- 71
- 31 659
KPP Wajib Pajak Besar Empat
เข้าร่วมเมื่อ 22 ธ.ค. 2016
Ini adalah Kanal Resmi dari Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat (LTO4)
Podcast EPS 41 : Cadangan Piutang Tak tertagih PMK 74 Tahun 2024 Part IV
Hai Kawan Pajak Podcast kali ini tentang PMK 74 Tahun 2024, kami bagi dalam 3 bagian podcast, semoga bermanfaat
มุมมอง: 115
วีดีโอ
Podcast EPS 40 : Cadangan Piutang Tak tertagih PMK 74 Tahun 2024 Part II
มุมมอง 4921 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Hai Kawan Pajak Podcast kali ini tentang PMK 74 Tahun 2024, kami bagi dalam 3 bagian podcast, semoga bermanfaat
Podcast EPS 39 : Cadangan Piutang Tak tertagih PMK 74 Tahun 2024 Part I
มุมมอง 11821 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Hai Kawan Pajak Podcast kali ini tentang PMK 74 Tahun 2024, kami bagi dalam 3 bagian podcast, semoga bermanfaat
Podcast EPS 38: Coretax Part IV, Faktur Pajak dan SPT PPN
มุมมอง 37914 วันที่ผ่านมา
Hai Kawan Pajak di Podcast kali ini akan dibahas coretax yaitu mengenai Faktur Pajak dan SPT PPN
Podcast EPS 37: Simulator Coretax
มุมมอง 9514 วันที่ผ่านมา
Hai Kawan Pajak, Podcast kali ini akan membahas cara mendaftar simulator coretax
Podcast EPS 36: Coretax Part III, Bukti Potong PPh Pasal 21
มุมมอง 9414 วันที่ผ่านมา
Hai Kawan Pajak, masih melanjutkan rangkaaian edukasi coretax kali ini akan dibahas pembuatan bukti potong PPh Pasal 21
Podcast EPS 35: Coretax Part II, Bukti Potong dan SPT PPh Unifikasi
มุมมอง 8314 วันที่ผ่านมา
Halo Kawan Pajak, Podcast kali ini masih membahasa tentang cortax, yaitu pembuatan bukti potong dan SPT PPh Unifikasi
Podcast EPS 34 : Ayo Pahami Coretax
มุมมอง 18714 วันที่ผ่านมา
Hai Kawan Pajak, podcast Impact kali ini akan membahas pengenalan umum coretax, konsep impersonating, PIC, deposit pajak, dan lainnya dalam coretax
PODCAST 33 : Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan
มุมมอง 4396 หลายเดือนก่อน
Adakalanya Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) yang Pajak Masukan nya dapat dikreditkan dan juga penyerahan BKP/JKP yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan. Bagaimana cara menghitung Pajak Masukan yang dapat dikreditkan? simak di Podcast Impact LTO 4 kali ini #pajak #ppn #pph #fakturpajak #pajakkuatapbnsehat #pajakpertambahannilai
PODCAST EPS 32 : Ketentuan Pengkreditan Pajak Masukan
มุมมอง 1096 หลายเดือนก่อน
Pengusaha Kena Pajak (PKP) perlu memahami Pajak Masukan seperti apa yang dapat dikreditkan, sehingga penghitungan PPN dalam SPT dapat dilakukan dengan benar dan sesuai peraturan yang berlaku. Simak pembahasannya di PODCAST IMPACT kali ini #pajak #pph #ppn #podcast #spt #fakturpajak #pkp
PODCAST EPS 31 : Aspek PPN Jasa Konstruksi
มุมมอง 2226 หลายเดือนก่อน
Hai Kawan Pajak, Podcast Impact LTO4 kali ini akan membahas seputar ketentuan PPN atas usaha jasa konstruksi, semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kawan pajak #pajak #ppn #pph #konstruksi #pajakkuatapbnsehat #fakturpajak
PODCAST EPS 30 : Aspek Perpajakan Lisensi Software
มุมมอง 1466 หลายเดือนก่อน
Kawan Pajak ingin tahu aspek perpajakan atas lisensi software? simak di PODCAST IMPACT LTO4 #pajak #ppn #pph #djp #podcast #pajakkuatapbnsehat #software #pajakpenghasilan #pajakpertambahannilai
PODCAST EPS 29: Core Tax Administration System (CTAS)
มุมมอง 3916 หลายเดือนก่อน
DJP konsisten melakukan reformasi perpajakan, salah satunya dengan mengembangkan Core Tax Administration System (CTAS), mau tahu apa saja kemudahan yang akan diperoleh Wajib Pajak dengan adanya CTAS ini? simak podcast kali ini di IMPACT PODCAST LTO4 #pajak #podcast #pajakkuatapbnsehat #ctas #djp
PODCAST EPS 28: DUKUNGAN KELAYAKAN PEMERINTAH MELALUI PEMBERIAN HAK KONSESI JALAN TOL
มุมมอง 1359 หลายเดือนก่อน
Jalan tol merupakan salah satu infrastruktur yang menjadi sasaran proyek strategis nasional. Anggaran belanja negara yang terbatas menjadikan skema KPBU sebagai salah satu alternatif untuk mewujudkan pembangunan berbagai ruas jalan tol, yang saat ini pembangunannya di lima pulau besar Indonesia masih gencar dilakukan. Mulai dari tol trans Sumatera sampai tol trans Papua. Melalui Peraturan Presi...
PODCAST EPS 27: Implementasi CTAS (Core Tax Administration System)& Perubahan Probis utk Wajib Pajak
มุมมอง 1799 หลายเดือนก่อน
Implementasi CTAS (Core Tax Administration System)& Perubahan Probis utk Wajib Pajak 02:30 Latar Belakang dibentuknya CTAS 10:58 Perubahan Proses Bisnis Registrasi 15:15 Perubahan Proses Bisnis Pembayaran 18:20 Perubahan Proses Bisnis Pelaporan SPT 22:23 Perubahan Proses Bisnis Layanan Perpajakan 25:52 Proses Bisnis Taxpayer Account Management (TAM) #pajak #pphpasal21 #ter #efektif #ctas #refor...
PODCAST EPS 26: SKEMA BARU PEMOTONGAN PPH PASAL 21 BUKAN PEGAWAI, PESERTA KEGIATAN, MANTAN PEGAWAI
มุมมอง 1269 หลายเดือนก่อน
PODCAST EPS 26: SKEMA BARU PEMOTONGAN PPH PASAL 21 BUKAN PEGAWAI, PESERTA KEGIATAN, MANTAN PEGAWAI
PODCAST EPS 25:Skema Pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Mulai 1 Jan 2024
มุมมอง 38710 หลายเดือนก่อน
PODCAST EPS 25:Skema Pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Mulai 1 Jan 2024
PODCAST EPS 24: OVERVIEW PP NO. 58 TAHUN 2023 & PMK NO. 168/PMK.03/2023
มุมมอง 11810 หลายเดือนก่อน
PODCAST EPS 24: OVERVIEW PP NO. 58 TAHUN 2023 & PMK NO. 168/PMK.03/2023
PODCAST EPS 23: SALAH SETOR PAJAK?? PEMINDAHBUKUAN AJA..
มุมมอง 318ปีที่แล้ว
PODCAST EPS 23: SALAH SETOR PAJAK?? PEMINDAHBUKUAN AJA..
Podcast 22: Penyusutan Atas Biaya Perbaikan Harta Berwujud (PMK 72 Tahun 2023)
มุมมอง 264ปีที่แล้ว
Podcast 22: Penyusutan Atas Biaya Perbaikan Harta Berwujud (PMK 72 Tahun 2023)
PODCAST EPS 21: SKD bagi SPDN Indonesia dalam rangka P3B dan Pengesahan Formulir Khusus
มุมมอง 111ปีที่แล้ว
PODCAST EPS 21: SKD bagi SPDN Indonesia dalam rangka P3B dan Pengesahan Formulir Khusus
PODCAST EPS 20: PPN atas Pemasukan Barang Kena Pajak Berwujud ke Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas
มุมมอง 242ปีที่แล้ว
PODCAST EPS 20: PPN atas Pemasukan Barang Kena Pajak Berwujud ke Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas
PODCAST EPS 19: Cadangan Piutang Tak Tertagih Bagi Wajib Pajak Sektor Perbankan
มุมมอง 400ปีที่แล้ว
PODCAST EPS 19: Cadangan Piutang Tak Tertagih Bagi Wajib Pajak Sektor Perbankan
PODCAST EPS 17: Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
มุมมอง 186ปีที่แล้ว
PODCAST EPS 17: Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
PODCAST EPS. 16: Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak
มุมมอง 266ปีที่แล้ว
PODCAST EPS. 16: Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak
PODCAST EPS. 15: Aspek Perpajakan Perjanjian Bangun Guna Serah (BGS) / Built Operate Transfer (BOT)
มุมมอง 566ปีที่แล้ว
PODCAST EPS. 15: Aspek Perpajakan Perjanjian Bangun Guna Serah (BGS) / Built Operate Transfer (BOT)
PODCAST EPS 14 : Super Tax Deduction Kegiatan Vokasi
มุมมอง 200ปีที่แล้ว
PODCAST EPS 14 : Super Tax Deduction Kegiatan Vokasi
PODCAST EPS 13 : Upaya Hukum Atas Ketetapan Pajak
มุมมอง 213ปีที่แล้ว
PODCAST EPS 13 : Upaya Hukum Atas Ketetapan Pajak
PODCAST EPS 12 : Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)
มุมมอง 619ปีที่แล้ว
PODCAST EPS 12 : Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)
Slmt siang Bu, sy mau tanya prosedur untuk pengiriman barang kepada Customer yg berlokasi di wilayah KEK
klo menggunakan Faktur pajak eceran atas penjualan barang terkena fasilitas dibebaskan PPN bagaimana pelaporan SPT nya min ? karena tidak bisa di input di kolom di gunggung
Apakah untuk pekerjaan konstruksi harus PKP? bila bukan PKP, apakah tetap dipotong PPN? siapa yang melaporkan SPT PPN dan PPh finalnya? Apakah WP atau Bendahara Dinas?
Terima kasih atas pencerahannya. Masih ada satu kasus yang belum dibahas di video, dan menurut saya justru ini yang lebih umum, yaitu bagaimana dengan end user yang berlangganan software langsung dari pembuatnya (semisal TH-cam Premium kan tidak ada perantara atau distributornya). Apakah seharusnya TH-cam dipotong PPh 23? Bagaimana dengan komponen IT lainnya? Seperti pulsa dan internet. Apakah semisal Indihome seharusnya dipotong PPh 23 oleh pengguna (end user)?
ijin bertanya jika pembangunan kami serahkan pada kontraktor dan telah ada PPN dari kontraktor dan telah kami potong pph untuk bahan bangunan kami sediakan sendiri apakah kami masih harus setor PPN KMS ?
Papaa 😭😭😭
terimakasih bapak,ibu sangat membantu sekali
Bertele2 bgt
Hallo Kawan Pajak. Bagaimana dgn profesi pelaut yg bekerja di kapal luar negeri dan perusahaan luar negeri selama 8 sampai 10 bulan kontrak kerja dan berpindah-pindah negara, serta pendapatan di dapat dari luar negeri (perusahaan tempat bekerja). Apakah masuk SPLN atau SPDN ? Berhubung utk pelaut tdk mendapatkan COR (certificate of Residence), dikarenakan menetap di kapal. Dan ketika selesai kontrak kerja akan kembali ke indonesia dengan masa cuti 2 sampai 3 bulan, kemudian berangkat kembali ke luar negeri atau ke kapal. Mohon penjelasannya. Terimakasih @KPP Wajib Pajak Besar Empat
E-faktur juga nanti akan di gabung di TAM nanti pak/Bu) Utk sertifikat elektronik juga apakah akan tetap di-update jika sudah expired atau update otomatis?
iya bu semua digabung di tam
❤❤❤❤❤
Mantap .... Keren
Terima kasih,informatif
Terima kasih banyak informasinya! Sangat membantu sekali 😊🙏
Sungguh luar biasa misss...
Good narasumber
Luar Biasah 😊
Kalau pelaut gimana pak, status residen abudhabi dan kapal selama 6 bulan beroprasi disana Saya berada di uae lebih dari 6 bulan apakah perlu laporan spt tahunan Disisi lain saya rencana buka usaha didalam negri setelah pensiun Mohon pecerahanya, banyak pelaut masih bingung dengan status pajak pribadi Status npwp saya non efective
Up untuk Pelaut
Iya nih. Orang yang bekerja di perpajakan ga bakal bisa mikir sampai sini keknya ga ya?
Yth. Team Penyuluh, Ijin bertanya terkait aspek PPN di bagian akhir. Kalau melihat contoh di Penjelasan Pasal 2, PP 34 Tahun 2017, Investor adalah pihak yg membayar. Mohon pencerahan siapa pihak yang wajib menerbitkan Faktur Pajak ya?
Ijin menjawab, selama masa perjanjian BGS, yg menerbitkan faktur pajak adalah pemilik tanah yg menerima pembayaran atas penyerahan jasa sewa, pada saat investor mengalihkan kepemilikan bangunan kepada pemilik tanah maka investor juga menerbitkan faktur pajak. CMIIW
@@NA-yp7wg Terima kasih sebelumnya. Kalau baca Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.67989/PP/M.XIIIA/16/2016 koq malah tidak terutang PPN ya? Sejujurnya Kami masih bingung mengenai Aspek Pajak untuk BGS ini, khususnya PPN.
Baik, untuk masuk kategori terutang atau tidak terutang PPN tentu ada faktor2 yg mendasari ya pak. Jika ingin berdiskusi lebih lanjut, silakan menghubungi AR di KPP terdaftar
Apakah ada materi sosialisasi yang bisa dibagikan ya bu?
Tidak ada pak, materinya sesuai PP 34/2017 dan ketentuan PPN saja 🙏
Mantap Da zul 😁👍
Mantap pak zul
terimakasih info ny pak zul & mba rahmi ,sangat bermanfaat.. ditunggu konten lainny ..
Smangat Pak ,👌
Mbak RahmiChess n pak zul butuh creator g biar ngak kaku
Biar g kaku😅😅
Mantap pak zulpikar
Mantapp
Terimakasih sharing ilmunya👍👍👍
Materinya bagus, sukses selalu kaka2 penyuluh 😁 hwaiting 💪
Terimakasih sharingnya
Semoga tradisi ini masih berlaku
Ya Allah, semoga Almarhum diterima disisi Allah Saya bersaksi bahwa beliau orang baik.
Untuk pembuatan faktur pajak di efaktur secara manual kalo JKP nya asal TLDDP setelah terbit PJKEK kan pakai kode 07. Keterangan tambahan nya apa ya? "Kawasan bebas" atau "Penyerahan BKP tertentu di KEK" atau lainnya
Keterangan tambahan yg dimana kak? Jika yg dimaksud adalah penyerahan JKP dari TLDDP ke KEK, maka pengusaha TLDDP menerbitkan e-faktur. Yg bisa manual adalah pembuatan proforma sebagai pengganti PJKEK, yg dibuat oleh badan usaha atau pelaku usaha di KEK, dalam hal SINSW tidak tersedia. Dan faktur pajak kode 07 hanya dapat diterbitkan atas penyerahan 'JKP tertentu' kepada badan usaha atau pelaku usaha di KEK, sesuai ketentuan dalam PMK-33/PMK.10/2021. Demikian kakak, CMIIW.
Keterangan tambahannya BKP dan JKP tertentu 🙏
Slmt siang saya mau tanya kalau kami perusahaan PKP akan kirim barang ke perusahaan di kawasan KEK apakah bisa mengunakan kode 07 ? Bagaimana cara mendapatkan ijin menerbitkan efaktur 07 ?
Josss
Mantab lanjut terusss
Woookeeh
Kereenn kontennya👍👍
Kurang pake dasi pak julpi...😁
Sangat Bermanfaat Nih. Bagi pelaku usaha.
Bang zul koq keren betul kasih penjelasannya
Bravo Da zul 😁👍
Sukses om bobi fikar
Sukses om zul
Mantap..
keren..
Mantap BroZul... 👍
Selamat & sukses selalu pak Budi.
2 yg jepit Ngeri2 😁
Salam jarak jauh dari Palangka Raya, Pak Budi. Bangga pernah menjadi punggawa LTO4 di bawah kepemimpinan Bapak
sukses selalu pak bro zul..