Manado (06/11/2024) - Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional khususnya di Sulawesi Utara dapat diwujudkan dengan peran besar pemerintah. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kesehatan dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk berperan sebagai aktor pertumbuhan perekonomian daerah.
Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan Workshop Tata Kelola BUMD, BLUD dan BUMDES untuk Kontribusi Optimal Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (6/11/2024) di Aula Kantor PDAM Wanua Wenang Manado.
Diharapkan kegiatan workshop dapat mendorong kolaborasi yang lebih erat antara Pemerintah Daerah, BUMD, BLUD dan BUMDes dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. Melalui forum dan pertemuan ini diharapkan terjalin kerjasama yang lebih solid dan efektif antar stakeholders utama dalam menghadapi tantangan ini.
Kegiatan dihadiri jajaran Direktur BUMD, BLUD RSUD, Ketua Dewan Pengawas BUMD/BLUD RSUD, serta Kepala Dinas PMD se-Provinsi Sulawesi Utara, dan Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara BPKP Perwakilan BPKP Sulawesi Utara serta Tim Bidang Akuntan Negara BPKP Sulut.
Melalui diskusi panel, narasumber pada kegiatan tersebut yaitu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Bambang Ari Setiono dan Auditor Ahli Utama Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara Praseno Hadi yang dipandu Asisten II Kota Manado Atto R.M. Bulo.
Pada diskusi panel itu, Kepala Perwakilan mendorong BUMD, BLUD, dan BUMDes menerapkan Governance, Risk, dan Compliance (GRC) untuk meningkatkan kinerjanya. Ia menjelaskan, melalui implementasi GRC dapat meningkatkan kontribusi BUMD, BLUD, dan BUMDes dalam perekonomian daerah. Selain itu, dapat meningkatkan kemandirian BUMD, BLUD, dan BUMDes mendorong pengelolaan usaha secara profesional, efisien, dan efektif.
“Penerapan GRC ini akan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah”, ujar Kaper.
Lebih lanjut, Kaper juga mengajak untuk menjauhi perbuatan korupsi dengan mencegah risiko fraud.
Menurutnya, pelaku fraud bisa siapa saja, tidak membedakan demografis maupun karakteristik psikologis. Pelaku fraud bahkan berprofil seperti orang baik dan jujur. Karena itu, Kaper berharap jajaran BUMD, BLUD, dan BUMDes untuk senantiasa menjauhi perilaku korupsi.
“Marilah kita bekerja dengan sebaik-baiknya, jujur, dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan”, ungkap Kaper.
Sementara itu, Auditor Ahli Utama Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara Praseno Hadi menjelaskan bahwa BUMD, BLUD, dan BUMDes memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan di daerah. Untuk mencapai kontribusi optimal dalam pembangunan daerah, ketiga jenis badan usaha ini perlu dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
Ia juga mendorong guna peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola BUMD, BLUD, dan BUMDes, pemerintah daerah perlu mendukung pelatihan manajemen, pemasaran, dan teknologi bagi pengelola BUMD, BLUD, dan BUMDes.
Diskusi panel dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Para peserta antusias dalam diskusi tersebut.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pemberian penghargaan kepada BUMD dan BLUD terbaik atas kinerja yang dicapai tahun 2023, yaitu PDAM Wanua Wenang Manado, Perumda Air Minum Duasudara Kota Bitung, PDAM Kabupaten Bolaang Mongondow, RSUD Kotamobagu, dan RSUD Maria Walanda Maramis.