วีดีโอ

Ya karena yg menempati tanah ex kotapraja itu statusnya menyewa, jadi kalau mau mendapat rekomendasi dari pemda, ada hitungannya. Kalau di Jakarta ada Pergubnya itu. Solusinya mungkin bisa mengajukan permohonan keringanan uang sewanya ke pemda setempat. Itupun kalau dikabulkan.

Masih, tapi perhatikan syarat yg harus dipenuhi dan dilengkapi

Bukti Kepemilikan unit apartemen adalah Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) dimana jika SHGB induknya berakhir, maka perpanjangan SHGB nya juga harus dicatat di SHMSRS nya

Meski kadang jeda agak lama, tapi pasti saya akan tetap memberikan informasi dan bahasan terkait masalah pertanahan semoga masyarakat mendapat manfaatnya. Trimakasih atas atensinya, yuk kita awasi bersama akankah pelayanan pertanahan akan semakin baik

@@Dectaerfika kalau di IKN itu untuk tanah adat apa namanya? Setahu saya kalau kikitir itu di Jawa barat. Kalau mau dijadikan sertifikat, daftarkan saja ke BPN, nanti diukur dan pemilik sebagai penunjuk batas2nya

@@andreyamin4790 bisa terima warisan tapi dalam waktu maksimal 1 tahun dia harus mengalihkan harta warisannya yg berupa tanah tersebut ke pihak lain yg WNI

@@iqbalkhaeruman7849 bisa saja kalau rumah tersebut sudah dimiliki oleh almarhum suaminya yang sebelum meninggal dunia telah mendapat surat kepemilikan dari instansi pemilik rumah dinas tersebut.

@@SaifulAjah-z5g kalau tanah masih dikuasai, bisa melihat catatan kepemilikan dan data dan riwayat tanahnya di kantor desa atau kelurahan setempat. Akan lebih baik kalau punya foto copy surat2 tanahnya supaya lebih mudah ditemukan catatannya di kelurahan. Kalau mau disertifikatkan bisa sekalian minta Surat Keterangean Lurah terkait dengan tanah tersebut.

@@ikakartika-c2q Aamiin....trimakasih Jika persyaratan untuk menjadi sertifikat terpenuhi, penerbitan sertifikat hak atas tanah atas nama ahli waris bisa dimohonkan. Tetapi karena saat ini tanah dikelola desa, maka harus diselesaikan dulu masalahnya. Menggugat sih bisa saja, tapi apakah dikabulkan atau tidaknya tergantung putusan pengadilan. Intinya kalau tanah tidak clear n clean, permohonan sertifikasi tanah tidak dapat diajukan.

@@ahmadmemed9783 masalahnya kenapa kok bisa dikuasai orang lain sampai lebih dari 5 tahun fisiknya? Apa selama itu pemiliknya membiarkan saja?

Izin mengingat shgb mati lebih dr 2tahun, yg dengar2 aturan baru shgb mati 2th status tanah menjadi tanah negara, yg mna sarat sah nya konversi harus ada izin tertulis dr si penguasa fisik langsung, izin solusi ibu notaris yg baik hati

@@bmp2channel646 status di sewakan

@@thomasliminto Iya wajib dibayar

@@Lynnariff Bisa, tapi maksimal dalam jangka waktu 1 tahun properti tersebut harua dialihkan ke WNI. Jika melampaui 1 tahun tidak dialihkan, maka status properti menjadi tanah negara.

Jika belum lewat 2 tahun sejak berakhirnya hak, masih bisa diajukan pembaharuan hak pakai, bayar PNBP saja, tapi kalau sudah lewat 2 tahun, bisa mengajukan permohonan hak baru. Biayanya bayar BPHTB (5%x(NJOP-NJOP tidak kena pajak) dan PNBP, kalau tidak salah 1 permil dari Zona Nilai Tanah yang ditetapkan oleh BPN Kantor pertanahan setempat. Untuk besaran NJOP tidak kena pajak itu setiap daerah berbeda. Tentu saja jika pengurusan menggunakan jasa, akan Ada tarifnya lagi tergantung penyedia jasanya.

Tanahku sengketa, punya orang lain hak pakai belum ada bangunan di terbitkan HM

Jika HGB induk Apartemen habis masa berlakunya bisa dimohonkan perpanjangannya, selanjutnya akan dicatat di masing2 SHM SRS nya. Tidak ada istilah SHM SRS hapus.

@@yud90 iya HGB murni itu seluruhnya minimal 60 tahun dan bisa sampai 80 tahun, tergantung pemberian haknya. Kalau HGB induknya sudah berakhir seluruh jangka waktunya termasuk perpanjangan dan pembaharuannya, maka pemilik melalui PPRS bisa mengajukan permohonan HGB lagi, intinya para pemilik melalui PPRS tetap mendapat prioritas untuk memperoleh HGB induk kembali.

@@rudolftriamba592 Sama2

@@roedhip.kusumadjaja3432 Kalau tidak ada sertifikatnya, lalu info kalau statusnya hak pakai darimana? Atau yang dimaksud hak pakai itu sertifikat induk yang masih atas nama developer? Kalau seperti itu sertifikatnya harus dipecah dulu, baru bisa dibuatkan Akta Jual Beli dan balik namanya ke atas nama pembeli. Dalam hal demikian transaksi jual beli dilakukan dengan membuat Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dulu. Setau saya biasanya Bank memang tidak mau memberikan KPR jika status tanahnya hak pakai. Sebaiknya sebelum memutuskan untuk membeli konsultasikan dulu dengan BPN setempat, Dinas tata ruang Pemda, dan Kelurahan terkait kejelasan status tanah dan Rencana tata ruangnya.

@@bmp2channel646 sepertinya spt itu bu..utk sertifikat msh pakai nama developer yg mengelola dan developer tsb ada perjanjian kerjasama dg pemilik tnh..kemudian developer menjual unit² villanya kpd investor dan villa² tsb akan dikelola oleh manajemen pengelola. Investor tinggal mendapatkan pasif income selama 20th. Kira² aman ga bu utk hal tsb?

@@roedhip.kusumadjaja3432 Kalau mau aman sebaiknya diteliti dulu yang dimaksud kerjasama antara developer dengan pemilik lahan itu kerjasamanya tentang apa, apa dampak perjanjian itu bagi investor. Yang harus dipastikan apakah sertifikat itu nantinya bisa dipecah dan kemudian bisa dibaliknama ke atas nama investor. Investor di sini maksudnya sebagai pembeli atau hanya turut serta dalam pembiayaan pembangunan villanya saja, kalau sebagai pembeli, ya harus mendapatkan sertifikat hak pakai atas nama si investor. Status investor nantinya adalah sebagai pemilik tapi ada perjanjian dengan developer untuk mengelola aset villanya tetsebut. Pastikan dulu semuanya sebelum memutuskan.

@@bmp2channel646 baik bu terima kasih pencerahannya🙏

@@bmp2channel646 Bu sdh sy tanyakan utk dokumen yg dipegang investor adalah Perjanjian Investasi Bangunan Diatas Tanah SHM..kira bgmn bu?

@@eliselis3740 nggak ada

Apa Iya? Di hp saya suaranya biasa aja

Kalau itu tanyanya ke BPN/Kantor Pertanahan, biasanya ada PNBP nya

Kalau tanah kosong tidak bisa dirubah jadi hak milik, dan luas tanahnya maksimal 600 m2

@@bmp2channel646 tanahnya tidak kosong ibu, dipakai untuk tempat tinggal apakah bisa

@@Rosiepyecoba saja diajukan ke kantor pertanahan/BPN setempat, kalaupun bisa, prosedurnya bukan perubahan hak, tapi permohonan hak milik, tentunya hak pakainya harus dilepaskan dulu, setelah status tanah menjadi tanah negara baru dimohonkan untuk sertifikat hak miliknya. Proses seperti itu karena luas tanahnya lebih dari 600 m2

Waalaikumsalam.... Kalau nenek masih hidup bisa ajukan permohonannya langsung ke Kantor Pertanahan setempat, bawa sertipikat asli, pbb, IMB, ktp nenek.... Tapi kalau nenek sudah meninggal, terlebih dahulu harus mengurus surat keterangan ahli waris ke Kelurahan, nantinya kalau permohonan perubahan hak menjadi hak milik disetujui, sertipikat akan dibaliknama ke atas nama seluruh ahli waris nenek

HGB saya kadaluwarsa September 2023... Juni 2024 ini saya ke BPN.. tetapi tidak bisa langsung proses ke perpanjangan HGB maupun proses Hak Milik. Jadi harus mengajukan lagi permohonan , mulai dari dokumen yg ditanda tangani kelurahan, copy ktp saksi, menunggu proses pengukuran oleh BPN dst... Apa aturan sudah berubah ?

Assalamualaikum ibu Saudara saya mempunyai rumah yg masih SHGB berakhir 2007 Saudara saya tersebut sudah meninggal thn 2022 Apakah masih bisa di proses menjadi SHM karena jangka waktu sudah kadaluarsa hampir 10 thn dari berakhirnya SHGB? Terima kasih atas Jawabannya 🙏

@@jananuragadi karena sudah lewat waktunya, tidak bisa lagi diproses perpanjangan haknya, tapi pembaruan hak. Perlu dicatat bahwa setiap permohonan tetap harus dilampirkan syarat2 dokumen terbaru

@@subaediedi8505 mestinya bisa sepanjang fisik masih dikuasai. Harus membuat Surat Keterangan Ahli Waris dulu di kelurahan, baru nanti mengajukan permohonan baru atas nama ahli waris. Jadi nanti sertipikatnya terbit atas nama semua ahli waris

Siiippp lah

Saya nggak begitu paham dengan pertanyaan Anda, jadi apakah para penduduk di situ ada yang memaksa untuk membeli tanahnya si tuan tanah itu atau gimana? Kalau iya siapa yang maksa

Ini maksudnya warga dihimbau untuk beli tanahnya tuan tanah yang menggunakan aparat rt?

Kelihatannya nenek anda sudah lama tidak menguasai fisik tanah sebagaimana yang anda sampaikan bahwa tanah tersebut diperoleh perusahaan yang saat ini menguasai tanah dengan cara membebaskannya dari para penggarap. Kalau saat ini atas bidang tanah tersebut sudah terbit sertifikat hk atas tanahnya, akan sulit bagi anda untuk mendapatkan kembali tanah itu karena salah satu syarat permohonan sertifikat adalah penguasaan fisik. Terlebih status anda sebagai cucu, tentunya ahli warisnya adalah orang tua anda dulu, jika orang tua sudah meninggal dunia baru turun ke anda beserta ahli waris yang lain.

Sudah pernah ditanyakan di kolom komentar di video lain kan....dan sudah saya jawab

Untuk yg SHMSRS, bisa diajukan lagi permohonan HGB nya sebagai hak atas tanah induknya oleh P3SRS ke kantor pertanahan (BPN) karena bekas pemegang hak masih mendapat prioritas untuk memperoleh hak atas tanah kembali, sepanjang tanah itu masih dikuasai fisik dan masih dimanfaatkan. Sedang untuk apartemen yg statusnya SKBG, karena kepemilikannya hanya pada bangunan unitnya saja tidak termasuk tanahnya, bisa mengajukan sewa tanah kembali ke instansi pemilik Barang Milik Negara berupa tanah.

Kalau tidak punya ahli waris, lalu siapa yang mengajukan pengukuran dan plotingnya?

Apa yang dimaksud Surat IMTN itu Izin Membuka Tanah Negara yang di Kaltim? Kalau itu yang dimaksud, tidak boleh diperjual belikan.

Iya Bu

Umumnya minimal 200 meter, tergantung peraturan daerahnya masing-masing

Siap terimakasih informasinya

Harus ditanyakan kembali ke Lurahnya, apa dasarnya dia menduga sudah terbit SHM, jangan hanya menduga, Lurah harus bisa membuktikan.

@@bmp2channel646 Lurah mengakui bahwa girik saya authentik sesuai dengan yang ada di kantor kelurahan 100% belum ada peralihan Hak. Mohon petunjuk langkah apa yg harus sy lakukan kalau lurah hanya mau melayani lewat koresponden/ bersurat. Dokumen apa yang bisa saya mohon dalam isi surat tsb untuk kelurahan bisa terbitkan Terima kasih banyak atas insight nya

@@widyaherwianto1321 upayakan komunikasi langsung dg Lurah atau bagian pertanahan di kantor Kelurahan. Belum taulah dokumen apa yg mau diminta ke Lurah, kan sifatnya aja baru dugaan......coba konsultasi ke BPN juga.

@@bmp2channel646 kalau ke BPN dibagian/ seksi apa ya Bu? Oh ya Lurah sempat bilang kalau saya tidak menguasai fisik, tapi dia mengakui keabsahan girik tsb dan.memang girik itu baru sy temukan dan almarhum bapak saya tidak menceritakan tanah tsb sebelum beliau wafat.

@@widyaherwianto1321 nah kalau seperti ini sudah kelihatan masalahnya.....ketika tanah belum terdaftar dan fisik tidak dikuasai, potensi untuk disertifikatkan oleh pihak lain selalu ada. Di BPN bisa tanya ke loket, untuk konsultasi ke bagian pendaftaran tanah

Kalau WNI pribumi mestinya bisa diberikan sertifikat Hak Milik sepanjang memenuhi syarat dan aturan....tapi untuk WNI yg non pribumi peraturan yg berlaku di Jogya tidak bisa memperoleh status Hak Milik atas tanahnya berapapun luasnya.

Yang saya sampaikan ada program sertifikasi massal dari pemerintah yg namanya PTSL dan diumumkannya gratis, tapi seperti kenyataannya di lapangan masih dikenakan biaya. Tapi untuk dapat mengikuti program itu harus antri menunggu kapan waktu untuk dilaksanakan di daerah masing2. Kalau mau mengurus sendiri ya biaya mahal. Itu memang kenyataan. Yg patut dicatat bahwa biaya mahal itu bukan biaya resmi, kecuali menggunakan jasa orang, ya mahal karena memang harus membayar jasa.

Kalau mau ngurus sertifikat tana kemana buk