan,.. hukum tidak bersifat subjektif tetapi obyektif (piagam PBB bahkan Piagam Jakarta tersirat dlm Pancasila dn UUD 45 lengkap )., dn dibentuk berdasarkan MORAL dn petunjuk mutlak dari PENCIPTA ALAM dan KEBENARAN dr ILLAHI,. itu x timpangnya negara kita menjiplak hukum dan system mental ber"hukum" dari negara Eropa (yg pernah menjajah negeri ini) yg Notebene nya negaranya sebagian besar berbentuk KERAJAAN/absolutisme.. negara berdasar Pancasila tapi ilmu praktisi hukumnya dari negara bekas kerajaan bahkan masih berbentuk Kerajaan.. (Spanyol,.Portugal, Inggris, Belanda, dll..). Gimana bosss ???. 👌🙏🙏🙏

Terus iku kudu piyeee ?

Dari statement doktor Widodo dapat ditarik kesimpulan bahwa bila MKMK tlah menyatakan bhw putusan MK cacat secara etik.. berarti keputusan MK tsb dapat dikesampingkan oleh KPU sbg kelengkapan syarat ikut maju sbg cawapres. Bila KPU tetap meloloskan seorang cawapres berdasar keputusan MK yg cacat secara etika, bisa dipertimbangkan pemikiran bhw KPU telah melakukan pelanggaran thd azaz jurdil Pemilu. Maka KPU harus dibedah. Demikian pula Bawaslu sbg lembaga pengawas KPU. Semua demi hukum yg adil & mengayomi seluruh anak bangsa sebagai manifestasi nilai moral bangsa. Memaksakan perubahan hukum demi keuntungan jabatan & cuan segelintir orang, bukanlah keadilan.. karena yg demikian justru mencerminkan kebrobokan moral orang2 yg memikul amanah sbg hakim.

terima kasih Prof. Amiruddin dan Dr. Widodo Dwi Putro atas penyampaian materi dan penjelasanya

Tapi mengkaitkan semua jurus rekayasa bagi yg sirik ati, bau busuk katanya masak segala istilah yg tak layak, ahli hukum asal omong biar rasa pinter bagi awam jelas final

terima kasih atas Tutornya prof. Amiruddin da n Dr. Widodo Dwi Putro

Prof widodo lebih cerdas n bebas dari pikiran yg mengikat kepentingan klompok n penguasa. Bila putusan mkmk itu agar putusan 90 itu tidak bisa diimplementasikan maka givran tidak bisa maju. Cuma prof jimly ada kepentingan melindungi penguasa n klompok tertentu

Terima kasih atas ilmunya.

Gak perlu di jelas kan gak perlu di uji klinis ataupun di uji coba ' kata " cacat " itu sudah cukup membuktikan bahwa itu ada kesalahan apalagi " yg berhubungan dengan hukum" jika yg mengerti hukum menghargai hukum menghargai kontitusi yg di miliki negara ini sebagai pedoman hukum ' seharusnya kalian malu pada dirimu sendiri ' ingat sebesar apapun duit yg kalian terima untuk menutupinya untuk memuluskan untuk mempeetahankan kecacatan hukum tentang pencalonan si gibran itu adalah upah duit haram ' sekenyang apapun sekarang kau rasakan akan ada waktu uang itu akan menghancurkan dirimu keluargamu ' tak ada yg geratis di dunia ini semua akan membayar dari setiap kelakuan ' itulah kenapa ada penyesalan di dunia ini '

Omon2

Alhamdulillah dapat ilmu kami. Terimakasih Prof Widodo

Mohon di kritisi sinergitas para penegak hukum karena mempengaruhi obyektifitas suatu perkara

Prof Widodo, memberikan info yang mencerdaskan pemahaman tentang putusan MK 90. Semoga dikaji kembali putusan MK 90 untuk mewujudkan keadilan untuk 280 jt Rakyat Indonesia.

Nama nya putusan cacat kepentingn nepotisme wajib diperiksa ulang dg mjlis hakim yg beda jlas diatur dlm psal 17 ayat 7 uu no 48 th 2009 ttg kekuasaan kehakimn. Jngan seperti ms jimy gunkan. Kta pelanggarn ranah buku ke 3 kuhp pidanaindak pidana palanggaran atau pidana denda. Hrs gunakn kt pelanggar bhsa perundangn dan bhsa kuhap. Beda makna hukum antra pelanggran dan pelangar atau melanggar ketentuan sebgaimna dimaksud pada ayat..

Salam dari Wira- Bangka Belitung, Prof. Saya berkeyakinan bahwa buah yang jatuh dari pohon beracun tidak bisa dimakan. :-)

Trimakasih prof

Tajam dan cadass, terima kasih Prof atas bara kekritisan berpikirnya ✨

Prof Widodo Visioner dalam Pemahaman Hukum....🤩🤩🤩

menit 22 salah ketik June 18, 1929 (age 95 years), Juni bukan Juli..............

Bagaimana cara untuk bisa menpratek

Nyimak

Nyimak

Terima kasih ❤❤❤

Terimakasih pak Widodo saya mendapat ilmu.

dormiunt aliquando legas nun quam moriuntur (hukum terkadang tidur tetapi hukum tidak pernah mati)

Nyimak

Terima kasih atas kuliah yang bernas, membantu mempertajam kemanusiaan dalam berhukum. Sukses selalu 🎉

Masya Allah, kereen Prof

Salam dari Jakarta...

Terimakasih banyak Pak Widodo atas bagi ilmunya...

Terima kasih Tutornya Pak

Nyimak

mendalam (radical)

Demokrasi itu menjalankan keterbukaan. Politik keterbukaan bergesekan dg kebiasaan sosial yg msh feodal. Ini masalah literasi dan waktu berganti generasi

Sound nya jelek kali bah

Demokrasi di rejim sekarang sedang sekarat, wajib segera dipulihkan,.. Yakinlah Paslon AMIN ❤❤ yg mampu karena karakter leadership intelektual.

PROF. ROGER

buruk audionya

Sukses selalu Metajuridika...

Terima kasih share ilmunya pak 🙏

Orang Lemah mending mundur tak usah menempuh keadilan Karena akan sia sia

Bagi orang Lemah mending pasrah aja Karena tak usah menempuh buang buang waktu Dan sia sia

tetap cerdaskan bangsa

Menit 45:50 gambar dengan istilah yudikatif kurang tepat, yang tepat adalah yudisial.