KABARBUEN.com, JAKARTA - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada rapat kerja bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (10/7) menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) pada 2025 untuk PT PLN (Persero) senilai Rp 3 triliun.
Alokasi PMN tersebut guna mendukung langkah PLN mencapai rasio Eeektrifikasi dan rasio desa berlistrik (RDB) 100 persen selaras dengan komitmen mewujudkan keadilan energi, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji selaku pimpinan rapat kerja mendukung penuh alokasi PMN untuk mendukung upaya PLN memberikan akses listrik untuk masyarakat di daerah terpencil.
“Kami (Komisi VI DPR RI) mendukung sepenuhnya tentang penguatan listrik desa, pemasangan jaringan listrik sampai ke pelosok-pelosok,” ujar Sarmuji. Menteri BUMN Erick berharap lewat dukungan PMN, PLN dan perusahaan BUMN lainnya dapat memberi manfaat lebih pada pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kita harapkan bagaimana PMN ini bisa tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih banyak lagi untuk pertumbuhan ekonomi atau hal-hal kebijakan yang menjaga pertumbuhan yang terjadi saat ini secara menyeluruh,” ujar Erick di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan, PLN bersama pemerintah berkomitmen penuh untuk menyediakan listrik hingga ke seluruh pelosok Tanah Air, tak terkecuali daerah 3T.
”Listrik saat ini merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Maka dari itu, bersama pemerintah, kami akan terus menggenjot pemerataan listrik sampai wilayah 3T sesuai dengan pengejawantahan sila kelima Pancasila, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” ujar Darmawan.
Ia menambahkan, PLN bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyusun dan menyepakati roadmap program Listrik Desa (Lisdes) untuk mencapai rasio desa berlistrik PLN 100 persen. Untuk mendukung target tersebut, PLN mengajukan alokasi PMN untuk program Lisdes pada 2025 untuk melistriki 85 ribu pelanggan di 1.092 desa.
”PLN terus berusaha menghadirkan listrik ke semua pelosok meskipun dihadapi dengan tantangan aksesibilitas, geografis, dan kondisi rawan keamanan atau konflik sosial. Program Lisdes yang tersisa merupakan daerah-daerah ekstrem yang semakin sulit dijangkau, penuh risiko, remote area dan berada di 3T,” lanjut Darmawan.
Ia menjabarkan, lewat transformasi digital yang dilakukan PLN, roadmap Lisdes saat ini juga telah terintegrasi dengan peta geospasial. Tujuannya agar perencanaan dan eksekusi Lisdes lebih terukur dan tepat sasaran.
“Kemudian telah kami lakukan juga komunikasi ke forkopimda (forum koordinasi pimpinan daerah). Di daerah masing-masing, setiap GM PLN bertemu dengan para gubernur, bupati, DPRD, dan stakeholder lain untuk mendapatkan dukung. Karena, program listrik desa ini bukanlah program PLN saja. Ini adalah program negara. Kami terus pastikan agar jangan sampai ada saudara kita yang masih hidup dalam kegelapan,” ujar Darmawan.
Periode 2015-2022, PLN telah berhasil memanfaatkan dana PMN senilai Rp 49,81 triliun untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan. Satu di anaranya untuk melistriki 7.980 desa yang dinikmati 1,37 juta masyarakat di seluruh Indonesia. Hingga Mei 2024, capaian RDB nasional berada pada angka 99,87 persen. PLN terus berupaya menyerap dana PMN secara optimal guna mendukung tercapainya target RDB 100 persen.
“PMN digunakan untuk pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di seluruh penjuru Nusantara menuju keadilan sosial dan kemandirian energi. Hadirnya listrik pada daerah-daerah akan menciptakan multiplier effect melalui peningkatkan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi sektor riil, sehingga dapat menjadi daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah setempat,” kata Darmawan.